Antrian playlist

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Plin Plan Janji Pemimpin : Kereta Cepat

Kepemimpinan Ala Nabi Saat ini, Adakah?

PROPOSAL EKONOMI DAN POLITIK UNTUK NKRI LEBIH BAIK

Definisi Pahlawan : Mencari Pahlawan Saat Ini

PLT Kepala Daerah VS Cetak Ulang Politik Nasional

Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Strategi Budaya Membangun Bangsa

Mantan KPK ke Polri : Ada Apa?

Budaya Inovasi : Pengalaman dalam dan Luar Negeri

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Amandemen : Perlu atau Pesanan?

JR Presidential Threshold 20% oleh PKS

Rasil TVDipublikasikan: 8 Juli 2022886 views

ILT (Indonesia Leaders Talk) Narasumber: 1. Mardani Ali Sera 2. Rocky Gerung 3. Zainuddin Paru 4. Denny Indrayana Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : https://www.instagram.com/rasiltv Download Aplikasi Android Hejra.id di Appstore https://bit.ly/hejraid dan…

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

[Musik]
Brasil
[Musik]
tvainama
hisabuhu
[Musik]
wafir warham wa
antahairur
rahimin
shqallahulim
Bismillahirrahmanirrahim Leaders dan
calon Leaders di seluruh Indonesia dan
luar negeri kembali lagi kita pada acara
Indonesia setiap Jumat malam pukul 20
Waktu Indonesia Barat yang pada malam
ini mengangkat tema terkait dengan
judicial review presidenal thresold 20%
oleh PKS sahabat-sahabat sekalian eh du
hari yang lalu pada hari Rabu Ya hari
Rabu
eh tanggal 6 Juli 2022 DPP KS e resmi
mengajukan eh judicial review ya gugatan
untuk ee tinjau ulang eh hukum ketentuan
hukum perundang-undangan terkait dengan
penentuan ambang batas syarat pencalonan
presiden sebesar ee 20% ee dari jumlah
kursi yang ada di DPR RI ya
Eh proses pengajuan gugatan ini sudah
melalui proses bahasan yang panjang di
PKS ya sejak majelis Sura di awal tahun
Januari 2022 kemudian kemarin ee di
Rakernas juga ya dan yang terakhir
dikuatkan lagi di rapimnas DPP PKS e
berapa pekan yang lalu dan eh di
internal PKS juga sudah melalui proses
pembahasan yang panjang dan nanti
Insyaallah akan dijelaskan eh latar
belakangnya tujuan dan rencana ke depan
eh perjuangan konstitusi ini terkait
dengan judicial review di konstitusi e
oleh PKS nanti akan dijelaskan langsung
oleh wasekjen PKS ya bidang hukum selaku
kuasa hukum eh PKS ke Mahkamah
Konstitusi Pak zaidudin paru
Asalamualaikum Pak paru Waalaikumsalam
Warahmatullahi Wabarakatuh ter Pak Prof
dan Bung i terima kasih Pak paru dan
juga sudah hadir bersama kita pakani
asalamualaikum pakani
umsalam warahmatullahi wabarakatuh
Jalan Prof akan segera bergabung dengan
kita juga
bungung sahabat-sahabat sekalian sudah
dalam beberapa kali pembahasan dan acara
iltwacanakan nya
ee prasyarat ee presidenial threshold
20% ini dihapus ya E dibatalkan karena
ini sangat mengganggu jalannya demokrasi
dan munculnya bibit-bibit kepimpinan
yang unggul di negara kita karena dengan
aturan 20% ini praktis yang bisa menjadi
calon presiden dan wakil presiden
hanyalah gabungan partai politik yang
memenuhi ee prasyarat minimal 20% kursi
di di dprrii ya Dan seperti halnya yang
kita tahu dalam beberapa tahun terakhir
bahkan jumlah pasangan calon presiden
dan wakil presiden Hanya dua pasang
calon yang bahkan bisa mengakibatkan ee
terjadinya polarisasi ee dukungan
politik di negara kita yang juga
berimbas berpotensi berimbas kepada
adanya ee perpecahan dan juga gesekan
sosial di masyarakat Nah untuk itu para
negarawan ee para Pinan partai politik
ee para tokoh-tokoh masyarakat
senantiasa menyuarakan agar ee secara
konstitusi aturan perundangan kita
dibuka untuk untuk bisa munculnya
sebanyak-banyaknya bibit-bibit calon
pemimpin ee potensial negara kita yang
bagus yang bukan hanya karena Ee tidak
didukung oleh Dukungan partai politik
yang mungkin hanya mempertimbangkan
alasan pragmatis sehingga orang-orang
baik ini tidak bisa muncul menjadi
calon-calon
presiden wakil presiden RI baik eh untuk
itu nanti pak Zainuddin paru Insyaallah
akan mencoba menceritakan kepada kita
gimana jalan ceritanya latar belakang
PKS akhirnya secara resmi mengajukan
judicial review ini yang langsung
diantar ajuannya oleh Presiden dan juga
Sekjen ee PKS ya dan juga kita harapkan
melalui acara pada malam ini
ee pemerintah dan juga ee para hakim di
Mahkamah Konstitusi mendengar ee suara
rakyat yang diwakili oleh PKS ee yang
sangat meminta agar tidak ada hambatan
untuk ee munculnya calon-calon proseden
potensial yang ada di negara kita Baik
sahabat sekalian Sebelum kita mulai
acara ini eh Sekali lagi saya
mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa
Setia Indal leader ST Dar jug rekaran
wartawan dan media yang senantiasa
menyaksikan acara ini acara ini
di tayangkan e secara langsung setiap
pekannya pukul 20 di channel YouTube eh
Mardani aliera kemudian PKS TV dan juga
rasil TV dan juga secara langsung
disiarkan juga melalui radio rasil 720
am bagi sahabat-sahabat yang ingin
mendengar melalui radio tidak melalui
YouTube bisa membuka channel radio rasal
720 am dan juga ditayangkan oleh
jaringan radio rasal di beberapa kota
Dies
ya Jadi sahabat-sahabat yang lain juga
bisa mendengarkan di luar jebabek baik
langsung kita mulai acara pada malam ini
kita ingin mendengar dulu nih jalan
ceritanya Pak bagaim latar belakang
tujuan dan rencana PKS terkait dengan
gugatan konstitusi ini terkait dengan
persyaratan ambang batas pencalonan
presiden wakil presid
sebes eh satu kesempatan yang baik untuk
eh saya pada malam hari ini bisa hadir
di ilt ya Dr Mardani untuk memberikan
eh pandangan eh penjelasan dan latar
belakang Kenapa kemudian Partai Keadilan
Sejahtera mengajukan presidential eh apa
judicial review presidential ke Mahkamah
Konstitusi tanggal Rabu tanggal 6
kemarin jadi memang ini sebuah proses
yang panjang dan
EE cukup serius Intens yang dilakukan
oleh PKS ee melakukan kajian-kajian
terkait dengan landasan dari ee berbagai
ee apa ee pertimbangan yang ada di
Mahkamah Konstitusi
ee jadi kita sudah melakukan kajian
kurang lebih 6 bulan ya sejak akhir
tahun 2021 semenjak adanya musyawarah
majelis Sur PKS yang di antara
rekomendasinya adalah lah Eh kita
memberikan eh perhatian serius tentang
presidenal 20% yang terlampau tinggi ee
di satu sisi kita juga melihat ada
sebagian kelompok masyarakat aktivis
demokrasi tokoh-tokoh bangsa ee yang
kemudian juga menyampaikan ajuan eh
permohonan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi
eh dan menolak 20% rata-rata yang
mengajukan itu adalah eh beliau-beliau
yang menginginkan agar idal itu tidak
diadakan lagi atau menjadi 0% ini juga
jadi dasar bagi PKS untuk menimbang
bahwa harus kita dukung terhadap para
pemohon yang menginginkan adanya 0%
presidenal di Mahkamah Konstitusi jadi
menjadi dua kutub kita melihat menjadi
dua kutub kutub pertama adalah 20% yang
dalam hal ini pemerintah dan tentu DPR
dan juga Eh ya Mahkamah Konstitusi
sendiri yang konsisten sekali dari awal
Bahkan dalam riset kami ee kami ee
melakukan riset terhadap pertimbangan
mahkamah dari 30 putusan yang sudah
diputuskan oleh Mahkamah atas berbagai
permohonan judicial review presiden yang
diajukan ke Mahkamah Konstitusi sejak
tahun 2008 yang lalu sampai dengan eh ee
apa
2021 atau 2022 bahkan kemarin juga baru
diputuskan ee salah satu pokok
permohonan yang diajukan oleh DPD dan
PBB dengan kuas hukum langsung Prof
Sendra eh jadi 20% memang terlampau
berat dan karena itu maka Ee kita
melihat bahwa ee ini perlu diperhatikan
jadi ada yang EE memberikan argumen
bahwa Kenapa harus dipertahankan 20%
karena memang Eh ini upaya untuk
memperkuat sistem presidensial bagi PKS
dan Tentu saya pribadi bahwa
presidensial adalah merupakan given ya
sistem yang ada dalam ketatanegaraan
kita yang memang sudah tidak bisa di ee
ingkari lagi itu sebuah fakta tapi
apakah 20 apa presidensial itu kemudian
harus
dibatasi partisipasi publik untuk
kemudian harus dengan 20% agar adanya
calon presiden dan wakil presiden Ya
tentu tidak masih ada jalan lain yang
bisa dilakukan nah ee alasan untuk
memperkuat ee sistem presidensial dengan
20% itu juga tidak ada dasar rasional
yang memberikan kita sebuah pijakan yang
kuat untuk kemudian meyakini bahwa
inilah jalan terbaik bagi proses untuk
menghantarkan pemimpin bagi bangsa ini
nah di sisi lain juga kita melihat ada
eh tokoh-tokoh aktivis demokrasi
kelompok masyarakat yang kemudian eh
menentang 20% dan mengajukan permohonan
J review presidensialal ke mahkamah
konstitusi dengan 0% ya Ini ada dua
kutub yang saling ee ee apa apa saling
saling berhadap-hadapan ee dan nyatanya
dari sekian permohonan yang diajukan
eh para aktivis demokrasi yang
menginginkan presidensialesol tidak eh
20% dan menjadi 0% Itu juga semua tidak
dikabulkan alias rata-rata dari
mayoritas permohonan yang diajukan itu
dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah
Konstitusi atau dno dalam istilah hukum
acaranya nah PKS kemudian menyadari dan
kita melakukan kajian dalam kajian kita
dari 30 permohonan mahkamah apa 30
putusan Mahkamah dari berbagai
pertimbangan yang kita riset kita kaji
ternyata P sebagai paraiik punya legal
standing dan karenanya kemudian menjadi
keyakinan bagi kita untuk mengajukan
permohonan mahkamah Ki yang kedua Eh
kita kemudi terpaksa ya E boleh
dikatakan terpaksa Atau paling tidak
kita Mengikuti alur apa yang menjadi eh
pandangan mahkamah atau pertimbangan
mahkamah dalam hal ini Mahkamah
Konstitusi bahwa presidenal result itu
ada dan kemudian di sisi yang lain ada
juga Apa yang disebut sebagai dan selalu
menjadi
eh pokok utama dari pertimbangan
mahkamah yang disebut sebagai Open legal
Policy bahwa permohonan-permohonan yang
senantiasa tidak dapat diterima atau
oleh EE ditolak oleh Mahkamah Konstitusi
ee dengan dasar yang sangat tegas
Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu
menjadi kewenangan para pembuat
undang-undang atau yang disebut oleh
Mahkamah sebagai Open legal polisi dalam
hal ini adalah DPR
Nah tapi di sisi lain kita juga melihat
bahwa DPR
ee dalam ee menghadapi Pemilu tahun 2024
ee itu terjadi anomali ah politik yang
ada di Senayan gitu dalam pengalaman
kita Sejak reformas sejak e zaman Orde
Baru sampai kemudian reformasi tahun 98
dan telah diselenggarakannya lima kali
pemilihan umum yang berlangsung itu
selalu ada apa yang disebut dengan
pembahasan paket undang-undang politik
yau sejak zaman eh warde baru sampai
dengan pemilihan umum tahun 2009 dan
sampai dengan lahirnya undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 nah artinya dalam
setiap kali pemilu selalu ada perubahan
undang-undang dan perubahan itu harus
sejalan dengan perkembangan yang terjadi
di tengah masyarakat dinamika politik
kemudian juga keberlakuan satu
undang-undang Apakah sudah sesuai atau
tidak Dan fenomena sosial yang terjadi
di tengah masyarakat itu harus ditangkap
oleh para pengambil keputusan baik
eksekutif maupun legislatif untuk
kemudian adanya perubahan dan ternyata
dalam ee upaya untuk menghadapi Pemilu
2024 yang akan datang
ee paket undang-undang politik itu tidak
terjadi dibahas sehingga tidak ada
perubahan maka kita untuk menghadap
Pemilu tahun 2024 baik pilek maupun
Pilpres itu harus kembali menjadikan
undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 sebagai
dasar atau sebagai pijakan kita nah
dalam
ee Hal inilah kemudian kita menghadapi
sandungan besar dengan 20% itu padahal
sesungguhnya ini menjadi telinga mata
dan hati bagi pemerintah dan terutama
kepada DPR bahwa perihal 20% itu sudah
dibicarakan jauh hari sebelum hari ini
dengan banyaknya permohonan yang
dilakukan oleh para aktivis demokrasi
nah atas dasar itu maka kita melihat
bahwa ee kesempatan untuk adanya
perubahan 20% presidensial result itu
tidak mungkin lagi tidak mungkin
Lagi dirubah karena kesempatan itu sudah
ditendang dari pronas di DPR ya pakani
Ya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk
merubah
itu sehingga PKS melihat bahwa
kesempatan untuk bisa merubah
mengembalikan dan memberikan peluang
yang sama bagi partisipasi demokrasi
saat ini satu-satunya hanya mungkin
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau
kalau ada anomali politik situasi
tertentu yang mungkin terjadi dan
mudah-mudahan tidak terjadi itu bisa
dilakukan dengan adanya
Perpu Tapi saat ini dalam kondisi normal
dan kita menginginkan situasi yang
normal dan proses pergantian
kepemimpinan dalam pil tahun 2024 itu
berjalan dengan baik
maka ketika kesempatan untuk merubah
undang-undangle DPR itu sudah tidak bisa
dilakukan karena sudah dikeluarkan
dari Jalan satu-satunya yanging
mungkinal melalui pertimbangan mahkamah
ktitusi dan tentunya putusan Mahkamah
Konstitusi sehingga dengan demikian kita
ee PKS mengajukan permohonan dengan
harapan bahwa Mahkamah Konstitusi mbok
ya gitu 20% betul untuk memperkuat
sistem presidensial tapi 0 per juga ee
perlu diperhatikan sebagai bagian dari
upaya untuk ee terbukanya partisipasi
demokrasi walaupun terhadap dua hal ini
baik 20% maupun 0% ee kami telah
melakukan riset tidak mendapatkan ras
rasionalitas ilmiah yang kemudian
memberikan ee ee ruang pada kita untuk
meyakini bahwa 20% itu ada hitungan dan
pijakan yang benar demikian juga 0%
sehingga kemudian eh PKS melakukan riset
dan hasil riset kita memberikan e Jalan
Tengah gitu Jalan Tengah eh Bung haldi
eh PKS mengajukan permohonan J ke
mahkamah konstitusi dengan harapan bahwa
nantinya ee Mahkamah Konstitusi bisa
kabulkan permohonan PKS dan eh
presidenial result itu bukan 20% dan
juga bukan eh 0% walaupun kita semua
menghormati semua usaha yang dilakukan
oleh para eh aktivis demokrasi tapi PKS
mengambil di Jalan Tengah dengan
interval 7 sampai dengan 9% pasti
bertanya eh dari mana dasarnya itu eh
hasil riset kita kemudian kita
mendapatkan eh beberapa kajian yang
dilakukan oleh eh Hansen maupun
tentang adanya Apa yang disebut sebagai
EEC number of parary Par jadi angka
rata-rata yang bisa kita hubungkan
dengan proporsionalitas
presidenial yang bisa menjadi pijakan
kita untuk E menjadi dasar bahwa
hitungan-hitungan itu bisa menjadi Jalan
Tengah antara 20% presidenal dan di sisi
lain 0% yang diinginkan oleh sebagian
kelompok dan aktivis demokrasi yang ada
di negeri ini nah
pertimbangan ini e
kemudian kajian kita ee dan menjadi
dasar bahwa kalau ee memang 20% terlal
tinggi dan memang tinggi sekali kemudian
0% selalu ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi ee karena dianggap Bahwa ini
tidak bisa merepresentasikan dari partai
politik yang ada dan oleh karena itu
yang mengajukan permohonan juga adalah
mereka mereka yang tidak punya atau
tidak berlatar belakang partai politik
atau personal yang tidak bisa dibuktikan
bahwa mereka punya dukungan yang kuat
oleh partai politik atau kelompok
masyarakat maka PKS yang
ee apa Eh punya legal standing sebagai
badan hukum partai politik mengajukan
diri dan eh memberikan alternatif jalan
tengah sebagai upaya untuk mendekatkan
antara 20% presidensial ters dengan 0%
yang diinginkan oleh sebagian aktivis
demokrasi eah Jalan Tengah ini yang
diambil melihat bahwa situasi politik
kita dalam satu dekade terakhir dari dua
pem pemilu yang berjalan kontestasi
Pemilu hanya melahirkan dua pasangan
capres dan cpres dan melahirkan
keterbelahan ee di tengah masyarakat
yang belum selesai sampai dengan hari
ini sehingga kita menginginkan bahwa
Pemilu 2024 adalah pemilu yang
melahirkan banyak calon presiden pemilu
yang kemudian didukung oleh keadapan
politik dan oleh eh bagian dan kelompok
masyarakat yang tidak lagi oleh Cebong
dan kampret tetapi adalah mereka-mereka
yang kemudian hadir memberikan dukungan
dengan kewarasan dan dukungan yang EE
baik sehingga pertarungan kontestasi
antara ee Pasangan calon presiden yang
satu dan yang lain bukan adalah musuh
tapi adalah kontestasi untuk memberikan
gagasan ruang dan perdebatan yang
terbuka untuk memberikan hal-hal yang
positif membangun bangsa Indonesia ke
depan sehingga kita menginginkan
Indonesia yang welfare state negara yang
sejahtera dengan pemimpin yang cerdas
yang berkualitas pemimpin yang mandiri
pemimpin yang lahir dari dirinya sendiri
bukan menjadi ee otak mata dan telinga
orang lain tapi dia adalah dirinya
sendiri dan kita menginginkan presiden
seperti itu dan oleh karena itu tidak
ada batasanbatasan Nah selanjutnya ee
apa ee Kenapa PKS kemudian mengajukan 0%
dan kami
ee mencoba untuk agak mundur waktu tidak
cepat untuk mengajukan termasuk mungkin
Bung Roki bersama
ee apa Bung hersu beberapa waktu yang
lalu mempertanyakan Kapan PKS akan
mengajukan permohonan judicial review
presidenal k MK kami ingin memberikan
ruang dan kesempatan kepada ee para
tokoh ee bangsa yang bersama-sama
semangatnya dengan PKS untuk merubah 20%
itu menolak 20% ke Mahkamah Konstitusi
agar tidak terjadi pertentangan antara
keinginan kita untuk merubah dan
memberikan perbaikan bagi bangsa
misalnya ada permohonan dari
ak termasuk terakhir oleh DPD dan Prof
Kenapa kami mengajukan belakangan adalah
untuk memberikan ruang itu agar tidak
terjadi e tabrakan antara apa yang
menjadi kajian PKS yang keinginan yang
punya tujuan yang sama untuk memberikan
kontribusi yang positif bagi bangsa tapi
memang Kami perlu mencari jalan tengah
karena angka 30 putusan Mahkamah
Konstitusi yang menolak semua permohonan
itu bukan angka yang sedikit 1 2 3
Mungkin sedikit tapi dalam hitungan
belasan bahkan 20-an sampai dengan 30
putusan Mahkamah yang menolak putusan
Mahkamah Konstitusi ini menjadi masalah
e terakhir eh perlu juga kita ingatkan
kepada semua stakeholder eh baik ee apa
para pemimpin bangsa yang ada di
eksekutif maupun legislatif termasuk
juga mahkamah konstitusi dengan kondisi
yang ada di ee tengah masyarakat kita
saat ini ee ee situasi yang tidak
membaik dalam hal politik ekonomi
kemudian hubungan sosial kemasyarakatan
dan politik yang senantiasa dari waktu
ke waktu terus dalam situasi yang EE
berseberangan maka sesungguhnya kita ada
tanggung jawab sejarah ya kita
terpanggil untuk menjadi bagian dari
kelompok masyarakat yang memahami dan e
harus mengambil langkah mengambil
tindakan dan termasuk di dalamnya adalah
Mahkamah Konstitusi sembilan Hakim yang
mulia Hakim Mahkamah konstitusi itu
punya tanggung jawab yang sama dengan
PKS punya tanggung jawab yang sama
dengan DPR punya tanggung jawab yang
sama dengan Bung Mardani dan Bung eh
rocki grung di sini untuk memperbaiki
bangsa ini dan oleh karena itu maka kita
mengajukan permohonan ke MK agar
Lihatlah Mata Hati mata batin kita untuk
menjadi Indonesia yang seutuhnya dengan
tidak boleh menjadikan Open legal Policy
sebagai seolah-olah benteng besar tembok
tebal yang tidak bisa dirubuhkan dan
Mahkamah selalu menjadikan alasan itu
untuk tidak bisa merubah dan tidak bisa
menerima permohonan dari para pemohon
yang tidak menginginkan 20% Presiden eh
seolah-olah bahwa itu adalah sesuatu
yang kiamat kalau bisa dirubah Padahal
kita memahami bahwa undang-undang
Mahkamah Konstitusi sendiri memberi
ruang bagi Hakim Mahkamah untuk e
memutus sendiri atas semua permohonan
dengan pertimbangan ee latar belakang
sosiologis apa eh hukum maupun ee apa
ideologis dan seterusnya sehingga
mahkamah layak untuk kemudian disebut
sebagaimana dalam undang-undang mahkamah
itu sendiri mereka adalah negarawan
sejati yang kemudian diberikan tempat
sebagai Guardian Guardian of
constitution sebagai penjaga konstitusi
dan kalau kemudian eh lagi-lagi harus
dihadapkan dengan open legal Policy kita
kemudian bertanya ke mana lagi bangsa
ini dan termasuk PKS juga kelompok
masyarakat ee untuk ee apa mengharapkan
ada perubahan bagi bangsa ini melalui
cara-cara yang baik dan
eeesempatan yang ada itu adalah melalui
kanal konstitusi ee dan Mahkamah
Konstitusi adalah tempat di mana Kita
semua harus berpijak untuk mendapatkan
yang terbaik bagi bangsa ini ke depan
saya kira mungkin
itu baik terima kasih Pak paru atas eh
paparannya penjelasan latar belakang dan
tujuan PKS ya terkait dengan ajuan
judicial review eh batasan parlemental
th 20% ini ke Mahkamah Konstitusi baik
kita sekarang e coba mendengar pandangan
dan pemikiran pendapat dan gagasan dari
Pak mani apa sudah bergabung
Pak
Oh Bang Ya silakan Pak
Bismillahirahmanirahim Asalamualaikum
warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam
warahmatullahi wabat allahum Shi ala
sayidina Muhammad Amma ba Selamat malam
dan salam sejahtera untuk kita
semua bahagia sekali malam ini bersama
Pak Zainuddin paru membahas satu tema
yang substansial dan fundamental terkait
dengan th 20%
presiden
satu
perkara yang bisa jadi game Changer
walaupun 20 gugatan sebelumnya belum
berhasil Nah tadi Pak paru panjang kali
lebar sudah menyampaikan Bagaimana PKS
mencermati semua gugatan saya
menyampaikan tiga hal saja Bang haldi
yang pertama demokrasi itu untuk rakyat
dari rakyat dan oleh rakyat sehingga
segala upaya yang kita buat Semestinya
mendekatkan demokrasi kepada
rakyat memudahkan rakyat memberi manfaat
kepada rakyat dua
eh Pilpres
2014-2019 eh alih-alih menjadi demokrasi
dari rakyat oleh rakyat dan untuk
manfaat rakyat oligarkik
sangat berleluasa ya apalagi dengan dua
pasang calon sehingga harus ada koreksi
yang fundamental dan salah satunya
adalah bagaimana kita mengelola kembali
Eh barrier to entry-nya sehingga
betul-betul
ee
ada kontestasi yang paling penting dalam
demokrasi itu adalah ketika kontestasi
menghasilkan Pemimpin yang memiliki
kualitas dan integritas ya kapasitas dan
integritas bukan
isitas dan karena itu upaya judicial
review dari pihak manaun harus
didukung dan ada alasan dari teman-teman
yang e Pro 20% karena kalau dalam
pendaftaran saja 20% belum dapat
terkumpul Bagaimana kalau menang
sehingga tidak mampu mengumpulkan tentu
ini alasan yang sangat Naif Karena
ehru ketika
nya Bu rendah atau hilang maka yang
terjadi adalah
eh rakyat mendapatkan haknya untuk
melihat kontestasi yang
Hakiki kontestasi karya dan gagasan
kontestasi merit system kontestasi eh
Logika dan etika yang kuat dan itu
adalah prasyarat bagi sehat dan majunya
demokrasi di Indonesia ya yang kedua
tentu ada permasalahan teknis ya
nih Bung Roki Gerung sudah ada 0% ya Pak
Zen paru PKS 7 sampai 9% ada yang
berpendapat 4%
eh itu kalau eh kita melihat tentu
masing-masing memiliki eh argumen yang
kuat pandangan
saya yang paling baik adalah yang paling
membuat masyarakat mendapatkan
kontestasi yang
adil angka 0% sangat layak walaupun
teknisnya nanti bisa jadi akan banyak
Pasangan calon ah-ahli ada kontestasi
yang lebih eh fair lebih terbatas tapi
tetap tidak membatasi maka yang terjadi
akan banyak sekali yang daftar atau
lagi-lagi di demokrasi yang sedang
tumbuh berkembang boleh jadi nanti akan
akan ada eh oligarki lain yang
memanfaatkan 0% ini sehingga ide 4% 7
atau 9% layak untuk dikaji ya Secara
teknis yang ketiga tentu
eh oligarki akan terus berjalan dan
berjuang untuk menjaga hegomoninya
karena itu Seraya kita terus
memperjuangkan eh presidenial test dan
juga Pilkada
yang lebih rendah kita terus harus
membangun Civil Society yang sehat yang
kuat yang berani yang bisa untuk
mendiskusikan perbedaan yang bisa duduk
menjaga etika dan logika bersama kalau
tiga hal ini terus berjalan saya yakin
tanaman yang kita rawat dari demokrasi
akan menghasilkan bunga yang semerbak
yang beragam warnanya yang akan membuat
masyarakat Indonesia maju dan bahagia
begitu itu
Bang Baik terima kasih Pak Mardani ni
Pak Mardani kanan kiri oke nih 0% oke 4%
oke 7% oke aturan oke yang penting
rakyat yang happy
baik sekarang kita mendengar pandangan
langsung dari Bung Gerung ni yang setiap
ilt hampir selalu menyuarakan judicial
review PT 20% ini menjadi 0% kepada
murpersilakan
Oke terima kasih ya teman-teman PKS Saya
dukung terus PKS karena akhirnya PKS
mesti Cari jalan
tikus karena jalan-jalan utamanya
dikepung oleh
Cebong tapi justru di situ kita menilai
bahwa seolah-olah kita mengemis pada
mahkamah
konstitusi itu itu moral yang paling
buruk dalam demokrasi kita dipaksa
mengemis untuk hak kita
jadi hak ini ada pada kita yang kita
sebut kedatan rakyat lalu Mahkamah
Konstitusi kasih alasan bahwa ini enggak
mungkin Oke Anda punya legal standing
tetapi ini adalah soal Open legal Policy
sekarang saya balik logicnya bagaimana
kalau PKS minta 5 sampai 7% terus partai
lain minta 8 sampai 9 partai lain 11
sampai 12 partai lain 12 sampai 13 dan
seterusnya partai terakhir 19 sampai 20
itu semua
option itu kita ajukan dalam Jud review
dari 0 sampai 19 terus Mam kusi mau
bilang apa coba logika kita kita
bersihkan Kenapa nol Enggak boleh kenapa
19 boleh kenapa 7 ggak boleh
kenapa 17 boleh demikian seterusnya tu
skala ordinalnya kita taruh di
situ apa dasarnyaak di kita tidak ngotot
20% nanti pertanyaan ini akan dijawab
dengan cara yang sama nebis in idem Open
legal Policy lalu akhirnya kita bertanya
Kalau rakyat dalam semua opsi itu tidak
punya yang disebut
Eh apa tadi
Eh dasar untuk menggugat tidak punya
legal standing lalu pertanyaan saya
legal standing Mahkamah Konstitusi untuk
menolak semua legal standing rakyat itu
apa apa legal standing Mahkamah
Konstitusi untuk menolak semua proposal
Yang
dijukan Kan semuanya kita kasih option
kan individu enggak boleh partai enggak
boleh DPD enggak boleh oke itu artinya
soal leg standing sekarang soal proposal
tuh 0% enggak boleh 1% Enggak boleh 7%
Enggak boleh 19% engak boleh lalu yang
boleh apa bayangkan misalnya kalau
mahkamah ktiti i kan proposal PKS 7
sampai 9% oke lalu saya ajukan 8 sampai
10% terus mahkamah akan tolak loh enggak
bisa tolak karena di dalam antara 8 dan
10 ada 9 yang sudah diloloskan PKS lalu
saya diterima lalu saya mundur lagi itu
Bah Saya minta antara 5 dan
7 tujuhnya ada kenapa 5 enggak boleh Oke
5 dan 6 6 dan 8 akhirnya kita belajar
tentang ketidak masuk akalan
eh apa namanya
paradokseus sekali lagi kita akhirnya
bermain-main dengan kuantitas padahal
doktrinnya adalah kualitas bahwa hak itu
harus dimungkinkan untuk didelkan di
depan parlemen depan
mahkamah itu kesulitan matemati
bukanonyolan Mat main kuantitas itu
sekarang saya Uji lagi itu jalan pikiran
mahkamah mahkamah bilang
begini Dalam
pertimbangan
rasiologisnya terhadap proposal bulan
bintang dan DPD dia bilang begini tidak
ada jaminan kalau 0% maka oligarki tidak
akan
beroperasi
begitu dia bahkan ajukan itu dalam bent
rorika memangnya kalau 0% oligarki
enggak akan
menguasai sekarang kita lihat psikologi
di belakang kalimat itu artinya bahkan
Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa 20%
itu dikuasai oligarki kan begitu
dalilnya kan yang dengan bagus
dituliskan oleh Eh Pak lanyala tadi pagi
itu jadi mahkamah sendiri tahu bahwa
demokrasi dimacetkan oleh oligarki
bahkan kalau 0% tetap aja macet oleh
oligarki itu lalu kita tanya fungsi
Mahkamah kalau tahu bahwa demokrasi
dimidkan mau ngapain gitu Nah di sini
saya mau Terangkan bahwa Mahkamah
Konstitusi didesain untuk dua aktivitas
aktivitas pasif itu menunggu kasus itu
namanya menunggu judicial review itu
aktivitas pasifnya atau fungsi pasif
dari mahkamah konstitusi adalah menunggu
orang mengajukan kasus namanya Yudisial
review pada kedudukan itu fungsi
Mahkamah adalah loket
menunggu pendaftaran kasus Tetapi lebih
dari itu Mahkamah di seluruh dunia dari
zaman socrates sampai sampai zaman
Jokowi dalilnya satu yaitu mahkamah
punya fungsi judicial
aktivism Apa itu judicial aktivism
memantau mendengar mencium
mengamat-amati potensi retaknya
demokrasi Jadi kalau mahkamah sendiri
tahu bahwa demokrasi sudah berbahaya
dikuasai oligar dia mesti bocorkan pada
publik pada rakyat cara untuk
memperbaiki sekarang kita tanya
bocorannya apa dia tutup kok bahkan jadi
dia sendiri mengabaikan fungsi atau
diskresi dia untuk
melakukan di luar negeri begitu ada
kekacauanokrasi mahkamah ktitusi Bik
semacam
tidak cara langsung
minakyatik dia Eh ada bahaya ktitusi l
coba LSM ajukan judal review nanti kami
proses kami bantu ini mahkamahti
membantu rakyat untuk menemukan cara
mempersoalkan itu bukan dia tutup di
situ dungunya mahkamah ktitusi itu jadi
kedungan itu membuat kita merasa bahwa
Apa gunanya demokrasi kalau penjaga
konstitusi tertinggi tidak paham
demokrasi sedang terancam bahkan ketika
dia paham bahwa 20% ancaman demokrasi
bahkan ketika dia paham B bahkan 0% akan
diancam juga oleh oligarki sama bahwa
6,7% juga akan oleh oligarki yang sama
dia
diam Kan itu artinya mahkamah yang dungu
yang gak pakai otak gu Saya mau
Terangkan itu dan saya saya mau minta
berdebat ditaruh di dalam panel semua
Hakim itu dan kita duel argumen di situ
taruhilosilos hukum segala macamuh
supaya orang ton itu juga dipelihara
oleh Mahkamah yang dianggap Mulia noess
nobilityya Itu gak di pergunakan itu
jadi itu yang membuat PKS akhirnya
cari-cari jalan
kucing demikian jugaai yang lain mungkin
akan ikuti cara PKS jadi kita mengemis
hak kita ituyolnya diu jadi Sekali lagi
saya mau pastikan argumentasi karena itu
secara kuitatif saya menuntut supay
mahkamah ktiti gunakan
judal seperti KPK KPK gak
boleh menjebak orang tapi KPK boleh
kasih sinyal pada pers yang ini ada
masalah tolong dibuka di pers sup kami
proses itu namanya
kpkikian juga di Mahkamah ktitusi itu
jadi semua pengetahuan kita tentang
bernegara itu kos Terata jadi ngap kita
kasih mereka gaji besar kita pilih
mereka untuk seumur hidup kalau hidup
dia
ini sebagai ya potensi kita untuk masuk
di dalam pertandingan Etika itu hilang
potensi kita untuk membersihkan
demokrasi dari kotoran oligarki itu
enggak ada harapan kalau sudah enggak
ada harapan maka saya akan memimpin LBP
Liga Boikot Pemilu terima
kasih terima kasihoki ada LBP lagi malam
ini Baik terima kasih eh dari pandangan
sekarang ee sambil menunggu Prof eh Deni
indray bergabung dengan kita ya Ee Bung
Roki eh apa ya
Ee terkesan Mahkamah Konstitusi memang
eh jadi
bumper Bukannya bukannya berpihak kepada
ee sudah 30 tuntutan bahkan ya
berulang-ulang oleh rakyat ee dan ini
mungkin yang ke-31 nah kira-kira ee
Adakah jalan lain nih selain LBP pasti
ya ya lewat jalur Mahkamah Konstitusi
karena di jalur legislatif
perundang-undangan ee ee tidak bisa
karena mayoritas partai politik
pendukung pemerintah yang pro 20% bahkan
ee apa tidak menginginkir adanya
pembahasan ini di DPR Mahkamah
Konstitusi juga ee menolak nah ee dengan
kondisi Begini apakah situasi akan terus
sama atau ada jalan tikus
lain
ada jalannya adalah kalau presiden
cerdas atau minimal cerdik dia keluarin
aja Perpu batalin undang-undang nomor 17
itu kan selesai problem bahkan dengan
membatalkan itu dia punya kesempatan
untuk
regain kekuasaan dia yang sekarang udah
udah tumpul Coba kita berpikir bwa
Presiden sebagai tokoh politik dia
merasa sekarang
Tersisih karena perselisihan dia dengan
Megawati itu dia harusnya regain ambil
ulang moralitas dia itu sekaligus
kapasitas dia untuk memerintah dengan
dia batalkan undang-undang 17 itu entah
melalui perpua yang paling bagus di
kasihan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang membatalkan undang-undang
17
2017 maka hilang semua tiket kaduarsa
itu lalu presiden Lakukan diskusi publik
Bagaimana kalau kita pasang trold boleh
tapi trold berdasarkan hasil 2024 nanti
konsekuensinya apa ada konsekuensi nya
legislatif dipilih duluan kan itu teknik
untuk mengatasi ini itu kalau memang
sudah macet Sebelum saya memimpin LBP
Liga Boikot Pemilu tuh jadi soal-soal
semacam ini yang memungkinkan kita
Berpikir lebih cerik dan sebetulnya
presiden kalau dilakukan itu ya dia
justru diuntungkan kalau kita pakai
misalnya terusmenerus angka 20% Memang
PDIP dapat berapa kan 19,3 PDIP kan jadi
enggak bisa juga di situu dibulatkan ke
20 itu kenapa engak diturunkan ke
kenapa dibkan ke atas Oh tapi kami kita
dapat kursinya 25% Oh iya itu kursi
tetapi dalam demokrasi popular vote itu
yang lebih lebih penting Lalu kita tanya
pada mahkamah nanti mahkamah putusin apa
Kalau ada gugatan yang mana yang dipakai
pop vote atau Ki itu pusing lagi
mahkamah dia akan bilang ini Open legal
Policy jadi kedunguan mahkamah ini
membuat kita harus cari jalan tikus
sambil mengemis mahkamah kasih
dong kita kita naikin dikit deh 19% deh
itu tawar-tawaran di antara monyet
namanya tuh kan bagian ini yang mestinya
kita paksa mahkamah itu untuk buka
otaknya itu dia sendiri tahu bahwa 20%
itu mainan oligarki 0% bahkan dianggap
juga bakal mainanari Nah kalau begitu
kenapa dia tutup semua semua jalur jadi
dia sebetulnya dia dirawat juga diasuh
diternakkan oleh oligarki ini mahkamah
yang diternakkan oligarki itu prinsipnya
itu saya omong begini karena ee ee kuh
HP belum diresmikan kalau sudah
diresmikan kena Deli
saya iya iya saya juga hati-hati kalau
sudah disahkan sudah kelihatan dia baik
selamat malam Asalamualaikum Prof Deni
Indrayana Terima kasih sudah
bergabung Waalaikumsalam Warahmatullahi
Wabarakatuh Maaf terlambat Haji
Deni Makasih
Prof ya bang Prof
ya tadi sudah pakainin mewakili DPP PKS
sudah memaparkan latar belakang dan
tujuan PKS mengajukanudal review pak
juga sudah memberikan paparannya buung
juga nah sekarang kita ingin mendengar
nih pandangan Bung sebagai pakar hukum
yaemandang terit dengan batasan
Par % ini dan Bagaimana pandangan
terkait usaha-usaha masyarakat yang
sudah sampai 30-an kali mengajukan
judicial review tapi ditolak terus oleh
MK dan yang sekarang mungkin yang ke-31
nih PKS mudah-mudahan bisa berhasil
bagaimana Bung Deni
melihathat
Iya
sebentar Baik terima kasih banyak bak
bapak rekan-rekan narasumber semuanya
yang saya hormati dan
EE moderator
peserta webinar pada kesempatan malam
ini
ee Saya minta maaf terlambat ini
bergabung mendadak
ada rapat dengan rekan-rekan yang tidak
teragendakan tadi saya hampir saja ee
Terlupa habis ini ada acara untung
ditelepon baik
ee kalau secara hukum terutama hukum
tata
negara
pertama kami tidak sepakat dengan
istilah Open legal palusy dan seterusnya
itu ya karena memang
[Musik]
Eh aturan legal palusi ini memang karena
a open begitu memang sangat
sangat Apa ya Eh karet gitu MK sendiri
pernah mengeluarkan putusan terkait
dengan open ini Eh misalnya ini contoh
saja bisa diterapkan sepanjang tidak
dilakukan secara
sewenang-enang itu putusan tahun
2013 putusan maksud saya nomornya tahun
nomor 7 tahun 2013 tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dasar
pusi Ya pastilah jadi satu satu rambu
yang tanpa tanpa diputuskan MK pun sudah
jelas bahwa Open legal Policy itu
rambunnya tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dasar misalnya
normatif itu di putusan 30 nomor 30
tahun dan 74 tahun
2014 atau misalnya juga hanya bisa
diterapkan sepanjang tidak melanggar
moralitas rasionalitas dan ketidakadilan
yang dapat tidak dapat ditoleransi jadi
eh rambu-rambu Kapan itu Open legal
palesy sendiri itu sangat
eh apa sangat
normatif memang begitu tanpa ada putusan
MK sekalipun sehingga saking normatifnya
pun terbuka bahwa
eh ya ini tidak melanggar undang-undang
dasar kata MK eh presidenial result ini
sehingga itu Open legal Policy tapi
kalau bagi kami itu justru melanggar
undang-undang dasar misal jadi tetap
saja rambu-rambu ini rambu-rambu bahwa
itu Open legal poisi atau tidak
sebenarnya rambu-rambu yang
EE pagar yang tidak menyelesaikan
persoalan Pang yang tidak menyelesaikan
masalah
eh tidak perlu diperjelas barangkali ya
posisi Eh kenapa dia Menurut kami Open
legal Policy eh close legal Policy
karena ya memang sudah diatur satus
secara langsung yang bisa menjadi
pengusung unuk partai politik atau
gabungan partai politik bahwa itulah ee
yang syarat presidensial trional di luar
itu angka persentase Apakah 20 25% atau
bahkan berap pun sebenarnya itu tidak
tidak sesuai dengan undang-undang dasar
nah
eh putusan kemarin sebenarnya agak
maksud saya putusan yang dibacakan
kemarin oleh Mahkamah Konstitusi
sebenarnya agak mengganggu saya kemarin
kami eh maksud saya
integrity Ind Center for government
constitution and society kan menjadi
kuasa hukum bagi
eh Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia dan Partai Bulan Binta nah
ketika mendapat undangan untuk
dibacakannya putusan kemarin tanggal 7
Juli saya langsung berpikiran belum ada
pemeriksaan alat bukti belum ada
persidangan pembuktian itu artinya
secara hukum acara ya Ee tidak diterima
dan kalau terkait dengan DPD saya
menduga tidak diterimanya karena
ee legal standing dan itu sudah
terkonfirmasi dalam
putusan tapi bahwasanya Kemudian untuk
PBB pemohonan kedua itu ternyata
permohonannya ditolak nah ini yang
mengganggu saya karena menolak
pemeriksaan menolak permohonan kan
berbeda nih dalam konteks hukum eh perlu
dipahami ada perbedaan antara tidak
menerima dan menolak kalau tidak
menerima net on itu terkait dengan
syarat-syarat formil terutama misalnya
legal standing tidak memenuhi eh
kedujukan hukum bukan partai politik
ktmk partai politik peserta pemilu
sebelumnya 5 tahun yang lalu atau bukan
calon presiden sekarang begitu eh legal
standing untuk presidenal DPD ditolak
karena bukan dua-duanya nah persoalannya
adalah pada saat kemudian menolak eh
sori tidak menerima jadi tidak menerima
itu karena syarat-syarat formil misalnya
leg standing tapi kalau menolak itu
sudah memeriksa pokok perkara pokok
permohonan Nah untuk menerima eh sor
untuk menolak pokok permohonan itu
harusnya ada dalam hukum acara yang
benar Normal itu harusnya ada
pemeriksaan bukti dong ada tahap
persidangan untuk melakukan pemeriksaan
alat-alat bukti ahlisi begitu nah ini
kan tanpa pemeriksaan pembuktian MK
sudah menolak saja
ee mereka mungkin berpandangan tidak
perlu juga memeriksa saksi ahli
argumentasi yang disampaikan ya sama
dengan sebelumnya sehingga Kemudian kami
tidak perlu lagi mendengar
argumentasiargumentasi itu
ee itu itu ee satu pandangan yang
menurut saya Saya tidak tidak tidak
bijaklah Bagaimana mungkin Anda menolak
satu pembuktian sebelum pembuktian itu
disampaikan jadi
eh saya agak terheran-heran pada saat
mendengar ternyata untuk pemohon kedua 4
bulan bintang kemarin itu bukan tidak
diterima tapi ditolak permohonannya
Kenapa saya menduga PBB itu tidak
diterima saya menduga alasannya waktu
kemarin sebelum pembacaan putusan tidak
ada alasan konstitusional yang berbeda
ini kan sudah 29 kali diuji dan PKS akan
yang ke-30 nih Kalau saya tidak salah
itu jadi memang akan sangat chenging
sangat menantang untuk mendapatkan
alasan konstitusional yang berbeda
bayangkan Sudah diuji berkali-kali
sehingga bayangan saya Oh
tidakiksakok perkara tidak ada
persidangan pembuktian berartiik maupun
Partai Bulan Bintang sama-sama dianggap
tidak punya legal standing kalau DPD
clear kalau Partai Bulan Bintang
harusnya punya legal sing berarti alasan
tidak menerimanya apa Oh alasan
konstitusional yang berbedanya tidak ada
sama saja argumentasinya dengan
sebelumnya memang memang diakui itu
tidak
mudah mencari alasan konstitusional saya
dengan pak Roki dengan beberapa tokoh
Mas Bambang Wijayanto Bu muukadas
beberapa teman yang lain sudah juga
mengajukan soal ini di tahun
2018-2019
ee bersama-sama dengan beberapa rekan
yang lain ada ada perludem ada Mbak Titi
ada Bang Hadar eh kemudian ada teman
dari PP Pemuda muhammadiah eh kemudian
juga ada artis ada budayawan gitu kami
ajukan ini di tahun 2018 dan diputus
2019 di ada yang juga tidak diterima
legingnya ada yang ditolak juga
permohonannya sehingga paham bahwa
argumentasi-argumentasi yang kami
sampaikan Tentu juga sudah kami
sampaikan di permohonan permohonan
sebelumnya sehingga kalau kemudian PBB
dianggap dalam tanda kutip nebis in idem
tidak mengajukan argumentasi yang
berbeda memang memang tantangannya di
situ tapi bahwasanya kemudian PBB
terimaingnya dan Memang harusnya
demikian tapi pokok permohonan Yang
Ditolak ini menurut saya problematik
Kenapa sekali lagi karena tidak ada
pemeriksaan ee alat-alat bukti
pemeriksaan saksi pemeriksaan ahli yang
yang menunjukkan bahwa MK mengatakan
ggak perlulah pembuktian Saya sudah
paham engak perlu dengar saksi ahli saya
juga tahu tapi menurut saya sikap yang
demikian itulah sikap yang justru tidak
adil tidak fair tidak bijak kalau begitu
apa Perlunya kita mengajukan eh apa
permohonan ke MK kalau dari awal MK
tidak menerimaupun loling tidak juga
Diterima permohonannya karena MK merasa
sudah punya posisi yang berbeda sehingga
main tolak saja tanpa mendengarkan
secara lebih eh apa memberi ruang untuk
kita memaparkan argumentasi kita dan
membuktikan dengan keterangan-keterangan
saksi maupun ahli ngapain Kita
mengajukan permohonan kalau mk-nya
posisinya seperti itu
eh apa menolak permohonan tanpa ada sesi
persidangan pembuktian Nah itu dari sisi
eh hukumnya sehingga
eh merespon putusan Kemarin saya
menyampaikan ke teman-teman kalau begini
Eh presid presidential pasti akan tetap
bertahan kecuali ada dua hal satu k
politik hukum e partai-partai yang
mendukung ini berubah sehingga ada
ee apa pesan yang diberikan ke MK untuk
e merubah politik hukum presidensial
atau merubahnya melalui legislatif
review merubah undang-undangnya di
parlemen yang kedua ya komposisi Hakim
mk-nya yang berubah dan kemudian punya
pandangan yang eh menolak eh syarat
presidenal THR cuman dua itu
kemungkinannya dan
EE Tentu saja Ini bukan pertimbangan
hukum lagi-lagi Padahal kalau kita
bicara Mahkamah Konstitusi seharusnya
dia mempertimbangkannya Justru lebih ke
arah
hukum tapi bukan berarti ee ee apa eh
pertimbangan non hukum itu yang kemudian
dalam artian intervensi politik
intervensi materiil barangkali dalam
bentuk praktik-praktik mfia hukum yang
mendominasi Karena bagaimanapun Mahkamah
Konstitusi tentu harus memberikan
argumentasi-argumentasi
konstitusional yang seharusnya
dikedepankan
ee itu yang yang yang lebih ingin saya
tonjolkan dan kalau terkait dengan PKS
eh menarik pasti legal standingnya
mestinya dapat karena lagi-lagi e
putusan MK itu terakhir-terakhir setelah
pakizal ramri hanya memberikan kepada
partai politik peserta pemilu sebelumnya
atau
eh calon presiden partai politik peserta
pemilu sebelum nya itu pun dibatasi
partai politik ee bukan yang mendaftar
karena sudah peserta pemilu sehingga
pada saat kami kemarin juga mewakili
partai umat karena belum terdaftar dan
belum ikut pemilu karena syaratnya yang
aneh ini nih syaratnya dihitung dari 5
tahun sebelumnya yang seharusnya juga
tidak logis gitu karena pasti ada
perubahan-perubahan dalam 5 tahun
konfigurasi politiknya tapi itulah ee
yang diberikan oleh MK dan calon
presiden jadi calon presiden yang sudah
Eh bisa membuktikan bahwa dia memang
didukung oleh partai baru bisa mempunyai
legalending nah eh ini setelah kepusanri
Jadi kalau dilihat dari situ PKS punya
legal standing Apakah MK akan masuk ke
dalam in idem berangkat dari pengalaman
putusan terhadap PBB mestinya meskipun
saya tidak tahu ya saya belum membaca
permohonan PKS mestinya sih
Eh ini tidak digunakan oleh MK artinya
alasan konstitusionalnya
ee meskipun saya dalam mengajukan
permohonan kemarin kesulitan mencari
yang berbeda toh diterima juga legal
standing dan diperiksa ee oleh mereka
tapi tidak melalui persidangan
pemeriksaan pembuktian paling tidak
dalam harusnya dalam rapat permusahatan
Hakim itu diperbincangkan nah persoalan
dengan PKS adalah
ee
apa persoalan Dar dengan PKS adalah
dianggap partai politik yang ikut serta
dalam pembahasan RUU ini jadi dalam
putusan MK nomor 51
5259 pengujian undang-undang tahun 2008
itu ee terkait dengan undang-undang
nomor 42 tentang pemilihan presiden
wakilan presiden MK menyatakan saya
bacakan saja ya Bagi partai politik
dalam pertimbangan putusan itu bagi
partai politik dan atau anggota DPR yang
sudah ambil bagian dan terus serta dalam
pembahasan dan pengambilan keputusan
secara
institusional atas suatu undang-undang
yang dimohonkan pengujian akan
dinyatakan tidak memiliki kedudukan
hukum elleec standing jadi partai
politik dalam misal ini kita bacalah PKS
dan anggota DPR kalau ada pemohonnya
anggota DPR yang sudah ambil bagian dan
terserta dalam pembahasan pemberilian
keputusan ee atas undang-undang pemilhan
presiden waktu itu
ee dianggap tidak mempunyai legal sing
nah meskipun menolak
eh dalam pengambilan keputusan tapi
sudah dianggap melalui proses di
parlemen dan
eh PKS atau anggota partainya itu tidak
bisa mempunyai legal standing menguji
undang-undang yang sudah mereka ikut
membahasnya meskipun lagi-lagi dalam
putusan MK yang lain putusan nomor 110
sampai 113 Tahun 2009 itu ada kata-kata
atau pertimbangan Namun karena tidak
mempermasalahkan konstitusionalitas
norma melainkan penafsiran maka MK
menyatakan eh pengujian oleh PKS dalam
undang-undang Nomor 10 tahun 2008
tentang pemilu legislatif oleh salah
satu pemohon eh PKS nomor 4 waktu itu
itu dikabulkan tetap mempunyai kedudukan
hukum atau legal standing Jadi kalau dia
tidak terkait dengan
inkonstitusionalitas maka MK mengatakan
meskipun sudah ikut membahas masih bisa
mempunyai legal standing persoalannya
permohonan PKS pasti berkaitan dengan
inkonstitusionalitas
presidensial Jadi kalau merujuk pada dua
putusan ini tentang Dapatkah partai
politik atau anggota dewan yang pernah
membahas satu undang-undang itu
mengajukan uji materi ke MK Maka kalau
MK putusan MK akan menerapkan putusan
sebelumnya ini mereka akan menolak legal
standingnya PKS dengan mengatakan bahwa
PKS sudah ikut dalam pembahasan
undang-undang Pemilu nah ini
tantangannya bagi PKS kalau merujuk ee
dari dua putusan MK sebelumnya jadi
lolos dalam artian sebagai partai
politik peserta pemilu ee tapi bisa
dijegal secara ee syarat formil legal
standing-nya karena dianggap PKS dan
anggotanya sudah ikut membahas terkait
dengan ee syarat tambang batas
pencalonan presiden ini di pembahasan di
DPR di parlemen ini yang yang yang eh
terkait dengan legal sing kalaupun ini
kemudian lolos Juga misalnya begitu
kalau kita mau optimis nah dicegatnya
lagi dengan tadi satu eh alasan
konsisten yang berbeda dan yang kedua ya
Secara permohonan mknya Eh kalau kita
optimis-optimisnya masih ada dua
disenting opinion dalam artian
ee saldi Isra
dan aduh siapa satunya lagi nih
ee sohartoyo ya tujuh yang lain masih
punya posisi bahwa presiden shalort itu
opensilah tidak bertentangan dengan
undang-undang dasarlah jadi
ee
melihat komposisi pemikiran pola pikir
hakim-hakim MK ini melihat konfigurasi
politik saat ini ee ee dan melihat
putusan-putusan yang ada termasuk
putusan terakhir kemarin tanggal 7 Juli
untuk DPD dan PBB eh saya katakan ya
challenging untuk kemudian bahkan PKS
pun bisa dikabulkan saya tetap ingin
mengatakan kecuali dua hal tadi ada
perubahan dukungan dari partai-partai
politik besar yang selama ini mendukung
presideno tiba-tiba menolak karena
calonnya kemudian tidak bisa maju
tiba-tiba dari istana ada ya sudahlah
yang kita dukung
iniant tidak punya dukungan dari partai
nih dibuka saja pintunya Nah itu kalau
ada perubahan iklim politik semacam itu
diajukan
ee uji materi mungkin dikabulkan atau
yang kedua komposisi hakimnya yang
berbeda sekarang posisinya kalau ingin
dilihat yang mana yang mendukung yang
mana yang menolak ya du Bing 7 kalau
dilihat dari desenting opinion 7 eh
mendukung presidenal thresold dua
mengatakan inkonstitusional selama ini
belum berubah posisi untuk berubah
minimal jadi empat yang mendukung
presidenialort dan lima mengatakan
inkonstitusional menjadi berat demikian
kira-kira Rangkuman apa yang ingin saya
sampaikan terutama dari sisi hukum ee
saya kembalikan kepada
moderator Terima kasih Asalamualaikum
warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih
ee e Bung Prof Deni yang sangat eh lugas
ya memaparkan dari sisi eh keilmiahan
hukum datata negara berbagai skenario
landasan dan kemungkinannya Sekarang
kita ke Pak Zainuddin paru dulu
Bagaimana pak paru tadi di akhir eh Prof
Deni mengatakan ada celah
eh PKS karena pernah ikut terlibat dalam
pembahasan nah bagaimana Pak baru
melihat ini ya landasan permohonan kita
tadi sudah Disinggung ya oleh Prof Deni
tentang Open legal place itu jadi
eh kita memahami Open legal place itu
inconstitusional tapi ada
batasan-batasan tadi sudah disebutkan
ada tidak melanggar moralitas kemudian
tidak melanggar rasionalitas tidak
menciptakan ketiadilan yang interbel ya
kemudian tidak melampaui kewenangan
tidak ee menyalahgunakan kewenangan dan
tidak nyata-nyata bertentangan dengan
konstitusi undang-undang Dasar 1945 tapi
dalam ee faktanya dan kami Uraikan dalam
permohonan p ada hal-hal yang melanggar
moralitas yang hal-hal yang melanggar
rasionalitas yang menciptakan
ketidakadilan juga ada di tengah
masyarakat termasuk eh isu tentang tiga
periode itu juga saya kira ini adalah
dampak dari eh perdebatan antara 20% 0%
dan eh alternatif yang PKS ajukan itu
nah kita memang harus optimis eh karena
30 apa 29 putusan sebelumnya kemudian
ada satu putusan yang lain dan PKS
mengajukan ini yang ke-31 angka yang
tidak sedikit begitu banyak dan semua
dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah
Konstitusi eh itu adalah momok besar
bagi kita tapi harus juga optimis bahwa
eh PKS punya hak eksklusif eh sebagai
dasar legal standing untuk mengajukan
digal review ke presidenial Res ke
mahkamah kita punya eh referensi ada
putusan Mahkamah Konstitusi di nomor 23
sampai 26 ee tahun 2010 yang memberikan
hak eksklusif kepada anggota DPR waktu
itu ee anggota DPR mengajukan judicial
review terkait dengan MD3 itu yang
mengajukan adalah Eh Pak Bambang sustio
yang saat ini jadi ketua MPR dan itu
diterima oleh Mahkamah Konstitusi
eh beliau mendalilkan bahwa sebagai
anggota DPR eh dengan adanya
undang-undang MD3 hak konstitusionalnya
dirugikan dan dikabulkan oleh mahkamah
maka ee ya PKS sebagai partai politik
juga demikian ee walaupun tadi
disebutkan dan
EE memang dalam ee putusan Mahkamah juga
disebutkan bahwa partai politik ee yang
sudah ikut di Senayan dianggap punya
kesempatan yang sama ee dengan
partai-partai lain walaupun tidak setuju
dengan lahirnya undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tapi ada putusan lain di
Mahkamah yang menyebutkan bahwa jika ada
ee kemudian hak konstitusional ee yang
dirugikan e dari partai politik ee
kemudian ee diberikan ruang untuk
mengajukan judicial review apa ada
kesempatan untuk mengajukan judicial
review itu nah Oleh karena itu maka
pertimbangan kita pun ee karena kita
menjaga-jaga agar jangan sampai partai
juga PKS sebagai badan hukum ini nanti
tidak diterima ada dua pemohon dalam
permohonan kita pemohon pertama adalah
PKS sebagai badan hukum dan pemohon
kedua adalah eh Dr salim salim alofri eh
sebagai orang persorangan warga negara
dan ini eh pertimbangan yang kita
dapatkan dari e putusan terakhir terkait
dengan permohonan yang diajukan oleh Pak
no jadi karena dipertanyakan oleh
Mahkamah Konstitusi E ketika mengklaim
bahwa dirugikan hak konstitusionalnya
untuk
e apa maju sebagai calon presiden dan
wakil presiden tapi kemudian
dipertanyakan Siapa yang mendukung
partai Man n kelompok masyarakat yang
mana yang mendukung itu nah kita
kemudian mengambil ee satu apa satu
ee pertimbangan bahwa di situlah
kesempatan eh bagi PKS untuk maju eh dr
Salim Sef aljfri sebagai pemohon dua
karena apa Karena di tahun 2018 PKS
pernah melalui musyawarah majelis surra
memutuskan satu dari se nama bakal calon
presiden PKS adalah dr Salim Sef aljafri
demikian juga pada musyawarah majelis
sur keemp di tanggal 30 juni tahun
2021 itu memutuskan majelis Sur
memutuskan bahwa pada poin keemp putusan
majelis menyebutkan dr Salim itu
ditokohkan sebagai simbol tokoh partai
untuk pemenangan pilek pilpres dan
Pilkada tahun 2024 dasar itu yang
kemudian menjadi pertimbangan kita untuk
mengajukan
drim sebagai pemohon du dalam permohonan
judicial review presidenal yang diajukan
oleh PKS tanggal 6 Juli kemarin Nah
inilah ee Jadi kalau memang kalau di apa
kalau ditanya tentang posisi dua pemohon
Ini pertama PKS sebagai badan hukum yang
kedua dr Salim sebagai warga negara
Indonesia yang kebetulan adalah Ketua
Majelis Sur PKS dan adalah tokoh yang
pernah dicalonkan oleh PKS dimajukan
namanya untuk menjadi calon orang
presiden dan wakil presiden Namun
demikian tidak bisa diwujudkan ya
harapan PKS untuk mencalonkan dr Salim
karena terkait dengan presidenial result
itu 20% sehingga kemudian eh PKS harus
ee apa harus menyadari ee mengalah
dengan keadaan bahwa kita tidak mungkin
majju sendiri ee bahkan dengan dua
partai pun tidak ee
2014-29 juga hanya ada dua Pasangan
calon presiden dan batu sandungan Kenapa
dua calon presiden itu saja yang muncul
karena
presidensiales
ya demikian jadi kemudian eh eh kenapa
kita eh perlu saya jelaskan juga dengan
apa yang disebut dengan effective number
of parl e partis e npp yang kita ajukan
dalam permohonan kita dan kemudian lahir
interval angka 7% sampai dengan 9% ini
adalah eh penentuan apa angka
eh untuk presiden yang eh dilakukan
dengan analisisentase kursi DPR selama
Pemilu 5 kali berlangsung sejak eh
reformasi tahun 98 yaitu 99 sampai
dengan 2019 yang kemudian dilakukan
dengan ee menentukan interval
intervalentasi kursi dari partai politik
urutan terakhir yang lolos eh ke Senayan
dari hasil penituan tersebut interval
prentasi yang kita dapatkan yaitu antara
7% sampai dengan 9% Ee kita misalnya
mendapatkan data pada pemilu tahun 99
misalnya ee dari ee Sekian banyak partai
yang kemudian masuk ke Senayan yang
paling rendah itu adalah Pan dan waktu
itu Eh pan membentuk fraksi reformasi
bersama Partai Keadilan pada saat itu
ada 34 ee Kursi ee dengan persentase 7%
kemudian tahun 2004 itu PKS dengan 45
kursi dengan persentase 8% dan tahun
2009 ee tahun 2009 ada P3 P3 dengan 70
kursi E dan persentase 7% kemudian tahun
2014 lagi PKS dengan 40% dan EE dengan
40 kursi dan 7% dan tahun 2019 PKS lagi
dengan
ee apa 50 kursi dan angka 8,7% yang
dibulatkan menjadi 9% Nah dari rata eh
perlehan eh kursi dari partai yang masuk
di parlemen di tahun 2019 ada 16 partai
dan yang masuk hanya 9 eh kita
mendapatkan angka interval itu antara 7
sampai dengan 9% ini menjadi dasar
karena PKS kemudian menentukan interval
angka 7 sampai dengan
9% baik terima kasih penjelasannya Pak
ternyata PKS mengajukan dua ya dua dua
peng secara satu atas namaembaga hukum
badan hukumai kedua atas nama
individu S dr Salim sebagai apa Ketua
Majelis sur yang juga e kandidat
eh calon presiden yang mungkin bakal
diajukan PKS nantinya Baik terima kasih
mudah-mudahan eh tadi Mungkin menjawab
pertanyaan salah satu eh potensi
kegagalan yang mungkin dijabarkan oleh
prof Deni ternyata P sudah mencari jalan
tikus
lainnya kalau bahasanya baik sekarang
kita ke Pak Mardani Pak Mardani eh Bung
Prof Deni juga tadi menyatakan ee Ini
hanya akan mungkin ee PT 20% ini bisa
dicabut kalau seandainya ada dua ya
pertama ee partai politik di DPR merasa
dirugikan sehingga karena tidak bisa
mengusung calon presiden mereka Atau
eh Kemudian yang kedua dari Eh istana
juga ee Pak Presiden Jokowi e mungkin
mengajukan perp ya Ee untuk ee apa
namanya
ee agar bisa membatalkan undang-undang
pemilu yang membatasi PT 20% ini ataupun
alternatif terakhir yang dari sisi
Komposisi MK tadi kalau soal Komposisi
MK mungkin Hakim ek kita tidak ada nah
saya ingin melihat bagaimana Peta
politik di DPR bahasannya Pak Mardani
terkait dengan peluang partai-partai
politik E ini bisa
ee ingin apa
menggagalkan atau menggugat mengganti
20% PT Ini
Yaya ee sebetulnya revisi undang-undang
7 2017 sudah berjalan saat 2019 sampai
2020 Bang haldi dan eh Leaders dan calon
Leaders kami di komisi 2
eh sudah secara resmi membuat keputusan
mengajukan draft ee eh ya Jadi dua buku
ya Tadinya kan ada enam dijadikan dua
buku buku Pemilu
ee eh yang berisi pilek pilpres dan buku
e Pemilu Kada yang berisi Pilkada ya
eh semua fraksi setuju walaupun saat itu
PDIP memberikan catatan karena buat PDIP
tidak bisa digabungkan antara rezim
pemilu dalam hal ini pilek dan Pilpres
dengan ee pemilu kada ya Ee Pemilu Kada
pakai undang-undang pasal 22
undang-undang dasar jadi beda
cantumannya tetapi karena semua sepakat
bahwa kita perlu merevisi undang-undang
7 2017 undang-undang Pemilu akhirnya PDP
pun menyetujui Nah ada beberapa isu
krusial waktu itu belum tuntas contohnya
gini
eh parlemen tes hold Nah ada PDP minta
5% ya Ada yang minta 7% ya PKS Agak
setuju 4,5 sampai 5 g l yang lain minta
4% untuk TH PKS sepakat 10% maksimal
atau minimalnya 4% ya
karena mereka yang
lolos
parles sudah bisa mengajukan atau paling
maksimalnya 10% itu pendapat akhirnya
PKS kebetulan karena saya di komisi 2
kita ikut
eh PKB juga
saya agar tnya turun begitu juga
Demokrat ya
Eh PDIP seingat saya tidak ya Eh tapi
nanti saya bisa merujuk kembali ya
kemudian Gerindra waktu itu tidak
terlalu jelas gitu tidak terlalu jelas
mungkin cenderung ke tetap 20% itu nah
eh ada peluang ketika partai Tengah
merasa bahwa angka 20% ini memang
membatasi ruang geraknya untuk ee ikut
kontestasi Pilpres Padahal kita tahu
dibandingkan pil atau Pilkada Pilpres
sebetulnya Primadona Pemilu kita G jadi
banyak kasus selalu eh diskursus publik
itu tentang Pilpres Pilpres pilpres dan
eh di sistem presidensial eh Memang eh
selalunya barrier to entry-nya itu tidak
eh tidak diadakan biar memang
masing-masing bisa menunjukkan e
proposal pembangunan dari every single
of calon tadi ya karena memang
presidensialisme memang basisnya
Presiden itu yang betul-betul diberikan
beban dan otoritas besar gitu sehingga
tidak boleh ada barir mestinya gitu
tetapi memang sekali lagi memang eh
Demokrasi adalah kesepakatan bersama dan
2017 kemarin ee cuma melanjutkan ee
undang-undang sebelumnya Yang menetapkan
tidak berubah angka 20% eh presidenal th
tetapi ke depannya banyak partai
khususnya partai partai menengah merasa
ini memasung eh eh Keinginan mereka
untuk e ikut dalam kontestasi pilpres
Padahal mereka punya calon Padahal
mereka punya gubernur yang bagus punya
kepala daerah yang bagus dan punya
peluang untuk menang begitu Bang Baik
terima kasih Pak eh semoga masih ada
harapan ya agar partai-partai politik di
DPR bisa mendengar suara rakyat ya dan
lebih mengedepankan kepentingan rakyat
daripada ee kepentingan golongan ataupun
oligarki karena ee sudah terbukti ketika
dipersempit peluang
ee komposisi apa batasan capres ini
untuk ee maju
ee orang-orang putra-putri terbaik
bangsa yang punya potensi kepemimpinan
yang besar ini jadi sulit untuk maju
baik sekarang kita ke Bung Roki Bung
Roki
eh apa masih
bergabung baik
beginiks
sayaikut di luar Saya ingin lebih ke
kita diskusi ke hal yang lebih
fundamental karena sistem politik negara
kita saat ini membuat bahwa
keputusan-keputusan politik ini hanya
berputar di ruang elit ya ketika para
partai politik bertemu untuk membicara
koalisi e kita tidak tahu apa juga
pembahasan di dalamnya eh dan rakyat
juga hanya dihidangkan di di last minute
sosok-sosok calon yang itu pilihan
partai politik saja yang mungkin itu
jauh dari harapan rakyat kebanyakan
sehingga rakyat tidak punya pilihan
hanya memilih yang diberikan oleh partai
politik Nah dengan kondisi ini kira-kira
menurut Bung Bagaimana sebuah ee sistem
politik ee negara yang baik sehingga ee
putra-putri terbaik bangsalah yang bisa
terpilih menjadi pemimpin tertinggi di
negara ini
Oke saya
ee mulai
dari taktik yang dibuat oleh PKS
langsung mengajukan angka itu ini
ee sebetulnya begitu diajukan angka 7
sampai 9% artinya dimungkinkan juga
angka 0 sampai 1% sama aja logiknya sama
karena itu dasarnya mana yang efektif
mana yang efisien Jadi sebetnya kalau
PIN itu dibuka maka pada akhirnya
mahkamah ktitusi mengak susulanudal
review yang dibasiskan
sebagai terhadap apa yang
diberikan PKS Oke kami lkan p maka akan
ada orang yang
min argumen yang S itu efektivitas eh
representasi itu jadi rasio
representasinya apa sebetulnya kan ee
mahkamahus akan kerepotan lagi kan dia
mesti putuskan Apa itu rasio
representasi itu kalau rasio
representasi itu dinyatakan nol itu
artinya
representasi politik itu tidak hanya
didasarkan pada representasi partai
politik sekarang saya Terangkan
komplikasinya tu dengan kata lain DPD
juga punya hak untuk meminta itu
dinolkan kenapa karena representasi DPD
tidak melalui partai politik tapi dia
ada di lembaga politik itu intinya kan
Jadi sebetulnya kalau kita balik lagi
pada konsep
kekuasaan di dalam demokrasi politik itu
tidak boleh terbagi habis dalamai
politik itu doktrinnya Karen itu per LSM
tidakukaik
Diak
Diak itu bukan partai politik tapi
berpolitik jadi sudah diakui sebetulnya
presiden bahwa tidak semua keputusan
politik harus melalui partai politik kan
itu jelas prinsipnya tu tapi udlah itu
Eh soal yang enggak dipahami oleh
Mahkamah Konstitusi itu karena Mahkamah
Konstitusi hanya berfungsi sebagai loket
menunggu kasus dia tidak aktif memeriksa
kecelakaan atau potensi kecelakaan
demokrasi yang kedua Saya dari awal
sebetulnya bikin kalkulasi sendiri bahwa
ini pemilu akan jalan karena kekacauan
di dalam sistem politik kekacauan di
luar sistem politik yaitu soal ekonomi
dan krisis finansial dunia tuh jadi itu
sebetulnya Kenapa saya menganggap
ngapain juga memikirkan 2024 tapi karena
ini normativitas maka saya pikirkan
yaitu bagian yang imperatif dari
demokrasi kompetisi e berbasis e garis
start yang sama bukan yang lain sudah
pakai tiket kalaupun pakai tiket pakai
tiket yang baru jangan pakai tiket yang
lama itu memalukan kan yang
terus-menerus sudah kita dalilkan yang
terakhir kita menganggap bahwa ee
permainan ini memang enggak bisa
diselesaikan internal atau di dalam
mahkamah konstitusi jadi interplay
politik yang akan menentukan pada
akhirnya tuh nah dalam keadaan semacam
itu dimungkinkan sebetulnya tadi Eh
profor sudah ajukan hipotesisnya tu
kalau misalnya partai-partai besar
ternyata ee merasa ya itu juga merugikan
dia maka dia akan ambil inisiatif untuk
e
membatalkan undang-undang itu itu boleh
aja jalan tapi kita mesti ingat bahwa
itu akhirnya soal oportunisme bukan soal
prinsip demokrasi kan itu itu pelajaran
Dunya kan bahwa akhirnya kita mesti
minta sebetulnya permainan politik
menyelesaikan problem hukum padahal
sebetulnya ini problem yang harusnya
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nah
saya menganggap bahwa kalau sudah 31
kali diajukan dan 31 kali I
ada posisi eh op Maka langsung aja
bikinensus Bahkan bukan SEG opinion tapi
disensus saja bahwa dia tidak setuju
lagi dengan moralitas
eh hakim-hakim itu lalu kita minta
sebetulnya sebagai orang yang berakal
saudara saldi Isra dan eh
saudarahartoyo itu Mundur aja dari situ
baru terjadi keguncangan moral karena
memang hanya dengan keguncangan moral
bangsa ini bisa dipulihkan eh cara
berpikirnya kan tanpa keguncangan itu
susah itu op
yang di luar e kebiasaan kita minta
supaya dua orang ini mengundurkan diri
yang kedua pastikan aja bahwa kalau
seandainya ditolak lagi dan saya kira
akan ditolak PKS boikot aja Pemilu
Kenapa Apa susahnya kan Boikot Pemilu
tidak menghasilkan kekacauan politik
kita hanya kasih satu satu pesan moral
bahwa kita tidak suka dengan pemilu yang
curang maka kita boikot dua partai
boikot yang lain pasti ikut maka
terjadilah perubahan kualitatif di dalam
berpolitik bukan lagi kuantitatif tukar
tambah proposal betul-betul berubah
etika berpolitik kita jadi mesti lakukan
langkah radikal dan bagi saya itu adalah
e cara untuk menyelesaikan masalah yang
dirumitkan oleh kekacauan-kekacauan
eh hukum kita kekacauan hukum pada
akhirnya harus diselesaikan dengan
peralatan moral dan itu harus datang
dari luar bukan dari dalam sama seperti
kata seorang
e aktivis perempuan di Amerika namanya
aer Lord dia bilang begini The Master
tool will never dismantle The Master's
house peralatan Raja tidak bisa dipakai
untuk membongkar istana raja peralatan
oligarki tidak bisa dipakai untuk
mendobrak pintu oligarki mahkamah
konstitusi itu adalah pintu oligarki
Mahkamah Konstitusi ada peralatan Raja
untuk membongkarnya pakai peralatan dari
luar jadi logikanya begitu yaitu
peralatan moral yang saya sebut sebagai
people power yang disbut sebagai liga
Boikot Pemilu yang sebetulnya sekarang
juga bergerak itu ada mahasiswa yang
terus mempersoalkan KUHP itu satu paket
dengan mempersoalkan kekacauan
koordinasi politik yang berbutuh kan
demikian juga makmak itu memperlihatkan
bahwa politik dapur mereka menunjukkan
bahwa pemerintah tidak bisa menghasilkan
keadilan demikian juga buruk yang terus
di semua daerah mengkonsolidasikan diri
untuk menentang arogansi eh omnibus Law
jadi ada semacam gairah baru untuk
menghasilkan politik yang bermutu
melalui gerakan moral yang radikal dan
PKS dikenal sebagai partai dengan basis
moral yang kuat jadi PKS harus bersedia
memimpin gerakan
ini baikamaikum warahmatullahi
wabarakatuh Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh Baik terima
kasih atas pandangan radikalnya untuk
sekian kalinya Bung Roki tapi dari
keseluruhan narasumber ee yang bisa kita
tarik kesimpulan dan bendang merah kita
ingin ada perubahan di negeri ini salah
satunya yang perlu kita dobak adalah ee
batasan persyaratan 20% presidenial
thres untuk calon presiden karena eh
dengan dibatasi ambang batas yang
terlalu besar ee alternatif-alternatif
calon presiden yang nanti akan maju
sudah hampir bisa dipastikan
dikendalikan oleh EE Para pemilik modal
dan oligarki yang bisa
mengendalikanpartai besar dan kita tidak
ingin terjadi dan mudah-mudahan
EE di apa di penghujung malam ini yang
kalau di Makkah sudah melaksanakan Wukuf
dan besok Insyaallah Idul Adha Sedangkan
untuk Indonesia pemerintah sudah
menetapkan hari Minggu ee di hari yang
penuh berkah ini dalam beberapa hari ke
depan mudah-mudahan Allah subhanahu wa
taala bisa mendatangkan keberkahan ee
bagi negeri kita bagi bangsa kita bagi
arah politik negeri kita sehingga 2024
adalah pemilu yang bisa membawa kebaikan
bagi bangsa kita eh karena sudah
berakhir waktunya sahabat-sahabat
sekalian tibalah kita di akhir acara
seperti biasa closing statement atau
closing ideas oleh para narasumber
sebelum kita mengakhiri acara ini cling
eh
pertama ke Pak Mardani dipersilakan
Pak kasih Bang Aldi Makasih Pak Zainudin
paru Prof Deni Bung oroki eh demokrasi
eh memerlukan
kesabaran tapi demokrasi lebih
memerlukan keberanian dan karena itu
apresiasi kepada PKS yang dengan berani
dan sabar
ee diajukannya dua ya strateginya pakai
angka walaupun
and UN Bung bilang jalan tikus tetapi eh
kita melihat Eh ada secerca cahaya di
lorong yang gelap ya bukan cuma karena
pks-nya tetapi karena saya yakin sudah
30 eh S Katanya 30 atau 31 dan akan
terus saya yakin ini menunjukkan betapa
eh publik masyarakat secara khususnya
punya energi yang sangat kuat menjaga
demokrasi menghidupkan demokrasi dan
masih mempercayai demokrasi tetapi how
can you go ya berapa lama kita bisa
bertahan ketika perilaku dari e
mereka-mereka yang mendapat amanah untuk
memutuskan yang terbaik bagi demokrasi
tidak juga terketuk hatinya dan karena
itu mudah-mudahan acara hari ini turut
menjadi penggedor pintu hati nurani
teman-teman di MK sehingga dapat
memutuskan yang terbaik bagi kehidupan
demokrasi yang sehat dan kuat di
Indonesia kasih Bang Baik terima kasih
pakani berikutnya Pak dipersilakan
closing
statement jadi permohonan TKS yang Dian
tanggal 6 Juli yang lalu eh ada legal
standing dan kita kemudian meyakini
presidenal menjadi sandungan bagi kita
untuk kemudian juga harus
dipertimbangkan secara baik oleh mahkam
dan kita menginginkan agar Pemilu tahun
2024 yang akan datang khususnya Pilpres
bukan hanya menjadi tempat bagi
mereka-mereka yang eh apa
eh dikuatkan dengan E oligarki atau
kemudian dikuatkan dengan
eh apa popularitas yang semu tapi kita
menginginkan ada ruang yang tepat dan
terbuka bagi semua kelompok masyarakat
dan calon-calon pemimpin Indonesia ke
depan yang baik sehingga potensi untuk
menghadir pemimpin dan menghadirkan
keadilan bagi bangsa ini lebih besar
dengan mengurangi presidenal result dari
20% menjadi sebagaimana yang dimohonkan
oleh PKS antara 7 sampai dengan 9%
kira-kira Begitu baik terima kasih Pak
zaidudin paru kemudian Prof Deni
Indrayana dipersilakan memberikan
closing
statementah baik
profi mungkin lagi di jalan Halo Oh Pak
bisa silakan Prof
Deni siap apa tadi Mas maaf tidaking
statosing
statement closinging
statement siap
ya ini sudah 29 dan PKS yang ke-30 ya
Dan kemarin saya pikir Prof itu
menyampaikan satu kekecewaan dalam
rilisnya ya sebagai Ketua Umum Partai
Bulan Bintang bahwa ya persoalannya
kemudian Bagaimana demokrasi kita sudah
di bajak dengan kekuatan-kekuatan modal
oligarki dan lain-lain
eh saya ingat tulisan sebagai closing
nih saya ingat tulisan eh eh direktur
Cetro pada tahun 2004 pertama kali kita
melaksanakan peman presiden langsung
Ehan Ano menulis di majalah Tempo
presiden pilihan uang nah syarat-syarat
presidenial TR ini sebenarnya menjadi
semacam
ee apa ya tiket-tiket yang mahal
syarat-syarat yang kemudian
menjadikan pemodal-pemodal lebih punya
kesempatan untuk
membajak demokrasi kita dan itu yang eh
sekarang dikuatkan dengan
putusan-putusan MK terkait dengan
Presiden
eh dalam banyak kesempatan saya
mengatakan dolat rakyat demokrasi sudah
di kalahkan oleh dolat uang
duitokrasi
duit kasi jadi dolat uang dolat duit nah
presidenal sebenarnya adalah salah satu
alat saja instrumen
untuk meneguhkan menguatkan menegaskan e
uang kokatan modal itu seandainya
presidenial itu eh relatif dianggap
bukan relatif ya dikatakan
inkonstitusional maka kan sebenarnya eh
tidak perlu eh mahar tidak perlu modal
yang besar Kemudian untuk kita mempunyai
alternatif-alternatif calon presiden
kita sekarang
Diandra oleh dua hal secara legal oleh
secara legal konstitusional oleh
presiden
secara legal kriminal saya mengatakan
legal kriminal jadi ada dua
nihalon-calon presiden sekarang
haltingting Arya pentiketan sebagai
capres termasuk presidal ini dan yang
ked kriminal
Tipikor jadi siapun yang akan menjadi
calon ketua calon presiden biasanya
kemudian tiba-tiba muncul kasusnya di
Apakah di aparat pendekak hukung KPK
Apakah kepolisian Apakah Kejaksaan saya
berbincang-bincang dengan banyak Eh
tokoh-tokoh partai atau bahkan
calon-calon presiden ada saja itu ee apa
sandra-sandra atau pegangan-pegangan
kasus yang mungkin dimunculkan untuk
menjegal seorang calon presiden jadi eh
penjegalan lewat tickting
presidenal dan penjegalan lewat Eh TP
ini 2T ini yang mengganggu demokrasi
kita
dan apa menyuburkan
duokras demikian cling Saya baik terima
kasih luar biasa Prof atas ilmu dan
wawasannya dalam sekali Semoga didengar
oleh rakyat Indonesia dan juga hakimk
dan pengil kebijakan di negeri ini
not ehing ideas dari Bung Gerung
oke eh teman-teman semua selalu
ada tanda-tanda jalan keluar bagi orang
yang Berpikir itu eh sayaing satu hadis
dan kita
bisa kaitkan itu dengan tanda-tanda hari
ini PKSS mengambil semacam resiko kecil
bahwa dalam pertaruhan terakhir
dimungkinkan Mahkamah Konstitusi berubah
pikiran tapi itu adalah eh keyakinan
psikologis kita yaitu kalau kita bisa
membaca bahwa akan ada perubahan pikiran
di Mahkamah Konstitusi Tapi tanda-tanda
orang yang berpikir memang tidak ada di
dalam ruang sidang mahkamah konstitusi
tanda-tanda orang berpikir ada di ruang
rapat BEM se-indonesia Di ruang rapat eh
asosiasi bururu tuh di ruang-ruang WA
dari ak-mak tu dan semua tanda-tanda itu
mengarah pada tidak pastian jadi justru
ada kecemasan pada saat yang sama Mereka
ingin jadi presiden diam tentang soal
20% ini kan kita enggak enggak dengar
baru PKS sekarang yang kita dengar ada
presiden mau maju karena itu dia ingin
supaya dinolkan atau minimal di7% kan
yang lain enggak tuh mereka menunggangi
justru ee kedunguan dari Mahkamah
Konstitusi karena berharap ada adaat
koalisi yang akan memenuhi 20% di
ujungnya mungkin mereka akan baru sadar
tapi sekarang semua jadi oportunis jadi
Saya membayangkan bahwa siap siapun
presiden yang tidak menghendaki
perubahan eh PT 20% itu itu adalah
presiden yang diasuh oleh oligarki siapa
yang menginginkan perubahan itu dia
adalah presiden rakyat Jadi silakan
pilih jadi ternaknya oligarki atau jadi
pembawa suara hati nurani rakyat itu
adalah pilihan dan pilihan itu akan
dibatalkan oleh keadaan jadi semoga
Indonesia selamat dari mereka yang tidak
berpikir Amin Terima kasih Bung R luar
biasa sahabat-sahabat sekalian ee eh eh
dari closing eh statement atau ideas
yang dibawakan oleh para narasumber tadi
eh satu semangat yang bisa kita rasakan
semua bahwa ee walaupun seperti Apun e
kondisi negara kita yang sedang penuh
dengan ketidakadilan dan dikuasai oleh
oligarki ini bersama seluruh anak bangsa
akan selalu terus menyuarakan kebenaran
dan keadilan dan mencoba terus untuk
menyalakkan SEC cahaya dan mencari
jalan-jalan jalan keluar atau jalan
tikus katai Gerung agar ee Allah
subhanahu wa taala bisa mendatangkan ee
perubahan dan kebaikan bagi bangsa kita
Jangan pernah berputus asa ee tetap
berjuang dan terakhir ee kami kru ilt
dan seluruh narasumber ingin mengucapkan
selamat ee menyambut hari raya Idul Adha
selamat berkurban dan berhaji bagi
saudara-saudara kita jemaah haji yang
sedang wukuf dan menjalankan ibadah haji
di ee arah di Makkah mudah-mudahan doaa
doa-doa saudara-saudara sekalian di
selama menjalankan ibadah haji
dikabukkan oleh Allah subhanahu wa taala
terutama doa-doa kebaikan untuk negeri
kita sampai ketemu pada acara unal stok
pekan depan asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh Terima kasih Prof Prof
terima
kasih