Antrian playlist

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Plin Plan Janji Pemimpin : Kereta Cepat

Kepemimpinan Ala Nabi Saat ini, Adakah?

PROPOSAL EKONOMI DAN POLITIK UNTUK NKRI LEBIH BAIK

Definisi Pahlawan : Mencari Pahlawan Saat Ini

PLT Kepala Daerah VS Cetak Ulang Politik Nasional

Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Strategi Budaya Membangun Bangsa

Mantan KPK ke Polri : Ada Apa?

Budaya Inovasi : Pengalaman dalam dan Luar Negeri

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Amandemen : Perlu atau Pesanan?

RUU Pemilu, Kehendak (Wakil) Rakyat? || Mardani Ali Sera, Rocky Gerung, Titi Anggraini & Hurriah

Rasil TVDipublikasikan: 29 Januari 20212.5rb views

Indonesia Leaders Talk (ILT) Narasumber : Mardani Ali Sera (Politisi PKS) Rocky Gerung (Guru dan Pengamat) Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem) Hurriah (Puskapol UI) Edisi Jum'at 29 Januari 2021 M Dukungan Donasi Dapat Melalui Bank Syariah Mandiri, KCP Cibubur No. Rek : 10 300 5444 0 a/n. PT Radio Swara Citr…

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

euzubillahi
mşşyan
[Musik]
Bismillahirrahmanirrahim
alladzina amamanu Wam
yalbisu
imanahum
[Musik]
um wum
Madun Waka
hujjatuna
aainaha
[Musik]
Ibrahim
[Musik]
Inna rabbaka
hakimun
Alim wa wahabna
Lahu
[Musik]
ishaqquban
[Musik]
qurriyatihi dawuda wa
Sulaiman dawuda wa
sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa Musa
waun
[Musik]
waakarya wa Yahya wa isa Wa
Ilyas
kullum
[Musik]
minasihin wa
Ismail was waunus
[Musik]
Wan
[Musik]
fadnaalamin
shadaqallahuladzim asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh Waalaikumsalam
warahmatullaharakatuh
Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh dear Leaders dan calon
Leaders seluruh Indonesia Malam ini kita
kembali lagi pada acara Indonesia
Leaders talk setiap hari Jumat malam
pukul 20 dengan tema malam ini membahas
tentang ru Pemilu kehendak wakil
rakyatkah jadi sahabat-sahabat sekalian
seperti yang sudah kita ketahui bersama
ee di DPR pada tahun
ee sidang tahun 2021 ini revisi RUU
Pemilu menjadi salah satu bagian dari
program legislatif nasional prioritas
yang nanti akan dikaji dievaluasi dan
juga di akan dirumuskan Bagaimana sistem
pemilu kita
ee untuk akan mendatang beberapa isu
yang terkait dengan RUU Pemilu ini
adalah Apakah ada Pilkada di Tahun 2022
2023 atau apakah juga nanti di
2027 Bagaimana dan berapa persen batas
threshold untuk presidenial thresold
untuk mendaftar maju menjadi presiden
calon presiden dan juga untuk
parlementary tresol batas ambang
parlemen yang masuk di dprrii dan
beberapa aturan yang lain sebuah e
pemilu yang baik sudah pasti akan
menghasilkan ee kepemimpinan dan EE tata
negara yang baik apabila menghasilkan
pemimpin yang baik dan ru Pemilu ini
sangat-sangat menentukan Bagaimana nasib
bangsa kita kita ke depan untuk itu pada
Ind pada malam ini sudah menghadirkan
beberapa narasumber untuk mengupas
tuntas secara mendalam dan fundamental
eh tema terkait dengan ru Pemilu ini
sudah hadir bersama kita Ibu Titi
angrini dewan Pembina perludem
Asalamualaikum bu Titi Waalaikumsalam
warahmatullah wabarakatuh Mas
Bang ya Terima kasih Bu sudah bersedia
untuk hadir pada acara indalok pada
malam ini kemudian ibu Huriah dari pusk
poloi Asalamualaikum bu Huriah ya
Waalaikumsalam mas i terima kasih juga
sudah hadir mudah-mudahan nanti bisa
memberi pencerahan kepada kita semua dan
EE seperti biasa tuan rumah dan juga
narasumber tetap kita bang Mardani
alisra Asalamualaikum Bang
Mardani salam bakdi
makasih
Masa
sih saya
orang sama-sama Betawi kita pakani
senangnya ada betawi yang
pintar ya Pak Mardani kebetulan di sini
sebagai anggota DPR komisi 2 juga yang
membidangi terkait dengan Pemilu eh dan
juga ru Pemilu ini mudah-mudahan nanti
bisa memberikan update eh Bagaimana
perkembangan pembahasan Pemilu ini dan
arahnya mau ke mana dan bagaimana sikap
ee partai-partai yang ada di parlemen
saat ini dan juga nantinya akan
bergabung juga bersama kita eh Bung Roki
Gerung sudah atau sudah bergabung
Asalamualaikum Bung Roki
Oke mungkin nanti akan bergabung bersama
kita baik ee rekan-rekan sekalian
sebelum nanti pak Mardani akan
memberikan pengantar dan EE paparan
terkait dengan tema ru Pemilu ini saya
ingin mengucapkan terima kasih kepada
seluruh sahabat yang senantiasa setia
untuk menyaksikan indivia leader eh
setiap pekannya yang acara iniarkan
secara langsung live streaming melalui
channel Mardani ala YouTube dan Facebook
juga melalui channel YouTube dan
Facebook Partai Keadilan Sejahtera juga
channel YouTube rasil TV dan juga
disiarkan secara live langsung melalui
channel radio rasil AM nahemud Kian juga
Saya mengucapkan terima kasih kepada
rekan-rekan media yang juga terus ikut
ee Meliput dan memberitakan acara ini
mudah-mudahan bisa menjadi konten
sumbangsi konten untuk memberikan
pencerahan dan pencerdasan bagi seluruh
masyarakat Indonesia baik eh langsung
saja kita kepada narasumber pertama Pak
Mardani untuk memberikan paparan terkait
ru Pemilu ini persersilakan
Pak kasih Bang haldi izin Mbak Titi
ehuriah dan rekan-rekan semua
Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh
Waalaikumsalam alhamdulillah Allahumma
Shi ala sayidina Muhammad am ba Selamat
malam dan salam sejahtera untuk kita
semua bahagia sekali ee dapat kembali
ee hadir dalam forum CIC education ya
Eh bagaimana kita sama-sama belajar
untuk memperbaiki ee kualitas ee
kehidupan kita dalam berbangsa dan
bernegara dalam acara Indonesian Leaders
talk yang ke-26 ya Tidak terasa sudah 26
Minggu Indon leader talk Mbak
titiuria kita sudah 26 Minggu ada bahas
sastra ada bahas politik ada bahas
tentang kesehatan ada bahas ekonomi Apun
yang kita angkat eh semata-mata adalah
melakukan civic education eh eh
pendidikan kepada publik karena kami
yakin ruang publik yang sehat merupakan
prasyarat bagi wujudnya ee ee Tata ee
bernegara dan bermasyarakat yang baik
masyarakat yang terdidik ee publik yang
EE mampu membedakan hak kewajiban mampu
membedakan ruang privat dan ruang publik
mampu bijak menggunakan sosial media
adalah prasyarat bagi Indonesia untuk
menjadi negara maju karena itu Terima
kasih Mbak Titi dan pouria serta ee
tentu guru tetap kita Bung Roki Gerung
Nanti kalau sudah
masuk Izinkan saya memulainya dengan
tiga perspektif Bang Hali ya yang
pertama mungkin saya ingin menyampaikan
buat diri saya dan kita semua
[Musik]
eh
election pemilihan umum baik itu Pilik
Pilpres atau Pilkada adalah pondasi dari
demokrasi dan demokrasi adalah
wujud kedaulatan rakyat dan karena
itu pemilu yang baik menunjukkan
demokrasi yang sehat pemilu yang
berkualitas menunjukkan demokrasi yang
maju dan
Daren dalam buku yang eh cukup terkenal
Why Nation fail ya Kenapa ada negara
gagal ketika mengambil dua kasus eh dulu
dianggap negara maju itu kalau dia di
utara kalau dia
ee negara barat tapi ternyata mereka
yang di selatan mereka yang di timur
secara geografi juga bisa maju eh kasus
eh Texas bagian Amerika Texas bagian
Meksiko semua demografi sama geografi
sama suku kebanyakan sama ya ternyata
problemnya adalah sistem politik Amerika
dan Meksiko yang beda Amerika punya
sistem yang lebih demokratis ketimbang
Meksiko ambil kasus Korea Utara sama
Korea Selatan Korea Selatan 28.000 us
dolar pendapatan perkapita Korea Utara
Katanya cuma 4.000 us do maka lagi-lagi
pembedaannya adalah sistem demokrasi
yang sehat sistem demokrasi yang dewasa
sistem pemelu yang lancar yang membuat
yang satu maju yang satu itu tidak
karena itu dalam buku Wi Nation fil da
eogo mengatakan wujud hadirnya
pemerintahan yang bersih hasil dari
pemili yang berkualitas adalah salah
satu prasyarat salah satu game Changer
untuk membuat sebuah negara maju karena
itu saya ingin menggaris Bai di pertama
ini buat semua ayo perhatikan kualitas
Pemilu kita ini bukan urusan Mbak Titi
dengan perludemnya mohua dengan eh pus
kapolnya saya dengan pks-nya Bungi
dengan oposisi outside-nya gitu loh Kita
oposisi Inside bukan ini masalah kita
semua saya selalu mengutip everything R
and on leadership naik turun karena
kepemimpinan ketika Pemilu mampu
menghadirkan kepemimpinan yang
berkualitas kepemimpinan yang kompeten
kepemimpinan yang berintegritas maka
Indonesia akan maju 1000 pasukan e e
harimau dipimpin seekor harimunya jadi
domba tapi 1000 domba dipimpin seekor
harimau dombanya jadi harimau jadi
penting sekali kepemimpinan dan dalam
negara demokrasi memilih pemimpin itu
yang paling dianggap Que and unque eh
undisputable unqu yang paling eh
memiliki mandat kuat adalah melalui
pemiluemiluemilu baik itu pemilu
legislatif untuk memilii anggota legis
Berti Pilkada untuk memilih kepala
daerah ataupun Pilpres apatah lagi
Pilpres Nah karena itu di poin pertama
ini revisi atau pembahasan RUU Pemilu
perlu mendapat perhatian kita semua
bahkan ee Mbak Titi pouria ee kami
di komisi 2 membahas paket ee politik ya
undang-undang politik bukan cuma revisi
undang-undang ee Pemilu saja tapi
dibarengkan revisi undang-undang Pilkada
revisi undang-undang partai politik
karena partai politik kita kalau enggak
diberikan ee penguatan atau diberikan
kesempatan atau dikoreksi dia bisa jadi
dinosaurus ahli-ali menjadi eh aset dia
Jadi liability buat masyarakat ya Eh
public trust tetap dibawaah kalau tidak
diperbaiki nanti ada revisi
undang-undang pemerintahan daerah e
revisi undang-undang Desa Karena itu
satu paket gah Bagaimana negara kesatuan
itu orkestrasinya bagus nanti ada revisi
undang-undang MD3 atau md2 ada revisi
undang-undang perimbangan kekuatan pusat
daerah semua ini mestinya kalau
pemerintah dalam hal ini presiden
khususnya punya visi yang benar dalam
bernegara kita punya banyak
catatan 20 tahun
eh lebih kita
bererereformasi ternyata human
development index kita kesejahteraan
kita ada the klik antara demokrasi
pemilih pemilihan umum kita dengan
kesejahteraan mestinya makin berjalan
demokrasi rumusnya sebagian besar
Harusnya menjadi lebih baik
Kesejahteraan Rakyat tapi kita tidak
bahkan kalau kita lihat Pemilu 2019
ataupun tilkada di masa pandemi itu
menunjukkan ada banyak sekali residu
demokrasi residu pemilih yang harus kita
perbaiki jadi eh dan ini bukan urusan
komisi du aja bukan urusan Mbak Titi
dengan perludem MB Huria dengan ee mbak
aja dah ya Empok aja ak Mbak ya dengan
puskaponya atau Rocky Gerung dengan
pikiran-pikiran ini urusan kita semua
karena kedaulatan tidak ada di tangan
partai politik kedaulatan tidak ada di
perludam apalagi pusapol tetapi
kedaulatan ada di tangan rakyat rakyat
yang harus mengawal menjaga agar
demokrasi kita sehat kuat dan pemilu
kita betul-betul mampu menghadirkan ee
ee kehadiran yang
EE pemimpin yang baik Pemimpin yang
berintegritas nah itu yang pertama saya
ingin menggaris bawahi betapa bahwa ee
pemilu adalah tiangnya demokrasi pemiliu
berkualitas menyehatkan demokrasi
demokrasi yang sehat ujung akhirnya
terpilih pemimpin berkualitas yang
kompeten dan punya integritas yang kedua
dikaitkan dengan revisi undang-undang
pemilu eh poin-poin nanti Mbak Titi
ataupun a bisa lebih
mendetailkan kami partai menganggap
setidaknya ada tiga isu penting eh
sebelumnya ada 11 tapi saya mau angkat
tiga dulu yang pertama
adalah
membongkar bar to entry atau entry to
bar ya tidak ada lagi kalau versi
bungoki kan 0% eh ya kami masih moderat
maksimal 10% ambang batas buat presiden
dan
15% suara 10% kursi atau 15% suara sama
ini diperlakukan baik buat Pilpres
ataupun buat pkada bahkan eh kami saya
pribadi tidak kalau konstitusi sudah
mengatakan e capres hanya boleh dari
partai politik karena itu konstitusi
tapi di undang-undang Pilkada yang baru
agak aneh bahwa
eh calon kepala daerah juga harus dari
partai politik nah ini
menghilangkan pintu independen Saya
tidak setuju biarkan ada kompetisi di
level kepala daerah dari independen
bagian dari koreksi kalau partai politik
sehat partai politik mampu memilih eh
calon terbaiknya maka ada independen
tidak akan ada masalah Justru itu bagian
dari kontrol sosial independen ini kalau
dihapus berbahaya jadi menurunkan tes
presidensial sama Pilkada itu bagian
dari menyehatkan demokrasi karena dua
kali
Pilpres dengan riding of the two horses
cuma dua kandidat kandidasya dua ini
amat sangat membelah jangan salahkan
masyarakat kalau ngangkat isu primordial
ataupun identitas ketika dua pasang
calon karena yang paling mudah
pembelahan Jadi
kalau ada pembelahan di masyarakat
jangan salahkan masyarakat Tapi karena
kita yang memang membuat terjadi
pembelah dengan membuat tinggi kalau di
Pilkada itu 67% datanya wakil kepala
daerah akan melawan kepala daerah pada
periode kedua bahkan jangankan 5 tahun 3
bulan pertama saya sudah ketahuan
harmonis atau tidak harmonisnya
mayoritas 67% tidak harmonis Nah karena
itu kita harus perbaiki kualitas Pilkada
kita karena dengan desentralisasi
otonomi daerah peran kepala daerah
sangatsangat penting poin sat Itu poin a
tentu kita
berharap ada
ee
kondisi yang terbaru ya Kalau ikut
undang-undang 10 2016 maka tidak ada
Pilkada serentak di 2022 dan 2023
Pilkada 2022 itu kelanjutan dari Pilkada
2017 Pilkada 2003 kelanjutan Pilkada
2018 Kenapa karena eh semuanya Terakhir
kemarin eh September mestinya tapi
diundur Desember 2020 maka akan terjadi
ratusan PLT selama masa yang sangat
panjang ini amat sangat berbahaya bisa
melahirkan Tirani baru bisa melahirkan
oligarki yang terstruktur bisa membuat
pendda sangat tidak efektif karena tidak
dipimpin oleh kepala daerah definitif
Padahal di masa pandemi dengan
refokusing anggaran pengambilan
keputusan yang sangat fundamental
diperlukan kepala daerah definitif yang
memiliki mandatori politik yang kuat nah
sehingga partai keadan Sejahtera
mengusulkan diadakan normalisasi Pilkada
di 2022 dan 2023 nanti 2027 atau 2,eng
tahun jadi bahasanya ada Pemilu nasional
di 2024 dan pemilu daerah beriskada di
2027 ini seperti Pemilu Sela bagian dari
upaya koreksi masyarakat terhadap siapun
yang menang pemili di 2027 bahkan kalau
lebihak pas membaca tulisan Jay di Hanan
eh premisnya
eh Pilkada nasional sendiri eh eh
provinsi kepala daerah dengan DPRD
provinsi sendiri 2 tahun sesudah pada
nasional presiden dengan DPRD atau DPR
atau DPD kemudian setahun Setelah
Provinsi dan DPRD itu Pilkada eh
Walikota kabupaten kota dengan DPRD
provinsi eh kabupaten dan kota Sehingga
dalam 5
ada tiga kali Interaksi yang baik antara
partai politik dengan masyarakat tidak
cuma satu kali dalam 5 tahun ini baik
untuk meningkatkan partti ID nah eh poin
t di ru Pemilu ini adalah kita
ingin ada satu pintu dalam Bab
penyelesaian e Pemilu kalau sekarang ini
kalau teman-teman tahu kasus e
komisioner KPU dipecat ataupun
diturunkanak sangat paham karena sampai
saat ini setidaknya ada empat pintu
kalau
kita dalam
ataupunupunus untuk bisak bisa bisa PTUN
dalam beberapa dan kadang kadang untuk
satu kasus dibawa k dua pintu dengan dua
keputusan berbeda maka KP punya
kesulitan dalam mengekusi padahal dalam
Bab Pemilu ini sesuu yang
Sangata tu ada banyak isu lain nanti
Mbak Titi Uria bisa detailkan ada
bagaimana kita sangat perlu belum lagi
kalau kita melihat evaluasi pilek 2019
dengan ratusan eh anggota KPPS yang
meninggal buat saya ini mahal mahal
mahal kita harus koreksi koreksi dan
koreksi dan terakhir yang ketiga
perkembangan RUU pemilu dari Komisi 2
sudah selesai Sekarang sudah di badan
legislasi tetapi anehnya ada mulai
beberapa partai menolak revisi Ya
seperti ada orkestrasi tidak perlu
revisi gitu Padahal ketika di komisi 2
dia perlu revisi Nah kalau saya Ayo
publik harus terlibat dalam diskursus
tentang RUU Pemilu ini kalaupun ada
revisi apa landasannya kalau tidak ada
revisi apa landasannya kalau dibilang ee
landasan yang mengatakan tidak perlu
revisi adalah biar Ee tidak perlu 5
tahun sekali Saya pikir itu sesuatu yang
sangat Naif dibanding dengan 2022 2023
kita punya ratusan PLT dibanding dengan
koreksi pelaksanaan Pemilu 2019 yang
memang harus kita koreksi biar kita
tidak jatuh di Lubang yang sama dua kali
secara umum itu Bangi sebagai
pengantarnya ini diskusi yang sangat
berat tapi sangat fundamental bagi kita
semua terima kasih Bangi ya terima kasih
padani atas penjelasannya baik eh nanti
e kita lanjutkan diskusinya Pak
berikutnya sekarang eh Bu Titi
eh Bu Titi eh Bagaimana eh dari perludem
melakukan kajian selama ini terkait
dengan ru Pemilu ini karena ehem kan
sejak awal mengikuti terus ya proses
pembahasannya hingga sekarang dan
mungkin bisa diaring bagaimana
rekomendasinya baik Terima kasih Mas
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Selamat malam Salam
sejahtera untuk kita semua ini sudah ada
eh Bang Roki e Halo bang sudah lama
engak
ketemu ketemunya di lapaknya Bang
Mardani ini sahabat saya juga eh m
Huriah ini asli Betawi nih bang Aduh
senang
saya Iya E saya mauin dia presiden dari
Betawi itu itu Nah itu
penting e bisa bisa ini apa namanya
kongsian ya dengan Bang Mardani tuh I
Oke em jadi memang pemilu Indonesia ini
kan ee ada dua ya karakternya yang kalau
setiap forum-forum internasional tuh
disoroti yang pertama dia adalah the
biggest One day election in the world
jadi Pemilu serentak satu hari terbesar
di dunia Jadi kalau bicara Pemilu
serentak satu hari eh kita itu terbesar
di dunia mengalahkan Amerika Serikat
dari yang dari sisi populasi dan India
yang EE jauh lebih besar daripada kita
karena jumlah pemilih kita itu sangat
besar 2019 pemilih kita 190 juta
sementara pemilih di Amerika Serikat itu
tidak sampai sejumlah itu nah India eh
sampai r850 juta tapi kan e pemilunya
tidak satu hari yang sama ya Dia
menghabiskan hampir 1 bulan untuk
menyelenggarakan hari pemutan suara yang
kedua adalah kita itu menerapkan the
most complex election system in the
world jadi J sistem pemilu kita itu
paling kompleks di dunia Nah jadi dua
kombinasi tadi kan luar biasa ya sangat
besar terbesar satu hari di dunia tapi
juga paling kompleks di dunia Nah
makanya dalam praktik pemilunya kita itu
sering menghadapi kejutan-kejutan ketika
pelaksanaan Pemilu itu yang kemudian
terjadi di 2019 ketika Mahkamah
Konstitusi mengintrodusir e Pemilu
serentak l kotak lalu itu dilaksanakan
ter luar biasa eh KPPS kelelahan lalu
kita mendapati pada
ee apa durasi pungut hitung itu ada
400-an KPPS yang mengalami kelelahan dan
secara total petugas Ada 800-an petugas
yang meninggal sebagai ekses dari
kelelahan menyelenggarakan pemilu itu
kan bisa dikatakan Ironi demokrasi ya
karena demokrasi Indonesia tidak
menimbulkan eh apa eh tidak darah-dara
dalam artian peperangan tetapi ee
menimbulkan korban jiwa begitu Bagaimana
bisa kan Nah hampir semua partai semua
orang teriak waktu selesai ee Pemilu
2019 wa enggak bisa nih Pemilu ini
dipertahankan kita harus lakukan
perbaikan belum lagi polarisasi yang
diakibatkan dari keterbatasan pilihan
ini juga tidak ketemu karakter Indonesia
yang beragam karakter Indonesia yang
dilahirkan dari kebinekaan tapi kita
dipaksa disodorkan Hanya dua Pasangan
calon sebagai Ses dari ambang batas
pencalonan presiden Nah jadi yang kita
hadapi di 2019 itu kompleksitas teknis
elektoralnya yang berdampak pada korban
jiwa dan yang kedua adalah permasalahan
polarisasi yang memperlemah Civic
culture sampai hari ini orang tuh kalau
berbeda sedikit langsung dibilang
oposisi berbeda sedikit dibilang
pendukung Siah kalau sama sedikit di
dibilang ya Apa Eh bazer SIB gitu ya
jadi enggak bisa kita itu proporsional
membangun Civic culture ee apa ee
menjadi warga negara yang mengawasi
pemerintahannya karena kita harus
memilih apakah kita kelompok A atau
kelompok B dan itu Ses dari ee Pemilu
2019 termasuk juga politik gagasan itu
sangat bisa dikatakan jauh dari ee
realisasi ya Ee isu yang terlalu banyak
percampuran isu lokal dan daerah lalu
angka surat suara sah yang sangat tinggi
nih ee Bang Roki mungkin ee di pemilu
2019 lalu eh ada 29 juta surat suara
Pemilu DPD itu tidak sah jadi setara
dengan 19% 19% itu Pemilih datang ke TPS
tapi cara nyoblosnya itu salah sehingga
tidak bisa dihitung padahal Pemilu DPD
itu pemilu yang paling gampang ada
fotonya ada nomor urutnya Kenapa orang
bisa salah nyoblos ya bisa jadi karena
dia tidak tahu atau yang kedua dia tidak
peduli perhatiannya semua terkonsentrasi
untuk dipiltres begitu lalu surat suara
tidak sah untuk DPR itu ada 17 jutaan
dan ini setara dengan sor mohon maaf ada
r.500.000an setara dengan 11,12 per dari
total pengguna hak pilih Nah ini kan
gimana ya kita berpemilu memfasilitasi
hak pilih rakyat tetapi suara tidak
sahnya atau invalid votesnya itu sangat
tinggi ya karena pemilunya rumit pemilih
kebingungan politik gagasan tidak
terinternalisasi polarisasi membuat
konsentrasi perhatian hanya ke pilpres
dan e penyelenggara pun eh mengendalikan
eh teknis eh pemilu misalnyab logistik
itu banyak sekali surat suara tertukar
surat suara tidak sampai kekurangan
surat suara ee Mungkin ada yang
merasakan ketika pergi di TPS surat
suaranya kurang lalu e dokumennya tidak
sesuai dengan apa yang diperlukan bahkan
di Papua abpura itu tidak pernah eh apa
terlambat logistik tapi di pemilu 2019
lalu dia terlambat logistiknya sehingga
waktu itu Gubernur Lukas nmb sudah
datang ke TPS gagal nyoblos karena tidak
ada log k nah kondisi itu sangat
objektif membuat kita harus evaluasi
terhadap ru pemilu yang ada sekarang
jadi kalau ada yang mengatakan ya kita
laksanakan dululah ruunya jangan diganti
loh mereka yang pada awalnya teriak
paling kencang Ini enggak bisa nih
pemilunya kalau begini begitu nah ini
makanya ya saya tuh agak mau percaya
sama siapa nih bangani gitu
ya jadi itu itu eh perjalanan ya bahwa
fakta dan kondisi objektif Pemilu kita
di
2019 memang membuat kita harus
mengevaluasi undang-undang pemilu yang
ada hari ini termasuk juga ini cerita
sedikit soal Pilkada yang tidak ada di
2022 dan 2023 awalnya kan Pilkada itu
menurut undang-undang 8 2015 itu ada di
2022
2023 lalu Pilkada serentak nasional di
2000 27 kemudian undang-undang 8 2015
ini diubah dengan undang-undang nomor 10
tahun 2016 tetapi waktu itu Bang Mardani
konsentrasi publik itu tidak terlalu
banyak tahu bahwa ada perubahan jadwal
Pilkada karena waktu itu kita tuh
ramai-ramai isu soal TNI sama Polri
boleh jadi calon kepala daerah tanpa
mengundurkan diri Nah itu kan ramai
banget ya tiba-tiba undang-undangnya
disahkan penjadwalan pilkadanya berubah
Jadi sebenarnya enggak ada diskursus
publik yang cukup waktu itu untuk
membahas soal perubahan eh roadmap ee
jadwal Pilkada serentak dari 2027 ke
2024 Nah akhirnya terjadilah Pilkada
serentak di 2024 saya enggak bisa
ngebayangin ya dengan pengalaman 2019
lalu kita mau tambah lagi beban itu
dengan Pilkada serentak secara nasional
di bulan November 2024 karena walaupun
pilkadanya tidak serentak dengan hari
pemuutan suara pilek Pilpres tapi kan
tahapannya beririsan belum lagi kalau
ada putaran kedua putaran kedua itu
biasanya kalau Pilpres jangan PD
langsung bisa langsung 50% gitu ya Eh
putaran kedua itu di bulan Juli atau
Agustus paling lambat Agustus walaupun
biasanya Iya Agustus ya Nah biasanya tuh
Agustus kalau April mungkin juliah
berarti kan irisan tahapannya itu
memberikan beban yang sangat luar ar
biasa bagi penyelenggara partai politik
dan lagi-lagi konsentrasi kita ya pecah
Bela antara eh Pilpres maupun Pilkada
jadi memang kalau saya ya Secara kita
memang ingin punya undang-undang pemilu
yang ajek jangka panjang tetapi jangan
pernah berharap punya undang-undang
pemilu yang ajak jangka jangka panjang
selama pasal-pasalnya itu isinya ratusan
kayak yang undang-undang 7 itu ada 400
lebih karena sangat detail sementara kan
kompleksitas pemilu Indonesia di
lapangan itu berubahnya cepat sekali ada
teks-teks yang akan selalu Tertinggal
kalau mau bikin yang lama jangka panjang
undang-undang Pemilu itu jangan ngatur
terlalu detail sampai ngatur TPS dibuka
jam berapa lalu ketika dibuka kotaknya
isinya harus apa saja jadi berikan
distribusi pengaturan itu atau atribusi
pengaturan itu pada peraturan KPU
misalnya sehingga undang undang bicara
Grand desain yang betul-betul besar soal
sistem soal apa namanya konsep
kelembagaan konsep electoral Justice
atau keadilan eh pemilunya eh kemudian
manajemennya prinsip-prinsip
manajemennya Nah kalau ngaturnya seperti
itu Jadi konsep eh desain yang menjadi
rujukan eh lapangan bukan yang
teknis-teknis mungkin kita bisa punya
jangka panjang Tetapi kalau masih
mengatur teknis ya akan selalu
berhadapan dengan dinamika lapangan
pemilu Indonesia yang tadi yang besar
yang kompleks yang rumit begitu
kira-kira begitu bang eh haldi mohon
maaf nih agak panjang lebar Iya terima
kasih eh Bu Titi jadi eh sebenarnya kita
ingin kembalikan lagi bahwa Pemilu ini
kan sebagai sarana untuk menghasilkan
kepemimpinan yang berkualitas tetapi
ternyata dengan pola teknis yang ada
malah menghasilkan banyak ee
permasalahan baru gitu ya Bu ya Sehingga
seharusnya
ee apa namanya kita ingin agar
ee mau bagaimanapun bentuknya Pemilu
menghasilkan pemimpin yang terbaik ya
Nah terkait dengan ee dari ee soal batas
ambang parlemen Apakah dari
ee perludem Ada kajian tersendiri karena
ee dengan ambang batas yang sangat
tinggi ini ee apa namanya ee
kepemimpinan tidak banyak yang bisa
terjaring calon-calon pemimpin yang
berkualitas ee yang mungkin tidak
memiliki dukungan ee partai yang besar
gitu ya gimana Bu Eh kalau perlum itu
kan posisinya sangat jelas dan tegas ya
kami itu dua kali ke Mahkamah Konstitusi
ee yang pertama tahun 2017 pasca
pengesahan undang-undang 7 2017 untuk
menguji Pasal trip2 itu 222 ee bahwa
bahwa persyaratan pencalonan memiliki
20% kursi atau 25% Swara yang kedua di
tahun 2018 bareng Bang Roki kan tetapi
Kan hasilnya sukses sukses ditolak gitu
ya Nah kalau kalau kami itu ya kembali
kepada konstitusi pasal eh 6a ayat 2
bahwa pencalonan itu dilakukan oleh
partai politik peserta pemilu atau
gabungan partai politik peserta pu Eh
kalau Bang mani kan tadi mengatakan agak
progresif atau moderat lah ya boleh
sampai 10% gitu kalau per itu ya
usulannya 0% karena Gini loh Mas haldi
dan Bang Mardani juga pasti sangat
memahami menjadi peserta pemilu di
Indonesia itu kalau verifikasinya
beneran beneran faktual itu adalah salah
satu mendirikan partai politik paling
berat dan paling mahal di dunia jadi
jadi partai politik aja tuh sudah susah
bukan main jadi peserta pemilu juga
begitu 100% kantor provin 75% kantor
kabupaten kota 50% kantor kecamatan dan
keanggotaan 1000 atau 1 per1000 di
setiap Kabupaten itu kan persyaratan
yang eh kalau kata risetnya Marin itu
butuh sekitar 10 sampai 15 juta us do
untuk mendirikan partai politik di
Indonesia Nah itu saja sudah luar biasa
ditambah lagi kok mau mencalonkan
presiden aja ditambah makin susah gitu
Jadi ini nih benar-benar Overkill aturan
kita itu mendirikan partai susah
mencalonkan calon Presiden di pil
presiden leh susah betul jadi harusnya
Apalagi saya sih yakin ya Eh Indonesia
ini karakternya memang beragam pilihan
jadi ketika pilihan itu diberi terbatas
seperti 2019 lalu itu mahal sekali
harganya buat kita enggak usah jauh-jauh
ada kejadian a sama KPU itu pasti
dihubungkan dengan pemilu 2019 ada
kejadian b sama ini pasti dihubungkan
dengan pemilu 2019 Jadi kita itu ee
tidak beranjak dari apa ya mungkin ee
trauma atau kemarahan masa lalu yang
terus terbawa sampai sekarang enggak
cocok kita itu dengan hanya terbatas
pilihan apalagi 2024 itu kan tidak ada
lagi peta Hana ya harusnya jadi peluang
Bagi EE figur-figur terbaik daerah untuk
dimunculkan dan dipilih oleh publik
begitu Ee apa Mas Mas apa bang haldi Dan
saya harap sebenarnya RUU Pemilu ini
jadi tarung argumen tarung gagasan untuk
hal-hal yang seperti itu gitu karena
kita kan sudah enggak punya beban lagi
nih peta Hana sudah enggak ada gitu bisa
bisa melangkah ke pengaturan pemilu yang
betul-betul EE bisa Eh berkualitasah
kalau kalau bahasa idealnya begitu baik
eh terima kasih Bu Titi atas
penjelasannya nanti Ee kita lanjutkan
karena
ee Bagaimana sistem pemilu kita ini ini
sangat menentukan Bagaimana masa depan
bangsa kita gitu ya sehingga benar-benar
kita harapkan ee undang-undang Pemilu
kita ini bisa menghasilkan e kualitas
kepemimpinan dan juga partai politik dan
juga anggota Dewan Legislatif yang
terbaik di e parlemen kita baik eh
berikutnya kepada bu Huriah dari
puskapoloi Bu Huriah
dipersilakan Oh sor mohon maaf tadi lupa
masih di-mute ya Mas Hali eh makasih
selamat malam eh Mas Hali Mbak Titi eh
Bang Roki Gerung dan juga eh Bang
Mardani ya Oke makasih makasih
iya ini topiknya ee Serius gitu ya dan
Tadi Mbak Titi sudahah Udah Ee bahas
banyak sekali gitu ya jadi semua
identifikasi persoalan sudah disampaikan
oleh Mbak Titi Jadi mungkin saya
ee minta izin ya untuk melihat ee apa
namanya eh persoalan revisi
undang-undang Pemilu ini dari eh sudut
pandang e politik ya terutama eh
akademisi gitu ya sebagai akademisi Saya
melihat begini Kalau kita bicara soal
eh apa namanya Pemilu ya kan kita perlu
melihat lagi Sebenarnya eh apa sih
esensi dari Pemilu gitu ya ketika kita
mengadakan Pemilu tadi juga sudah
disampaikan sebenarnya di awal oleh eh
Bang gitu ya bagaimana itu seharusnya
menjadi sarana kedaulatan
ee rakyat gitu ya Nah tetapi juga Dalam
praktiknya kan sebenarnya kita eh perlu
mempertemukan gitu antara kepentingan
elektoral peserta pemilu gitu ya dengan
kebutuhan elektoral pemilih gitu Itu
kenapa misalnya eh di dalam
undang-undang pemilu gitu ya diatur
hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi
Pemilu nah eh ada menurut saya Ya ada
empat eh prinsip yang EE penting juga
untuk kita ingat ketika kita bicara
mengenai berbagai macam aturan di dalam
undang-undang Pemilu yang pertama adalah
soal eh transparansi gitu ya prinsip
transparansi jadi pengaturan yang
berkaitan dengan kompetisi yang
berkaitan dengan pembiayaan Pemilu ini
ee harus memastikan adanya eh
transparansi gitu dan juga akuntabilitas
gitu Ini juga menjadi persoalan gitu
karena kalau kita bicara soal ee
pembiaya Pemilu saja ya kita menemukan
ada banyak sekali persoalan terkait
dengan transparansi dan akuntabilitas
pembiayaan Pemilu gitu dan ini pr-nya
ada di peserta pemilu nah hal yang lain
yang juga sebenarnya menjadi krusial dan
ini berkaitan misalnya dengan isu
parlementary thres presidenalold adalah
prinsip kesetaraan dan juga inklusif di
dalam pemilu gitu ya Pemilu Kita
seharusnya e memberikan gitu arena
permainan yang buat para peserta pemilu
gitu nah tapi kondisi pemilu hari ini
gitu ya Ee arena permainan yang setara
itu tidak tercipta gitu karena itu tadi
tarik-menarik kepentingan di parlemen
misalnya ee apa namanya memperhadapkan
partai-partai besar gitu ya dengan
partai-partai kecil tentu saja misalnya
kalau kita bicara partai besar Gitu Ee
mereka punya keinginan untuk menaikkan
ambang batas gitu Ya baik itu AMB ambang
batas eh parlemen maupun juga ambang
batas e presiden berbeda posisinya
dengan
ee partai-partai kecil gitu bahkan kalau
kita lihat lagi antara politisi
perempuan dan politisi laki-laki kita
juga punya persoalan pada eh arena
permainan yang tidak setara antara
politisi laki-laki dan perempuan gitu
jadi prinsip kesetaraan dan prinsip
pemilu yang inklusif juga masih punya
catatan gitu ya di di ee praktik eh
Pemilu kita gitu nah pertanyaannya
kemudian kalau kita bicara soal revisi
ya terlepas Apakah revisi undang-undang
Pemilu itu akan jadi atau tidak Gitu ya
Apakah sebenarnya undang-undang Pemilu
kita gitu ya sudah cukup menjawab
kebutuhan esensi Pemilu itu tadi ya
bagaimana pemilu bisa menjadi sarana
kedaulatan eh rakyat dan memenuhi
prinsip transparansi akuntabilitas
kesetaraan gitu ya dan juga inklusif
gitu nah saya melihat hari ini misalnya
kalau kita ee men mati polemik seputar
revisi ya ee apa namanya perdebatan soal
keserentakan Pemilu perdebatan mengenai
eh ambang batas eh apa namanya
presidensial threshold maupun juga
parlementary threshold gitu ya dan lain
sebagainya ini memperlihatkan adanya gap
antara kepentingan politisi dan
kebutuhan rakyat gitu Nah akhirnya apa
isu-isu krusial yang jadi perdebatan
partai di parlemen saat ini gitu ya saya
melihat tidak Inline dengan kritik dan
juga masukan publik terkait usulan
revisi undang-undang Pemilu padahal kan
kalau kita ngomongin revisi kan harusnya
tujuannya menyempurnakan gitu ya
menyempurnakan memperbaiki ya
persoalan-persoalan yang EE ditemukan
sebelumnya yang tadi sudah dipaparkan ee
Mbak Titi gitu ya dan sekaligus
memperkuat sistem pemilu nah tetapi Ee
Kita selalu menghadapi problem klasik
gitu ya Dari dari pembahasan
undang-undang Pemilu ke undang-undang
Pemilu berikutnya itu ada pesan kita
gonta-ganti sistem gitu ya Nah ini yang
menjadi persoalan gitu di dalam revisi
nah masalahnya juga para politisi ya di
DPR ini kan punya power yang sangat
besar gitu di dalam merumuskan dan
menentukan undang-undang Pemilu gitu nah
mereka juga menjadi pemain di dalam
pemilu gitu Nah akhirnya apa pemain
bikin aturan gitu nah ketika pemain
membuat aturan dan dia punya power yang
sangat besar di dalam membuat
aturan-aturan itu gap antara kepentingan
politisi dengan kebutuhan ya rakyat pada
esensi Pemilu itu tidak tercapai gitu
jadi Ada kesenjangan yang besar nah eh
justru saya melihat Sebenarnya ada
peluang gitu ya kalau kita ingin
menjembatani gap yang ada nah peluang
ini ya terletak pada peran eh akademisi
peran peneliti dan juga sebenarnya peran
eh organisasi masyarakat sipil gitu loh
sebagai epistemik community ya yang
sangat penting untuk menjembatani gap
antara kepentingan elektoral politisi
dengan kepentingan masyarakat gitu ya
terhadap tujuan dan eh eh apa namanya
prinsip-prinsip Pemilu Tadi kenapa saya
ingin meng-highlight soal epistemic
community ini ya Pertama kalau kita
lihat misalnya di dalam literatur eh
politik gitu ya keberadaan epistemic
community di banyak Eh negara ini kan
mereka sangat krusial
karena menjadi sumber informasi gitu ya
dari para ahli dalam isu area tertentu
itu kenapa misalnya di Indonesia kita ee
bisa mengidentifikasi gitu dalam konteks
ee Pemilu ya kan ee ada lembaga-lembaga
yang secara khusus mengkaji tentang
isu-isu pemilu melakukan riset-riset
gitu ya mengenai Pemilu Nah ada
ekspertis yang eh apa namanya dihasilkan
gitu ya di situ dan ini bisa menjadi
bahan masukan gitu untuk para pembuat
kebijakan
Informasi yang disampaikan juga memiliki
fungsi kompleksitas gitu ya dan
interkoneksi informasi jadi informasinya
tuh enggak enggak parsial gitu ya tetapi
melihat berdasarkan pada hasil pembacaan
gitu ya E hasil riset melihat
keterkaitan antara satu isu dengan isu
lain gitu Jadi ada pemetaan yang cukup
Kompleks Sebenarnya ya Dan ini bisa
menjadi referensi dalam mencari solusi
tadi misalnya dipaparkan bagaimana
karakteristik eh apa namanya Pemilu kita
yang sangat kompleks gitu ya kemudian
juga ada persoalan eh teknis ada
persoalan substansi dan lain sebagainya
dan di sinilah sebenarnya peran penting
dari epistemic community ini ya untuk
bisa pertama mencari solusi atas
persoalan ya Yang kedua juga memprediksi
kemungkinan persoalan-persoalan yang
muncul kemudian gitu nah harapannya
adalah pengetahuan ini bisa
ee dan Bahkan bukan hanya bisa gitu ya
tetapi harus memberikan solusi di dalam
merespon persoalan-persoalan yang muncul
gitu nah idealnya kita bicara tentang eh
epistemic community ini dia bisa menjadi
sumber informasi penting dan dilibatkan
di dalam proses pembuatan kebijakan gitu
nah ini kalau kita bicara dalam tataran
ideal ya Mas e eh nah persoalannya
adalahunitas sistemik di Indonesia ya
akademisi LSM gitu ya peneliti seringki
lebih banyak membantu kepentingan elit
politik ketimbang ya kepentingan rakyat
dan ini kadang-kadang penyebabnya simpel
gitu ya karena
dana-dana yang bisa digunakan oleh
akademisi atau aktivis Untuk melakukan
riset itu lebih mudah didapat dan lebih
banyak didapat dari elit politik gitu ya
ketimbang misalnya harus mencari eh dana
untuk melakukan riset Mandiri gitu ya
atau mengandal kan ee eh dana-dana riset
misalnya dari kampus gitu jadi paling
gampang ya dapat dana dari elit gitu nah
masalah lain juga adalah di dalam
tradisi pengambilan keputusan kita ya
seringki meminggirkan kelompok epistemik
gitu ya jadi secara proses Decision
Making yang ada di DPR yang ada di
parlemen ini minim partisipasi dan
deliberasi publik gitu tidak Ee tidak
banyak melibatkan ee ee apa namanya ee
komunitas epistemik tidak banyak
melibatkan ee para pakar ahli akademisi
eh LSM gitu ya dan secara substansi jauh
dari kebutuhan dan kepentingan publik
gitu akhirnya apa perdebatannya yaitu
tadi sesuai dengan kepentingan
masing-masing partai gitu antara partai
yang satu dengan partai yang lain ribut
dan itu
ee jauh gitu ya di dari eh esensi
persoalan-persoalan yang sebenarnya
ingin diselesaikan gitu loh kita sudah
punya daftar persoalan yang banyak
sekali dalam praktik Pemilu kita tetapi
ya yang diperdebatkan di parlemen ini
ee bukan solusi atas persoalan-persoalan
tersebut gitu ya melainkan apa yang
menjadi kepentingan elektoral dari
partai politik yang ada di eh parlemen
gitu nah itu yang saya pikir eh perlu
kita cermati juga gitu ya jadi jangan
sampai kemudian eh kita juga terseret
gitu loh ya terseret dalam dalam
perdebatan ee partai-partai di ee DPR
ketika ee membahas soal isu-isu krusial
di dalam pemilu tetapi hal yang esensial
gitu ya dari
ee tujuan ya dilakukannya revisi
undang-undang pemilu dan juga proses
penyusunan revisi yang seharusnya
deliberatif partisipatif itu justru ee
apa namanya tidak muncul dalam diskursus
publik hari ini mungkin itu sementara ya
eh dari saya Fadil makasih Iya terima
kasih Bu Rah eh sebenarnya ini juga yang
kita harapkan ya agar eh kebijakan
publik yang dirumuskan di parlemen eh di
eksekutif ini berdasarkan e kajian
akademik dan teknokratik yang mendalam
dan independen dan berkualitas nah
terkait dengan ru Pemilu ini Bu eh
mungkin dari UI Apakah eh ke depannya
ada langkah-langkah untuk mengawal agar
ee eh pembahasannya dan undang-undang
nantinya dihasilkan Ini benar-benar bisa
memberikan kemaslahatan yang terbaik
bagi bangsa
Indonesia Kami tentu saja punya eh apa
namanya kern ya
Eh terkait dengan revisi undang-undang
Pemilu gitu ya Salah satu Core isu yang
eh apa namanya
eh kami
eh rumuskan saat ini gitu untuk revisi
undang-undang Pemilu salah satunya
adalah soal isu keterwakilan politik
perempuan gitu karena tadi ya bahwa
pemilu yang demokratis saja tidak cukup
tetapi kami melihat bahwa prinsip
kesetaraan gitu ya prinsip menciptakan
lapangan permainan yang setara bagi
politisi laki-laki dan politisi
perempuan itu juga ee sangat penting
gitu dan sayangnya gitu Kalau kami
melihat kan perdebatan isu-isu krusial
saat ini masih lebih banyak seputar eh
itu tadi ya ambang batas suara
keserentakan eh calon independen gitu
dan dan seterusnya gitu nah
eh saya juga melihat Sebenarnya bukan
hanya dari UI gitu tetapi masing-masing
organisasi atau kampus boleh jadi punya
eh apa namanya konsern ya konsern
masing-masing gitu Yang ini sebenarnya
bisa melengkapi jadi sumber informasi
yang cukup banyak gitu ya Dan bisa
menjadi bahan referensi bagi para
pembuat kebijakan nah anya kemudian
adalah partai-partai di DPR itu serius
tidak gitu mau melibatkan kelompok
epistemik ini gitu ya komunitas
epistemik ini di dalam proses perumusan
kebijakan gitu di dalam proses
eh apa namanya penyusunan revisi
undang-undang Pemilu gitu itu kembali
lagi pertanyaannya kepada e Bang Mardani
dan kawan-kawan nih gitu teman-teman di
DPR tuh mau enggak gitu ngelibatin e
komunitas epistemik gitu Jadi bukan
cuman Mer
kepentingan dan posisi partainya
masing-masing I Terima kasih Bu ini
sebelum ke Bung Roki nih pak Mardani
bisa mungkin bisa menjawab nih
pertanyaan dan tantangan dari buah
nih harus harus dijawab dengan cara
diawasi terus
pakah pokoknya DPR itu enggak kenapa
curigai aja memang banyak kok transaksi
yang tidak benar harus dibenarkan maksud
transaksi itu begini harusnya
memperjuangkan kepentingan rakyat tapi
dalam beberapa hal partai juga kan
pengin tetap hidup gitu nah ee
menyeimbangkan antara kepentingan rakyat
pemilu berkualitas dengan partai yang
hidup ini yang bisa jagain ya publik dan
Kalau kami di partai KAD dan sejahtera
atau saya pribadi pokoknya kepentingan
publik harus di atas kepentingan pribadi
dan kepentingan partai karena ketika
publiknya sehat partainya akan sehat dan
otomatis pribadinya akan baik begitu
Baik terima kasih buani eh terima kasih
juga bu r Sekarang kita ke Bung rokih
dipersilakan memberikan pandangan
lugasnya terkait dengan ru Pemilu ini
mau yang lugas apa yang
cair kalauaki harus
lugas yang seperti biasa bro
oke Saya berusaha mewakafkan kugasan
saya hari
ini
tadi ada istilah yang menarik
dari
yauity kalau kita pelajari asalusul
darikk
Dar
dihkan
k berapa untuk berpolitik tidak
dipentingkan Anda punya ijazah apa untuk
berpolitik tidak dipentingkan Anda
datang dari komunitas apa yang penting
akal anda dicukupkan untuk bertengkar di
dalam urusan publik dalam urusan
respublika itu dasarnya berpolitik jadi
dari awal politik memang diasuh
olehunity karena itu misalnya ini saya
sudah lama engak dengar istilah
epistemic
community suatu waktu eh
seorang ahli politik namanya
guilermoonel dia diberi penghargaan
sebagai pemikir politik oleh American
political Association American political
science Association atau apalah itu lalu
dalam pidato itu kirini cerita kira-kira
20 tahun lalu di dalam pidato itu odonel
mengatakan bah
bahwa kita menghidupi demokrasi sebagai
Habits of the heart gitu Saya masih
ingat E saya Saya dengar pidatonya jadi
Habits of the
heart semacam peradaban dari hati Habits
of the heart kebiasaan dari hati jadi
dari awal ada Justice di situ nah semua
pemikir politik selalu ingin
mengembalikan value
eh sebut aja eh normative foundation
dari Politics yaitu Habits of the heart
yunto epistemic community karena itu di
awal-awal demokrasi di
enena pemimpin itu tidak dipilih diundi
aja cukup
diundi karena dasarnya adalah di dalam
epistemic community kesetaraan etis dan
kesetaraan rasio itu terjamin jadi
siapun yang terpilih dia akan wakili
temannya dia akan wakili komunitasnya
karena politik Hanya dianggap sebagai
pemimpin politik adalah Primus
interpares yang diutamakan dari yang
sama apa yang sama yang sama adalah
kemampuan
berpikirnya itu dasarnya tuh karena itu
kalau kita sering katakan
politik demokrasi adalah pemerintahan
dari oleh dan untuk rakyat itu
sebetulnya agak kacau rumusan itu karena
yang diutamakan sebetulnya bukan siapa
memilih siapa untuk siapa tapi Argumen
apa yang paling unggul untuk diberi
kesempatan memimpin argumennya itu force
of the better argument Itu poin dari
politik gitu karena itu seorang filsuf
Jerman eh namanya Karl
yaspers
merumuskan demokrasi sebagai The
government of Reason Through The
government by the people jadi Demokrasi
adalah pemerintahan otak akal
melalui pemerintahan orang itu lebih
benar jadi dengan sendirinya kemampuan
berpikir itu harus diucapkan lebih awal
karena pemimpin itu dia mesti mengolah
varie dari respublika yang beragam Jadi
kalau dia enggak mampu untuk berpikir
abstrak tidak mampu untuk berargumentasi
tidak mampu untuk mendialektisir problem
masyarakat maka dia pasti akan gagal itu
fondasinya pertama itu Jadi kalau kita
mau bikin threshold bikin thrashhold di
dalam reison itu ini orang bisa berpikir
apa enggak tuh
iq-nya 200 atau 200 sekolam g kan
itu Yes itu Ini serius ya omongkan ini
karena memang hanya itu ukuran dari
politik jadi sekali lagi kita mau coba
cari cara supaya
eh Justice itu dipahami oleh partai
politik sebelum dia masuk dalam
penipuan-penipuan kampanye nya itu
pentingnya ada kurikulum di dalam partai
politik tentang sejarah demokrasi
tentang hukum dasar konstitusi the
feminist point of view at feminist
epistemic community Karena sekarang kita
bicara pada tingkat di mana Justice itu
hendak dicarikan formulanya bukan di
dalam pikiran-pikiran utilitarian tapi
dalam value terakhir dari manusia yaitu
Justice dan perempuan adalah pemberi
Justice pertama karena dari rahimnya
sejak dia mengandung dia sudah mampu
untuk mendistribusikan keadilan dengan
bayinya dia bagi nutrisi dia bagi
kecemasan dengan bayinya dia bagi
harapan dengan bayinya jadi dari awal
perempuan itu sudah mengerti Justis
karena pengalaman badannya dia diberi
oleh alam untuk paham tentang Justice
rahim perempuan mampu untuk
mendistribusikan keadilan melampaui
kemampuan partai politik untuk mencuri
Bansos jadi kita ada di situ sebetulnya
tuh dalam upaya untuk merevisi
undang-undang itu perspektif feminis
harus diucapkan Nah sekarang
pertanyaannya Sebutkan partai yang punya
feminist point of view atau feminist
epistemic community di dalam ruang rapat
partainya yang berupaya untuk
menghasilkan keadilan yang ada adal
partai politik saya bisa lakukan
semacamtimation bahwa partai politik
kalau rapat yang dibicarakan adalah
berapa dana yang bisa kita intip di
banggar dan kita colong di Kabinet itu
aja jadi enggak ada perspektif Jus itu
karena itu revisi undang-undang juga
akan didasarkan pada perspektif
itu berupaya untuk bikin undang-undang
itu supaya halangi orang lain masuk
dalam kompetisi supaya dia bisa kuasai
banggar segala macam lain kalau partai
politik berusaha untuk menguasai hati
publik tadi itu Habits of the heart ini
partai politik bikin undang-undang untuk
kuasai banggar dengan cara menyingkirkan
pesaingnya dengan
pasang kan ajaib dalam sistem
presidenial ada
presidenal ada memang yaitu 50 plus 1
itu yang presidal jadi bar to ent dan
segala
macam dihalangi secara legislasi
dihalangi secara feodalisme bahkan
dihalangi secara kapital
jadi kita terhalang berkali-kali
akibatnya apa Reason kita itu The Power
of rationality tidak bisa tiba di dalam
kebijakan itu yang kita lihat sekarang
kebijakan hari ini dihasilkan oleh
kompromi antara eksekutif dan eh
legislatif sor dan eh ya legislatif dan
yang terjadi
adalah minta wakaf gitu Bagaimana
mungkin dari awal partai politik enggak
punya perjanjian dengan dirinya sendiri
untuk
menghasilkanj public Policy itu bukan
minta wakaf minta wakaf itu enggak usah
ikut pemilu kalau mau minta wakaf tuh
jadi begitu banyak Des yang saya ingin
ucapkan sebetulnya supaya kita paham
bahwa Pemilu pertama
kali Pemilu itu diselenggarakan di dalam
upaya memastikan ada sirkulasi elit itu
yang pertama tuh bukan bukan memilih
pemimpin itu soal teknis tapi memastikan
bahwa ada sirkulasi elit supaya ada
sirkulasi elit jangan
bikin yang membatasi sirkulasi itu kan
logikanya begitu Jadi pertama kali harus
dimungkinkan ada sirkulasi elit itu
dasar utamanya Nah sekarang kita e coba
misalnya mencicil proposal sirkulasi itu
sirkulasi elit itu dan kita akan bertemu
dengan semacam pesimisme bahwa selama
partai politik kurikulumnya sekedar
untuk merampok maka apapun yang
dihasilkan di parlemen itu fungsinya
adalah material bukan Academic bukan
Justice bukan demokrcy dan eh Saya kira
ini eh suatu hal yang mungkin bisa
dipikirkan oleh eh teman-teman yang ada
di DPR karena saya percaya bahwa perlud
dengan sangat berhati-hati mau cari
celah untuk menyelendupkan kepentingan
keadilan di dalam ee kekerasan
pertandingan legislasi demikian juga
puskapol UI terus melatih diri untuk
untuk eh palpasi apa namanya itu untuk
untuk merasakan denyut keadilan di
masyarakat dengan riset-riset yang
metodologis Tapi semua itu hanya
dimungkinkan untuk diucapkan kalau ada
forum pertengkaran nah itu yang ditutup
oleh Universitas kan eh masuk dalam
epistem community pertama-tama adalah
mengaktifkan kritik gu ini reor UI
enggak mau dikritik kan reor UI citanya
jadi menteri bukan jadi public educator
Bagaimana kan dangkal kan Rektor
bercita-cita jadi
menteri di Amerika itu yang jadi Rektor
Rektor Harvard itu dulu dia adalah
menterinya Clinton lalu jadiasat ekonomi
dari Obama lalu masuk jadi Rektor
Harvard University lalu bikin kesalahan
Karena mengh perempuan lalu dia
mengundurkani jadi etikan jalan terus si
siapa namanya
tu
yang kita
inunity baru
Indonesia leader terima kasih terima
kasihan apkan ada dua hal peristiwa
politik yang itu seakan-akan dikunci
Oleh segelintir elit yang pertama adalah
ketika tidak akan ada Pilkada 2022 dan
2023 sehingga ee kepala-kepala daerah
yang sudah habis masa jabatannya e
diganti oleh PLT yang ditunjuk oleh
pemerintah pusat dengan demikian
pemerintah pusat dalam jangka waktu
sampai Pilkada serentak mempunyai ee
pengaruh dan kontrol langsung kepada PL
yang ditunjuk sebagai kepala daerah
Kemudian yang kedua ada ee sebuah
perbincangan di publik ee bahwa untuk
Pilpres 2024 kemungkinan akan dikunci
juga oleh elit Hanya dua Pasangan calon
yang itu juga sudah diatur dan
seakan-akan juga sudah e diatur juga
siapa yang bakal jadi pemenang siapa
hanya pasangan yang juga cuma sekedar
jadi pelengkap saja untuk memenuhi
persyaratan pemilu dan itu semua diatur
melalui sistem ee perundang-undangan dan
aturan-aturan pemilu yang nanti akan
dicreate oleh eh DPR Bagaimana Bu Roki
melihat ini Itu itu yang dulu kita
pelajari kalau kita belajar dasar-dasar
ilmu politik itu yang disebut sebagai
elective autocracy jadi anggota DPR
dipilih untuk
melegalkan praktik otokrasi itu itu aja
jadi saya bayangkan Bagaimana mungkin eh
keadilan mau diucapkan demokrasi mau
diucapkan kita bisa baca dulu saya
pernah ikut mata kuliah
pengantar-pengantar ilmuti kita tahu apa
Siapa tuhore Martin lipset saya masih
hafal namanya itu apa namanya Man in
horseb atau Robert D bis juerser lalu
Miriam budiarjo dasar-dasar ilmu politik
di bagian-bagian itu diterangkan secara
sangat sederhana fungsi-fungsi dari
lembaga Nah itu semuanya enggak berlaku
sekarang jadi buat apa ada jurusan ilmu
politik tutup aja jurusan ilmu hukum
karena Mahkamah Konstitusi enggak bisa
mengucapkan dalil judicial activism jadi
kita sebetulnya tadi punya semua lembaga
epistemic community tapi terhalang oleh
feodalisme terhalang oleh autokrisi tadi
saya bayangkan memang itu memang enggak
perlu kita risaukan karena itu memang
sudah direncanakan oleh eh elected
autokrasi ini untuk menghalangi
demokrasi itu di tingkat Pilkada di
tingkat itu satu kita a Jadi enggak usah
kita pusing e Lakukan analisis Karena
itu satu rangkaian dari upaya untuk
menghalangi akal pikiran menuntun
demokrasi sebab kalau akal pikiran
menuntun demokrasi ini partai-partai ini
hancur semua karena akal pikirannya tuh
bukan sekedar lemah tapi defisit itu ini
ini ini ini pikirannya berkali-kali
perud memberi peringatan bahwa upaya
untuk
menghasilkan jus undang-undang pemilu
mkah Konstitusi harus buka kuping mata
hati dan otaknya tapi gak terjadi kan
kenapa ya karena mahkamah konstitusi itu
isinya
adalah Pri dari partai politik Pri dari
istana simpel engak mungkin itu
berlangsung karena itu sering saya
katakan Mahkamah Konstitusi dia berubah
menjadi mahkamah
konstipasi sembelit
gak bisa menc seali
lagi merayakan sebetulnya demokrasi
dengan
cara membongkar persembunyian kekuasaan
itu yang diperlukan jadi saya enggak
saya sudah engak bukan enggak percaya
memang enggak mampu
eh menghargai kekuasaan dan
partai-partai yang lagi panen kekuasaan
hari ini bahwa mereka Paham tentang the
very idea of democracy dia enggak paham
itu karena itu sering saya e Terangkan
bahwa dulu
eh
seorang wartawan bertanya pada eh
yangang Zak ruzo filsuf yang mengajarkan
tentang sosial kontrak untuk
menghasilkan demokrasi di Prancis per
tanya begini menurut
Eh Brother ruso apa yang terjadi dengan
Eh Roma karena Roma
itu pondasi demokrasinya tiba-tiba
ambruk sehingga hilang seluruh harapan
tentang demokrasi di Roma di abad abad
pertama kata Zang Zak ruso
begini demokrasi itu ibarat gua sangat
baik buat kesehatan tapi hanya lambung
yang sehat yang mampu mencernanya Nah
sekarang kita bertanya tuh lambung kita
itu partai politik lambung kita itu
Mahkamah
Konstitusi lambung macam apa yang
dimiliki oleh bangsa ini sehingga gagal
mencerna buah demokrasi itu pertanyaan
di epistemic community terima kasih Baik
Terima kasih Bu sekarang kita kembali ke
p pakani tadi sudah banyak sekali
pendapat dari perludem
darikapol dari dan juga dari Bungi ini
bagaimana kira-kira tindak lanjut dari
DPR ke depannya untuk mengawal agar ru
Pemilu ini nanti benar-benar
menghasilkan aturan yang berkitas yang
menunungtingg keadilan danpar
serag seluruh masyarakat Indonesia untuk
berpartisipasi dalam e pentas politik
ini
Pak kasih Bang Aldi eh yang pertama saya
ingin ee di ruang publik ini
mengingatkan kita
semua jangan baper jangan lebai jangan
gampang
tersinggung justru selalu lihat ee Sisi
positifnya
ee pernyataan Mbak Titi
ee Ok Huriah apalagi bung Roki Gerung
tamparan buat e partai politik buat
institusi tapi itu justru tamparan
karena sayang itu justru tamparan karena
cinta kepada republik ini jadi saya
pribadi tidak pernah merasa tersinggung
mestinya PKS juga dan kader PKS justru
merasa bangga bahwa ada diskursus yang
mendalam dalam ruang publik yang sehat
karena yang disampaikan Bung Roki Gerung
tidak ada kebencian personal yang
disampaikan data
mbakuriah tentang peran akademisi benar
100% karena kalau Baginda Nabi
mengatakan kalau satu urusan diserahkan
kepada bukan ahlinya ya
pantadirusaah Tunggu saat kehancuran
Mbak Titi dengan perlu demnya bukan
personal Mbak Titi saja Mbak perlu nanti
ada kode nanti ada banyak sekali semua
bekerja menjaga ruang publik kita dan
pohon demokrasi kita sehat dan biasa
saja ada Tesa antitesa sintesa justru
saya pribadi merasa sangat beruntung
mendapatkan pikiran-pikiran tajam
pertianpikiran sangat kontradiktif
pikiran-pikiran yang sangat provokatif
yang itu membuat kita tidak lepas e dari
eh pondasi dasar bahwa keberadaan kita
itu dalam rangka untuk membangun Negeri
ya adanya partai politik itu bukan dalam
rangka merampok bukan dalam rangka
melakukan konspirasi tidak kalau di PKS
bahkan di mas kita kita ditegaskan bahwa
Sayid pemimpin itu pelayan Nah kalau
pelayan tuannya mau ngomong apa pun kita
dengarkan dan kita buat diskursus gitu
apa yang disampaikan Bung dengan segala
kekuatan argumennya tidak perlu bikin
baper tapi justru jadi masukan yang
positif gitu termasuk MB Titi ataupun
Pou ya karena itu saya terima semua
masukan dan menjadi senjata ataupun
peluru bagi saya untuk kembali maju
mencintai negeri dengan proses-proses
yang ada bagaimanapun
Eh ada banyak Eh keburukan di DPR atau
di partai tapi jangan lupa ada banyak
orang baik di DPR dan di partai politik
dan bukan cuma PKS saya ketemu banyak
orang baik di golka di PDIP di PKB di P3
di PAN Di Nasdem eh sebut semuanya
bahkan partai yang di PSI juga yang
tidak lolos th atau banyak GU dan kami
di PKS lagi-lagi ingin menawarkan
gagasan Island of integrity Pulau
integritas no matter Who You Are What
your region What your R or Apun latar
belakangnya kalau punya integritas Ayo
kita bersatu Indonesia leader berani kok
kita bahas isu-isu yang sensitif dan
semua semata-mata ingin kita menempatkan
sesuatu pada tempatnya sehingga kita
bisa lebih tepat untuk RUU Pemilu sikap
partai keadan Sejahtera sangat jelas
kita perlu revisi kita perlu perbaiki
kesalahan di 2019 kita perlu mendengar
suara rakyat kita perlu memperbaiki
mekanisme kita perlu mengatur dan saya
setuju dengan mbak Titi Janganlah DPR
terlalu tadakul intervensi mengatur
sudah ada KPU sudah ada Bawaslu sudah
ada dkpp kalau ada quote and unquote eh
ketegangan antar institusi tinggal kita
rapikan jadi Buatlah buku pemilu yang
cuma berisi hal-hal simpel hal-hal
fundamental hal-hal yang bersifat Etik
hal-hal yang membuat transparansi
akuntabilitas merit sistem bisa terjadi
sisanya biarkan teman-teman
penyelenggara pemilu dan media pers ngo
semua Sema menjaga karena Pemilu ini
bukan milik partai politik Pemilu ini
bukan milik apalagi milik pemerintah
Pemilu ini miliknya rakyat dan rakyat
itu dipresensikan oleh orang-orang yang
punya kapasitas punya intelektualitas
punya kemampuan untuk menjadi pressure
GR sehingga wujud ini bab penting saya
ada saya sangat setuju ada political
Decay ada pembusukan politik kita ada
pembusukan demokrasi kita ada pembusukan
institusi publik kita dan ini harus kita
cegah dengan berani menyatakan bahwa ada
yang salah dan kita tidak perlu bertanya
siapa yang salah tapi di mana letak
kesalahan dan cara memperbaiki itu yang
paling utama karena itu Indonesian
leader ST saya pribadi akan terus
bersuara memperjuangkan pada kondisi
apapun ruang publik kita harus sehat
ruang publik kita harus cerdas ruang
publik kita harus ada diskursus Tesa
antitesa yang menasilkan sintesa ruang
publik kita harus dipenuhi dengan
argumen dengan rasionalitas dengan etika
dengan kesetaraan dengan keadilan yang
dengannya
mudah-mudahan yang akan menentukan kita
sendiri sebagaimana Allah mengingatkan
inallah Allah tidak akan mengubah
kondisi satu kaum sebelum setiap
individu berubah kita yang menentukan
nasib ini bukan Jokowi bukan partai
politik bukan DPR kita kita dan kita
asal kita berani lagi-lagi saya kutip
pernyataan Imam Ibnu Taimiyah ya menjadi
bodoh dan menjadi lemah sama dosanya
dengan menjadi zalim ada mereka yang
zalim di mana pun berada karena kita
lemah dan kita bodoh karena itu kita
tidak boleh lemah dan kita tidak boleh
bodoh ilt hadir membuat kita kuat
membuat kita cerdas sehingga mereka
harus takluk dengan kecerdasan etika
akal sehat begitu Terima kasih Pak eh
dan eh sebelum kita ke Bu Titi kembali
Eh saya ingin mengucapkan terima kasih
kembali kepada rekan-rekan media
wartawan yang terus e bersama dengan
kita eh terima kasih dan kemudian kedua
Eh saya ingin apa mengucapkan terima
kasih kepada rekan-rekan juga yang terus
menyaksikan Eh tadi ada beberapa
kesalahan teknis kata panitia diberapa
channel PKS eh bisa juga disaksikan di
channel Mar dan juga Radi
rasil rasil TV dan jangan lupa untuk
subscribe di channel YouTube eh dan
Facebook Mar ala PKSS TV dan juga rasil
TV baik sekarang saya ingin kembali ke
Bu Titi Bu Titi pada 30 Juni 2020 yang
lalu perludem telah memberikan beberapa
Rekomendasi ke komisi 2 DPR RI terkait
pengaturan ru Pemilu Apakah ada hal yang
baru yang ingin diusulkan atau lebih
ditekankan terkait perkembang-perkembang
diskursus dan isu-isu terbaru baru iya
em sebenarnya yang kami bawa itu dari
dulu relatif sama ya Ee kalau dibagi isu
kan ada empat yang pertama kita membahas
sistem sistem sendiri itu ada variabel
teknisnya setidaknya ada tujuh kalau
sistem itu jangan disimplifikasi mau
tertutup atau terbuka ya selama ini kan
hanya ee apa pembahasannya mau tertutup
mau terbuka habis berbulan-bulan hanya
soal itu jadi ini yang juga Memang ee
harus ee diyakinkan betul para wakil
rakyat kita pembahasan sistem pemilu itu
penting tetapi juga jangan meninggalkan
tujuan kita berpemilu tujuan kita
berpemilu itu kan yang pertama ee
memastikan sistem pemerintahan kita
berjalan efektif dua Bagaimana eh apa ee
aspirasi ee terjadi representasi yang
inklusif begitu ya dan yang ketiga itu
penguatan partisipasi nah selama ini ada
disorientasi di dalam eh mencapai tujuan
itu karena ketika pembahasan sistem
semua partai itu mereservasi agar
kepentingannya terfasilitasi nah ini
yang kemudian membuat pembahasan
tema-tema lain soal manajemen soal aktor
soal penegakan hukum kelembagaan
penyelenggara Pemilu itu terabaikan
padahal pemilu yang baik tidak mungkin
kalau kemudian dia tidak dibangun oleh
konstruksi eh manajemen akaktor
penegakan hukum dan kelembagaan yang
juga Solid dan soal tadi ya kalau ambang
batas e pencalonan presiden kami tegas
dari dulu posisi perludem itu 0% lalu
soal eh ambang batas parlemen atau
parlementary threshold itu usulan Kami
memang tidak populer bagi kami 1% saja
sudah cukup perludem itu bahkan
menganggap tidak ada ambang batas
parlemen pun tidak apa-apa karena kita
punya skenario lain strategi lain untuk
menuju tadi ya penyederhanaan sistem
kepartaian di parlemen jadi
penyederhanaan sistem kepartaian itu
bukan berarti mengurangi jumlah partai
begitu ya tetapi ada ee apa namanya
metode yang bisa dilakukan apakah
misalnya dengan menyederhanakan daerah
pemilihan lalu memberlakukan eh apa
pembentukan threshold eh threshold dalam
pembentukan fraksi sehingga ada
konsentrasi kekuatan di parlemen tetapi
yang terpenting bagi kami kemurnian
suara pemilik itu harus difasilitasi
jadi ee jangan sampai kemudian karena
tadi ya narasi ingin menyederhanakan
sistem kepartaian lalu eh pendekatannya
itu yang paling gampang adalah dengan
memberlakukan ambang batas parlemen yang
makin tinggi makin tinggi itu memang
memang paling gampang karena itu
otomatis mengurangi partai yang masuk
parlemen tetapi itu juga berdampak pada
disproporsionalitas dalam pemilu kita
padahal kita menganut proporsional kan
gitu nah ini yang e makanya nih Bang
Mardani karena pendekatannya sektoral
Bagaimana mereservasi ee kursi dan
kekuasaan akhirnya antara sistem pemilu
dengan eh apa eh tata kelola teknis itu
enggak nyambung gitu Ini yang yang yang
makanya ketika eh di rdpu itu di rdpu
itu kami menyampaikan bahwa eh sistem
penting karena ini bicara soal kalau
kata Andrew reyold itu kalau kita bisa
memilih sistem pemilu yang tepat kita
itu bisa sekilas melihat surga tapi
kalau kita salah pilih sistem pemilu
kita begitu cepat masuk neraka gitu
ya masuk
kabinetah kalau gitu Bang itu paling
bagus
ilustras kalau soal lambang batas
parlemen itu parlementes seperti itu ya
Eh lalu juga Kami mengusulkan soal
perempuan penguatan asi kita ini dari
tahun 2009 sampai 2019 progres eh
afirmative action atau afirmasi kita
ketentuan eh afirmasi keterwakilan
perempuan kita di undang-undang Pemilu
itu tidak ada progres loh bang jadi
aturannya itu masih sama 30% di kuota
pencalonan tetapi eh tidak ada
pengembangan untuk lebih memberikan
jaminan keterpilihan perempuan misalnya
kami menyampaikan agar perempuan itu
ditempatkan pada nomor urut di paling
sedikit 30% Dapil Nah ini salah satu
progres yang juga kami tawarkan lalu ee
beberapa hal lain yang berkaitan dengan
penegakan hukum ya terutama eh terkait
dengan politik uang dan lain sebagainya
Itu yang beberapa kami usulkan tetapi
khusus soal gini ya Saya ingin menyoroti
sedikit saja Pilkada 2022 2023 beberapa
argumen yang menolak Pilkada
dilaksanakan
2022-2023 antara lain ya karena Eh ini
kita dalam masa recovery ekonomi situasi
krisis lalu juga ini bisa mengganggu
stabilitas pemulihan eh apa di situasi
covid dan lain sebagainya dulu Pilkada
2020 kami minta ditunda argumentasinya
nih saya bikin daftar satu karena daerah
kalau dipimpin oleh super cadangan itu
tidak bisa bekerja dengan efektif
makanya harus dicari pemimpin definitif
nanti kalau pilkadanya di 2024 tidak ada
di 2022 dan 2023 itu supir cadangannya 2
tahun loh 2 tahun sama setahun benar
Enggak Bang Mardani betul itu Al itu
yang kedua dulu ada statement bahwa
Pilkada itu adalah stimulus ekonomi loh
kalau jadi stimulus ekonomi kenapa
enggak mau dikasih stimulus dua kali kan
2022 dan 2023 gitu Ken nah lalu yang
ketiga Pilkada itu menjadi medium
pengendalian covid bahkan ada klaim
tidak ada kluster Pilkada begitu ya
walaupun anggota KPU kita 4 orang kena
covid gitu nah jadi ini yang bagi saya
kok kayaknya ironis ya kalau pejabat
publik itu begitu cepat sekali Amnesia
dengan
pernyataan-pernyataannya jadi soal
Pilkada sebagai apa stimulus ekonomi
pengendalian covid su cadangan itu tidak
visibel untuk kepemimpinan daer
sekarang tuh lenyap semua tuh
argumentasi
begitu nah ini yang kemudian ee kalau
saya sih sederhana saja kalau Pilkada
dipaksakan 2024 saya kok kayaknya enggak
bisa ngebayangin deh apa yang akan
terjadi di
2024ah itu itu tambahan saya Bang e
haldi mungkin saya ngomongnya terlalu
teknis ya karena kalau yang eh apa eh eh
luar biasanya bagian dari Bangi kan Kan
saya engak mungkin AMB e porsinya
Bang kalau Bung RI
selalat Baik Terima kasih Bu Titi
eh kemudian saya ingin ke Bu H Bu H
kalau kita lihat salah kemarin baru
Amerika melakukan Pilpres yang
menghasilkan Jo biden terpilih
menggantikan Donald Trump yang hanya
satu periode melalui pemilu rakyat
Amerika tanda kutip menghukum
eh Donald Trump sehingga tidak terpilih
lagi untuk periode kedua karena
pemerintahannya dianggap berjalan kurang
baik dengan kebijakan-kebijakannya yang
banyak kontroversial Nah kita sebenarnya
berharap seperti itu juga ketika ee
Pemilu ini bisa benar-benar menjadi
sarana untuk menegakkan suara rakyat
untuk melakukan perubahan gitu nah
tetapi ee seperti tadi kembali ee ee
kalau kita lihat liat keberjalanan
pemilu di Indonesia ini seakan-akan
sistem pemilunya dikunci oleh elit
sehingga rakyat untuk mau melakukan
perubahan ini tidak tidak bisa e seluas
seperti halnya mungkin eh yang terjadi
di pemilu Amerika kemarin Bagaimana buah
melihat ini ya Eh mas eh ini kan memang
kalau kita eh apa namanya melihat eh
konteks Pemilu Amerika Ya ini lagi-lagi
menurut saya
ya atkan kepada kita bagaimana
bekerjanya sistem demokrasi gitu ya Jadi
kalau mau melihat sistem demokrasi yang
bekerja ya potret Pemilu Amerika kemarin
sebenarnya bisa menjadi salah satu
contoh
Eh bagaimana demokrasi gitu ya sebagai
sebuah mekanisme dia sebenarnya
menyediakan insentif dan disinsentif
gitu Jadi kalau sistem demokrasinya
bekerja secara benar gitu ya eh dia
berfungsi dia bisa menyediakan insentif
bagi politisi kalau politisi dia bisa
bekerja dengan baik dia bisa ee apa
namanya mewujudkan janji-janjinya gitu
ya Dia bisa ee menunjukkan bahwa bukan
hanya terpilih secara demokratis tetapi
bisa menjadi pemimpin yang demokratis
maka sistem demokrasi ya lewat pemilu
menyediakan insentif gitu untuk orang
bisa terpilih kembali nah tetapi juga
dia memberikan disinsentif gitu di
situlah bekerjanya sistem demokrasi di
situ bekerjanya kedaulatan rakyat Kalau
anda sebagai politisi mampu bekerja
dengan baik anda representatif anda akan
mendapatkan insentif dengan mudah kami
pilih kembali Kalau enggak ya enggak
dipilih lagi gitu dalam kasus Donald
Trump kan seperti itu nah persoalannya
kemudian di Indonesia Memang betul kita
bicara ya demokrasi ini kan harusnya
dalam konteks Pemilu ini harusnya yang
kita rekayasa itu kan sistemnya ya
bagaimana kita merekayasa sistem pemilu
agar bisa
menghasilkan pejabat-pejabat publik yang
dia terpilih bukan hanya secara
demokratis tetapi juga bisa menjadi
pemimpin yang demokratis nah tetapi yang
dilakukan oleh lagi-lagi ya oleh para
politisi baik baik di pemerintah maupun
di DPR kebanyakan adalah yang direkayasa
hanya kompetisinya dipersempit ruang
kompetisinya gitu loh direkayasa agar
kompetisinya itu hanya bisa diikuti eh
apa namanya oleh kelompok-kelompoknya
saja gitu nah ini yang menjadi
persoalannya dalam konteks itulah gitu
ya kami di puskapol ee dan juga
teman-teman di ee LSM Gitu
Ee menjadi penting buat kami bukan hanya
menjaga kalau tadi kan Eh Bang marani
menhlight soal menjaga gitu ya menjaga
kalau menjaga kan dari luar gitu ya
tetapi juga penting untuk terlibat di
dalam proses gitu ya jangan sampai
kemudian kita menyerahkan ya proses
pengambilan kebijakan ini hanya pada
pemain saja gitu loh dia menjadi pemain
dia jadi jadi ee apa namanya pembuat
kebijakan juga gitu ya Nah penting
lagi-lagi untuk melibatkan ee
teman-teman kampus eh ngo gitu ya di
dalam
eh proses perumusan eh apa namanya
undang-undang Pemilu gitu ya kan kita
masih punya waktu gitu agar apa kita
bisa mencapai cita-cita penguatan pemilu
yang berlandaskan pada empat prinsip
yang tadi saya Sebutkan ya Eh transparan
akuntabel eh set gitu ya dan juga inlus
itu saja mungkin ya Mas tambahan dari
saya terima kasih baik terima
kasih dan rekan-rekan balah kita di
akhir acara sangat menarik sekali semua
pendapat pemikiran dan rekomendasi dari
seluruh narasumber tiba kita saatnya
sekarang closing statement closing ideas
closing ideas pertama saya persilakan
kepada bu untuk memberikaning ide
terbaiknya
Saya senang ada puskapol dan perludem
perludem artinya perlu untuk demokrasi
itu artinya perlud
dem puskapol artinya eh pusat gaspol
itu di gasp sebelumnya Oke saya e tadi
Eh
dengar titik menerangkan
bahwa Pemilu kita ad pemilu yang paling
kompleks gu ya eh the most complex
elction atau mungkin bukan complex tapi
complicated gitu dengan segala macam
persoalannya
eh anda tahu
bahwa spesies yang paling berbahaya the
most dangerous Animal The Most dangerous
specious in the world itu adalah
buaya tapi lebih khusus lagi buaya
muara salt water
crocodile ini buaya
buaya muara ini dia bisa panjang sampai
8 Me dan beratnya bisa 1 ton dia lebih
berbahaya dari hiu karena dia memangsa
manusia lebih banyak dari
hiu buaya muara ini jadi dia sangat
berbahaya ternyata dia gak ada
apa-apanya dibandingkan dengan buaya
yang namanya pem di
Indonesia
karenaghasilkan
petugas meninggal menghasilkan kerusuhan
jadi ada buaya yang lebih berbahaya dari
buaya muara namanya buaya politik yang
ada di negeri ini kita ingin sup buaya
ini berhenti itu jadi Jangan kasih dia
makan hari buaya ini supaya kita bisa
kembalikan politik ke dalam kehidupan
tadi
epem Nah kita ingin supaya forum semacam
ini
bisaghasilkan jus dan terutama karena
ada dua perempuan saya selalu apresiasi
karena perempuan selalu punya dimensi
keadilan melampaui cara berpikir
laki-laki dari dari dalam dirinya
pagi-pagi perempuan sudah tahu apa yang
adil dan tidak adil karena begitu dia
buka dompet dompetnya engak cukup lagi
untuk kasih jajan anaknya itu artinya
dia tahu ada kebijakan yang buruk jadi
sekali lagi kita ingin atau saya
khususnya ingin agar supaya suara
perempuaneminis
ituhilkan terus dari semua kitaak peruar
Joh r peruan k
peruanalat
[Musik]
perbatanadem
Iya E saya mengapresiasi ya ini ru
Pemilu inisiatif dari DPR jadi ini Bang
Mardani dan kawan-kawan eh luar biasa
karena dia mencoba menjawab problem eh
klasik di pemilu kita yaitu eh
pengaturan yang berserakan Pemilu diatur
di undang-undang sendiri Pilkada di
undang-undang sendiri ini digabungkan
sehingga tidak ada lagi tumpang tindi
inkonsisten
pengaturan norma untuk ee yang berbeda
untuk sebuah peristiwa yang sama sebagai
contoh sederhana nih ya Karena saya
pegiat Pemilu katanya kan demokrasi yang
baik yang bebas dan adil itu kalau dia
mudah tapi kalau dia tidak mudah Berarti
ada problem di situ kan contoh nih kalau
untuk Pilkada disebutnya petugas
pemutahiran data pemilih atau ppdp kalau
Pemilu istilahnya pantarli pemilunya
baru 2019 kita biasa nyebut pantarli
pantarli gitu ya pilkadanya 2020 sudah
ganti nomenklatur itu mungkin sederhana
tapi orang kebingungan Nah jadi eh
apresiasi karena menggabungkan dua
substansi yang tadinya terpisah karena
kita akan mendapatkan regulasi yang
lebih harmonis Lebih sinkron dan eh
menghindari tadi masalah-masalah
inkonsistensi tumpang tindi dan lain
sebagainya eh inisiatif eh revisi atau
pembahasan ru Pemilu Saya kira patut
didukung tetapi juga DP R tetap harus
membuka dirinya Karena di masa pandemi
tentu partisipasi menjadi lebih berbeda
dibandingkan ketika situasi biasa Jangan
kemudian publik ditinggalkan dan fokus
kepada tujuan pemilu gitu tujuan pemilu
itu kan Bagaimana memfasilitasi hak
rakyat sehingga terjaga kemurniannya dan
dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang
eh apa eh suaranya adalah suara raket
gitu Saya tidak tidak terlalu apa bisa
sedahsyat Bang ya tetapi ee apa ee
harapan terbesar adalah bagaimana DPR
ini suara-suara tadi ada yang mengatakan
tidak usah direvisi e lalu ee ada
mengatakan kita coba dulu undang-undang
pemilu yang lama fakta objektif dan
kondisi eh R di masyarakat kita yang
kita alami di
2019 memang membuktikan bahwa ada
problem dari undang-undang Pemilu kita
yang lama yang menimbulkan masalah di
pemilu 2019 jadi ada kebutuhan objektif
objektif dan faktual eh undang-undang
Pemilu kita harus dilakukan revisi
tetapi DPR juga harus eh apa harapannya
betul-betul mengedepankan visi besar
kita berdemokrasi di dalam melakukan
proses revisi ini saya kira terima kasih
kepada Indonesia leader talk tadi Eh dan
juga Bang Mardani ini jadi forum yang eh
sangat luar biasa bagi diskursus
kepemiluan kita asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh salam sehat
selalu
I Terima kasih Bu Titi sekarang Bu ha
dipersilakan closing ids-nya bu ya
makasih Eh mas
eh saya mungkin eh apa namanya ya
pertama tentu saja sama ya saya
mengapresiasi karena buat saya forum ylt
malam ini gitu ya sebenarnya menjadi eh
apa ya menjadi angin segar gitu ya Di
kursus Ee kepemiluan kita gitu ya Ee
bukan hanya ee bicara soal isu-isu
teknis kepemiluan gitu ya tetapi juga
ini menjadi ee menjadi upaya untuk
mengembalikan ya Pemilu sebagai isu
publik gitu ya dengan ya lewat diskursus
publik seperti ini gitu nah eh terakhir
eh dalam konteks e ru Pemilu
eh Saya ingin eh apa namanya mengutip ya
satu satu quotation gitu ya bahwa
Politics is about doing or not doing
something gitu jadi eh buat eh eh Bang
Mardani dan kawan-kawan di DPR gitu ya
kalau kita memang secara serius ingin
memperbaiki kualitas Pemilu kita gitu ya
pilihannya adalah kita e mau
melakukannya atau tidak Gitu ya Dan
salah satu cara menurut saya untuk
menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki
Pemilu kita adalah Eh yang tadi
disampaikan oleh Bung Roki gitu ya
mengembalikan politik sebagai habit of
the h gitu Bagaimana menjadikan urusan
Pemilu bukan hanya semata-mata urusan
partai politik tetapi urusan kita
bersama dan penting untuk melibatkan ya
komunitas epistemik kampus eh LSM ngo
Gitu bersama-sama Ee agar kita bisa
menyelesaikan persoalan-persoalan yang
ada di dalam ee Pemilu kita hari ini
gitu ya dan sekaligus juga mewujudkan
pemilu yang transparan yang akuntabel
yang setara dan juga ee
demokratis Iya yang inklusif gitu Nah
itu mungkin cling statement dari saya
Sekali lagi saya terima kasih kepada ilt
senang sekali apa namanya
diskusi malam jadi makin
semangatru sudah
mengundang terima kasih dan terakhir
kepada
pakilannya new with old Map ya kita
tidak dapat menemukan pulau baru dengan
peta yang lama ayo semua tajamkan akal
pikiran eh petakan kembali jangan
biarkan negeri ini diberikan kepada
oligarki kepada perampok kepada
mereka-mereka yang cuma mengambil
sedikit eh Partai Keadilan Sejahtera
Insyaallah akan komitmen untuk menjadi
partai Islam yang kokoh yang berkarakter
dan menyuarakan kebenaran Mbak Titi Eha
Bung Roki Monggo kasih masukan kami
Terus kalau perlu di e Ingatkan ditampar
kami sangat siap karena memang
eh kami ada dalam rangka untuk mengawal
reformasi dalam rangka untuk
meningkatkan kualitas dan kapasitas eh
integritas dari negeri ini yang kedua
tentu tidak bisa sendiri eh Island of
integrity yang tadi disebut Ustaz
muhammadibul Iman selalu menyebut
presiden PKS yang sebelum ini sekarang
Wakil Ketua Majelis Sur kita harus bikin
Pulau integritas Pulau integritas Pulau
integritas paparan-paparan dari mungroki
Mbak titiriah Insyaallah kita akan terus
Suarakan kita akan selalu Gemakan karena
eh simplicity is Ultimate art Ya kita
harus betul-betul
menyederhanakan membuat simpel bahwa
cuma dua kapasitas kita dan integritas
kita yang membuat Indonesia maju dan itu
harus tercermin dalam undang-undang
pemilu kita terima kasih Bang jadi pulau
pulau integritas itu datang dari habit
of the heart bukan hasil relamasi
yauju kalau
reklam nanti arahnya ke istana
itu oke terima kasih Bung dan demikian
para sahabat sekalian eh berakhirlah
acaraonesia
kita pada malam ini Terima kasih untuk
seluruh narasumber dan terakhir Ee Kita
berharap ee para wakil rakyat di DPR
ketika membahas terkait revisi ru Pemilu
ini benar-benar mengedepankan
kepentingan rakyat dan bangsa di atas
kepentingan segalanya terutama kita
Kawal di atas kepentingan partai politik
masing-masing Terima kasih mudah-mudahan
semua segala pendapat dan diskusi kita
pada malam ini tersampaikan kepada para
pengambil kebijakan dan bisa memberikan
pencerahan dan kecerahan bagi bangsa
kita ke depannya kita akhiri Indonesia
stok pada malam ini Terima kasih sampai
ketemu Pan depan asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh
Waalaikumsalam Waalaikumsalam
Warahmatullahi Wabarakatuh Mak
kasih