Antrian playlist

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Plin Plan Janji Pemimpin : Kereta Cepat

Kepemimpinan Ala Nabi Saat ini, Adakah?

PROPOSAL EKONOMI DAN POLITIK UNTUK NKRI LEBIH BAIK

Definisi Pahlawan : Mencari Pahlawan Saat Ini

PLT Kepala Daerah VS Cetak Ulang Politik Nasional

Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Strategi Budaya Membangun Bangsa

Mantan KPK ke Polri : Ada Apa?

Budaya Inovasi : Pengalaman dalam dan Luar Negeri

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Amandemen : Perlu atau Pesanan?

Hajatan RI : Pemilu dan IKN

Rasil TVDipublikasikan: 28 Januari 20221.5rb views

ILT (Indonesia Leader Talk) Narasumber: 1. Mardani Alisera 2. Rocky Gerung 3. Bima Yudhistira 4. Khoirunnisa Nur Agustyati Edisi Jum'at, 28 Januari 2022 M Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : https://www.instagram.com/rasiltv Download Aplikasi Android Hejra…

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

Brasil
[Musik]
tvil
TV memberikan pesan kepada kita agar Ee
kita semua berpegan Teguh kepada moral
etik dan ee kejernihan berpikir baik
sahabat-sahabat sekalian ee Sebelum kita
mulai acara unival stok kita pada malam
ini saya mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pemirsa rekan-rekan Setia
indivaler stok baik di dalam negeri dan
juga di luar negeri e Menurut data kita
acara ini senantiasa disaksikan oleh e
tersebar di seluruh Indonesia dan juga
luar negeri Terima kasih ee kami ucapkan
mudah-mudahan acara kita ini bisa
memberi sumbangsih ee pencerdasan
politik bagi kita semua dan juga ee
kepada rekan-rekan media Dan wartawan
yang juga terus senantiasa ee
menyaksikan Meliput dan memberitakan
acara ini mudah-mudahan bisa memberikan
sumbangsi konten media bagi kita semua
dan acara ini bisa disaksikan secara
langsung melalui siaran live streaming
eh melalui channel YouTube dan Facebook
marani kemudian YouTube PKS TV dan
YouTube rasil TV dan juga melalui siaran
radio rasil 720 am bagi rekan-rekan dijb
beritabek dan juga ee di seluruh
Indonesia di berbagai kota dan kabupaten
di seluruh Indonesia melalui siaran eh
radio eh jaringan rasil am di seluruh
Indonesia baik dan juga di Khusus
Jakarta Timur juga disiarkan melalui
jaringan PKS TV Jakarta Timur baik ee
sahabat-sahabat sekalian Ee kita mulai
acara ee pada malam ini kepada Pak
dipersilakan memberikan pengantar dan
gagasan kasih izin Eh mbak Ninis Mas
Bima Bung R
Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh alhamdulillah Allahumma Shi
ala sayidina Muhammad
am Selamat malam dan salam sejahtera
untuk kita semua bahagia
sekalionesia ST yang ke-77 78 Bang Aldi
sekarang
ya 788 78 eh luar biasa setiap pekan
tanpa henti ini mudah-mudahan ee bagian
dari komitmen eh kita semua untuk
membangun Indonesia yang lebih etis dan
lebih logis lagi Tema kita tentang
hajatan Republik Indonesia terkait
dengan IKN dan pemilu eh KPU ee pernah
mengajukan anggaran Mas Bima di angka
hampir 100 triliun ya r86 triliun ya Ee
Bawaslu mungkin di 4 triliun gitu l
untuk hajatan
eh persiapan ya total persiapan 3 tahun
menghadapi 2024 IKN kita 446 triliun
ajuannya Mas Bima pasti sudah
mendetailkan pada saat yang sama hutang
luar negeri kita e indeks persepsi
korupsi kita lumayan naik dari 40 ke 38
ee tetapi ee ada banyak catatan dari
negeri ini jadi izinkan Pada kesempatan
kali ini sesuai dengan
eh alasan Indonesia Leaders Talk ini
kita kita buat ya ada perbedaan antara
Leaders sama managers ya Leaders do the
things tentang melakukan sesuatu yang
benar tentang
arah tentang nilai tentang prinsip
tentang visi ke depan sementara maner do
the melakukan sesuatu dengan benar kita
punya catatan terhadap Pemilu kita Makis
nanti bisa memberi Bagaimana demokrasi
prosedural sangat kuat ya memang tiap 5
tahun kita melakukan pemilu Mbak sangat
paham tetapi
ehk dinti Kalau Pak mengatakan EMP
penyakit ya high politik oligar politik
eh kemudian eh interlocking politik ya
saling kunci ya sampai kepada involutif
politik ya politik yang cuma di elit
tidak ke bawah yang ini membuat
demokrasi kita Mas Bima tidak memberikan
dampak kepada kenaikan signifikan kelas
menengah kita
kedalaman asi ekonomi kita kekuatan
industrialisasi kita peningkatan
pendapatan petani kita nelayan kita yang
Bahkan Kemarin ketemu dulu Mas Bima
pasti punya data itu ya eh masih banyak
alat-alat pertanian dan alat-alat eh
eh perikanan nelayan yang diproduksi
oleh lokal ya sekarang hampir sebagian
besar sudah dioccupi G sampai cangkul
katanya juga harus import gitu loh ini
Demikian berbahaya demikian demikian
Punya catatan negeri kita saat yang sama
sebagian orang mengatakan bisnis as
usual kita jalan terus pirkada jalan
Pemilu Jalan IKN pindah Nah di titik ini
Izinkan saya mengajak kita semua apa
proposal kita ya untuk hajatan RI yang
terbaik apa usulan kita
Pemilu kita Mbak Ninis kita akan terus
berjuang untuk menjadi Pemilu
berkualitas tapi dengan tidak ada revisi
undang-undang Pemilu dan undang-undang
Pilkada diikat ide besar kita membuat
Pemilu ini menjadi Pemilu yang murah
mudah berkah gitu loh agak sulit ya
bahkan kalau Mas FC Pulau patah
mengatakan Pemilu 2024 nanti pemilu
dengan tiga rasa ya rasa pandemi rasa
Resesi rasa sukses yang tiga-tiga ini
berkolerasi kepada sumber daya dan itu
berat ee sementara edukasi sosialisasi
literasi kepada publik masih jauh
panggang dari api Nah karena itu malam
ini saya cuma ingin kita ee memprovokasi
pikiran kita memprovokasi hati kita ada
yang harus kita pikirkan dalam dalam
tentang Indonesia ketika ee ee isu
ekologi kita menguat ya tiba-tiba Eh
kita pengin buat City in the forest
katanya Mas Bima Ya kita pengin
mengeluarkan eh dan e hutan kita yang
sekarang ini juga demikian parah bukan
cuma di Kalimantan tapi di tempat lain
itu menjadi sesuatu
eh Utopia untuk ibukota negara tentu
tidak bisa kita salahkan Niat Dari
siapun tetapi kajian
ekologis kajian sosiolog
kajian ee ee saya menyebutnya ekonomis
nanti ya itu tentu perlu untuk kita
bedah sementara
itu terus terang ini menjadi satu momen
penting bagi kita untuk mengeluarkan
keberanian untuk menyuarakan kebenaran
dan untuk membangkitkan rasa persatuan
nasional kita bahwa negeri ini milik
kita semua
bukan milik rezim apalagi penguasa yang
jauh dari pikiran logis dan sikap yang
etis itu membukaan saya nanti kita
tuntaskan
lagi baik terima kasih Pak atas
pengantarnya dan e sekarang kita masuk
ke narasumber kita yang sudah hadir
bersama kita saat ini dan mudah-mudahan
kita bisa
mendapatkan Gagasan bagaimana cara
memajukan
Indonesia mulai dari Mbak Ninis Mbak
kirisa Eh direktur eksekutif perludem
kepada mbak Ninis dipersilakan
Mbak ya Eh Makasih banyak Mas haldi
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Eh Pak Mardani eh Mas Bima
Pak Roki Gerung eh teman-teman semua eh
terima kasih sudah mengundang ee mungkin
saya lebih banyak bicara soal eh
pemilunya ya Eh mas haldi jadi memang ee
Tahun 2022 ini bisa dibilang tahun
tahapan Pemilu ya karena kan di
undang-undang Pemilu itu disebutkan
bahwa tahapan Pemilu itu mulainya 20
bulan sebelum hari H dan hari h-nya
sudah ditetapkan
ee beberapa waktu yang lalu ya 14
Februari artinya kalau pemilunya 14
Februari 2024 20 bulannya itu jatuh di
sekitar Juni ya Juni tahun ini Juni 2022
ini jadi ee sudah mulai nih ee apa ya
ee apa ya kalau orang bilang tahun
politik ya kan sudah mulai di Tahun 2022
ini nah memang kalau pertanyaannya nanti
Pemilu 2024 Seperti apa ee ya karena
undang-undang pemilunya tidak direvisi
ya sebetulnya kan memang di 2020 ya
Kalau saya tidak salah 2020 sempat sudah
dibahas ya sempat sudah dibahas di
komisi 2 sudah Ee mau dibawa ke baleg
begitu ya sudah banyak sekali diskusi
soal revisi undang-undang Pemilu ini
tapi kemudian di awal 2021 ee pemerintah
ee apa menyatakan undang-undang
pemilunya tidak usah diubah sehingga
akhirnya ee ya sudah kesepakatan
politiknya undang-undang pemilunya tidak
diubah Nah karena undang-undang
pemilunya tidak diubah ya 2024 Nanti
kurang lebih akan sama dengan pemilu
2019 begitu ya tetap ee lima kotak ya
memilih Presiden DPR DPRD provinsi DPRD
kabupaten kota DPD pada hari yang sama
dan di bulan novembernya kalau tadi yang
lima kotaknya di 14 Februari dan di
bulan November tahun 2024 juga akan ada
Pilkada seluruh daerah ya Ee 34 provinsi
dan seluruh kabupaten kota di Indonesia
jadi eh semua Pemilu akan ada di 2024
jadi bisa dibayangkan ya Pemilu kita
orang bilang pemilu Indonesia itu pemilu
yang paling kompleks ya dari sisi
pemilih misalnya pemilih kita tuh banyak
cukup banyak ya sekitar 192 juta pemilih
ee wilayah kita kan juga wilayah
kepulauan begitu ya Ee secara geografis
juga berdampak pada apa pendistribusian
logistiknya juga berdampak dan dari apa
ya dari sisi ee sistem yang kita gunakan
ya memilih itu kan juga cukup rumit gitu
ya kita kan menggabungkan sistem pemilu
proporsional terbuka makanya kita bisa
memilih calek langsung daerah
pemilihannya besar gitu ya besar-besar
Kan tiga ee paling sedikit tiga kursi
Paling banyak 10 kursi untuk DPR paling
banyak 12 kursi untuk DPRD makanya ada
nama calek di apa di surat suara itu dan
menggabungkan lima surat suara jadi
memang pemilu yang cukup Kompleks eh
pasca Pemilu 2019 Lipi pernah melakukan
survei eh menanyakan kepada respondennya
Apakah rumit dengan pemilu lima kotak
dan mayoritas respondennya menyatakan
rumit Pemilu lima kotak dan eh apa hal
ini mungkin bisa terlihat dari suara
tidak sah pada pemilu 2019 yang lalu
untuk DPR saja Misalnya suara tidak sah
itu sekitar 11,12% atau sekitar 17 juta
suara tidak sah kan banyak sekali ya
padahal rata-rata Global mungkin
maksimal 4% suara tidak sah 17 juta
suara itu kalau
dikonversi jadi kursi mungkin sekitar 60
sampai 70 kursi DPR begitu ya Jadi
mungkin kalau di ranking ya ranking 1
ranking 2 ranking 3nya tuh justru
Mungkin suara tidak sah Jadi kalau
selama ini ee apa ya kita
ee apa ya merasa bangga gitu ya dengan
angka Partisipasi kita kan memang naik
ya orang yang datang ke TPS kan memang
naik 2019 itu mungkin angkanya 80% 70
hampir 80% tapi di sisi lain partisipasi
orang datang ke TPS meningkat tapi kok
suara tidak sahnya juga meningkat dan
trennya terus naik dari Pemilu ee 2024
kan menjadi pertanyaan ada apa gitu ya
dengan pemilu kita kan tidak bisa
dibilang ini baik-baik saja kan ee apa
suara tidak sahnya tuh banyak sekali eh
lalu saya rasa bukan dari sisi pemilih
saja gitu ya mengalami kompleksitas 2009
kan kita dikagetkan ee banyak
saudara-saudara kita anggota KPPS yang
meninggal dunia begitu ya padahal Pemilu
kan peristiwa yang harusnya apa ya kita
menganggap nih peristiwa yang damai gitu
ya Enggak bukan peristiwa yang berdarah
berdarah-darah Tapi korbannya banyak
gitu kan kita jadi kaget kenapa nih
Pemilu kita eh jadi memang eh apa ya
sebetulnya sempat ada harapan ketika
waktu itu kemarin e ada revisi
undang-undang Pemilu gitu ya karena ee
ada ada pintu untuk perbaikan gitu ya
perbaikan ee Pemilu kita Nah kalau kita
bicara soal Pemilu kita kan sebetulnya
kan kalau kita Pemilu kan tujuannya
tidak berhenti di ee adanya eksekutif
atau legislatif terpilih gitu kan kita
ada tujuan yang lebih besar lagi
sebetulnya dari Pemilu ya kita bicara
representasi kita bicara soal integrasi
politik kita bicara soal efektivitas
pemerintahan gitu ya yang EE tujuan
lebih jauhnya tadi kesejahteraan
masyarakat nah sayangnya memang ee dalam
pembahasan undang-undang Pemilu ee apa
ee turunan-turunan pasal gitu ya
harusnya kalau kita sudah punya tujuan
kan harusnya pasalnya pasal-pasal di
undang-undang pemilu diarahkan ke sana
ya kita eh apa ya yang namanya
undang-undang Pemilu ya pasti kan ee apa
ya mungkin setiap fraksi juga sudah
berhitung mana Yang untung gitu ya
variabel mana yang menguntungkan mana
yang ee apa merugikan sehingga
eh apa ya Secara tampak apa ya Secara
tampak eh luarnya ya Pemilu kita tuh
baru pada berhenti ada di ee yang
penting ada eksekutif dan legislatif
terpilih gitu ya tujuan lebih luasnya ee
belum bisa ee belum bisa tercapai nah
memang dengan tidak adanya pemilu 2024
ini ya tadi ya tantangannya bagi
penyelenggara Pemilu eh apa ya Eh
undang-undang yang enggak direvisi kan
Artinya kita ingin ada inovasi kita
ingin ada progresivitas gitu ya tapi
kalau tidak dipayungi undang-undang kan
sebetulnya juga sulit gitu ya
teman-teman penyelenggara Pemilu juga eh
harus mendapatkan dukungan Nih misalnya
buat pemilunya lebih murah gitu ya kan
ada beberapa wacana yang berkembang
misalnya ee apa su surat- suuaranya
disederhanakan gitu ya atau menggunakan
instrumen teknologi dan sebagainya
Eh ini yang yang perlu kita apa ya kita
antisipasi nah belum lagi keterbelahan
di masyarakat kan sampai sekarang ya
sampai sekarang saya rasa sejak Pemilu
2019 ee apa ya orang tuh masih terbelah
gitu ya kubu a kubu B tingkat
kepercayaan ee masyarakat ke
penyelenggara Pemilu juga mungkin eh
masih ada orang yang enggak percaya
dengan proses ini saya ingat kemarin
ketika eh Indonesia lawan Thailand kalah
40 gitu ya di medsos ada yang komentar
Ya udah dibawa aja ke KPU Siapa tahu
skornya bisa diubah kan artinya sampai
orang enggak percaya masih masih terbawa
emosi gitu ya emosi Pemilu 2019 yang
lalu Nah kalau tidak diantisipasi gitu
ya yang namanya disinformasi ee berita
bohong itu ya apalagi 2024 pemilunya
semua pemilu di tahun tahun yang sama
karena kita bicara ee disinformasi gitu
Ya udah enggak menyerang antar peserta
lagi nih tapi sudah menyerang proses
penyelenggaraan pemilunya gitu jadi eh
kita masih punya waktuah ya ini eh apa
2022 ke 2024 untuk apa mengantisipasi
itu dan tadi ya pemilu dalam situasi
pandemi covid-19 yang kita enggak tahu
2024 nanti situasinya akan seperti apa
gitu ya covid ini kan ee sekarang naik
ee nanti turun gitu ya 2000 24 kita juga
ee ya harus mengantisipasi ya
menyelenggarakan ee pemilu di tengah ee
kondisi pandemi mungkin saya berhenti di
situ dulu
Mas Baik terima kasih eh Mbak Ninis Mbak
Ninis kira-kira dengan eh kondisi yang
ada sekarang apa eh usulan ya gagasan eh
eh dari Mbak
Ninis dengan untuk pemuli yang
berkualitas agar Indonesia nantinya ee
bisa menghasilkan kepemimpinan
berkualitas juga gitu ya ya dengan
kondisi saat ini Iya dengan kondisi saat
ini ee tentu tidak bisa semuanya
diserahkan ke penyelenggara pemilunya
gitu ya karena kan tadi ya undang-undang
enggak diubah eh ruang gerak Mereka pun
dalam membuat kebijakan pun terbatas ee
peran pemerintah misalnya ya tadi ya
menanggulangi apa keterbelahan di
masyarakat ya pemerintah harus mau
membuka dialog peserta pemilunya juga
gitu ya kan misalnya kalau kita bicara
kampanye kampanye di undang-undang itu
kan disebutkan pendidikan politik yang
dilakukan secara bertanggung jawab Nah
nanti ee teman-teman peserta pemilu ya
kalau kampanye ya harus merupakan sebuah
pendidikan politik dan harus bertanggung
jawab gitu ya jangan narasi-narasinya eh
apa saling Serang gitu ya kampanye
negatif dan dan sebagainya eh ya apa ya
media sosial gitu ya terus juga dengan
peran masyarakat sipil sehingga Apa ya
Eh eh apa ya tantangan gitu ya kan
sebetulnya dengan tidak diubahnya
undang-undang Pemilu tuh kita sudah tahu
kita sudah bisa mengantisipasiah ee 2024
Seperti apa beda kalau undang-undang
pemilunya diubah Biasanya kalau
undang-undang pemilunya diubah Kita
semua harus adaptasi dulu Nih misalnya
ada sistem yang baru ada kebijakan yang
baru Nah ini kan tidak diubah Nah kita
sudah bisa persiapkan dari sekarang nih
e potensi-potensi tantangannya di mana
manajemen Rikonya gitu ya Misalnya tadi
menanggulangi eh supaya tidak berjatuhan
korban eh manajemen resikonya juga harus
diperhatikan gitu ya untuk teman-teman
penyelenggara Pemilu begitu juga untuk
pemilih supaya eh pemilih itu dimudahkan
gitu ya Mahkamah Konstitusi menyampaikan
bahwa salah satu pertimbangan dalam ee
memilih ee apa Desain keserentakan
Pemilu itu ya harus mempertimbangkan
kemudahan pemilih juga jangan sampai
pemilih rumit eh datang ke TPS gitu ya
justru rumit Wah ini surat Suaranya kok
besar-besar lebar-lebar gitu ya mungkin
kira-kira begitu Mas Baik terima kasih
mbakis atas e usulan ya konsep
gagasannya nanti kita adamin dan
sekarang kita ke Mas Bima Asalamualaikum
Mas Bima Waalaikumsalam
warahmatullahakatuh
ya Mas Bima ee Bagaimana melihatnya
terutama dari sisi ekonomi ya Apakah
hajatan besar kita ini memang akan
berimbas pada perbaikan ekonomi bangsa
kita gitu ya dengan ee anggaran yang
begitu besar akan dikeluarkan baik untuk
Pemilu serentak ataupun e eh pindah ibu
kota ee Bagaimana memastikan agar semua
anggaran ini benar-benar ujungnya adalah
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Mas Oke Baik pertama Terima kasih Pak
nih Mbak Ninis Bang rcki Gerung terutama
juga ee berapa kali ketemu nanti
ujungnya Saya dimarahin biasanya
nihdi Yai Enggak marah itu tapi setelah
itu saya belajar lagi gitu biasa harus
ada harus ada teman baku hantam Ya itu
kan kalau gagasan Oke I eh jadi ada dua
hal ya soal Pemilu sama IKN ya dua
hajatan besar dua hajatan besar nih
versi pemerintah saya mau mengkritisi
dulu yang soal IKN baru kita nanti
bicara soal efektivitas pemiluah dari
sisi ekonomi soal IKN ini kan sudah
banyak
disampaikan bahwa ini seperti pemerintah
gagal fokus pandeminya masih jadi
ancaman omicron ini kan di Indonesia
hampir tembus lebih dari 10.000 kasus
baru Jadi mungkin kita kembali ke level
seperti bulan Februari
2021 artinya ini pandemi masih jadi
ancaman meskipun ada yang bilang oh ini
enggak separah
Delta misalnya tapi intinya pandemi
masih jadi ancaman dan dari bisnis
confidence index yang diluncurkan oleh
economis itu menunjukkan bahwa
kepercayaan orang pelaku bisnis tu kalau
disurvei di negara-negara maju OECD itu
engak e semuanya menunjukkan bahwa
mereka optimis dalam hal Solid ini kita
masih akan se ekonomi ini dalam tahun ke
depan belum ada inflasi dan lain-lain
tapi kenapa kok pemerintah Indonesia ya
dengan berbangga hati dan pamer juga ke
media internasional bahwa ini salah satu
cara untuk memulihkan ekonomi adalah
membangun ibukota negara jadi ini ada
formulasi yang sama sekali engak
nyambung dan ini justru mendistorsi
pemulihan ekonomi sendiri bahkan Menteri
Keuangan sendiri bilang dananya bisa
diambil atau sedang direncanakan diambil
dari dana pen pemulihan ekonomi nasional
yang kita tahu kalau kita berhitung dari
dana pen
saja pertama banyak sekali pelaku usaha
UMKM ini belum mendapatkan jatah dari
pemerintah atau stimulus dari pemerintah
artinya enggak merata mau bicara soal
insentif pajak mau bicara soal bantuan
untuk subsidi usaha produktif mikro itu
ternyata kecil sekali dari 64 juta unit
UMKM di Indonesia hanya sekitar 20%-nya
yang mendapatkan bantuan dari pemerintah
selama masa pandemi bpupm belum kita
bicara jaminan sosial sebelum pandemi
jaminan sosial Indonesia salah satu yang
terendah di Asean kita kalah jauh bahkan
dibandingkan Timor Leste selama masa
pandemi pun yang dibangga-banggakan ada
pen
744 triliun sekian untuk dibagikan
sebagian untuk bantuan sosial tunai itu
pun akhirnya sebenarnya tidak menyentuh
ke semua orang miskin atau tidak
menyentuh semua ke orang-orang yang
termasuk dalam kelas menenga rentan
miskin nah ini kan artinya ada kesalahan
fokus dalam membaca ekonomi kita tahu
bahwa untuk memulihkan ekonomi itu yang
diperlukan adalah gagasan barunya Apa
karena banyak yang bilang dua tantangan
besar ekonomi selain pandemi adalah satu
inflasi yang tinggi Jadi kalau negara
gagal mengendalikan kenaikan harga bahan
pangan kemudian subsidinya banyak
dicabut dan gagal menjaga harga energi
tetap terjangkau oleh masyarakat maka
inflasi ini bisa mengancam kita bisa
balik lagi ke krisis yang kedua adalah
kegagalan negara untuk memulihkan
ekonomi dengan kebijakan yang tepat Nah
dua-dua ini apa enggak dilihat gitu loh
sama pemerintah tapi kenapa mereka nekat
untuk membangun IKN n konsekuensi IKN
apa cuman ada dua konsekuensinya kalau
bicara dari segi anggaran yang pertama
dari mana uang untuk pembangunan IKN
karena kalau dilihat di rencana awal 19%
dari APBN 46% lebih ada yang bilang
sampai 50% lebih dalam beberapa
perencanaan IKN awalnya itu akan
disumbang dari investor swasta ataupun
kpbu kerja sama pemerintah dengan badan
usaha faktanya proyek infrastruktur Yang
ada sekarang itu itu rata-rata cuma 7%
swasta yang tertarik karena resiko
politiknya tinggi karena kemudian juga
regulasinya
berubah-rubah pemberantasan korupsinya
juga kurang optimal sehingga biaya untuk
berbisnis dengan pemerintah di
proyek-proyek pemerintah itu relatif
mahal nah sementara sekarang mau
ditargetkan 40 sampai 50% itu nanti
anggaran IKN enggak akan bebanin APBN
karena sebagian akan diambil dari swasta
kita jadi pertanya juga gitu kan Nih
swasta yang mana nih yang tertarik
apalagi ini pembangunan gedung
pemerintahan Nah jadi Gagas ya apa nih
Kalau enggak selain IKN karena satu tadi
konsekuensi pada tambahan utang yang
jelas kalau pemerintah tidak bisa
menambah jumlah kepemilikan swasta dan
lucu juga kalau ibukota negara ini ada
faktor keamanan nasional tapi yang
bangun adalah swasta atau pendanaan dari
investor swasta itu sangat lucu Tuh jadi
di hampir banyak negara hampir 90 sampai
100% itu fundednya dari pemerintah
langsung swasta tuh terlibat sebagai
kontrak fraktornya tapi bukan pendanaan
nah kemudian yang kedua konsekuensinya
apa dari IKN yang dipaksakan ya
konsekuensinya adalah kalau utang itu
pun juga makin sulit dan beban utang
kita semakin meningkat maka kita
masyarakat kelas menengah itu yang akan
dipajaki lebih tinggi lagi jadi Mas Aldi
apa ikhlas gitu ya kalau beli barang
kena PPN dari 10 menjadi 11% itu salah
satunya untuk menyumbang pembangunan ikm
yang Masdi sendiri mungkin ggak dapat
manfaatnya gitu kan secara langsung gitu
Nah itu I kan ya ggak usah dikonfirmasi
Masdi Pasti
betul pasti gak ada yang suka gitu kan
Kalau pajaknya digunakan untuk hal yang
gak tepat Nah itu konsekuensinya cuman
ada dua mau utang tambah lagi atau
pajaknya dinaikkan lagi itu ya yang
jelas pajak yang dinaikkan kita lihat
ini akan menyasar golongan kelas
menengah karena orang-orang kaya justru
dapat pengampunan pajak Justru malah
diampuni dosa-dosanya dengan tek samesti
Jilid kedua oke itu konsekuensi ibuota
negara cuman ada dua terus ada yang
bilang tapi kan eh Mas Bima ini enggak
punya
visi ngelihatnya selalu jangka pendek
dan ngelihatnya data ke belakang tadi ya
Eh rata-rata siapa yang bilang gitu
Mas dari kantor staf Presiden kemarin
kita diskusi di Kompas TV gitu itu
ngomongnya kan ggak punya visi ya kita
eh hanya melihat jangka pendek ohoh saya
katakan
eh yang enggak punya visi siapa ya di
mana-mana kalau kita melihat ibukota
negara di Kazakhstan salah satu yang
bikin Kazakhstan itu social unrest
terjadi demonstrasi besar-besaran Apa
masalah intinya adalah ketimpangan
karena ibukota negaranya dibangun dan
itu juga menggunakan dana minyak yang
sangat besar masyarakat enggak dapat
apa-apa sekarang ibukota negaranya jadi
ibukota hantu yang menanggung adalah
masyarakat semuanya mereka social unrest
atau gejolak sosial politiknya sangat
Intens di Kazakhstan itu karena ibukota
negara salah satunya kemudian ngomong
lagi ibuota negara yang baru si mana sih
Myanmar itu juga jadi ibu kota yang sepi
Malaysia Kuala Lumpur Putrajaya
Putrajaya itu kalau udah weekend orang
belanjanya di Kuala Lumpur itu saya
pernah ke Putrajaya dan itu sepi itu kan
karena ibuota untuk asn-nya Malaysia
enggak ada aktivitas ekonomi swasta yang
signifikan Nah jadi
kesalahan membaca kebijakan ekonomi
dalam masa pemulihan ini akan berdampak
cukup signifikan jadi kalau kita bicara
2024 dan lain-lain ini efeknya akan
sangat panjang apalagi ini adalah proyek
yang M karena gak mungkin dibangun dalam
tahun pasti ini akan pjang Artinya kita
harusendeng mendapatkan beban atau
menanggung beban terus secara kontin
kemudiani yang jadi salah satu
pertanyaan dan dihubungkan dengantiknya
ini adalah masalah Siapa sih yang
mengerjakan dan siapa yang akan
mendapatkan manfaat banyak dari
pembangunan IKN itu tanah hgu-nya
dipegang Siapa yang ada di penajemp
Paser Utara kita sama-sama sudah tahu
banyak diberitakan oleh media ternyata
Conflict of Interest atau konflik
kepentingannya juga sangat tinggi Bang
Mardani Nah ini kan kita harus jaga nih
karena seakan-akan semua orang itu harus
sepakat bahwa undang-undang IKN sudah
disahkan enggak boleh lagi ada persepsi
lain Siapa yang kemudian akan melakukan
proyek tadi dananya dari mana itu adalah
urusan yang seakan-akan menjadi urusan
privat jadi kita tidak bisa masuk situ
untuk menelusuri siapa nanti
kontraktornya dan siapa yang akan
mendapatkan manfaat termasuk
spekulan-spekulan properti yang ada di
ibukota negara itu sangat mengerikan dan
itu yang membuat banyak ASN ragu-ragu
untuk pindah ke IKN karena mereka sudah
terlanjur KPR 30 tahun di
Bogor sementara ketika mereka harus
pindah bersama
keluarganya syukur-syukur sebagian dapat
rumah dinas yang enggak dapat rumah
dinas terpaksa harus kontrak atau
membeli di ibukota negara dengan harga
yang sekarang digoreng spekulan kita
harganya sangat kelewat mahal Nah jadi
ini juga hal yang sebenarnya entah
dipikirkan oleh pemerintah atau
seakan-akan pemerintah tutup mata
membiarkan banyak yang menikmati
pemindahan IKN ini untuk goreng tanah
atau menjadi spekulan tanah
dadakan oke itu yang terkait dengan
gagasan besarnya adalah Harusnya kalau
ingin membangun pemulihan ekonomi yang
Solid ingin membangun pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas itu bukan
dengan memidahkan
IKN tapi yang harus dibangun adalah
Kalimantan punya apa sih punya hasil
bumi hasil buminya juga harus dikelola
sehingga kalau keluar harus dalam bentuk
barang jadi kita tahu sang k itu yang
bisa menarik penduduk Jawa pindah ke
Kalimantan hasil buminya juga dikelola
secara
berkelanjutan sehingga ini punya manfaat
jangka panjang terhadap ekonomi
masyarakat lokal di
Kalimantan itu kan gak dipikirkan Kara
gak mungk Bang bang ada kawasan industri
yang berdekatan dengan ibukota
negara kena mka Daria ke
ik dari kawasan industri yang terlalu
berdekatan di Jabo detabek dengan
istana tapi kalau misalkan ingin
mengembangkan Kalimantan dengan
IKN sementara kawasan industrinya
semakin jauh di Kalimantan maka efek
ekonomi penggandanya pun jadi akan
relatif lebih kecil itu yang harusnya
kan jadi gagasannya ke sana kita butuh
Kawasan Industri kita butuh kawasan
industri yang orientasi ekspor kemudian
kita butuh infrastruktur-infrastruktur
karena biaya logistik kita sangat mahal
dan kita butuh apaagi kita butuh
anak-anak muda di Kalimantan itu enggak
perlu kemudian dengan IKN tapi cukup
untuk membangun misalnya sentra-sentra
digital koneksi Internetnya di level RT
di level RW gratis kalau bisa Wii itulah
anggaran 466 triliun harusnya digunakan
untuk itu sehingga daya saing kita naik
pasc pandemi kreativitas anak-anak
Kalimantan naik pendapatan per kapitanya
juga akan meningkat itu caranya gitu loh
jadi ini bukan kemudian tidak punya visi
atau justru visi yang ada sekarang
adalah visi yang keliru dan visi
segelintir
golongan untuk demokrasi Pemilu ya Kita
cuman berharap begini kalau dari
perspektif ekonomi Kenapa sih setiap
kali ada Pemilu selalu ada yang tanya
apakah Pemilu itu akan mengganggu iklim
investasi akan membuat
pengusaha atau menunda D kita gak perah
bertanyait ya karena kualitas Pemilu
kita
rendah maksudnya rendah adalah
orang-orang yang dilahirkan itu bukan
perang gagasan dari sistem elektoral
kita tapi dari cukong-cukong dari mereka
yang memiliki kepentingan bisnis yang
enggak punya gagasan misalnya yang
menjadi kemudian pemenang dari elektoral
dari sistem pemilu kita sehingga banyak
investor yang menduga-duga gitu Ini
punya konsep enggak nih Yang nanti
menang Pemilu ini benar enggak regulasi
yang dikampanyekan itu akan
dijalankan karena itu yang terjadi
sekarang banyak yang bingung gitu Pak
Jokowi Janji apa pada waktu
2019 kemudian implementasinya sekarang
Kok banyak yang engak sesuai dengan
janji Bahkan bukan enggak sesuai dengan
janji A Man of contradiction yang
bangung sering kutip itu kan dari dalam
bukunya kan ngomongnya apa kedaulatan
petani tapi hasilnya adalah impor
berbagai kebutuhan pangan ini kan jadi
bingung nih jadi kalau kalau investor
itu kenapa menunda pada waktu dia Pemilu
karena melihat kualitas demokrasi di
Indonesia ini enggak meyakinkan bagi
mereka dan enggak bisa dipegang omongan
si politisi itu setelah menang Pemilu
itu jadi demokrasi murah oke Pemilu
murah oke Pemilu efisien Oke tapi yang
lebih penting lagi memang kita harus
menyuarakan terus perang gagasan jadi
harus ada gagasan saya enggak pengin
misalkan
2024 yang keluar adalah semua setuju
misalnya IKN gitu Ayo kita kampanye
bersama mensukseskan IKN gitu Jadi kalau
nanti ada tinggal dua calon presiden
capres 01 capres 02 kemudian dua-duanya
sama-sama mengkampanyekan IKN Ini adalah
sebuah keberhasilan Terus buat apa kita
ada Pemilu gitu gitu karena Enggak
karena dua-duanya sama misalnya kayak
gitu itu yang kita takutkan nih buat
anak-anak muda juga buat pelaku usaha
juga ini sebenarnya enggak bagus gitu ya
itu Bang b Sara begitu dulu terima
kasih terima kasih berarti kita tunggu
nih ya siapa capres 2024 yang janji
kampanyenya saya akan mencabut
undang-undang IKN gitu ya Mas
ya harus ada keberanianlah untuk bilang
bahwaak masuk akal gitu Iya itu kita
Kita lihat siapa yang mau didukung oleh
rakyataes yang beraniat seperti halnya
dulu juga nih pak juga sudah perahal nya
ketika Pilgup DKI siapa cagup yang
berani deklarasi bahwa akan menyetop
menghentikan reklamasi Wah gitu kan
Nanti 2024 juga nanti Eh siapa capres
yang berani menghentikan proyek ikn-nya
Pak Jokowi ini menarik ini Baik eh Mas
Wia e sebelum kita ke Bung Roki eh
dengan status adanya sudah ada
perpindahan
ee apa IKN ini ee bagaimana kita
mengawal agar uang negara ini maksudnya
e kita di tahap realistis ya Eh sudah
diketok undang-undang IKN proyek akan
berjalan Bagaimana caranya kita mengawal
agar eh proek IKN ini tidak jadi
Bancakan elit ya segelintir elit eh cuma
sekedar ngejar projek pembangunan
infrastruktur dan lain-lainnya jual beli
lahan tanah dan segala macam dan
sehingga uang itu seat itu tidak
berdampak pada muran rakyat Gimana cara
kita
mengawalnya satu ya harusnya itu pertama
kita perencanaan itu kita bedah dan kita
harus
ee dorong transparansinya gitu Jadi
jangan sampai karena IKN ini dianggap
adalah proyek yang sensitif dalam hal
keamanan nasional misalnya kemudian
publik itu jadi susah mengawasinya oh
jangan dibahaslah terlalu terbuka atau
terlalu vulgar karena ini kan National
security jadi ada yang enggak konsisten
kita bicara National security tapi
swastanya minta banyak sekali untuk
masuk gitu kan pemerintah mengharapkan
jangan pakai duit APBN tapi swasta yang
harus lebih banyak masuk tapi di sisi
yang lain kalau dibilang perencanaan
harus lebih terbuka banyak yang
berargumentasi bahwa ini adalah soal
Masalah e keamanan nasional jadi
khawatir kalau dokumennya terbuka ya ini
kan jadi kan jadi paradoks itu pertama
Nah yang kedua kita enggak punya
undang-undang ataupun regulasi untuk
menghalangi spekulasi Tanah Mas haldi
jadi isu soal spekulasi Tanah ini itu
liar karena kita enggak punya perangkat
regulasi untuk menghukum spekulan tanah
tadi Kalau penyerobotan tanah mungkin
ada regulasinya ada regulasinya untuk
itu ada pidananya tapi terkait dengan
masalah terkait dengan masalah spekulan
tanah ya yang membeli tanah-tanah
masyarakat memang pakai Notaris dan
memang kemudian legal tetapi harga yang
dijual kemudian adalah harga harga yang
di luar batas Nalar misalnya kenaikan
itu kita enggak punya harusnya
pemerintah bikin itu Dulu Sebelum
menetapkan ikn-nya itu akan pindah ke
daerah mana Nah kemudian yang ketiga eh
kita kira penting adalah untuk
mengingatkan kembali bahwa ini Kan
janjinya tidak menggunakan dana APBN ya
harus ditagih janji serupa kalau enggak
bisa ya jangan maksa sekali maka ada
opsi untuk penundaan terlebih dulu itu
mas
saldi Baik terima kasih Mas Bima satu
lagi nih sebelum kita ke bunoki
kira-kira apa gagasan Program ekonomi
yang bisa menjadi big push ee dan
pembeda yang besar gitu ya
Ee untuk mewujudkan perubahan di
Indonesia
P satu sih kalau saya nih sebagai apa
namanya eh aspirasi dari teman-teman
anak-anak muda
gitu kalau IKN itu kita masih
berpikirnya adalah
1.0 Karena untuk membentuk ekonomi atau
memajukan ekonomi itu perlu ada
konstruksi baru ada pemindahan lokasi
baru dan itu merupakan cara berpikir
industri
1.0 maka kita harus membungkar itu
dengan bilang bahwa udah enggak relevan
lagi untuk menciptakan ekonomi baru
harus ada batasan wilayah yang relevan
sekarang adalah mau kerja di manapun
kapanpun dengan ekonomi digital dengan
kualitas internet yang jauh lebih baik
itu yang harusnya didorong oleh
pemerintah jadi antitesis dari IKN apa
antitesis dari IKN adalah
digitalisasi ya karena kalau pemerintah
ribet misalnya pengurusan dan segala
macam birokrasi solusinya bukan
pemindahan IKN karena kalau kita baca
naskah akademiknya kan bicara bahwa
pemindahan IKN itu untuk efisiensi
birokrasi dan lain-lain solusinya adalah
pangkas 40% ASN Yang kerjanya
manual digantikan dengan robot dengan
kecerdasan buatan itu baru efisiensi
birokrasi dilakukan iknnya tetap di
Jakarta tetapi birokrasinya akan lebih
efisien lebih murah Nah ini kan paradoks
untuk pelayanan publik yang baik kita
butuh gedung yang baru Nah ini saya kira
kan Engak nyambung jadi antitesisnya apa
digitalisasi dong ngapain ke Kalimantan
kalau hanya untuk birokrasi yang bagus
perbaikinlah sistem internal gak ada
jaminan korupsi berkurang birokrasi gak
makin ribet ketika pindah ke Kalimantan
justru cost bagi pengusaha yang masih
tetap di jaboabek akan naik signifikan
karena dia harus tatap muka ke pejabat
pejabat ataupun layanan birokrasi yang
ada di ibukota negara tahu nanti biaya
tiketnya berapa Mas Oke
makasih siap Terima kasih Mas ini luar
biasa mudah-mudahan ini jadi salah satu
gagasan yang akan dibawa oleh capres
pilihan
kita 202 siapun ituik kita sekarang ke
guru kita semua Bung
Riung bagaimana Bung Roki ini anak-anak
muda sudah memberikan gagasannya kita
pengin dapat gagasan juga dari guru kita
nih Bung
ripilakan I itu memang masih muda dia
manis tadi tapi muda itu kenapa kok jadi
ada optimismenya ya anak muda optimis
tapi dalam soal politik dia
pesimis kan Coba coba kita bayangkan
tadi dua tema besar itu
eh
IKN hasil pertama yang kita lihat ikan
itu menyebabkan konflik etnis si Mulyadi
sudah
dipanggil karena dianggap mengolok-olok
itu Jadi belum Jadi kota itu sudah
bermasalah itu artinya ada ketidak
legaan orang untuk menerima ibu kota
baru itu bahkan survei ditunjukkan
kemarin survei itu 8% orang Indonesia
ituak
mau ya jadi apa sebetulnya rasionalnya
sehingga ibuota dipindahak ada apa-apa
bahkan kalau kita dengar gagasan
besarnya akan ada 5 juta orang
dipindahkan itu bagian yang harus kita
hitung
sebagai ada 5 juta orang masuk ke
Kalimantan ituyaend
minitersk
dari tahun pertama masih ada 2 juta
orang yang dipindahin tahun ketiga itu
pasti terjadi bentrokan antara pendatang
dan penduduk asli kalau dianggap bahwa
ya nanti pemerintah akan memasukkan
mereka direkrut di dalam
institusi-institusi ibu kota baru Enggak
mungkin bisa karena status sosialnya
beda itu jadi soal-soal ini sebetulnya
kita tutup aja dan Mestinya Kita bicara
Bagaimana supaya kita perluas
eh apa yang sudah dimulai oleh PKS ya
untuk anti ibu kota baru dan kita bawa
ke Mahkamah Konstitusi jadi begitu aja
sebetulnya kan Kalau kalau tadi dianggap
itu masih Utopia oke saya Terangkan ya
dulu kata Utopia dibuat oleh Thomas
Moore 500 tahun yang lalu untuk
menerangkan sebuah kota yang di dalamnya
ada keindahan ada harapan ada keakraban
di situ nah ibu kota itu dari sekarang
sudah enggak ada harapan enggak ada
keindahan macam-macam jadi dia bukan
Utopia dia tuh kakotopia jadi lawan dari
Utopia artinya kakotopia artinya
kekacauan penderitaan itu yang bakal
terjadi jadi sekali lagi poin-poin
Eh apalagi kalau bicara tentang anggaran
wajah Sri Mulyani aja itu waktu Ditanya
soal anggaran dia sudah panik sendiri
itu Karena Dia terpaksa mesti cari cara
kan kalau enggak bisa di e lewat pen
artinya lewat mana lalu dia secara
tiba-tiba dapat ide Oh kalau begitu
ambil bagian pupr ya pupr pasti enggak
mau dong Jadi sebetulnya memang enggak
pernah dihitung nah Nah itu intinya itu
jadi beban anggaran itu memang enggak
dihitung jadi apa yang dihitung yang
yang dihitung adalah biaya politik dari
Ambisi
presiden untuk untuk punya istana baru
kan dan ini yang sebetulnya kita
bayangkan bahwa Eh tadi pagi berita yang
agak e
terselubung eh apa namanya itu eh ruang
angkasa kita itu akan dipakai sebagian
untuk latihan milit
Singapura jadi di atas terutama di atas
Kalimantan itu akan jadi tempat latihan
militer Singapura jadi ibuota di atas
ibuota ada latihan militer asing Coba
bayangkan coba kar mounya begitu kan
bagian dari upaya untuk mengembalikan
pengaturan di Cina Selatan di atas pulau
Sumatera eh apa istilahnya itu air
trafficivil aviation itu itu menyebabkan
kita kehilangan momentum sebetulnya
karena singap lebih siap Singapura lebih
dahulu mengincar wilayah Indonesia
sebagai tempat latihan tapi kalau kita
lihat cuma tempat latihan pak Pero
bilangnya enggak apa-apa itu cuma tempat
latihan Iya tapi kita mau tahu persiapan
e
eh peralatan militer Singapura itu dia
dapat dari mana Kalau kita lihat
Singapura itu itu kota kecil yang harus
mempersiapkan diri dengan teknologi
canggih itu n kita bandingkan misalnya
di mana di dunia ini ada negara yang
sebesar Singapura tapi teknologinya
Canggih ya cuman isel jadi sangat
mungkin pertahanan Singapura itu copy
paste dari pertahanan Israel tuh dan itu
bahayanya tu di atas Indonesia ada mesin
perang yang mengintai seluruh sudut
birokrasi kita dan yang bisa mar-mandir
di atas ibukota baru dengan kapasitas
intelijen paling canggih itu yang dibuat
oleh Israel Jadi sebetulnya
bahaya-bahaya itu ya dengan gampang kita
baca Tapi Ambisi presiden k kan enggak
bisa ditahan dan DPR dengan sendirinya
ya mengiakan aja karena DPR itu kan e
bukan lembaga yang harus mengawasi
presiden kan karena dia justru disuruh
untuk mengikuti perintah presiden jadi
dengan gampang kita bisa baca Eh
kesulitan ekonomi dan kesulitan politik
kesulitan sosial jadi ketegangan sosial
sudah dimulai bahkan ibuota itu masih
dalam tahap percakapan sudahudah terjadi
ketegangan sosial nah bagian-bagian ini
yang mungkin kita harus hitung secara
cermat apalagi berita terakhir ya
Eh IMF menegur Presiden Jokowi Karena
memaksa Bank Indonesia untuk cetak uang
demi membeli surat utang negara di Pasar
Perdana kan itu hal yang kemudian kita
anggap ya aduh itu pasti itu ad Sri
Mulyani melapor IMF lalu IMF dari bal
jendela itu menegor presiden kir-kira
begituir kanak mungk Mungin menerangkan
pada presiden kesulitan ekonomi itu
pasti enggak ada akses ke situ tuh
karena itu Sri mani melapor ke World
Bank yunto IMF dan IMF yang mengucapkan
itu jadi kalau kita dengar ucapan IMF
itu ucapan Sri mlyani yang melapor Lewat
Pintu Belakang supaya IMF
menegor Presiden Jokowi kan begitu kan
Kan Bos besarnya slyani adalah
IMF Jokowi itu bos kecilnya tuh jadi dia
minta Bos Besar itugor bos kecilnya Kir
begitu jangan pikir saya gampangkan ya
cara berpikirnya begitu intinya itu aja
sebetulnya Jadi dua hal langsung bisa
kita lihat bahwa keamanan nasional kita
itu eh tidak bisa kita pertahankan
bahkan di atas ibu kota karena berita
yang terakhir bahwa di atas Kalimantan
akan dijadikan tempat latihan eh militer
angkatan udara Singapura yang yang
lengkap dan dia bisa sedot seluruh
informasi di ibuota yang Bahkan betonnya
aja dia bisa sedot dia bisa Tentukan ee
apa namanya campuran antara semen dan
pasir berapa sehingga mudah untuk ditiup
dengan baling-baling pesawatnya aja
mungkin sudah rubut ibu kota tuh nah
kita bukan sinis tapi kita mau Terangkan
bahwa kalkulasi yang tidak sempurna itu
akhirnya akan menghasilkan kakotopia
Bukan Utopia itu itu intinya tu eh
Mardani Bima Nisah dan
haldi Siap terima kasihokih murokih Eh
kalau terkait dengan Pemilu
2024 ini kan sudah ada keputusan akan
sampai saat ini alhamdulillahnya tidak
ada skema t
periode itu K Alhamdulillah harus kita
tundah
jauh-uh untuk memperpanjang masa Jab
Jokowi
bukaneang 3
tahunes presid Joko ingin sup dia masuk
istana Duan kan akan terjadi tapi lepas
dari itu kita ambil baselya tuh tadi
anda katakan Pemilu sudah ditetapkan
akan berlangsung apa si
intinya kan dari awal kita kritik Pemilu
itu karena tidak menghasilkan kompetisi
bebas lain kalau kita katakan Pemilu
akan dimulai berdasarkan prinsip
presidensial Jadi kalau ituak duluap
bikin Pemilu kita sama-sama jadi
karenaensi pembelahan bangsa juga akan
terjadi ada dua tokooh itu kan atau dua
kubu yang bersaing terus-menerus kan dan
kita bisa lanjutkan seolah-olah Pemilu
itu fasilitas demokrasi loh enggak ada
itu tidak mungkin terjadi kalau tidak 0%
pertama Lalu ada preseden bahwa nanti
2024 juga itu mulai 2022
anggota-anggota apa namanya PLT itu ada
287 PLT itu artinya ada tokoh atau orang
person yang diangkat tanpa legitimasi
rakyat lain kalau dia cuma dipilih 2
bulan untuk PLT ini 2,eng
tahun Bupati 287 Bupati dan 73 berapa 17
Gubernur akan ditentukan oleh Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri artinya
enggak ada legitimasi sama sekali jadi
bagaimana mungkin kita membayangkan
proses pemilu kalau plt-nya aja itu yang
akan menentukan isi dari pembagian kerja
pemilu di daerah itu diangkat oleh
presiden yang engak ada legitimasinya
engak ada di dunia ini
e masa jabatan antara
itu mas jabatan sementara itu separuh
dari tahun pemilu Pemilu 5 tahun 2eng
tahun diangkat bukan dipilih itu artinya
bulan pertama si PLT sudahah berpikir
bagaimana melakukan korupsi bulan kedua
di berpikir bagaimana korupsi untuk
istri mudanya bulan ke bagim korupsi
buat anaknyaum itu diikir karena diaak
mungkin ditegur Dia tidak punya
legtimasi dia itu bahayanya kita bicara
pemil
tapiokrasokrmulaiemilian kepalaah
yangusnya
pun Dar
Barung ya tidak dipilih itu padahal di
situ ada rakyat yang e akan hidup di
dalam satu tata pemerintahan dan tata
pemerintan itu berstatus otoritas kan
ajaib kan Jadi tidak mungkin ada
representasi suara di situ kalau dia
statusnya Otorita tapi saya enggak
peduli Mau Otorita atau bukan Otorita
karena bagi saya itu bakal berantakan
tuh artinya enggak akan jadi ibu kota
itu dari segi anggaran dari segi potensi
etnik
cleansing
macam-macamlah itu kira-kira ini bukan
pesimis ini memang enggak adaalnya kan
itu enggak ada kalkulasinya bayangkan
aja ketua kepala B Penas bilang bahwa
saya enggak tahu bahwa di situ ada
tambang-tambang swasta yang Bahkan masih
lubangnya masih terlihat punya luhud
panjahitan yang enggak pernah diberesin
yang benar aja suar monara enggak tahu
bahwa di situ ada kekacauan berarti dia
kalau rapat itu dapat info apa
dong modalnya adalah market yang dibuat
untuk nyenangin pak Jokowi kan yang
dipamerkan ini akan jadi istana apa
namanya smart city segala macam itu Iya
tapi bahkan ee di dalam rapat aja
disembunyikan kok kasus-kasus real di e
di ee calon ibu kota itu kan belum kalau
kita hitung ee yang disebut e etika
peradaban hijau bahwa mesti ada
kesepakatan dari masyarakat adat itu
enggak ada nah itu yang kita lihat
sekarang bagaimana misalnya eh Na shab
membuat eh laporan yang betul-betul
bagus narasi TV dan kita bertanya dari
manana kok uang sebanyak itu ya untuk
bikin narasi yang bagus itu pasti bukan
uangnya naab tapi ada sponsor mungkin
Eropa yang menganggap Indonesia memang
enggak pantas untuk dibantu atau dibela
dalam soal carbon trading soal Green
Politics karena itu dibuatlah
semacam ya Film atau narasi-narasi yang
anti bukota baru dan itu memang
kesepakatan masyarakat dunia
supaya supaya Indonesia dipermalukan Bu
di era environmental eics Indonesia do
not speak environmental eics atau
presiden does speak enviral EIC Betul
kan di luar
negeri nah apagi baik Terima kasih Bu
baik sekarang kita ke pak ya terim pak
eh terkait tadi ada di singung juga Bung
Roki ya Eh akan ada PLT ya 272 PLT
kepala daerah bukan PLT istilahnya
pejabat ya PJ pejabat Kepala Daerah yang
akan ditunjuk oleh pemerintah pusat ya
melalui Mendagri ya
Eh dan itu hampir 50% sekitar
49,6% dari jumlah total kepala daerah di
seluruh Indonesia ee karena berakhirnya
masa jabatan para kepala daerah dan EE
transisi menuju Pilkada serentak pada 27
November 2024 dan ini eh selama 2 sampai
3 tahun ke depan eh akan ada 50% yang
akan dijabat oleh PL pejabat kepala
daerah ini bagaimana caranya mengawal
agar tidak terjadi oligarki baru oleh
pemerintah pusat ya dan EE mencederai
cita cita reformasi dan otonomi daerah
kita kasih Bang e
eh karena undang-undang 10
2016-nya tidak
eh berubah ya Mbak PKS sebetulnya sudah
berjuang ya agar revisi undang-undang 7
2017 undang-undang Pemilu dan
undang-undang Pilkada bisa
direvisi ada tu undang-undang utama kita
sebutnya tu paket undang-undang eh
politik atau demokrasi yang ya
undang-undang Pemilu undang-undang
Pilkada yang paling utama undang-undang
partai politik ya ini 2008 eh luar biasa
harus ee betul-betul mengalami reformasi
ini partai politik karena eh eh batem
selalu ya eh eh tingkat kepuasaan publik
kita harus
betul-betul mereformasi diri ya
undang-undang Pemda undang pemerintahan
daerah undang-undang Desa ee
undang-undang MD t undang-undang
hubungan keuangan pusat daerah ya Mas
Bima karena memang ini saya selalu
ngutip daanlu yation betapa pemerintahan
yang bersih itu menjadi prasyarat satu
negara maju Oke Eh ada Loop H ya Bahkan
big Loop H ini lubang besar terhadap
kualitas demokrasi kita ketika
270-an kepala daerah gubernur bupati
Walikota menjadi ee PJ atau PJS
penanggung jawab atau penanggung jawab
sementara
ee tapi saya melihatnya begini Bang hal
ini harus betul-betul diawasi kami di
komisi 2 akan coba untuk mengangkat ini
menjadi satu ee perkara yang transparan
akuntabel pemerintah tidak bisa tertutup
harus betul-betul dibuka karena ini
durasinya bukan satu pekan dua pekan
atau 1 bulan 2 bulan tapi ada yang yang
2 tahun ada yang 2 tahun setengah karena
per 15 Mei nanti sudah ada yang EE harus
ada pjs-nya atau PJ atau pjs-nya 15 Mei
2022 ya Dan ini harus terbuka transparan
tetapi yang harus dibangun ya dengan
segala keterbatasan ya Eh adalah
Bagaimana masyarakat
bersuara masyarakat terus menggaungkan
pentingnya eh eh
profesionalitas dan integritas dari
siapapun yang dipilih karena
undang-undang 10 2016 pasal 201-nya Mbak
n juga pasti sudah lihat kan
eh pemimpin jabatan tinggi ya PJ baik
tingkat Madia maupun Pratama ya eson 1
maupun eson 2 ya ini diikat sebetulnya
tidak bisa TNI tidak bisa pol tetapi ada
isu kalau dia sudah ditempatkan di eh
lembaga sipil dan dia bisa
mentransformas ini harus betul-betul
dikawal
eh kita sih tadinya berharap ya
teman-teman ASN birokrat eselon 12 ini
punya peluang besar untuk menunjukkan
kekuatan
teknokratisnya jauh dari pengaruh
politis tetapi dengan Que and unqu
demikian rusaknya demikian
kuatnya politis dalam penunjukan ini
apalagi kalau tidak ada transp dan
akuntabilitas eh eh premisnya beroroki
akan ee kejadian ya betapa ini bisa
menjadi eh eh pestafor eh bulan 1 bulan
2 bulan 3 tadi yang itu betul-betul
eh rencana besar Mas Bima tentang
pemulaan ekonomi tentang transformasi
ekonomi kita tentang penguatan
pendidikan kita layanan kesehatan kita
menjadi berantakan tetapi saya tetap
meyakini Bang haldi pemilik sah negeri
ini adalah rakyat ya Kenapa kita demos
demokrasi karena rakyat rakyat ilt hadir
untuk membangun kesadaran untuk
mengedukasi civic education bahwa negeri
ini milik kita kita yang punya kita yang
tanggung jawab kita yang bersuara kita
yang jaga kita siap didampingi apa lagi
adai ada Mas Bima ada Mbak Ninis kita
jaga bareng-bareng gitu
Bang Baik terima kasih Pak mani ya
kemudian kita sekarang ke Mbak Ninis Eh
mbak Ninis e ya masih terkait dengan e
Bagaimana menjaga
agar Pemilu dan Pilkada ini tidak ee
menjadi menimbulkan oligarki baru ya
tapi menghasilkan kualitas kmen yang
baru Nah ini terutama terkait dengan
Pilkada serentak ini Adakah ee
solusi agar Ee tidak ee munculnya
olergeki baru dan juga nanti Ee tidak
menjadikan
ee ee sarana awal bagi para penguasa
untuk melanjutkan agendanya di pemilu
2024 nanti ya bagaimana caranya ini agar
bisa mencegahnya Mbak
kirunisa ya eh Memang konsekuensi ya
tadi kan sebetulnya Kenapa tidak ada
Pilkada di 2022 dan 2023 itu kan eh
awalnya semangatnya ingin menata jadwal
Pilkada kita ya jadi kan Pilkada kita
ini awalnya setiap daerah tuh beda-beda
gitu ya sebelum 2015 itu kan eh setiap
daerah punya jadwal yang berbeda-beda eh
apa Lalu ada keinginan untuk ditata lah
jadwal Pilkada ini karena eh apa ya
kalau dulu tuh ada yang bilang di
Indonesia tuh Tiada hari tanpa Pilkada
karena di satu daerah ee selesai
besoknya di daerah lain gitu ya Nah ini
kita ingin Tata apalagi misalnya
dampaknya ke mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi itu sering apa ya
tugasnya jadi ya setiap hari ngurusin
perselisihan hasil pilkada gitu makanya
mau ditata ee jadwal pilkadanya supaya
serentak seluruh daerah eh upayanya ee
dengan tiga tahap ya Mulai dari 2015 kan
ada keserentakan Pilkada tahap pertama
2017 tahap kedua ee lalu 2018 tahap
ketiga nah ee apa 2020 Yang kemarin Ini
adalah ee apa 5 tahunnya dari yang 2015
Nah ada keinginan semuanya ditata jadi
satu daer jadi satu waktu secara
bersamaan nah tetapi eh ketika menyusun
e undang-undang tahun 2016 yang lalu
jalan yang diambil untuk menata jadwal
keseluruhan daerah ini adalah dengan Ee
tidak menyelenggarakan Pilkada di 2022
dan 2023 gitu gitu ya Ee semuanya baru
akan digabung di 2024 nah sebetulnya
waktu itu juga ee sempat ada polemik
gitu kan eh kan apa urgensinya tidak ada
Pilkada gitu ya di tahun 2022- 2023 tadi
disebutkan konsekuensinya kan kemudian
adalah daerah-daerah ini yang habis masa
jabatannya di 2022 dan 23 ini akan diisi
oleh pejabat dan waktunya cukup panjang
gitu ya enggak tidak seperti misalnya
daerah-daerah yang EE lagi nunggu
Pilkada sebulan 2 bulan gitu ya ini
setahun bahkan ada yang 2 tahun apa
urgensinya gitu ya sebetulnya karena
sebetulnya kalau jadwal pilkadanya
dinormalkan nanti juga akan ketemu kok
sebetulnya keserentakan seluruh daerah
ini gitu kan Ini seolah-olah apa ya Ee
dipaksa gitu ya apalagi di tahun yang
sama akan ada Pemilu yang lima lima
kotak tadi gitu jadi numpuk semua dalam
ee dalam satu dalam satu waktu nah
terkait dengan pejabat ini memang tadi
Dia ee dia akan ee mengisi dalam jangka
waktu yang cukup lama kalau tadi
dikaitkan dengan semangat otonomi daerah
salah satu semangat otonomi daerah kan
adalah kita sebagai rakyat tuh bisa
memilih kepala daerah kita secara
langsung gitu ya Ee sementara ini ee
orang yang ditempatkan gitu ya di dip
dari pusat ke eh
272 daerah itu nantinya Gitu
Ee dampaknya apa dampaknya misalnya tadi
ya Ee bagaimana Oke kalau misalnya di
ASN kan memang ASN punya pengalaman
birokrasi gitu ya seorang birokrat ee
sudah paham soal birokrasi tapi kemudian
bagaimana nanti dia ee apa ya
Ee bekerja sama dengan dprd-nya gitu ya
karena DPRD ini kan ketika membahas
Perda membahas APBD itu kan pasti dengan
sama-sama dprd-nya Kalau dia orang luar
dan EE dprd-nya menganggap Oh ini bukan
orang sini gitu Ini orang orang tanda
petik orangnya Jakarta gitu gitu ya
orang yang Jakarta ditempatkan daerah
itu ee kan ee bisa jadi menghambat ee
apa ya ee apa ee pelayanan publik di
daerah-daerah itu lalu kemudian ada
polemik sempat ada polemik Ini kurang
nih eh eslon 1 dan eslon 2 untuk mengisi
272 daerah ini sempat ada polemik Ya
sudah diambil dari TN Polri Nah ini kan
yang juga tidak kita inginkan gitu ya ee
apa TNI Polri yang institusinya adalah
institusi yang EE harusnya Netral gitu
ya kepala daerah kan jabatan politik
gitu ya jabatan publik jabatan politik
ee yang berbeda gitu ya harusnya TNI
Polri kan Eh ya tidak tidak masuk ke ke
ranah itu jadi saya rasa kalau misalnya
kemudian ada yang berasumsi gitu ya atau
e ada yang beranggapan Oh ini untuk eh
apa mengamankan 2024 ya Jadi wajar saja
kalau orang berasumsi demikian karena
tadi 2024 itu ya ada Pemilu besar juga
gitu ya pemilu nasionalnya Pemilu
besarnya baru ada baru pilkadanya di apa
di bulan November nah kemudian ee apa
harus bagaimana ya harus transparan gitu
ya ini kenapa si A ditempatkan di daerah
X gitu ya kenapa orang-orang ini yang
dipilih untuk ditempatkan di apa menjadi
pejabat ini
ee apa sementara kalau kalau kemudian
itu tidak bisa dilakukan ya tadi ya akan
menambah ee apa polemik-polemik tadi
gitu ya atau kalau memang kemudian tidak
ada mekanisme kan sempat ada wacana
dibuat semacam tim seleksinya gitu ya
Tim sell-nya atau dibuat assesmennya
untuk eh apa E menempatkan orang-orang
ini di daerah nanti ya kalau itu tidak
ada mekanismenya ya kenapa enggak
sekdanya saja gitu ya memang orang dari
sana yang diangkat sebagai pejabat gitu
jadi supaya eh tidak menimbulkan polemik
eh yang kemudian nantinya orang justru
ee dampaknya lebih luas tidak eh apa
tidak mempercayai proses ee pemilunya
gitu karena ada kecurigaan Nah tadi yang
berikutnya soal ee oligarki gitu ya
Misalnya Bagaimana mencegah oligarki ya
Eh apa akan ya kayaknya apa ya kalau
kita bicara oligarki mungkin oligarki
itu tidak akan bisa eh hilang sepenuhnya
gitu ya tetapi mungkin bisa kita ee
hindari ya tadi Mungkin salah satunya
dengan apa kalau bicara soal kontestasi
Pilkada atau Pilpres kan memang ada
syarat eh minimal ee 20 per kursi 25%
suara itu yang sangat besar gitu ya
syaratnya syaratnya enggak mudah dan
Enggak murah juga gitu kan eh Karena
jarang sekali ada satu partai politik
yang eh apa bisa eh mengusung sendiri e
pasangan calonnya sehingga mau enggak
mau kan harus bergabung dengan partai
yang lainnya Nah kalau di Pilkada Kan
ekstremnya apa ekstrmnya Kan calon
tunggal karena harus dipaksa ada koalisi
itu kan koalisinya jadi koalisi yang
sangat gemuk eh semuanya Gabung jadi
gitu ya dan trennya naik terus nih ee di
Pilkada 2015 hanya daerah calon tunggal
2017 ada 9 daerah 2017 ada sekitar 16
daerah 2020 yang lalu naik lagi jadi 25
daerah calon tunggal kan yang namanya
demokrasi itu kan harusnya kontestasi
antar eh peserta pemilunya tuh orang
gitu ya nah ini kalau calon tunggal tuh
orang dengan kotak kosong gitu kan
anomali jadinya dan ee apa sebagian
besar hampir semua calon tunggal itu
menjadi pemenang kecuali di Kota
Makassar tahun 2018 yang menang kota
kosong akhirnya harus diulang lagi
pilkadanya di 2020 yang lalu Nah
kekhawatir ada kekhawatiran begini
gimana kalau nanti Pilpres ternyata
calonnya satu gitu ya karena syaratnya
ini berat gitu kan Ini yang harus di
diantisipasi gitu ya E Masa dari sekian
penduduk Indonesia kan banyak ya 200
juta lebih orang masa yang jadi calon
presiden wakil presiden enggak ada yang
lain gitu cuman ee cuman satu nah ini
yang yang apa ya Menurut saya dengan
diuji materi ke Mahkamah Konstitusi
sekian belas kali seharusnya ini jadi
pertimbangan ya mahkamah melihat ini
memang sebagai sebuah persoalan gitu loh
bukan kan MK menyatakan memang ini eh
Open legal Policy ya Eh Apa kebijakan
pembuat hukumnya terserah DPR dan
pemerintah mau ada atau tidak tapi
setelah dua kali pemilu ini kan kita
lihat dampaknya seperti apa gitu ya Ee
hanya calonnya terbatas gitu ya padahal
saya ee apa ee merasa pasti
partai-partai itu punya kader yang ingin
dimajukan dalam pilpres tapi kemudian
terganjal syarat ini itu kalau dampaknya
di Pilpres kalau di Pilkada dampaknya ya
tadi daerah-daerah dengan eh calon
tunggal gitu ya yang calonnya cuman satu
dan trennya eh terus naik gitu terus
naik setiap e kali penyelenggaraan
Pilkada kita ya Eh calon tunggal yang
tadi anomali Harusnya kontestasi itu
antar orang ini ee orang dengan kotak
kosong gitu ya dan ee apa ya Ee kan
masyarakat Jadi mungkin bingung gitu ya
kalau melihat di surat suara ada orang
ada kotak kosong mungkin kalau
masyarakatnya mungkin juga tidak ee
paham betul Gitu ya bahwa dia sebetulnya
punya hak loh untuk juga memilih kotak
kosong ya akhirnya ya Oh mungkin
calonnya cuma satu ya akhirnya dipilih
gitu dan EE ini kekhawatirannya ya kalau
apa
eh 2024 ee apa ya tidak ada perubahan
yang signifikan gitu ya Ee terhadap
pengaturan ee Pemilu kita mungkin gitu
Mas baik Terima kasih Mbak Ninis
sahabat-sahabat Eh sekalian
eh sangat menarik Tema kita pada malam
ini dan tibalah kita di akhir acara
karena tadi e paparan dari setiap
narasumber sudah cukup panjang dan
mendalam dan eh saatnya kita closing
ideas kalau dalam istilah
inial bahwa kita ingin dalam setiap
pembahasan ST ini bukan cuma membahas
masalah tapi kita ingin munculnya
gagasan-gagasan Brilian dan e mendalam
untuk kemajuan bangsa kita baik Eh
sahabat-sahabat sekalian eh closing
ideas pertama ke Bung Roki Bung rokiung
dipersilakan untuk closing ideas
Oke dipersilakan
apa
G ya seluruh kemampuan kita untuk
menganalisa dua soal tadi soal Pemilu
maupun ibuota
negara sudah kita keluarkan
habis-habisan bahkan sudah diledakkan
analisis ekonomi Analisis
psikologitik segala macam jadi di ujung
kita tahu bahwa memang sejarah sedang
mengarahkan bangsa ini untuk berantakan
itu ya sudahah diterima aja karena
memang supaya kita bisa bikin baru kita
mesti mesti berantakin dulu jadi jangan
anggap kalau berantakan itu buruk
seolah-olah nanti NKRI punas enggak itu
ini ini soal teknisnya ini ini ini
berantakan secara teknis jadi tidak
perlu terlalu takut bahwa akan terjadi
kegemparan kalau pemilunya batal akan
terjadi eh kekacauan kalau ee ibu kota
tidak dipindahkan itu enggak ada sok
Dan kita mulai sebetulnya menuntun
seluruh pengetahuan kita itu kita
alihkan aja energinya menjadi energi
untuk menuntut presidenal 0%
danudal review Ik kan itu aja kan jadi
mending seluruhnya kita tumpahkan ke
situ bikin kampanye a satu kali supaya
kita engak lagi diminta untukanalis
hal-hal yang sudah Open legal
po itu istilah teknis yang bahkanak
dimerti ole mahkamah
ktitusi itual diskresi kalau sesuatu
belum diatur di konstitusi Apakah tidak
diatur di ktitusi sudah
membatasi kan
misalnya Setiap orang berhak mencalonkan
diri jadi presiden itu prinsip
presidialisme lalu dipasang yaitu calon
independen gak boleh ituah
presalisme itui individu S presidial
Inya indidu Nah kalau individu enggak
bisa
bagaimana lalu dibikin aturan lagi itu
yang boleh mencalonkan adalah partai
atau gabungan partai di situ ada pilihan
partai atau gabungan partai Boleh saya
pilih lewat partai atau lewat gabungan
partai tapi 20% memaksa orang untuk
bergabung partainya hanya boleh kalau
dia gabungan partai kan konsekuensi
begitu kan begitu dipasang 20% terpaksa
harus hanya gabunganai Har pasti enggak
cukup kan jadi hal yang secara normatif
sudah dipastikan di dalam konstitusi
masih mau diaduk-aduk dengan teori Open
legal Policy Nah di situ dumunya tuh
jadi sekali lagi kita hentikan aja nih
pembicara yang terlalu bertele-tele kita
fokus eneri untuk melakukan judicial
review di dua soal itu soal pemilihan
presiden dan soal ibuota nah PKS kan
sudah mulai kan dua-duanya kan itu
berarti PKS mau jadi Mar itu kalau mau
jadi martinur
aragul
in Baik terima kasih Sekarang kita
ke persulitlah dengan IKN kemudian juga
wacana 3 perie keren dengan wacana
Pemilu ditunda 2027 dengan alasan-alasan
yang sebenarnya kita tuh diketawain kita
tuh di dunia internasional khususnya
dalam bidang ekonomi itu sebenarnya Ya
gitulah di depan kita iya iya iya
mendukung mendukungendukung negara Butuh
pinjaman dikasih gitu kan sama lembaga
internasional sama Hedge fund Manager
internasional bank-bank Internasional
tapi dalam hati juga mereka ngelihat
ini kayaknya kalau gak benar kita bisa
cabut dari Indonesia Jadi ya Semoga itu
gak terjadah saya masih menyisakan
sedikit bukan optimisme si tapi
keyakinanah kalau anak-anak
mudanya bisa lebih kritis lagi bisa
punya konsepsi gagasan kounter narasinya
juga bagus saya kira apa yang gak benar
di pemerintahan Bisa dikoreksi sebelum
terlamb
ituud aum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalamsalam Terima kasih Mas
Bima dan sekarang closing ideas Mbak
Ninis persilakan Mbak
Eh iya ya tadi ya Mas ya sebetulnya kan
Eh kita tuh Pemilu ya tadi ya tidak
berhenti di ini kan kita Kayaknya masih
ada di output nih ada eksekutif ada
legislatif terpilih tapi kan kita ingin
lebih jauh nih Pemilu kita membawa
kesejahteraan pemilih kita jadi apa
pemilih kita jadi pemilih yang berdaya
bisa apa ya bisa ada reward dan
punishment gitu loh reward kalau kita
suka ya kita pilih lagi punishment kalau
kita tidak suka ya kita enggak pilih
gitu nah sekarang kayaknya karena ketika
apa ya undang-undang Pemilu itu
dibahasnya tidak melihat dari tujuan
besarnya akhirnya kan parsial ee
pengaturan Pemilu kita enggak pernah
mengarah ke tujuan yang besar itu gitu
ya Nah sekarang undang-undang pemilunya
enggak diubah inovasi Apa yang bisa
dilakukan akhirnya gitu ya ya akhirnya
ya menyerahkan ke kan nih undang-undang
enggak diubah kan kan ee tapi masih ada
kemungkinan undang-undang ini berubah
gitu ya Misalnya presiden tiba-tiba
mengeluarkan Perpu bisa juga atau tadi
dengan uji materi ya ee apa uji materi
yang dilakukan kan sekarang banyak ya
undang-undang Pemilu itu salah satu
undang-undang yang paling sering diuji
materi gitu ya jadi memang ee apa ya
mungkin banyak masalah dalam
undang-undang pemilu kita jadi sering
sekali diuji materi ee apa dan uji
materi itu ya keputusannya kan akhirnya
tergantung kepada para hakim itu Nah
sekarang ke 24 ee supaya kita tidak
mengulangi
ee apa ya tidak mengulangi permasalahan
di 2019 Ya harus mau merefleksikan
kembali gitu ya bukan hanya
penyelenggara pemilunya tapi juga
peserta pemilu pemerintah dan juga
pemilih bersama-sama gitu jadi enggak
bisa e sendiri-sendiri lagi kira-kira
dari saya itu aja Mas Terima kasih
banyak sudah mengundang asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuha kasih mbakis atas closing
id-nya mudah-mudahan nanti bisa terus
bersama acara iniok di episode-episode
berikutnya baik sekarang Eh closing
terakhir dari
pakpersilakanak Makasih Bu Mas Bima
eh
eh saya meyakini ketika malam Kian kelam
tanda Fajar akan
menyingsing di
2024 dapat jalan untuk mendapatkan
pemimpin yang baik hati Bu yang punya
kapasitas punya integritas yang logis
dan etis dan itu dimulai dengan kita
rakyat Indonesia Bangkit berpikir berani
bersuara seperti yang disampaikan
datanya sangat kuat oleh Mas Bima
ataupun analisanya Mbak Ninis Dan
keberanian Bung Malam ini kita mendapat
energi luar biasa untuk menjaga
Indonesia ya dari para oligark dari para
orang-orang yang tidak memiliki kualitas
dan kapasitas secara etis maupun logis
Insyaallah selalu masa depan untuk kita
yang berani dan
sungguhu Baik terima kasih
pakaniingnya dan sahabat-sahabat
sekalian
dari sudah diberikan oleh keseluruh
narasumber berakhirlah acara kita pada
malam ini
Tema kita pada malam ini membahas dua
agenda dan hajatan besar negara kita
dalam 2 3 tahun ke depan ya terkait
dengan Pemilu serentak 2024 dan ibukota
negara baru kita yang mau dipindahkan
oleh pemerintah pusat ke Kalimantan
Timur dan kita berharap dua agenda ini
bukan hanya menjadi Bancakan elit saja
bukan hanya menjadi sarana elit untuk
memperkuat oligarki saja tapi mmudahan
agenda besar ini bisa menghasilkan
pahlawan-pahlawan baru yang akan bisa
membawa Indonesia keluar dari segala
permasalahan menuju eh cahaya yang
terang menerang dan kemajuan bagi dan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia sampai ketemu pada acara Indan
depan asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuhumsalamasih Mbak Makasih
Pak terima
kasih