Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.
2:08 [Musik] 2:15 asil 2:16 [Musik] 2:23 TV Leaders dan calon Leaders seluruh 2:25 Indonesia dan luar negeri kembali lagi 2:28 kita pada acara Ind lead stok setiap 2:30 Jumat malam pukul 20 yang pada malam ini 2:33 mengambil tema ee terkait ee penetapan 2:37 ongkos naik haji ONH yang sudah 2:39 ditetapkan oleh EE pemerintah ya 2:43 Ee Kementerian Agama bersama dengan DPR 2:47 yang EE besarannya sudah ditetapkan ya 2:51 Ee sebesar 49 juta turun memang dari 2:57 angka yang awal mau diusulkan 2:59 Kementerian agama sebesar ee Rp9 juta ya 3:05 dan pada malam ini kita ingin 3:07 membahasnya eh apa sebenarnya yang 3:10 menjadi pertimbangan pemerintah 3:11 menaikkan 3:13 ungkos naik haji ini karena eh dalam 3:16 penetapannya 3:17 eh fraksi PKS menolaknya di DPR karena 3:20 dianggap Sangat memberatkan rakyat 3:23 kenaikan yang sangat drastis gitu ya 3:25 walaupun di sisi lain kita juga perlu 3:28 memahami besar nya biaya pokok ee ibadah 3:32 haji yang sudah ditetapkan oleh 3:34 pemerintah ee bersama dengan bpkh itu ee 3:39 sebesar 3:40 rp0,05 juta ya Jadi ini juga ee perlu 3:44 dipahami dan diketahui oleh EE seluruh 3:47 masyarakat Indonesia bahwa biaya Ril 3:50 penyelenggaraan ibadah haji itu untuk 3:53 satu orang 3:54 ee apa 3:56 ee jemaah haji itu 90 juta 4:01 90,05 juta Pada tahun 2023 nanti itu 4:05 turun dibanding Tahun 2022 yang 4:07 98,37 juta ya jadi 4:11 ee Kalau kemarin di Tahun 4:14 2022 ee jemaah haji Indonesia ya 4:19 Ee membayar 4:22 ee ee apa 39,8 juta total biayanya 4:28 berarti sisanya ya itu adalah diambil 4:32 dari subsidi biaya manfaat ee dana 4:35 ibadah haji yang dikelola oleh bpkh ya 4:38 dari empat berarti tahun lalu itu 4:40 subsidinya 4:42 98,37 di- 39 e kom8 ya hampir 4:47 58 juta lebih ya rp58 juta 4:51 ee subsidi yang diambil dari dana 4:54 manfaat eh dana Abadi ee ibadah haji 4:57 yang dikelola oleh 4:58 bpkh dan saat ini kenaikan drastis 5:02 karena nanti kita dengar langsung dari 5:04 mungkin dari Pak Anggito abihanyu 5:06 Bagaimana sebenarnya ee kondisi e 5:09 faktor-faktor apa yang membuat e ongkos 5:11 naik haji ini tinggi ya Dan mungkin 5:14 masyarakat juga perlu dicerdaskan 5:16 dicerahkan ee Bagaimana sih sebenarnya 5:18 pengelolaan dana ibadah haji yang 5:20 dikelola oleh bpkh gitu ya sehingga kita 5:23 semua bisa paham apa dasar-dasar 5:25 pertimbangan tingginya ongkos naik haji 5:27 dan mungkin nantinya para narasumber di 5:30 sini ada Pako abu dan narasumber lainnya 5:33 bisa memberikan solusi juga dengan 5:35 kondisi seperti ini Bagaimana solusi 5:38 agar masyarakat Indonesia tidak merasa 5:41 berat dalam menunaikan ibadah hajinya 5:44 untuk itu pada malam ini sudah 5:47 hadir bersama kita beberapa narasumber 5:50 nanti akan e membawakannya yang pertama 5:54 ada 5:58 pakiau eh kepala bpkh tahun 2017 sampai 6:03 2022 ya dan juga Dirjen penyelenggaraan 6:07 Haji dan umrah kemenak tahun 6:10 2012-2014 jadi sejak tahun 6:12 2012 sampai 2022 beliau yang mengepalai 6:16 pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah 6:18 haji di Indonesia gitu Asalamualaikum 6:24 Pak dan kemudian nanti berikutnya akan 6:28 jug Gambung bersama kita eh Ustaz 6:32 Bukhori Yusuf anggota DPR RI fraksi PKS 6:35 ya dan juga 6:37 eh tuan rumah Indonesia lead Pak eh ala 6:43 dan juga 6:44 eh Bung Roki Gerung yang senantiasa 6:47 eh apa membersamai Pak Mar dalam setiap 6:51 acara Indal ini Baik sahabat-sahabat 6:54 sekalian ini karena 6:56 eh 6:58 apa 7:01 Eh Pak Mardani dan juga narasumber 7:05 lainnya ini baru bisa bergabung jam eh 7:09 2030 Bagaimana pak 7:15 Anggito kita tunggu aja Pak semuanya 7:17 supaya lengkap dulu Oh kita tunggu saja 7:20 baik enggak apa-apa enggak masalah siap 7:28 bentar 7:41 baik Eh sahabat-sahabat sekalian kalau 7:43 begitu Ee nanti acara akan kita 7:45 lanjutkan kembali ya Ini karena ada 7:48 seluruh narasumber lainnya ini e baru 7:51 bisa bergabung jam 7:52 2030 jadi nanti acara akan kita 7:55 lanjutkan kembali 7:56 ee sekitar pukul jam3 30 eh tetap eh 8:01 stay tune di channel YouTube Mardani 8:04 alisera PKS TV dan juga rasil TV dan 8:07 juga channel radio rasil 720 am di 8:11 sekitar jabode tabek 8:28 ya 16:39 terkait dengan 16:40 ee apa pembahasan ee besaran ONH ongkos 16:45 ne Haji jemaah haji Indonesia di tahun 16:48 2023 ini ee dipersilakan Ustaz mungkin 16:51 bisa diceritakan dari awal seperti apa 16:54 pembahasannya sehingga ongkos naik haji 16:57 ini ee ee naiknya sangat drastis 17:00 dibanding tahun lalu ya Ee naik sekitar 17:02 10 juta yang bagi mayoritas masyarakat 17:05 ini Sangat memberatkan tetapi di sisi 17:07 lain ee pemerintah bpkh juga menyatakan 17:11 ini yang paling optimal karena juga 17:14 Sangat memberatkan anggaran ee 17:16 pemerintah ya dalam hal ini mungkin bpkh 17:19 yang mengelola dana dan manfaat ee nilai 17:23 apa Dana Dana ee tabungan ibadah haji ee 17:27 dari eh masyarakat dipersilakan Ustaz 17:31 bukh untuk bisa menyampaikan paparan dan 17:34 sharingnya ke kita baik asalamualaikum 17:37 warahmatullahi 17:39 wabarakatuhum eh Bapak Ibu sekalian dan 17:43 juga pembawa 17:44 acara yang saya hormati para narasumber 17:48 yang lain yang juga belum kelihatan tapi 17:51 saya kira kalau memang betul ada 17:54 narasumbernya 17:57 pak 17:59 semua saya hormati Saya kira Pak Mardani 18:02 juga masih punya acara yang seperti saya 18:04 saat ini saya masih berada di Medan dan 18:08 masih ada agenda tetapi saya agak 18:10 minggir Sebentar gitu untuk bisa 18:13 memenuhi undangan pada malam hari ini 18:17 mohon maaf kalau nanti ee saya tidak 18:20 bisa maksimal sampai pukul 22 atau pukul 18:24 10 karena memang 18:26 ee kesempatan ini harus berbagi jadi 18:29 masih ada meeting dan saya tinggalkan 18:31 untuk sebentar Bapak Ibu sekalian para 18:34 pemirsa bahwa bicara tentang persoalan 18:39 Haji atau biaya Haji Jadi kalau dulu 18:43 istilahnya namanya unh ongkos naik haji 18:46 Nah sekarang namanya itu adalah bpih dan 18:50 bipih bpih itu adalah biaya 18:55 penyelenggaraan ibadah 18:57 haji diima 18:59 itu mengandung dua 19:03 unsur unsur biaya yang harus ditanggung 19:06 jamaah secara langsung maupun unsur 19:10 biaya yang ditanggung atau 19:13 dibebankan oleh EE optimalisasi badan e 19:18 optimalisasi dana Haji melalui 19:21 bpkh maupun juga dari APBN jika ada dan 19:26 juga sumber lain yang di dibenarkan 19:28 menurut syariat itu kira-kira gambaran 19:32 besarnya nah yang menjadi persoalan pada 19:35 hari ini adalah 19:37 ee Kenapa biaya Haji begitu tinggi nah 19:42 Sebelum saya menjelaskan Kenapa biaya 19:45 haji naik sangat tinggi maka perlu saya 19:49 jelaskan bahwa biaya Haji atau bpih 19:54 biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 19:58 2023 ini mengalami penurunan sebenarnya 20:03 dibanding tahun lalu karena tahun lalu 20:06 itu PPIH han-nya 20:12 r98.400.000an tahun lalu nah tahun 20:15 sekarang itu turun menjadi 90 juta ee 20:20 800 90.uta r00.000an r0 jutaan hampir eh 20:27 0 juta r800.000an hampir kemudian 10 20:31 juta ya hampir kemudian 20:35 98 90 juta kalau kemarin 98 Nah sekarang 20:41 tinggal 90 juta itu yang disebut dengan 20:45 bpih biaya penyelenggaraan ibadah haji 20:48 nah di dalam angka 90 jutaan itu maka 20:54 terdapat kurang lebih 20:57 ee 21:01 49.a800.000 yang dibebankan kepada 21:04 jemaah yang disebut dengan 21:07 bipih singkatan dari biaya perjalanan 21:11 ibadah haji kalau tadi singkatan 21:15 bpih biaya penyelenggaraan kalau tadi 21:18 ini biaya perjalanan karena kenapa saya 21:22 ulang-ulang saya jelaskan sebab kalau 21:25 kita memahaminya salah pasti akan 21:28 memahami berikutnya salah ini harus 21:31 kunci nah tawaran pemerintah pada awal 21:36 Raker dengan menteri agama ketika 21:40 diumumkan kurang lebih 21:43 pada ee tanggal 16 atau 2 bulan yang 21:47 lalu itu tawaran pemerintah itu bahwa 21:52 BPI hannya 21:57 r98.600.000 dan kemudian 21:59 bipihnya itu 69 22:03 juta r00.000an ya 69 juta jadi tetapi 22:10 dalam putusan akhir kemarin itu menjadi 22:14 r90 juta untuk 22:17 bpih lalu 60 ee 49 sor 49 juta untuk 22:26 bipihnya jadi yang dibebankan langsung 22:29 kepada masyarakat itu jumlahnya 49 juta 22:34 lah 49 juta itu bagaimana cara melunasi 22:39 jemaah yang akan berangkat tahun 22:42 2023 dan bukan termasuk jemaah lunas 22:46 tapi tertunda pada tahun 22:48 2020 dan juga bukan pada jemaah yang 22:53 dinyatakan berangkat atau lunas pada 22:56 Tahun 2022 22:58 itu adalah jemaah harus membayar secara 23:02 Ril adalah 23 juta 23:08 r00.000 dari 23:11 49 itu yang Nanti dibayar untuk melunasi 23:15 adalah 23:17 r3.500.000 Kenapa yang dilunasi 23 juta 23:22 500.000 karena jemah sudah punya dana 23:25 setoran awal sebesar 25 juta Nah selama 23:31 beberapa tahun terakhir 7 tahun terakhir 23:34 uang 25 juta itu mengalami penambahan 23:39 mendapat dana manfaat yang disebut 23:42 melalui virtual account sebesar kurang 23:45 lebih 23:47 r.600 nah sehingga kurangnya tinggal 23:51 23.a500 itu kira-kira Nah Bapak Ibu 23:55 sekalian Bagaimana sikap PKS di komisi 24:00 saya ikut mengawal dan juga ikut 24:04 mempengaruhi turunnya harga dan 24:08 bersama-sama teman-teman yang lain 24:11 melakukan upaya 24:13 mengkritisi yang semula 69 menjadi 49 24:18 meskipun dalam pandangan kami dalam 24:21 pandangan kami khususnya dalam pandangan 24:23 fraksi 24:24 PKS meskipun telah turun dari 9 juta 24:29 menjadi 49 juta namun angka itu biaya 24:35 itu masih kami anggap 24:40 cukup 24:43 memberatkan Kenapa 24:45 memberatkan karena beberapa alasan 24:49 alasan yang 24:50 pertama bahwa masyarakat ini baru 24:55 saja selesai terlanda covid selama 2 24:58 tahun hampir 3 tahun yang 25:03 kedua 25:05 masyarakat calon haji itu lebih 60%-nya 25:11 adalah pertama lansia dan yang kedua 25:15 artinya lansia itu sudah tidak 25:17 berpenghasilan dan yang kedua itu adalah 25:22 kelas menengah bawah artinya para 25:25 pedagang nah selama 2 tahun 25:29 ini pertumbuhan ekonomi itu belum bisa 25:34 memberikan dampak 25:36 secara 25:38 signifikan akan tumbuh dan 25:42 keleluasaannya sektor Ril kita sehingga 25:46 mereka saat ini masih tumbuh tapi hanya 25:49 cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 25:52 bahkan itu dibuktikan melalui survei 25:56 lksp 25:58 lingkaran atau lingkar strateg lingkar 26:01 kajian strategi dan pembangunan 26:03 disurveinya pada ee Januari 26:09 2023 itu ditemukan dua fakta yang 26:13 menarik 26:16 81,8% masyarakat 26:19 Indonesia 26:21 menyatakan 26:23 menyatakan Sungguh berat memenuhi 26:26 kebutuhan hidup 26:28 dan 26:29 90 8 eh dan 26:35 901% ya masyarakat itu mengatakan 26:40 bahwa sangat terasa dampak 26:45 daripada beban hidup sekarang ini terus 26:51 karena 26:52 itu karena itu maka kami dari Fraksi PKS 26:57 menetapkan dan 26:59 memutuskan untuk menolak terhadap 27:03 besaran 27:05 biaya 27:07 perjalanan ibadah 27:09 haji Nah saudara sekalian alasan Kami 27:14 sebenarnya 27:15 ee atau kemum itu saya katakan penolakan 27:19 ini tidak bisa dimaknai bahwa kami tidak 27:23 mendukung terselenggara ibadah haji 27:26 bukan dan juga tidak bisa dimaknai bahwa 27:29 kami tidak menyetujui adanya haji tauni 27:34 tidak PKS dan seluruh jajaran terutama 27:39 kami yang di komisi 27:41 sangat 27:42 mendukung sangat mendorong sangat 27:46 menyokong 27:48 terselenggaranya ibadah haji di tahun 27:53 2023 bahkan kami di 2022 saja sudah 27:58 mendorong begitu sangat pesat arti 28:01 begitu kuat nah Oleh karena itu putusan 28:05 politik kami sebagai pilihan menolak 28:08 angka itu memberikan satu sinyal betapa 28:12 para stakeholder 28:15 penyelenggara maupun pengelola keuangan 28:18 maupun pemerintah itu hendaknya 28:22 peka di mana bahwa angka-angka tersebut 28:26 hakikatnya masih 28:28 berpotensi dan kemungkinan besar bisa 28:31 diturunkan Nah saya kira ketika bicara 28:35 menurunkan bagaimana 28:37 instrumennya saya katakan ada lima 28:41 komponen besar untuk bisa 28:45 menurunkan biaya penyelenggaraan haji 28:49 yang kemudian berpengaruh pada biaya 28:53 perjalanan ibadah 28:55 haji lima komponen itu yang pertama 28:59 adalah komponen 29:01 penerbangan komponen penerbangan ini 29:04 sampai saat 29:06 ini paling tidak dia mengambil 30% porsi 29:12 biaya kalau biaya penyelenggaraannya itu 29:16 r90 juta lalu biaya penerbangan itu 29:23 32.700.000 itu maknanya mengambil porsi 29:26 30% dan demikian setiap 29:29 tahunnya kami memberikan sebuah catatan 29:33 yang sangat kuat Bahwa ini tidak boleh 29:37 dibiarkan 29:39 terus-menerus Kenapa kemudian tidak 29:41 boleh ini menunjukkan adanya Miss 29:45 bagaimana kita logika umum orang naik 29:49 pesawat dalam keadaan reguler orang 29:52 umrah reguler itu pesawatnya antara R 29:56 juta sampai kemudian 16 juta Nah kalau 30:00 kemudian ambil saja tengah-tengahnya 15 30:03 juta itu cukup kalau PP hanya R juta Nah 30:10 kalau kemudian pesawat itu di chararter 30:13 maka perhitungan 30:14 berikutnya bahwa penerbangan itu kan 30:18 mestinya kalau terpenuhi 30:22 penumpangnya kurang lebih 70% saja itu 30:27 sudah menghasilkan 30:29 keuntungan tidak kurang dari 5% nah 30:33 bagaimana ini kita Charter dengan 30:36 penumpang 100% itu tidak 30:39 diperhitungkan yang kedua kami tahu 30:43 bahwa komponen pembentuk harga 30:46 penerbangan itu terbesarnya itu kan di 30:48 dua satu harga 30:51 Fel di mana bahan bakar ini memang 30:55 fluktuasi tetapi dimungkinkan sekarang 30:58 ini 30:59 3 US Dollar per 31:02 liter dan yang lebih mahal lagi adalah 31:05 sewa pesawat Nah di sinilah Sebenarnya 31:09 ada sebuah satu 31:11 ee apa ee ruang yang kita 31:15 buta berapa sih hakikatnya sewa pesawat 31:18 itu bagaimana sih mainan sewa pesawat 31:21 itu Nah di sinilah sebenarnya kita yang 31:24 perlu intervensi karena itu dalam 31:26 konteks ini 31:27 kami mengingatkan kepada badan pengelola 31:30 keuangan haji yang berkewajiban membayar 31:34 terhadap ter apa 31:37 biaya penyelenggaraan ibadah haji maka 31:41 dia harus punya terobosan Bagaimana 31:44 supaya biaya penerbangan itu bisa 31:47 direndahkan dimurahkan dan menariknya 31:50 pada Tahun 2022 kemarin 31:52 itu meskipun kontraknya itu dengan 31:55 Garuda tapi faktanya ada beberapa 31:58 pesawat boleh jadi malah sejumlah 32:00 pesawat yang ternyata itu pesawat yang 32:03 selama ini dipakai oleh itu artinya 32:06 bahwa speknya sudah turun Nah kalau itu 32:08 kemudian bisa apa diteliti jauh dan 32:12 benar terjadi maka mestinya itu adalah 32:15 bagian komponen yang perlu di jauh ini 32:18 yang pertama biaya komponen penerbang 32:20 yang kedupen perhelan 32:26 atauemem lalu menggunakan regulasi yang 32:28 namanya zonasi atau pembatasan area 32:32 setelah kami temukan di lapangan 32:36 ternyata zonasi perhotelan itu yang 32:39 menjadi penyebab tingginya harga hotel 32:43 karena sepanjang Hotel itu ada di dalam 32:45 zonasi tersebut maka dia akan menaikkan 32:49 harga sesuai dengan selera atau Anggap 32:53 saja di atas rata-rata pasar inilah yang 32:56 kemudian apa eh menyebabkan tingginya 33:00 harga hotel belum lagi cara menghitung 33:03 biaya perhotelan itu adalah dihitung per 33:07 orang memang di Arab Saudi Saya tahu 33:09 bahwa hitungannya per orang bukan per 33:12 kamar per orang awalnya ditetapkan 33:17 4 600 ral per orang setelah neg-ego 33:22 akhirnya diturunkan menjadi 33:25 42 33:27 setelah neg-nego lagi ternyata 33:30 pemerintah menurunkan harga 33:32 [Musik] 33:34 4.230 real ini kan Berarti ada sesuatu 33:40 Menurut kami bisa turun di bawah itu di 33:44 dalam kajian kami di lapangan atau 33:46 temuan-temuan kami di lapangan Kami 33:48 menemukan hotel-hotel yang setara dengan 33:51 hotel di dalam zonasi itu tetapi 33:54 harganya antara 3.500 33:57 sampai 33:59 3.700al zonasi itu kemudian menyebabkan 34:02 ada biaya 34:04 lain biaya lain yang namanya bus settle 34:08 bus atau bus salawat settle bus ini 34:12 sebenarnya bisa dibebankan kepada 34:15 pemilik Hotel dengan kontrol kita yang 34:18 kuat tapi kenapa kita harus kemudian 34:21 yang membiayai dengan sebesar 34:24 129 miliar ini kan nilik kalau tadi 34:28 misalnya Hotel itu bisa kita turunkan 34:31 dari 4.000 34:34 200 30 Anggap saja 34:37 4.200 turun menjadi 34:40 3.700 maka di situ sudah mengurangi 500 34:44 Rial per orang 500 riyal per orang kali 34:49 200 34:50 3.000 karena yang dikelola pemerintah 34:53 dari 221.000 menjadi r.000 kalau 200 34:58 saja 200.000 saja kali 5 itu sudah 35:01 berapa 10 miliar daripada reat sangat 35:05 tinggi sekali komponen ketiga yang bisa 35:10 menimbulkan mahalnya yaitu masalah 35:12 permakanan 35:14 catering saya melihat bahwa catering 35:18 yang diberlakukan ini ee motif 35:22 utamanya atau ada penumpang gelapnya 35:25 misalnya bahwa memang itu untuk 35:27 memberikan pelayanan kepada jamaah 35:29 tetapi pelayanan ini kemudian menjadi 35:32 biaya yang relatif lebih mahal karena 35:35 apa Karena ada aspek-aspek lain faktor x 35:39 nah saya mengusulkan Anggap saja kemarin 35:43 tawaran saya bahwa satu porsi orang 35:46 Indonesia makan itu nilainya cukuplah 12 35:51 atau 13, ral 13,5 ral ditambah dengan 35:54 pajak 5% ral ya R 15 riyal itu sudah 36:00 mendapat untung 36:02 pengusahanya tetapi saya mengurangi 36:04 untung yang sebenarnya di luar pengusaha 36:06 kalau dia di patok adalah 17 riyal yang 36:10 semula 18,5 Rial 18,5 riyal kemudian 36:14 turun menjadi 17 riyal lalu kemudian 36:17 menjadi turun menjadi eh bukan turun 36:19 menjadi 17,5 Rial Jadi kalau kemudian 36:21 kita turunkan 15 berarti ada 2,5 ral 36:24 hitung saja 2,5 Rial Kal 36:29 200 3.000 36:34 3 36:35 kali 40 hari berapa juta porsi itu itu 36:41 uangnya sangat besar sekali ya itu S nah 36:46 komponen yang keempat misalnya yaitu 36:50 masyair 36:52 atauidmatulyair pelayanan masyair itu 36:55 terjadi suatu perubahan harga di Tahun 36:58 2022 yang sangat mendad mereka 37:01 memanfaatkan waktu yang sangat pendek 37:03 pemerintah Arab Saudi mengumumkan 37:06 penyelenggaraan ibadah haji mepet hanya 37:09 beberapa Pekan lalu Indonesia tidak 37:12 memiliki kemampuan untuk negosiasi cepat 37:14 maka diterima saja biaya pelayanan 37:18 selama di Arafah Mina Muzdalifah itu 37:21 selama 5 hari 45 hari itu biasanya di 37:25 tahun sebelum covid itu Rial tapi 37:28 kemudian di Tahun 37:29 2022 naik menjadi 5.400 riyal ini bukan 37:33 naik Ini per terbu dan saya mengatakan 37:36 itu karena adalah upaya negosiasi tidak 37:39 ada nah tahun ini sebenarnya Ternyata di 37:42 dalam 5.400 ral itu yang 1400 ral itu 37:47 tidak bisa ditolak karena itu akan masuk 37:49 ke dalam kasnya atau rekeningnya ee 37:52 Kementerian Haji dan umrah secara 37:54 otomatik berarti masih sisa 37:57 sisanya berapa kemarin ee setelah nego 38:00 2.900 saya mengatakan maka cukup 2000 38:05 tetapi tidak dilakukan karena mereka 38:08 menyerah tidak bisa melakukan negosiasi 38:10 kalau kita bisa menghemat 900 riyal maka 38:13 sesungguhnya 900 Rial Kal 38:17 200 3.000 orang komponen yang kelima ya 38:22 itu adalah 38:24 durasi durasi keberadaan jamaah itu yang 38:27 mestinya selama ini selalu 40 hari 38:30 dianggapnya kalau tidak 40 hari enggak 38:33 bisa Arbain itu salah besar 38:36 Arbain Maaf Arbain itu hanya cukup 38:40 membutuhkan waktu 5 hari nah eh faktor 38:44 yang menyebabkan sampai 40 hari itu apa 38:47 penerbangan Kenapa karena penerbangan 38:49 itu menurut aturan Gaja Gaja itu adalah 38:53 Kementerian Arab Saudi yang punya 38:55 otoritas untuk menetapkan pesawat izin 38:58 pesawat masuk kalau di kita keman 39:00 Perhubungan Gajah itu memberikan 39:02 ketentuan jemaah haji yang jumlahnya 39:05 30.000 maka eh jumlahnya di atas 100.000 39:09 maka dia harus 30 hari lebih Saya kira 39:14 ini kan persoalan masalah politik itu 39:17 persoalan masalah bicarakan kita dorong 39:21 dan secara tempat selalu mengatakan 39:23 bahwa tidak ada tempat sekarang di Arab 39:25 Saudi khususnya di jeda itu sudah ada 39:27 dua bandara besar bandara baru lebih 39:30 besar daripada yang lama bandara lama 39:32 dia juga besar sebelum ada bandara baru 39:36 saja bandara lama bisa menampung kita 39:38 untuk 30 hari dengan adanya bandara baru 39:41 seharusnya cukup paling banyak 25 39:45 hari kalau 25 hari ini terjadi maka 39:48 berarti penyelenggaraan Haji enggak 39:50 perlu 40 hari cukup 35 hari kalau 35 39:54 hari Berarti mengalami efisiensi 5 hari 39:57 kali berapa ratus juta berapa miliar ini 40:01 saya kira upaya-upaya yang harus 40:03 kemudian dilakukan yang kita dorong 40:07 kepada pemerintah ya pemerintah untuk 40:10 kemudian melakukan dengan 40:11 sungguh-sungguh ini Ini alasan yang 40:14 pertama yang 40:16 kedua selain lima komponen itu kami juga 40:19 mendorong kepada bpkh Ini mudah-mudahan 40:22 nanti Pak Anggito ada Jadi bpkh ini ee 40:26 harusnya memiliki satu 40:29 terobosan-terobosan dia tidak saja 40:31 Kemudian hanya 40:33 membiayai perjalanan ibadah haji lalu 40:37 kemudian menginvestasikan dengan 40:39 cara-cara investasi yang konvensional di 40:43 surat berharga BPK harus mampu melakukan 40:47 dua hal yang pertama membuat roadmap 40:51 membuat perencanaan yang terukur dan 40:54 ketat tentang apa tentang bagaimana agar 40:59 kebijakan selama 10 hingga 11 tahun 41:03 terakhir yang menurut saya tidak tepat 41:05 itu yang mengakibatkan ya 41:08 mengakibatkan pembiayaan Haji setiap 41:12 tahunnya 41:14 itu menggunakan dana manfaat dari jemaah 41:19 haji yang seluruhnya yang menabung bukan 41:22 hanya dan bukan hanya dana jemaah haji 41:25 yang akan berangkat 41:27 jemah haji calon jemah haji itu 41:30 eh mereka ketika menyetor-setoran awal 41:33 sebesar 25 juta itu terkumpul lebih dari 41:38 166 triliun jumlah mereka sekarang sudah 41:41 5,3 juta lebih nah 41:45 eh hasil tahunan setelah diinvestasikan 41:48 Ya kurang lebih sekitar 7 triliun tetapi 41:52 biaya rnya terutama setelah 41:57 Tahun 41:58 2022 sekurang-kurangnya ini memerlukan 42:02 biaya di atas 9 triliunun khusus untuk 42:06 biaya ee yang diberikan ee yang 42:09 ditanggung oleh dana 42:12 ee manfaat Nah kalau 42:15 kemudian dia 42:17 punya manfaat cuma 7 triliun 42:22 sementara keperluannya 9 triliun ya mau 42:26 tidak mau defisit dong seperti sekarang 42:29 ini misalnya secaraoun 42:33 mestinya bpkh atau penyelenggaraan jemah 42:36 pada tahun ini mengalami defisit hampir 42:39 kurang lebih sekitar 2 triliun cuman 42:42 defisit yang dimaksud di sini tidak 42:44 berarti mengambil uang setoran jamaah 42:47 bukan Kenapa karena ada dana manfaat 42:52 yang 42:53 terakumulasi akibat 2 tahun tidak ada 42:56 haji itu kurang lebih sekitar R1 triliun 42:59 diambil dari situlah kemudian bisa 43:02 nutupin tetapi seberapa kemampuan dana 43:05 15 triliun ini sampai berapa tahun ini 43:08 harus dibuat roadmap sampai kemudian ee 43:12 pada gilirannya jemaah itu nanti ketika 43:15 mau berangkat haji betul-betul 43:18 menggunakan dana sendiri tidak pakai 43:22 dana manfaat orang lain dengan atau 43:24 tanpa isi 43:26 apa yang saya katakan yang saya katakan 43:27 adalah begini mestinya 43:31 bpkh hasil usaha 43:34 bpkh yang disebut dengan manfaat setiap 43:37 tahun itu dibagi habis kepada rekening 43:41 jemaah 43:43 masing-masing 43:45 sehingga semakin lama jemaah itu 43:48 menunggu tentunya hasil daripada dana 43:53 manfaat ini semakin besar jangan 43:56 kemudian dengan kebijakan politik yang 43:59 terus-menerus di mana bahwa 44:02 bpkh itu seakan-akan tidak berdaya untuk 44:07 mengatakan 44:08 tidak ketika dananya itu harus dipakai 44:11 habis pada tahun itu dan manfaatnya saya 44:15 nah ini yang hal yang 44:17 pertamakaitan dengan pengelolaan 44:19 keuangan jadi perlu ada Nah yang kedua 44:22 karena itu menurut saya BPK kita dorong 44:26 untuk masuk ke dalam investasi-investasi 44:28 langsung khususnya yang berada di 44:31 lingkungan penyelenggaraan Haji misalnya 44:34 di masyair misalnya di Makkah atau di 44:37 Madinah di perhotelan atau bahkan 44:40 kemudian di ee 44:43 perusahaan apa namanya pengelola atau 44:46 perusahaan yang bisa 44:49 Me atau saham terhadap 44:52 perusahaan-perusahaan yang mengelola 44:53 terhadap tempat-tempat yang ada ada di 44:56 masyaidil haram tetapi memang yang 44:58 paling strategis di sini adalah 45:00 hotel-hotel yang berada di Masjidil 45:03 Haram yang okupasinya itu adalah 45:06 sepanjang tahun tidak kurang dari 80% 45:08 saya kira ini juga harus diperhatikan 45:10 betul dan yang ketiga yang terakhir saya 45:14 saya juga cukup tergelitik ya kepada 45:18 tanggung jawab pemerintah di dalam 45:20 undang-undang 8 tahun 2019 itu 45:23 eh sebenarnya salah satu sumber dana itu 45:26 kan APBN dan Yang kedua bahwa 45:30 penyelenggara ibadah haji itu adalah 45:32 pemerintah dalam haring berag Artinya 45:35 bahwa pemerintah itu harus ikut 45:38 mengambil tanggung jawab tidak hanya 45:40 menikmati saja kenapa saya katakan 45:42 menikmati saja hari ini per hari ini 45:45 bahwa dana jemaah haji yang 45:49 diinvestasikan oleh bpkh ke dalam ee 45:53 surat berharga itu mencapai 100 12 45:56 triliun artinya Siapa yang menikmati 45:58 yang menikmati pemerintah yang kedua 46:01 pemerintah juga mengambil pos-pos paling 46:05 strategis di bpkh misalnya pos ketua 46:09 Badan pelaksana bpkh posisi atau pos 46:13 ketua 46:15 ee dewan pengawas bpkh 46:18 kedua-duanya dari Wakil 46:21 pemerintah padahal itu dana jemaah haji 46:24 Saud tetapi tanggung jawabnya tidak ada 46:28 satu contoh misalnya ketika pada tahun 46:31 2020 yang telah ditetapkan melalui 46:33 peraturan presiden bahwa jemaah yang 46:37 sudah 46:37 Ee lunas dan tertunda naik haji lunas 46:42 ter haji karena 46:44 covid maka itu sebenarnya sekarang Eh 46:48 kebijakan kesepakatan kita dengan 46:50 Menteri ya tidak membayar satu speser 46:55 apapun Berarti di situ ada kekurangan 46:57 kurang lebih sekitar 400 miliar 480 47:01 miliaran ini Seharusnya Menurut kami ini 47:04 dibebankan kepada pemerintah bukan lagi 47:06 mengambil dana manfaat Nah Bapak Ibu 47:10 sekalian jadi saya kira ini kira-kira 47:13 eh kronologi Kenapa PKS itu masih 47:17 menolak terhadap ketetapan bpih dan 47:20 bipih dengan angka r0 juta dan 9 juta 47:26 Nah yang kedua Kenapa kok kemudian mahal 47:29 ya Kenapa mesti naik gitu Saya kira 47:32 kalau naik meang enggak Bisa 47:33 dihindarkan Kenapa karena bahwa 47:37 ee pola penataan ini merupa awal 47:40 penataan awal penataan ibarat kebijakan 47:44 sejak tahun 47:46 2011 sampai kemudian sekarang ini tidak 47:50 adanya kenaikan setoran awal misalnya 47:53 padahal uang R5 juta tahun lalu 47:56 value-nya berbeda dengan tahun sekarang 47:59 mestinya 48:00 ee perlu ada dipertimbangkan ada 48:02 kenaikan 48:03 sekurang-kurangnya untuk menutupi 48:05 inflasi ya naik 4 5% lah misalnya 48:09 seperti itu setiap tahun atau setiap 2 48:11 tahun sehingga dengan itu value 25 juta 48:15 itu 48:16 Eh nanti setelah 2 tahun ya 25 juta plus 48:20 5% ya skip berapalah gitu 25* 5 berarti 48:25 kan 125 jadi 48:28 26.a250.000 misalnya nah itu kira-kira 48:31 di dalam menanggulangi tapi sekarang 48:33 tidak dari sejak 2011 sampai 2023 48:37 satuuran awal ya 25 juta akhirnya 48:40 kemudian apa tapi kemudian kedua ketika 48:43 yang kebijakan kedua setiap mau 48:46 berangkat haji pokoknya seluruh dana 48:49 manfaat tahun berjalan itu dipakai 48:52 kurangnya ngambil dari ee ee apa 48:56 akumulasi dana manfaat tahun sebelumnya 48:59 Iya untungnya ada 2 tahun tidak kena 49:03 Haji Coba kalau misalnya setiap tahun 49:05 naik haji pasti tidak punya dana ini 49:08 yang kedua nanti ketika di tahun 2020 49:13 2039 itu kemudian nanti akan ada Haji 49:16 dua 49:17 kali dan bahkan tahun 49:19 2020 apa ee 2 2009 itu nanti juga akan 49:24 akan ada ee 49:27 pengambilan pengambilan apa namanya ee 49:30 dana manfaat untuk haji yang kemudian 49:32 nyaris dua kali karena berdekatannya itu 49:35 maka sebenarnya ini 49:38 eh untuk naiknya daripada setoran awal 49:42 itu tidak Bisa dihindarkan tetapi saya 49:45 mend mendorong kenaikan ini harus 49:48 dibarengi dengan efisiensi 49:50 penyelenggaraan pemerintah jadi saya 49:52 masih melihat lima komponen besar tadi 49:55 itu itu belum dilakukan secara maksimal 49:58 oleh penyelenggara sehingga kami tidak 50:02 menyetujui dalam hal bahwa terjadi 50:05 kenaikan itu kami bisa saya kira itu 50:07 yang bisa kami 50:09 sampaikanikian asalamualaikum 50:10 warahmatullahi wabarakatuhalaikumsalam 50:12 warahmatullah wabarakatuh Terima kasih 50:14 paparan yang sangat jelas Apa alasan PKS 50:19 menolak kenaikan Haji sekaligus juga 50:21 memberikan e pencerahan dan e 50:23 pencerdasan publik bagaimana 50:26 perhitan biaya penyelenggaraan haji ya 50:28 dan penetapan ONH dan juga beberapa 50:31 alasan 50:32 kenapa biayah dinaikkan dan sekarang 50:35 alhamdulillah juga sudah hadir bersama 50:37 kita 50:39 pakamak juga dari t 50:47 juga 50:54 juga silakan Pak berikan paparannya izin 50:57 masangkito duluan biar nanti ee 51:01 diluruskan yang salah-salah 51:04 ini bro izin Bro 51:06 Az izin Bismillahirrahmanirrahim 51:09 asalamualaikum warahmatullahi 51:11 wabarakatuh 51:13 Waalaikumsalam alhamdulillah Allahumma 51:15 Shi ala sayyidina muhammad Amma ba 51:18 Selamat malam dan salam sejahtera untuk 51:20 kita semua bahagia sekali Indonesia 51:23 Leaders talk eh edisi 51:26 126 hadir membahas ongkos naik ongkos 51:32 haji 51:33 naik Kenapa gitu Alhamdulillah Mas 51:36 Anggito sudah hadir eh Bung Roki biasa 51:40 dengan eh telaahan elementernya saya 51:44 izin memandang dari tiga hal Mas Anggito 51:47 dan teman-teman semua ilt ini kan forum 51:51 belajar kita bersama ya kita tidak 51:53 pointing the pingers gitu loh Oke 51:55 nyalain kiri kanan ada saham eh 51:59 itekuengo gitu loh yang pertama saya 52:02 ingin bahas dari sudut filosofisnya 52:04 lebih dahulu ya Eh sebagai bangsa yang 52:08 religius 52:10 maka negara punya kewajiban untuk 52:13 membantu warganya menjadi Insan religius 52:17 yang sempurna bukan cuma agama Islam nah 52:20 ini catatannya nih karena itu di ee 52:23 Ustaz Bukhari sangat paham di ee 52:26 Kementerian Agama ada Dirjen 52:28 ee teman-teman Kristen Hindu Buddha nah 52:33 khusus sekarang kita bahas tentang 52:35 eh Dirjen Bimas Islam ataupun Urusan 52:38 Haji kita Nah karena itu apalagi pasal 52:42 29 kan negara berdasar atas Ketuhanan 52:45 Yang Maha Esa maka negara wajib 52:49 menyediakan 52:51 ekosistem yang menjamin terlaksananya 52:55 eh kewajiban religius masyarakatnya 53:00 dalam hal ini naik haji dengan E 53:04 kewajaran dan kemampuan yang terukur Nah 53:08 karena itu ini menjadi domain tugas 53:13 negara saya setuju walaupun Ustaz bukhi 53:17 e lagi beredar ini nihust si bagus 53:21 sekali bikin kajian kecil ya dia Ma UMR 53:25 ya ke depan mungkin akan ada banyak 53:28 perubahan di mana personalisasi ee umrah 53:33 e berjalan dengan masif dan perubahan 53:37 dalam Bab haji ya yang perlu kita lihat 53:39 nah ini perlu untuk di pikirkan 53:45 trajekory ke depannya yang 53:48 kedua adalah urusan strategis 53:52 nah Ustaz luar biasa hal tadi ditambah 53:56 dengan dua hal tambahan menunjukkan diil 54:00 is in the detail ya bahwa problem itu 54:02 ada di detailnya dan kita bisa eh 54:06 berkaca mungkin Ustaz buhori ya kepada 54:08 tabung Haji Malaysia l sederhananya 54:10 mereka 54:11 eh pengelolaannya dan segala macamnya 54:16 Eh ada beberapa catatan baik kita juga 54:19 punya kebaikan nanti mas Anggito akan 54:21 mendetailkan di badan pengelola keuangan 54:23 Haji kita ya k kita tetapi memang bab 54:28 strategisnya perlu segera diselesaikan 54:30 ya Kalau tadi ada defisit antara dana 54:35 manfaat dengan kewajiban tahunan kita 54:38 dan nanti akan ada dua kali mesti ada 54:41 kajian yang progresif karena selama ini 54:45 memang bpkh menginvestasikan di 54:47 instrumen yang aman dan biasa di 54:49 instrumen ya masangito ya Eh no pen No 54:52 Gain gitu loh eh eh High gitu loh 54:55 sementara bpkh sendiri punya rambu-rambu 54:59 yang buat saya ketat sehingga harus ada 55:01 eh out of the box kajian yang tajam 55:05 bagaimana menyelesaikan masalah ini 55:08 eh naik buat saya seperti Ustaz Bi 55:12 bilang bisa keniscayaan tetapi naik 55:15 untuk tahun ini Mestinya Bisa kita 55:18 desain Katakan graduali Ya kemarin 55:22 39 sekarang mungkin 42 43 gitu loh nanti 55:27 4 45 47 Terus sampai mendekati angka 55:32 keekonomiannya di mana semua win-win 55:35 solution dan ini memerlukan ekosistem 55:38 ini memerlukan dukungan bukan cuma 55:40 urusan bpkh bukan cuma kementeran agama 55:44 bukan cuma urusan komisi 8 tetapi 55:47 efisiensi dari Garuda kita gitu loh 55:50 karena Eh sekarang nih Mas ranggito 55:53 India dengan posisi sebagai negara 55:57 terbesar penduduknya kemarin pesan 56:00 200-an boing dan 200-an airbas gitu loh 56:03 untuk air Indianya gitu Kayaknya Mereka 56:05 ingin ee merebut kembali itu ya Nah buat 56:08 saya itu akan menentukan akan menentukan 56:11 dan tentu tadi yang Ustaz buhori 30 hari 56:14 e 35 hari itu menjadi kajian kajian 56:17 kajian strategis yang bisa kita ajukan 56:20 Dan kita punya MUI kita punya para pakar 56:24 yang perlu untuk mengkaji ini ini tidak 56:27 semudah membalik telapak tangan tapi 56:29 dengan roadmap yang jelas ketekunan yang 56:31 ada saya yakin terakhir bab teknokratis 56:34 nah ini yang paling penting nih 56:35 teknokratis masangito nanti mungkin 56:38 pasti akan memberikan banyak hal tapi 56:40 pandangan saya memang 56:42 eh regulasinya harus kita 56:46 rapikan pandangan saya yang memberikan 56:50 keleluasaan kelenturan kadang-kadang 56:52 kita tuh begini peng lari tapi k kinya 56:55 diikat masanggito ya nyuwun Sewu gitu 56:57 pengin ee gerak tapi disemprit terus 57:01 gitu loh kayak BUMN pso-nya kebanyakan 57:04 ya akhirnya ya semacamnya semacamnya Dan 57:07 teknokratis ini teman-teman kemenq punya 57:10 pengalaman banyak masangito dengan 57:12 kepala kebijakan fiskal kita bpkh segala 57:15 macam pasti habis ini akan memberikan 57:17 tapi pandangan saya kita harus open mind 57:20 kepada pola baru metode baru dan cara 57:23 baru dalam pengelolaan 57:25 Haji kita termasuk Adakah pengelolaan 57:29 selalu negara yang melaksanakan atau 57:31 combine negara dengan private atau full 57:33 private nah ini perlu untuk berani kita 57:37 kaji kaji dulu perubahan nanti Nah di 57:40 sini forum kita mengkaji di sini kita 57:43 forum melihat menggali membandingkan 57:46 mencari solusi Karena tanpa kemampuan 57:52 teknokratis 57:53 semuaios visinya filosofisnya 57:57 strategisnya hilang karena kemampuan 57:59 teknokratisnya dan kita mampu walaupun 58:02 nanti mudah-mudahan 2024 kalau dapat 58:05 barisan kepemimpinan yang bagus 58:07 Insyaallah masalah Haji selesai bang 58:09 haldi 58:11 itu nantioki Gerung tuh juru bicaranya 58:15 tuh Saya cukup dulu Monggo masito Saya 58:18 ingin mendengar Matur Nun semuanya 58:20 asalamualaikum warahmatullahi 58:21 wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah 58:23 wabarakatuh Terima kasih ih pakani atas 58:26 paparannya dan Sekarang tiba saatnya 58:28 kita mendengar langsung dari eh 58:31 legendnya penyelenggaraan haji Indonesia 58:34 paku mulai dari apa ya Dirjen dulu 58:38 penyelenggaraan Haji hingga kepala bpkh 58:41 kepada Pak Anggito dipersilakan Pak 58:42 untuk berikan paparan seobjektif mungkin 58:45 apa yang bagaimannya hitung-hitungan 58:48 penyelenggaraan ibadah haji biar 58:50 masyarakat tahu ee seperti apa kira-kira 58:53 yang terbaik bagi jamaah dan juga bagi 58:58 Indonesia Makasih 59:01 Masdi yang kami hormati Ustaz Yus 59:05 sahabat saya teman saya teman berdiskusi 59:09 temanil bersilang pendapat 59:12 dan satu tenda di mina Masyaallah satu 59:18 tenda berkesan 59:21 seali 59:23 lagi 59:26 Saya cuman waktu mau ke Jamar tersasar 59:30 aja 59:34 co itu jadi kenangan itu 59:40 pakun masi nanti kalau bergabung dan 59:43 teman-teman e 59:46 ilt yang terhormat saya bersyukur untuk 59:50 bisa dihadirkan di acara ilt ini saya 59:53 sungguh eh Posisi saya sebetulnya sudah 59:56 kembali ke Jogja ya saya sebbennya sudah 59:58 move on saya sudah diserai untuk 1:00:01 memimpin sebuah departemen 1:00:03 di UGM jadi saya sebetulnya sudah 1:00:07 eh tidak langsung ya terkait dengan 1:00:10 masalah perhajian ini e Sebetulnya saya 1:00:14 pikir ini Ustaz bukhor pakani saya pikir 1:00:17 sih sebetul seharusnya secara trajekor 1:00:19 yang tadi disampaikan oleh pak ini 1:00:21 sebetulnya sudah enggak ada masalah 1:00:23 karena ya Ustaz Bu kita kan tahu tu 1:00:26 terjadi revolusi di dalam apa perhajian 1:00:30 dan kita sudah antisipasi sebetulnya 1:00:32 Cuma saya gak tahu nih Ustaz buhi ya 1:00:34 saya beberapa catatan saja saya ini Del 1:00:37 kali ikut pembahasan bpih ya 3 tahun di 1:00:41 Haji 5 tahun di bkh meskipun 2 tahun 1:00:44 tidak berhaji Tapi kali ini kok rada 1:00:47 aneh ya P Pak 1:00:50 yaungan pemintah sama komisi ini agak 1:00:54 agak enggak pas ya karena saya enggak 1:00:56 tahu ya selama ini rasanya kok tidak ada 1:00:58 surprises gitu ya enggak ada justru 1:01:00 biasanya pemerintah sangat konservatif 1:01:03 Pak Bukhori ya tapi sekarang sangat 1:01:04 progresif dan sangat agresif gitu ya itu 1:01:08 Yang Pertama eh saya untuk jawaban nih 1:01:11 pak Kenapa Biasanya kan ada pembicaraan 1:01:13 awal ada melihat kepada masalah 1:01:17 lenstra melihat kepada masalah ke depan 1:01:21 ada ngopi-ngopi gitu ngobrol-ngobrol 1:01:24 gitu itu kok rasanya kok saya mendengar 1:01:27 dari ucapan hampir seluruh anggota 1:01:28 Komisi semuanya Kaget gitu dengan usulan 1:01:31 dari Kementan agama terutama dari Fraksi 1:01:33 PKS Pak Madani ya dan jadi viral gitu ya 1:01:38 eah itu yang pertama Ya Ustaz buori ya 1:01:40 mungkin mohon dijawab Kenapa What went 1:01:43 wrong gitu ya padahal m dirjannya sama 1:01:47 sekjnya sama BPK juga masih ada Pak Aet 1:01:51 masih ada Legacy di sana ada pak Indra 1:01:53 ada masih orang yang tig orang lah 1:01:55 minimal itu warisan kami gitu ya Jadi 1:01:58 sebetulnya seharusnya itu bisa smoth ya 1:02:02 yang kedua Sebetulnya saya juga kaget 1:02:04 nih pak Bukhori ya rstra bpkh ini belum 1:02:07 disetujui tapi kok sudah sudah membahas 1:02:11 bpih ya Jadi yang sampaikan Pak mani itu 1:02:14 kan sangat strategik ya harusnya kita 1:02:16 itu membicarakan big picturnya dulu 1:02:18 strategiknya dulu perubahan-perubahan di 1:02:21 Saudi itu apa dalam rstra atau trajekor 1:02:23 yang pakani tadi bikin 5 tahun 10 tahun 1:02:27 20 tahun Apa sih sebbenarnya roadmapnya 1:02:30 itu baru kita bicara annual gitu ya ini 1:02:33 Renstra yang saya lihat di kesimpulan 1:02:36 rapat itu belumujui kok tiba-tiba 1:02:39 langsung masuk ke rkat juga belumetujui 1:02:42 hanya anggaran operasional kok tiba-tiba 1:02:44 masuk ke bbiih ya jadi melompat gitu 1:02:47 jadi memang jadi teman-teman semuanya 1:02:49 nih kita belum tahu e roadapnya seperti 1:02:53 apa kok sudah membicarakan 2023 dan 2023 1:02:57 kok kayaknya melompat dari 2022 ya gitu 1:03:00 ya karena Ustaz Bukhori kan tahu bahwa 1:03:03 era Haji murah sudah selesai ya Pak ya 1:03:06 2022 masair itu naik dari 1500 ral ke 1:03:10 5.600 riyal itu kan sudah eh tanda-tanda 1:03:14 bahwa apa namanya di Saudi itu akan 1:03:17 dilakukan 1:03:19 komersialisasi dan memang pricingnya 1:03:22 akan disesuaikan dengan kondisi pasar 1:03:24 jadi eh menurut saya ada yang Missing 1:03:26 yang poin kedua yang nanti mungkin saya 1:03:28 minta pencerahan dari pakani sama 1:03:31 Pak kayak apa yang ketiga Pak sebetulnya 1:03:35 Ust Buk juga paham ya bahwa di Saudi 1:03:37 sudah terjadi perubahan yang 1:03:39 signifikan ini kok kayaknya k bisis as 1:03:41 usual ya Pak ya gitu ya Jadi sebetulnya 1:03:44 kan sudah diketahui seperti kata 1:03:46 sampaikan Pak tadi Um sudah sekarang 1:03:51 sudah ya person person gitu ya dan bukan 1:03:55 tidak mungkin lagi nanti dalam waktu 1:03:57 2030 akan terjadi perubahan yang 1:03:59 signifikan kayaknya kok tenang-tenang 1:04:02 aja gitu ya 1:04:03 Ee Kami ini sudah pernah menyampaikan 1:04:06 perubahan undang-undang 34 1:04:09 2014 ya Pak ya Pak Mardani tapi enggak 1:04:13 pernah dibahas sama DPR tiba-tiba malah 1:04:15 muncul perubahan undang-undang 8 2019 1:04:18 itu pertanyaan publik yang tidak tidak 1:04:21 diketahui gitu kenapa padahal Yang 1:04:23 penting kan sebetulnya keuangan Haji ini 1:04:25 akan memasuki landcap yang sangat 1:04:28 berubah dan itu respon dari parlemen 1:04:31 tidak sensitif ya kepada perubahan di 1:04:34 sana dan eh saya kan hadir di acara 1:04:38 exhibition diundang sama Arab Saudi sama 1:04:41 syarikah di 1:04:43 januari3 saya diundang dan saya diminta 1:04:45 untuk adv di sana ada teman pak menteri 1:04:48 hadir pak ketua komisi juga hadir dan 1:04:51 disampaikan oleh menteri ha dan 1:04:54 personal-personal investasi sana now 1:04:57 dibilang gini sekarang gameennya sudah 1:05:00 berubah 1:05:01 ya bilang begini kalau anda enggak masuk 1:05:04 di investasi di Arab Saudi nanti samp di 1:05:07 take over loh ya jadi seben jadi kalau e 1:05:10 Indonesia tidak invest di sana maka 1:05:13 orang lain akan masuk dan itu dimulai 1:05:15 2023 Ini sebnya sinyal itu sudah sudah 1:05:19 terjadi gitu sudah terjadi Terus yang 1:05:22 keempat Pak sebetulnya ee Pak Bukhori 1:05:24 juga masih ingat ya bahwa sebetulnya 1:05:27 2022 Pada waktu kita membahas bpih kan 1:05:30 disampaikan P 2 tahun ini ada masa 1:05:32 transisi Pak ya karena masih ada yang 1:05:34 sudah lunas tunda dan itu tidak mungkin 1:05:37 dikenakan bpih tambahan gitu Jadi 1:05:40 sebetulnya sih sudah know ya kalau 1:05:42 bapak-bapak lihat di Jejak digitalnya 1:05:45 statement-statement dari pejabat 1:05:46 pemerintah maupun DPR sendiri sudah 1:05:48 komitmen bahwa ini 2 tahun karena 1:05:50 masihas tunda jadi harus ada masa isi 1:05:54 itu 2 Tahun 2022 dan 2023 baru 2024 1:05:59 nanti ketika sudah Ee Selesai masalah 1:06:02 transisi ini bisa kita kembali ke 1:06:04 trajektori yang disampaikan oleh pakani 1:06:06 tadi sebetulnya itu e sudah dibahas yang 1:06:10 terakhir sebetulnya yang saya ingin 1:06:12 sampaikan juga bahwa sebetulnya e 1:06:15 kondisi keuangan bpkh kan lagi 1:06:17 bagus-bagusnya pak ya bagus-bagusnya 165 1:06:20 triliun lalu 1:06:23 adaus triliun jadi nothing wrong gitu 1:06:26 loh Kenapa kok jadi kayaknya dramanya 1:06:28 jadi cukup tinggi seolah-olah bpkh akan 1:06:31 terjadi kekurangan dana dan sebagainya 1:06:33 itu menurut saya enggak masuk akal Pak 1:06:35 ya likuiditasnya bagusabilitasnya bagus 1:06:38 memang returnnya ataupun pengembaliannya 1:06:41 memang belum maksimal ya tapi dengan 1:06:44 adanya 1:06:45 2023 perubahan di dalam landap investasi 1:06:48 di perhajian Saya kira itu enggak ada 1:06:50 alasan buat bpkh untuk tidak 1:06:52 meningkatkan nilai optimal asi dalam 1:06:54 keadaan seperti ini searusnya eh DPR 1:06:57 Harusnya bisa mentargetkan e namanya eh 1:07:01 pengembalian penerimaan nilai manfaat 1:07:03 itu yang lebih tinggik sayaanya samaan 1:07:06 Pak Kenapa kok BPK hanya margetkan 10 1:07:08 triliun Pal zaman saya sudah 10,2 saya 1:07:11 hitung-hitung 11 triliun Pak 11,5 bahkan 1:07:14 Harusnya tahun tahun 1:07:16 berjalan yang terakhir saya juga melihat 1:07:19 begini Pak di dalam kesimpulan rapat 1:07:22 eh itu banyak hal-hal yang menurut saya 1:07:25 tidak sesuai dengan ketentuan yang 1:07:27 berlaku bak misalnya perbedaan dan nilai 1:07:29 manfaat dan juga virtual account 1:07:32 virtualoun itu bukan nilai manfaat 1:07:34 harusnya dana yang 15 TR itu sudah 1:07:35 dibagikan kepada virtual account Pak 1:07:37 semuanya dan itu menjadi adil nanti Nah 1:07:41 sekarang ini rada aneh Pak nilai manfaat 1:07:43 itu tidak boleh dijadikan 1:07:45 akumulasi nilai manfaat itu adalah dana 1:07:47 pengembangan haji dari bpkh setiap akhir 1:07:50 tahun itu harus dihabiskan Pak untuk 1:07:52 tiga hal satu untuk untuk penyelangan 1:07:54 Ibad haji yang kedua untuk virtualoun 1:07:56 yang ketiga untuk eh kemaslahatan danay 1:07:59 operasional Jadi sebetulnya enggak ada 1:08:02 isu lagi gitu jadi seperti yang 1:08:03 sampaikan Pak lagi kita mesti kembali 1:08:06 kepada filosofi tabung haji itu Pak 1:08:08 filosofinya adalah uangnya masuk di 1:08:11 dalam rekening virtual account jadi itu 1:08:13 sudah menunjukkan aspek keadilan Nah 1:08:17 harusnya tahun ini sudah terjadi nih 1:08:19 Paki ya mungkin karena pemilihan ketua 1:08:21 dan ee apa namanya pengawas itu sempat 1:08:26 kontroversial gitu Pak ya dan 1:08:27 diperpanjang 3 bulan diperpanjang hampir 1:08:29 5 bulan Pak diperpanjang jadi memang ada 1:08:32 masalah tapi sebetulnya ee gak ada 1:08:34 alasan Pak ya untuk ke DPR tidak serius 1:08:37 menut saya P saya boleh menyatakan ya 1:08:39 dprnya belum Serius nih soal soal-soal 1:08:42 yang terakhir dengan Haji ini kalau kita 1:08:44 bisa perbaiki dan kita lihat bahwa 1:08:46 sebenarnya di Saudi sudah jadi perubahan 1:08:48 yang sangat signifikan kita enggak boleh 1:08:50 tenang-tenang Pak kita we have to follow 1:08:52 kita harus melakukan perubahan yang 1:08:54 fundamental nah saya merasa PKS harus 1:08:57 jadierak harus jadi pemimpin dalam 1:08:59 perubahan 1:09:01 masa sendiri tapi vonya luar biasa Pak 1:09:05 gemanya saya kira luar biasa dan yang 1:09:08 belum dilakukan oleh PK mengajak dari 1:09:11 uns-uns lain Pak gak pernah diajak 1:09:14 ngomong Pak 1:09:15 samaakak 1:09:20 perah saya saya punya 1:09:22 pengetuak fraksi PKS belum pernah ngajak 1:09:25 saya bicara Pak enggak diajak bicara ya 1:09:28 Minimal kita 1:09:30 di gitu Pak sementara fraksi lain mah 1:09:33 justru mendekati ditelepon sama fraksi 1:09:35 lain ini malah PKS malah harusnya just 1:09:38 king Pak jadi saya kira itu Pak lima 1:09:41 poin yang saya sampaikan mudah-mudahan 1:09:42 eh ke depan Pak ini saya eh merasa ini 1:09:46 Alhamdulillah ya Pak bukan Selamat ya 1:09:49 Luar biasa ini eh apa namanya Apa 1:09:51 namanya kontribusi dari komisi Del 1:09:54 terhadap meskipun belum optimal saya 1:09:56 tahu PKS masih kecewa tapi saya secara 1:09:58 umum ya sudah jauh lebih baik daripada 1:10:00 ee yang kita sampaikan ataupun yang paka 1:10:03 sampaikan eh sebelumnya demikian Bung eh 1:10:07 haldi terima kasih asalamualaikum 1:10:09 warahmatullahi wabarakatuh 1:10:12 Waalaikumsalam Terima kasih Pak Anggito 1:10:14 ini saya kaget dengan penjelasan Pak 1:10:16 Anggito 1:10:18 sebenarnya Baik nanti kita sambung 1:10:20 diskusi kita minta dulu pandangan ini 1:10:23 dari 1:10:26 Mas ini jug menjelas dari 1:10:30 Sia 1:10:37 ini 1:10:38 bukan 1:10:44 ban sebagaiara kita t 1:10:52 bahwa supaya ada nilai lebihnya yang 1:10:56 bisa dialihkan jadi entah itu investasi 1:11:00 entah itu kemanfaatan Nah di situ 1:11:02 menduanya Apakah ibadah haji itu 1:11:04 dimaksudkan untuk membekali warga negara 1:11:07 supaya sempurna ibadahnya atau dia 1:11:11 tergantung pada kebutuhan negara 1:11:14 mempertahankan sustainability dari uang 1:11:16 itu supaya ada manfaat jadi menduanya di 1:11:19 situ tentu bagi orang yang menganggap 1:11:21 bahwa saya menabung itu untuk aktivitas 1:11:24 rohani Bukan untuk e dipakai diputar 1:11:27 dulu Tapi itu kan jarannya kan hilang 1:11:30 karena orang menganggap Ya udah saya 1:11:33 tunggu aja tuh jadi menunggu kerohanian 1:11:37 sementara belum bisa diperoleh lalu 1:11:40 tiba-tiba orang kaget Kenapa dinaikin 1:11:42 dinaikkan keterangan itu kan enggak 1:11:44 mungkin dibaca sebagai rasal choice dari 1:11:47 pemerintah kan rakyat di bawah tetap 1:11:50 menganggap ibadah haji itu tabungan yang 1:11:52 jujurah itu yang bercampur di dalam 1:11:55 protes hari-hari ini jadi saya mencoba 1:11:58 membayangkan memang pemerintah e kalau 1:12:00 dia agak transparan lalu akan terbuka 1:12:02 bahwa ya komponen-komponen yang dihitung 1:12:05 sebagai biaya sebentulnya enggak masuk 1:12:06 akal juga tetapi menguraikan itu kan 1:12:09 membutuhkan pendekatan yang eh 1:12:12 nonrasional Nah kalau misalnya 1:12:15 debat-debat semacam ini sekedar di 1:12:17 diutus oleh DPR dan DPR hanya 1:12:20 eh menginstruksikan ee ee pemerintah 1:12:24 supaya hitung ulang anggaran itu tidak 1:12:26 berakibat pada semacam kelegaan Mungkin 1:12:30 banyak pihak yang merasa lega naikin ee 1:12:33 angka haji itu supaya pelayanan lebih 1:12:36 baik tapi bagi mereka yang hari-hari ini 1:12:38 tertimpah bencana ekonomi itu menganggap 1:12:41 ini berat Betul kan kita tahu dalam e 1:12:45 laporan terakhir ada 1 juta PHK di 1:12:47 Indonesia selama 2022 itu artinya 1:12:50 proyeksi dan perencanaan keluarga di 1:12:52 dalam soal ibadah jug akan berubah jadi 1:12:55 komponen ini yang B 1:13:01 saya dapat 1:13:03 Ya 1:13:05 silakan J bagian ini yang mesti ada 1:13:08 semacam 1:13:09 untuk sosialisasi bagian batin dari 1:13:12 ibadah haji ini jadi supaya gak ada 1:13:14 kecurian tap debat debat itu 1:13:20 okeatid 1:13:22 hainyaat kan tidak ada tidak akan 1:13:25 berakibat ee kelegaan masyarakat untuk 1:13:28 menerima baik yang pro maupun kontra nah 1:13:30 menerangkan itu ya musnya orang kayak 1:13:33 Pak angito yang cara mengucapkannya itu 1:13:36 lemah lembut mungkin lebih baik daripada 1:13:39 tokoh-tokoh yang langsung ini kan 1:13:41 departemen agama kan ada arogansinya tuh 1:13:44 enggak mau tahu bahwa ekonomi lagi sulit 1:13:47 jadi ini cuma soal mensosialisasikan dan 1:13:49 menerangkan dengan cara masuk akal bahwa 1:13:51 kenaikan itu manfaat nya lebih baik 1:13:54 daripada tidak naik tetapi sekaligus 1:13:56 harus diterangkan bahwa ee pemerintah 1:13:59 mengambil itu dengan trade off bahwa 1:14:03 akan ada tambahan biaya yang yang akan 1:14:06 mengurus sungan keluarga jadi saya kira 1:14:08 itu Masalahnya 1:14:12 tuh Baik Bung 1:14:14 Roki Terima kasih atas pandangannya ya 1:14:18 memang ee salah satu masalah kita ini ee 1:14:21 tadi kayak pakgito ya pembahasan 1:14:23 pembahasan kebijakan publik di 1:14:25 ruang-ruang DPR pemerintah itu kadang 1:14:27 tidak tersambung ya di ruang-ruang 1:14:29 masyarakat ya Sehingga ee ya termasuk 1:14:33 seperti Pak Git yang sudah e sekian 1:14:36 tahun ee mengepalai penyelenggaraan Haji 1:14:38 juga Ee tidak diminta pendapatnya ya 1:14:42 Secara formal di ruang DPR Nah apalagi 1:14:45 yang lain-lain mungkin ini jadi masukkan 1:14:47 Ustaz Bukhori ya bagaimana nanti ke 1:14:50 depannya dalam 1:14:52 pembahasan-pembahasan Eh kepijakan ini 1:14:54 terkait yang terkait hajat hidup 1:14:56 masyarakat langsung ini bisa melibatkan 1:14:59 seluruh komponen masyarakat tidak 1:15:01 tertutup hanya antara DPR dengan 1:15:04 pemerintah mungkin pak marani ada 1:15:06 tanggapan mungkin setelah ini Ustaz 1:15:07 Bukhori 1:15:12 Ustaz Bukhari silakan tanggapan dari Pak 1:15:16 Anggito dan juga Bung 1:15:20 Roki mau pamit karena e menurut saya 1:15:24 kalau kita tambahkan percakapan dan e 1:15:26 kita tidak teduhkan kan ini soal 1:15:28 meneduhkan batin orang yang urgensi 1:15:31 untuk naik haji itu kan bukan bukan 1:15:33 urgensi bisnis ini kan urgensi kalkulasi 1:15:36 eh ah terang-terangan aja ada mungkin 1:15:39 yang merasa sisa hidupnya harus dia 1:15:42 akhiri dengan ibadah haji karena dia 1:15:44 bikin perhitungan rohani dan kulasi itu 1:15:47 kan enggak mungkin dibicarakan dalam 1:15:49 bentuk public Policy jadi saya kira 1:15:51 bagian yang semacam ini ada semacam tim 1:15:54 lah yang memberi semacam penilaian awal 1:15:57 bahwa naik haji itu adalah hak hak dari 1:16:01 warga negara harusnya dipermudah bukan 1:16:05 dipersulit nah kesan dipersulit itu yang 1:16:07 justru bisa membatalkan keindahan 1:16:10 dariibadah itu J itu Saya kira saya 1:16:13 ambil bagiannya ya terima kasih ya 1:16:15 terima 1:16:18 kasih 1:16:20 silakan Baik terima kasih Terima kasih 1:16:23 ini Pak Anggito ini sahabat kami tadi 1:16:26 sudah menyebutkan ini teman silang 1:16:29 berpendapat Iya jadi ee begini ya 1:16:33 Ee justru selama pembahasan ini atau 1:16:38 selama selama komisi 1:16:41 ini berbicara 1:16:43 tentang pengelolaan keuangan haji yang 1:16:47 kita bicarakan Sebenarnya Pak Anggito 1:16:49 ini Pak Anggito Jadi apa yang terjadi di 1:16:53 BPK hari ini belum ada perubahan 1:16:55 sebenarnya jadi karena ee terus tang 1:16:59 bahwa teman-teman yang baru ini 1:17:01 juga meskipun ada sejumlah 1:17:06 ee mereka yang di lanteai baru itu 1:17:11 adalah orang lama tapi kita masih belum 1:17:14 melihat adanya sebuah 1:17:16 satu paradigma yang lebih serius 1:17:19 untuk melakukan sebuah perubahan saya 1:17:23 setuju tadi memang perlu adanya 1:17:25 perubahan undang-undang 34 Tahun 2014 1:17:30 tentang pengelolaan dana Haji sekaligus 1:17:33 dengan undang-undang 8 tahun 2019 karena 1:17:37 keduanya sudah tidak enggak 1:17:40 kompatibel kalau kemudian undang-undang 1:17:42 2000 eh 34 itu banyak menyanderra 1:17:46 tentang 1:17:47 keleluasaan jadi 1:17:50 keleluasaan 1:17:52 daripada badan pengelola keuangan haji 1:17:55 itu untuk melakukan investasi langsung 1:17:58 nah sementara di sistem 1:18:01 penyelenggaraannya menurut saya sudah 1:18:03 tidak kompatibel terjadinya perubahan 1:18:05 yang sangat dahsyat bukan saja karena 1:18:09 digitalisasi kalau digitalisasi ini kan 1:18:12 karena sistem saja tetapi mindset dan 1:18:15 paradigma Arab Saudi sendiri sudah 1:18:18 berubah kita semua melihat bahwa Arab 1:18:21 Saudi melihat ah dan Haji sudah bukan 1:18:24 lagi sebuah ibadah pure tetapi memiliki 1:18:28 aspek keekonomian dan dia ingin ambil 1:18:32 bahwa aspek keekonomian ini merupakan 1:18:36 sesuatu yang harus diambil secara 1:18:37 maksimal sementara kita masih melihat 1:18:41 dari paradigma yang sangat konservatif 1:18:44 gu konservatifnya adalah sistem 1:18:47 penyelenggaraannya kita selalu dibatasi 1:18:49 oleh birokrasi di satu sisi memang perlu 1:18:51 bahwa perintah intervensi tetapi tidak 1:18:54 dari hulus sampai Hilir jadi ada tingkat 1:18:58 tertentu di gambaran Saya misalnya satu 1:19:01 contoh sederhana ya ketika terjadi satu 1:19:04 negosiasi terhadap masalah penggunaan 1:19:07 tempat-tempat di masyaidil Haram atau 1:19:11 kemudian penyewaan-penyewaan Hotel atau 1:19:14 pembelian hotel ini kan tidak mungkin 1:19:17 pemerintah atau government langsung 1:19:20 membeli atau pemerintah negosiasi dengan 1:19:23 lembaga atau 1:19:25 perusahaan-perusahaan Saudi dengan 1:19:28 begitu cepat yang dulunya itu adalah 1:19:30 paradigma Khidmah paradigma pelayanan 1:19:34 maka sejak tahun 2020 sebenarnya kalau 1:19:37 tidak karena covid sudah dijalankan dia 1:19:39 sudah mulai merubah paradigma paradigma 1:19:43 tidak hanya pelayanan murni bahkan agak 1:19:45 ekstrem Menurut saya itu sudah 1:19:47 paradigmanya liberal Kenapa karena 1:19:50 kemudian ee tadi yang diising Pak Anggo 1:19:53 bahwa semua aspek itu pricingnya akan 1:19:56 sudah disesuaikan dengan situasi kondisi 1:19:58 tuntutan lapangan yang ada nah ini yang 1:20:01 kemudian masih belum dipahami secara 1:20:03 menyeluruh bersama-sama sehingga saya 1:20:06 juga termasuk yang agak kaget kok kenapa 1:20:09 Eh di badan legislasi saya termasuk 1:20:13 anggota badan legislasi di akhir tahun 1:20:17 2021 ketika menyusunnas awalnya kita 1:20:20 masukkan sudah sepakat priorya adalah 1:20:22 undang-undang tentang kesejahteraan 1:20:24 lansia tapi tiba-tiba kok kemudian masuk 1:20:26 undang 8 tahun 2019 Saya tidak tahu ini 1:20:30 ini juga saya bertanya-tanya juga itu 1:20:33 kenapa ini tidak pernah dibicarakan di 1:20:35 komisi tiba-tiba saya dibalik itu saya 1:20:37 tolak tidak mungkin karena itu ada surat 1:20:40 resmi dari pimpinan gimana cerita ini 1:20:43 itu lalu kemudian contoh kedua lagi 1:20:46 bahwa undang-undang 89 sudah tidak 1:20:48 kompatibel misalnya ketika Arab Saudi 1:20:51 itu menawarkan sebuah kuota sisa kuota 1:20:56 sisa seperti tahun kemarin ada 10.000 1:20:58 tiba-tiba kita tidak sanggup karena 1:21:00 menurut undang-undang itu harus masuk ke 1:21:01 dalam sistem perhajian kita melalui 1:21:04 proses sisoh Nah kalau kemudian dengan 1:21:08 waktu 1 du minggu harus dimasukkan lagi 1:21:11 dengan siscooha dan seterusnya ya 1:21:13 instrumen yang mulai dari tingkat pusat 1:21:16 sampai kabupaten kota mereka Enggak 1:21:18 sanggup padahal itu peluang untuk 1:21:21 mengurangi urutan Haji dan saya juga 1:21:24 menduga kuat jadi saya Saya punya satu 1:21:27 satu gambaran kuat bahwa di 1:21:29 tengah-tengah bahwa munculnya Haji 1:21:31 kembali setelah pandemi ini tidak semua 1:21:34 negara itu akan bisa menyerap kuotanya 1:21:37 secara 100% kalau kita mau serius Dan 1:21:40 kita 1:21:44 punya niat yang 1:21:47 baik niat yang sungguhungguh maksud saya 1:21:50 untuk itu kita bisa berikan satu 1:21:53 kebijakan ya bahwa kita lakukan satu 1:21:56 lobi yang lebih baik Bagaimana kemudian 1:21:59 kuota-kuota sisa itu bisa kita tarik 1:22:01 penempatannya ada di mana Apakah itu 1:22:03 nanti dibagi kepada penyelenggara swasta 1:22:05 ataukah kemudian dipilihin dari ee jemah 1:22:09 yang telah mendaftar yang sangat mampu 1:22:11 ditawarkan dan seterusnya itu 1:22:12 pilihan-pilihannya tapi intinya adalah 1:22:15 bagaimana supaya 1:22:17 eh apa eh peluang-peluang itu semuanya 1:22:20 bisa dipakaiitu jadi nah termasuk dalam 1:22:23 konteks penyelenggaraan atau dalam 1:22:25 konteks eh apa namanya eh aspek keuangan 1:22:28 haji Saya setuju dengan Pak tadi saya 1:22:31 sampaikan Pak bahwa hari ini memang kita 1:22:34 diuntungkan punya akumulasi manfaat 1:22:37 kurang lebih sekitar 15 triliun itu 1:22:39 karena dua kali tahun atau dua kali haji 1:22:41 tidak tidak terselenggara dan Tahun 2022 1:22:45 cuman hanya terpakai ya separuhnya lebih 1:22:47 dikitlah Masih ada sisa nah sehingga 1:22:49 dengan demikian Sebenarnya hari ini 1:22:52 tidak ada kemudian ee BPK tidak ada uang 1:22:55 tetapi kemudian yang ingin dituntut oleh 1:22:57 PKS adalah Ayo tolong rumuskan dulu 1:23:01 rumuskan dulu kebijakan besarnya roadmap 1:23:04 dari sekarang bahwa tahun ini adalah eh 1:23:06 start start menuju sebuah satu tata 1:23:09 kelola yang lebih baik jangan mengulang 1:23:12 kembali tata kelola 11 tahun yang 1:23:14 terakhir ini untuk kemudian kita 1:23:16 terjebang nah tetapi kemudian tidak 1:23:20 hanya kemudian dituntut di satu sisi 1:23:23 yaitu dalam konteks roadpapnya 1:23:25 teman-teman dari 1:23:26 ee badan pengelola sampai hari ini pun 1:23:29 kemudian belum selesai mereka selama 1:23:31 hampir 3 bulan itu terjadi ketegangan 1:23:34 antara komisi Del dengan eh badan 1:23:37 pengelola maupun pengawas karena 1:23:39 kedua-duanya ee diambil dari pemerintah 1:23:41 Atau paling tidak kedua-duanya itu tidak 1:23:43 terjadi keseimbangan bahwa kemudian eh 1:23:46 perspektif Mereka kemudian terhadap 1:23:48 pengelolaan keuman Haji ini ternyata 1:23:50 juga tidak bisa sama atau masih Menyama 1:23:54 menyamakan frekuensi ya dengan komisi 1:23:56 Del sehingga akhirnya kita kasih 1:23:58 kesempatan waktu 3 bulan Waktu itu saya 1:24:01 mengusulkan 2 bulan saja supaya sebelum 1:24:05 pembahasan bpih itu sudah jadi rra itu 1:24:08 tetapi kemudian apa yang terjadi adalah 1:24:11 tidak demikian halnya karena memang 1:24:12 ketika rstra itu tidak diadakan tidak 1:24:15 ada sanksi persoalannya padahal suatu 1:24:17 keharusan di dalam undang-undang tapi 1:24:19 kemudian sanksinya enggak ada sehingga 1:24:21 sehingga kemudian ya I lewat begitu 1:24:23 sajaah baru kemudian nanti setelah 1:24:26 pembahasan bpih ini kita akan mendalami 1:24:28 terhadap Renstra dari e bpih atau bpkh 1:24:32 maksud saya nah sekali lagi bahwa apa 1:24:36 yang kemudian sebenarnya kalau hubungan 1:24:37 antara antara komisi 1:24:40 dengan Mitra Saya kira sih Ya ya seperti 1:24:44 bapak Sampaikanlah Kalau Pak Anggito 1:24:46 sebenarnya jauh lebih tahu daripada saya 1:24:48 cuma bel tidak mau 1:24:50 bicara sesungguhnya 1:24:53 teradi semua bisa merasakan Tapi tidak 1:24:55 semua bisa 1:24:58 diungkapkan Oke terima 1:25:01 kasih kita dengar dulu pakani Mungkin 1:25:04 setelah itu baru Pak Ang sebelum kita 1:25:06 nantiing pak ada ngasih 1:25:12 pendapat Masih dimute Pak Masih 1:25:16 dimute yang pertu 1:25:21 sayaat kekacauan ini kita sendiri yang 1:25:23 buat dan karena itu perlu ada reformasi 1:25:27 yang mendasar tadi Mas Anggito 1:25:31 Eh punya pengalaman dan memberikan lima 1:25:34 catatan penting yang sebutnya lima 1:25:37 catatan penting itu masangit sederhana 1:25:40 ketika ada ilmunya ada political 1:25:42 will-nya dilaksanakan selesai urusan 1:25:44 karena tidak kita tidak kekurangan orang 1:25:47 pandai kita tidak kekurangan orang bijak 1:25:49 kita tidak kekurangan orang yang bisa 1:25:51 menghitung 1:25:53 yang 1:25:57 ada 1:25:59 kepimpinanhana dan karena itu 1:26:06 saya permasalahan salah satu simpul 1:26:11 penyelesaiannya Memang agak kasar saya 1:26:14 Mang saatnya 1:26:21 ganti integritas punya kapasitas dan 1:26:24 berani untuk berjuang buat rakyat bukan 1:26:27 buat kelompok bukan buat golongan tapi 1:26:30 buat rakyat rakyat dan rakyat begitu 1:26:32 Bang Ali Baik terima kasih Pak marani 1:26:35 nah dipersilakan Pak Anggito nih kalau 1:26:38 mau ada tanggapan atau jawaban dari eh 1:26:40 yang lain iya 1:26:43 Eh Pak Mardani dan Kiai Bukhori 1:26:46 sebetulnya eh Kita paham ya perubahan 1:26:48 ini bisa didrive dari sisi eksekutif 1:26:52 legislatif maupun yudikatif ya Dan saya 1:26:55 kira peran dari DPR sangat penting DPR 1:26:59 lah yang bisa melakukan perubahan Kalau 1:27:00 kami di luar ini pak di masyarakat 1:27:03 madani masyarakat akademisi itu adalah 1:27:07 melakukan edukasi Pak ya literasi G 1:27:10 tetapi dalam hal kebijakan praktisang 1:27:13 harus diambil di eksekutif dan 1:27:15 legislatif makanya saya berharap betul e 1:27:19 pihak legislatif khususnya PKS itu 1:27:21 memimpinlah Pak Ya saya tahu 1:27:23 kedudukannya tidak mudah tapi harus bisa 1:27:25 memberikan contoh ya dan contohnya Tapi 1:27:29 seperti yang kata Pak Madani itu ya 1:27:31 harus teknokratisnya harus benar gitu ya 1:27:33 jangan asal berbeda pendapat gitu ya 1:27:35 jangan asal bahwa PKS ini oposisi tidak 1:27:38 begitu ya tetapi ada 1:27:41 waktu-waktunya di mana masa teknokrasi 1:27:43 itu harus benar gitu Saya sudah membaca 1:27:46 viralnya PKS Pak mdani ada beberapa hal 1:27:49 yang kayaknya agak emosional ya ee 1:27:52 mungkin enggak perlu emosional Pak tapi 1:27:53 bahwa sebetulnya masalah Haji ini 1:27:55 teknokra saja Pak masalah teknokrati 1:27:58 saja yang sebetulnya Sampaikanlah tadi 1:28:00 saya menggunakan satu kata yang penting 1:28:03 yang sampaikan Pak mani itu adalah 1:28:04 trajektori ya kita tuh harus bicara 1:28:07 kalau haji itu kan kita bicara 100 tahun 1:28:09 kan bisa sebetulnya to karena haji itu 1:28:12 kan Masti ada ya sampai kiamat 1:28:14 Insyaallah itu kan yang dijamin oleh 1:28:15 Allah kan Haji ini terus ya yuk buat yuk 1:28:19 gitu kalau memang PKS membutuhkan servis 1:28:21 Dar kami di perguruan tinggi Ya tentu 1:28:23 kami akan lakukan karena itu merupakan 1:28:26 tugas kami pak dan EE kami apa namanya 1:28:29 akan melakukan dengan sukarela l gitu 1:28:31 tidak tidak ada pamprh ini kan for the 1:28:33 sake of Allah ya karena kita eh ingin 1:28:35 membantu saja dan kita berjanji Ya kita 1:28:39 harus melakukan pembenahan ini dari Da 1:28:42 jadi kuncinya adalah Ayo kita benahi 1:28:45 duluah Jang jangka menangnya jadi saya 1:28:47 juga kaget ini Pak Bukhori ya Meskipun 1:28:49 tadi bapak bilang bahwa renstra ini 1:28:51 enggak ada enggak ada Apa konsekuensi 1:28:54 hukumnya ada saja Pak bahwa ini kalau 1:28:57 dituntut oleh masyarakat oleh ahli hukum 1:28:59 bisa cacat hukum loh Pak karena apa rkat 1:29:02 itu dasarnya adalah rstr Pak itu ada di 1:29:05 dalam e pasal di dalam undang-undang 34 1:29:08 dan pp-nya juga PP juga ada itu Pak 1:29:11 bahwa tidak bisa kita membuat rkat 1:29:14 ataupun rencana tahunan tanpa membuat 1:29:16 trenstra dulu saya kira sudah benar itu 1:29:18 Pak ya Jadi buat trenstanya dulu baru 1:29:20 kita buat tahunan Seperti apa gitu Jadi 1:29:22 kita tahu ujungnya dulu Pak 1:29:25 jnya dulu Seperti apa baru dibuat 1:29:26 tahunannya seperti apa sehingga 1:29:28 teman-teman di eksekutif jugaak enggak 1:29:30 kebingungan gitu Pak minimal 1:29:31 target-target jangka panjangnya sudah 1:29:33 ada nah ini kok belum ada kok tiba-tiba 1:29:35 dibuat yang target jangka pendek jadi 1:29:37 nanti tahun depan bal lagi ke ttr lagi 1:29:39 gitu jadi sebaiknya disegera disegerakan 1:29:41 ini saya berterima kasih kalau PKS 1:29:44 mengambil inisiatif supaya segera 1:29:47 diselesaikan dulu renstranya dan jangan 1:29:49 lupa bahwa di Saudi sudah terjadi 1:29:51 transformasi besar-besaran gitu dan 1:29:53 jangan sampai kita itu ee menafikan 1:29:56 perubahan-perubahan yang ada di luar itu 1:29:58 dan teman-teman bpkh ini kan eksekutif 1:30:01 Pak ya Jadi mereka tu execute jadi harus 1:30:04 digide oleh keputusan politik janga 1:30:06 panjang gitu jadi eh teman-teman BPK 1:30:09 jangan disalahkan juga Pak karena mereka 1:30:10 itu kan eksekutif ya mengekecute kalau 1:30:12 mereka dibuka peluangnya untuk investasi 1:30:15 Arab Saudi yang high Ris gitu ya tapi 1:30:18 kalau ada risiko bisnis ya jangan 1:30:20 disalahkan dalam konteks pidana ya itu 1:30:23 sa bisa aja mereka melakukan ya Dan saya 1:30:25 juga Ingatkan Pak Mardani Pak Bukhori 1:30:28 jangan sampai legislatif jadi eksekutif 1:30:30 juga Pak gitu ya jadi akhirnya masuk ke 1:30:32 detail gitu ya 1:30:34 memberikan apa tidak kelonggaran kepada 1:30:36 eksekutif jangan sampai wasit jadi 1:30:39 pemain sepak bola gitu Pak Jadi wasit ya 1:30:41 wasitain gitu jadi eh DPR ini yang 1:30:45 mengawasi dalam Sisi trajektorinya aja 1:30:47 gitu Ini benar gitu ya kebijakannya 1:30:49 begini kita awasi saja nah kemudian kita 1:30:51 eh melihat post eventnya setelah 1:30:54 kejadian diawasi dan meminta BPK untuk 1:30:57 melakukan audit gitu sehingga lanjutnya 1:30:59 oleh DPR jangan sampai lalu masuk P 1:31:01 katering satu persatu hotel satu persatu 1:31:04 itu kan jadi pemain juga Pak jadi mohon 1:31:07 pembagian tugas ini harus benar gitu Pak 1:31:10 ya Bapak ini kan wasit ya Pak ya Jangan 1:31:12 jadi pemain gitu kalau pemain jangan 1:31:14 jadi wasit gitu kan gitu kan jadi kalau 1:31:16 pemain-pemain wasit-wasit gitu dan 1:31:18 kemudian sebaiknya ya komisi Del tidak 1:31:21 masuk gitu Silakan saja bikin polisinya 1:31:24 ini begini loh pipihnya berapa ppih-nya 1:31:27 berapa kemampuan masyarakat itu segini 1:31:28 aspirasi masyarakat itu bahwa bisa hanya 1:31:31 bisa kenaikkan sebesar misalnya 10% 15% 1:31:36 tapi urusan detailnya ya harusnya urusan 1:31:39 eksekutif ya Pak ya teknokratis itu 1:31:41 sebetulnya jadi ini mohon nanti 1:31:43 diperbaiki dalam undang-undang ee 1:31:45 perubahan undang-undang 8 2019 t saya 1:31:48 berbahagia sekali mendengar apa 1:31:51 statement dari Pak ustaz Bukhori bahwa 1:31:52 ee undang-undang 8 2019 dan 1:31:55 undang-undang 34 2014 akan digabung 1:31:59 mudah-mudahan janji itu benar pak ya 1:32:02 jadi saya juga menagih ini karena 1:32:04 statement dari Pak Bukhori tadi mohon 1:32:06 teman-teman PKS memperjuangkan perubahan 1:32:08 34 bagus bagus danang del8 dan saya 1:32:11 catat tuh Pak nanti kalau bapak 1:32:13 membutuhkan bantuan dari Universitas 1:32:15 dari kami sebagai pengamat sebagai orang 1:32:18 luar sebagai teknokrat itu tentu dengan 1:32:20 senang hati kami akan melakukan apa 1:32:23 support ini dan sekali lagi yuk yuk kita 1:32:25 anu Yuk kita perbaiki Yuk ini ya sebelum 1:32:29 2024 supaya pemerintah baru tuh 1:32:31 betul-betul memiliki undang-undang haji 1:32:33 yang berkualitas sehingga menjamin 1:32:35 kewajaran keadilan dan keberlanjutan 1:32:39 dari ee penjenangan ibadah haji secara 1:32:41 keseluruhan Jangan sampai kita terjebak 1:32:43 ke dalam isu-isu tahunan yang mungkin 1:32:46 jadi akhirnya ya catering berapa sih 1:32:48 gitu Hotel si Hotel a berapa Hotel B 1:32:50 berapa loh Itu kan tugas eksekutif ya 1:32:53 mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki 1:32:55 tugas pemerintah itu Apa tugas 1:32:57 Legislatif itu apa tugas pengawas 1:32:59 pemeriksa itu apa gitu sehingga nanti 1:33:02 pada waktu pembahasan tidak lagi 1:33:03 terjebak kepada isu-isu yang sifatnya 1:33:05 apa namanya ee mikro gitu ya kita DPR ya 1:33:10 makr lah gitu ya makro dan supaya ee 1:33:13 seperti dulu ya waktu undang-undang 17 1:33:15 undang-undang Menik uang negara itu kan 1:33:16 DPR masuk ke satuan 3 kemudian kan 1:33:19 dibatasi kepada satuan du nah kayak kira 1:33:21 ira seperti itu di diambil anu aja Pak 1:33:24 diambil template-nya di undang-undang 1:33:26 pbn aja gitu supaya DPR itu betul-betul 1:33:29 melihat dari sisi strategic isunya dan 1:33:32 nanti kalau ada pelaksanaan DPR tugasnya 1:33:35 adalah mengawasi Saya kira demikian 1:33:38 Bung haldi Baik terima kasih Pak Anggito 1:33:42 ini mudah-mudahan setelah ini bisa kita 1:33:44 tindak lanjuti nih usulan dari Pak Angit 1:33:46 biar PKS bisa mengambil inisiatif Ustaz 1:33:50 bukhi Ya ya boleh saya sedikit saja 1:33:53 silakan 1:33:54 Oke terima kasih Pak Anggito ini jadi 1:33:57 maturun banget ini Pertama eh sebenarnya 1:34:00 terjadi di komisi 8 kemarin ini bukan 1:34:02 guncangganjeng ya Pak mani tetapi itu 1:34:06 justru menurut saya selama ini saya tiga 1:34:09 kali sejak tahun 1:34:11 2020 21 22 Dan sekarang itu menjadi 1:34:14 anggota panj Haji eh Saya merasakan 1:34:18 justru dinamika pembahasan sekarang ini 1:34:22 tidak hanya menjadi tukang stempel dan 1:34:25 temuan-temuan lapangan itu tidak 1:34:27 memaknai bahwa kita sebagai pemain 1:34:29 Ketika kita tahu bisa mengkomparasi 1:34:33 harga-harga itu bukan karena kita pemain 1:34:35 tetapi e eksekutif seringkiali eh apa ya 1:34:39 E berlindung di bawah ketidaktahuan kita 1:34:43 nah ketika itu kemudian kita tahu saya 1:34:45 kira ini sebagai apa namanya fungsi 1:34:48 pengawasan itu harus diawasi dari awal 1:34:50 jadi tadian yang kami lakukan Kenapa 1:34:53 kemudian angka-angka itu harus kita 1:34:55 Munculkan ini terpaksa karena 1:34:56 temuan-temuan di lapangan nah yang 1:34:58 ketiga Saya kira 1:35:00 ee Kami mengusulkan memang Pak tetapi 1:35:04 ee membutuhkan perjuangan besar ya untuk 1:35:07 mengubah undang-undang 8 tahun 2019 dan 1:35:11 34 2014 ini kan gagasan kami kalau PKS 1:35:15 sangat setuju dan melihat memang 1:35:17 keduanya harus harus kemudian ee di di 1:35:21 apa dilakukan sebuah satu perubahan 1:35:24 secara bersama-sama Apakah nanti 1:35:25 sifatnya E omnus begitu artinya 1:35:29 kedua-duanya bersamaan ataukah kemudian 1:35:31 Nanti secara apa bertahap Tapi saya kira 1:35:35 kalau secara bertahap waktunya Tidak 1:35:37 mungkin lagi dan padahal ini waktunya 1:35:39 persoalan masalahnya ini tahun 2023 Ini 1:35:42 masalah masalah tahun politik ini juga 1:35:44 tidak tidak mudah untuk kemudian kita 1:35:46 lakukan satu perubahan yang e 1:35:48 mendapatkan guidance yang lebih aman dan 1:35:50 nyaman karena itu kami doa mohon doanya 1:35:52 aja ini saya kira ee tolong kami di apa 1:35:55 namanya diingatkan terus saja gitu Pak 1:35:58 supaya ee teman-teman di parlemen ya 1:36:01 semakin ngeh ya semakin ngeh Semakin 1:36:04 Semakin ada respon dan seterusnya agar 1:36:07 apa eh 1:36:09 ee pola penyelenggaraan ibadah haji 1:36:13 maupun jadi tata kelola di dalam 1:36:16 mengelola keuangan Haji ini ya semakin 1:36:18 on the track sejak awal tadi saya kata 1:36:21 bahwa eh kami menuntut ad narestra itu 1:36:24 salah satu saya memprotes bahwa Kenapa 1:36:26 harus kemudian rkat didundukan mereka 1:36:29 alasannya adalah menggunakan RK apastra 1:36:31 yang lama Bagaimana kemudianra yang lama 1:36:33 jadi rstra yang lama lalu kemudian 1:36:36 tinggal hanya diperbarui itulah yang 1:36:38 kemudian terjadi kegaduhan jadi rstra 1:36:40 yang terjadi sekarang ini yang menjadi 1:36:42 bantalan untuk kemudian kebijakan jalan 1:36:44 terus itu adalahra yang lama seperti 1:36:47 yang Pak Anggito eh apa namanya lakukan 1:36:49 pada periode yang lama lalu kemudiannya 1:36:51 diperbarui tahun lalu kemudian kita 1:36:53 rekomendasikan untuk D lakukan satu 1:36:55 perubahan makanya itu kemudian kita 1:36:56 minta kasih waktu ee 2 bulan akhirnya 1:36:59 sepakati 3 bulan Itulah sebenarnya yang 1:37:01 terjadi sehingga tidak ada apa namanya 1:37:03 di situ ee apa ee cacat hukum ya saya 1:37:06 mengatakan tidak ada sanksi karena 1:37:08 memang sanksi pidananya tidak sanksi 1:37:10 tidak ada sanksi secara apa namanya 1:37:12 secara pidana atau sanksi yang terkait 1:37:14 dengan dengan kelembagaan tapi sanksi 1:37:17 terkait dengan masalah regulasi ya 1:37:19 terkait dengan konsekuensi ya ee 1:37:21 prosesnya prosesnya itu kemudian menjadi 1:37:23 cacat tapi saya kemudian sangat setuju 1:37:26 sekali bahwa memang keduanya perlu 1:37:28 dilakukan satu perubahan tapi kemudian 1:37:31 yang paling mendesak meang kedua-duanya 1:37:33 itu tidak kemudian undang-undang yang 1:37:34 lain Jadi saya kira memang ini e situasi 1:37:37 yang ada di dalam eh komisi memang perlu 1:37:40 mendapatkan pengawasan saya juga sangat 1:37:42 diwasi oleh rakyat supaya kemudian nanti 1:37:45 telinga itu bisa ini Bisa bisa bisa 1:37:49 terkologi dan yang terakhir saya kira 1:37:51 bahwa alasan kami di dalam menolak itu 1:37:55 memang yang paling mendasar adalah malah 1:37:57 kemampuan masyarakat kita tadi saya 1:37:59 sampaikan Pak di awal di survei lksp itu 1:38:04 tahun 1:38:05 2023 bulan Januari yang lalu dan akhir 1:38:08 juga Januari itu menunjukkan ada 81% 1:38:12 masyarakat Indonesia itu menyatakan 1:38:14 mereka sangat berat dalam menuuti 1:38:18 kebudian hidup nah jemaah kita jemah 1:38:20 haji yang 5,3 juta pers itu 53 juta 1:38:23 orang itu bagian dari 8,1% itu jadi saya 1:38:27 kira ee apa ee Apapun alasannya memang 1:38:31 ketika menaikkan memang kenaikan tidak 1:38:34 bisa di Tidak Bisa dihindarkan tetapi 1:38:37 kemudian harus disesuaikan dengan 1:38:38 kemampuan Nah di sinilah yang kemudian 1:38:40 ketika untuk menaikkan sesuai dengan 1:38:42 kemampuan harus kemudian menekan 1:38:44 terhadap ee penyelenggaraan biaya 1:38:46 penyelenggaraan bpih nah ketika BPI 1:38:48 harus kemudian terjadi efisiensi yang 1:38:50 kemudian ee luar biasa ketat Ya intinya 1:38:54 bahwa ee kami setuju bahwa ee masalah 1:38:57 Haji Ini memang masalah kita bersama 1:38:59 masalah antara ee apa namanya DPR 1:39:03 pemerintah dan juga kalangan akademisi 1:39:06 dan juga masyarakat dan Yang kedua bahwa 1:39:09 karena Haji ini adalah merupakan upaya 1:39:11 untuk memenuhi satu seseorang atau 1:39:14 seorang yang beriman untuk menjalankan 1:39:16 kewajibannya maka ini Pemerintah 1:39:19 berkewajiban untuk memfasilitasi 1:39:21 baik-baiknya melindungi dan juga 1:39:23 mengamankan dan menyamankan bahkan 1:39:25 mengambil tanggung jawab jika terjadi 1:39:27 sesuatu sesuai amanat undang-undang 1:39:29 dasar baik itu di pembukaan maupun pasal 1:39:32 29 maka kemudian itu menjadi bagian kita 1:39:35 semuanya baik keuangannya maupun 1:39:37 kemudian juga tata kelola 1:39:38 penyelenggaraan demikian Semoga apa yang 1:39:41 saya sampaikan bisa dimengerti 1:39:42 Asalamualaikum War 1:39:45 wabarakatuh Terima kasih Pak eh Ustaz Bu 1:39:50 dan Eh sahabat-sahabat sekalian tibalah 1:39:53 kita di akhir acara eh diskusi sangat 1:39:56 menarik dan sebenarnya mudah-mudahan 1:39:58 dari hasil Indal pada malam ini ada akan 1:40:01 ada tindak lanjut ya Yang mudah-mudahan 1:40:04 bisa diinisiasi oleh fraksi PKS untuk ee 1:40:07 kajian lebih mendalam terkait Apa saja 1:40:10 kebijakan yang perlu diambil untuk 1:40:11 perbaikan dan peningkatan e kualitas 1:40:14 layanan Haji pengelolaan dana Haji dan 1:40:16 juga memberikan manfaat yang paling 1:40:18 besar untuk ee jemah dan rakyat 1:40:21 Indonesia eh seperti biasa seluruh 1:40:24 narasumber diminta untuk memberikan 1:40:27 closing statement ya atau closing ideas 1:40:30 istilahal eh kepada Pak eh yang pertama 1:40:34 mungkin 1:40:35 eh eh pak angito dulu dipersilakan 1:40:38 memberikan coing statement Pak ya 1:40:42 pertama saya ucapkan terima kasih ya 1:40:43 kepada ilt yang terus memberikan 1:40:46 literasi dan pendidikan kepada 1:40:48 masyarakat teruskan ini perjuangannya 1:40:50 kedua saya ucapkan terima kasih juga 1:40:53 kepada Komisi 8 dan juga kementerian 1:40:55 agama maupun bpkh yang sudah 1:40:57 menghasilkan sebuah kebijakan yang 1:40:58 menurut saya sangat bagus ya 1:41:00 Ee meskipun prosesnya tidak mudah dan 1:41:04 proses dialogisnya itu cukup eh apa 1:41:08 namanya cukup rumit dan cukup ee apa eh 1:41:12 yaah sulit ya gitu ya tapi saya akhirnya 1:41:15 mendapatkan suatu hasil yang cukup bagus 1:41:17 mudah-mudahan tahun depan lebih bagus ya 1:41:19 karena kita sudah mengetahui bahwa di 1:41:23 Arab Saudi sana terjadi perubahan yang 1:41:25 cukup signifikan jadi mudah-mudahan kita 1:41:27 segera bisa Menata diri dan saya ucapkan 1:41:31 terima kasih ee komisi 8 sudah 1:41:33 membererakarsai perubahan undang-undang 1:41:35 8 2019 dan juga kalau boleh dijadikan 1:41:38 omnibus ya dengan undang-undang 34 2014 1:41:40 sehingga kita bisa menyongsong ee apa 1:41:43 namanya landsap perubahan ee 1:41:45 transformasi perubahan di perhajian ini 1:41:48 yang lebih signifikan dan mudah-mudahan 1:41:50 ke depan tahun 2024 lah ini 1:41:52 mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan 1:41:54 untuk ke depannya Terima kasih 1:41:56 asalamualaikum warahmatullahi 1:41:57 wabarakatuh Waalaikumsalam 1:41:58 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 1:42:00 Pak Anggito berikutnya Ustaz Bukhari 1:42:02 Yusuf dipersilakan closing statement 1:42:07 Ustaz ya mohon maaf eh saya sudah mulai 1:42:11 jalan ini ras menyamp menyampaikan 1:42:14 Terima kasih ya kepada ilt pada malam 1:42:18 hari ini yang sudah memberikan 1:42:19 kesempatan kita cukup waktu dan terima 1:42:23 kasih ke Pak Anggito senior kita banyak 1:42:26 pengalaman ni mesti harus digali jangan 1:42:29 sampai pengalam nanti 1:42:32 beku mudah-mudahan kita bisa berjumpa di 1:42:35 kesempatan yang lain dan sekali lagi 1:42:38 memang DPR masih perlu walaupun punya 1:42:42 fungsi pengawasan tapi dia perlu diawasi 1:42:44 oleh rakyat terima 1:42:47 kasih terima kasih eh Ustaz bukhi dan 1:42:50 terakhir 1:42:53 pakilakan kas eh 1:42:57 B Bung eh semua 1:43:01 eh Leaders danalon Leaders eh you can 1:43:06 find a new with old Map ya kita tidak 1:43:09 dapat menemukan pulau baru dengan peta 1:43:11 yang lama harus dipand petanya ditekor 1:43:16 eh faktanya 1:43:19 dan kapasitas integritas Insyaallah 2024 1:43:24 kita akan bisa selesaik tuntas 1:43:28 makasihamikum 1:43:32 warahmuh Terima kasih pak dan juga Pak 1:43:36 Ang Terima kasih sudah bersedia hadir 1:43:39 dan memaparkan pandangannya di 1:43:42 ustazus dan 1:43:44 juga mudah-mudahan pembicaraan kita pada 1:43:47 malam ini menjadi titik tolak awal untuk 1:43:49 bisa memperbaiki kebijakan 1:43:52 penyelenggaraan haji Indonesia di 1:43:54 masa-masa mendatang mudah-mudahan 1:43:56 setelah ini ada bisa kita tindak lanjuti 1:43:58 Pak izin nanti mungkin akan ada kita 1:44:01 diskusi lebih lanjut lebih mendalam 1:44:04 mudah-mudahan bisa konkr sampai ke kita 1:44:07 turunkan ke tataran 1:44:09 rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang 1:44:10 bisa kita perjuangkan di DPR dan juga 1:44:14 pemerintah juga terima kasih kepada 1:44:18 seluruhema 1:44:19 diuruhun sikan acara ini dan juga di 1:44:22 Indonesia ee acara ini disaksikan ee 1:44:26 Menurut data kita di dari berbagai 1:44:29 negara di channel YouTube eh Mardani 1:44:31 alera PKS TV dan juga rasil TV dan juga 1:44:34 Para pendengar setiap 1:44:36 eh rasil 720 am dan sampai ketemu pada 1:44:41 acara ini ST pekan depan pada waktu dan 1:44:44 channel yang sama asalamualaikum 1:44:46 warahmatullahi 1:44:49 wabarakatuh 
