Antrian playlist

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Plin Plan Janji Pemimpin : Kereta Cepat

Kepemimpinan Ala Nabi Saat ini, Adakah?

PROPOSAL EKONOMI DAN POLITIK UNTUK NKRI LEBIH BAIK

Definisi Pahlawan : Mencari Pahlawan Saat Ini

PLT Kepala Daerah VS Cetak Ulang Politik Nasional

Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Strategi Budaya Membangun Bangsa

Mantan KPK ke Polri : Ada Apa?

Budaya Inovasi : Pengalaman dalam dan Luar Negeri

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Amandemen : Perlu atau Pesanan?

Perppu Ciptaker : Gaya Baru Orang Lama

Rasil TVDipublikasikan: 6 Januari 20231.4rb views

ILT (Indonesia Leader Talk) Narasumber: 1. Mardani Alisera 2. Rocky Gerung 3. Bivitri Susanti 4. Ledia Hanifa A. Edisi Jum'at, 6 Januari 2023 Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV Instagram Rasil TV : https://www.instagram.com/rasiltv Untuk Dukungan Donasi Dakwah Rasil TV Dapat Mela…

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

[Musik]
Brasil
[Musik]
TV dan 28 mengantri tetapi Bang Fais
albasri dan beberapa ekonom mengatakan
Eh ada disconnected ya antara ekonomi
dunia dengan ekonomi Indonesia jadi
ketika dunia Resesi pun sebetulnya
kekuatan ekonomi kita pandemi kemarin
Singapura kena hit demikian besar
negara-negara yang terintegrasi dengan
perdagangan Global berat tapi Indonesia
dengan pasor domestik 275 juta ya banyak
penduduk muda dan produktif sehingga
sebetulnya kita memiliki naturally
kekuatan ketahanan ekonomi sendiri
sehingga
eh justru e ketika buruh protes dan
konten yang ada melulus seperti kembali
memberikan karpet merah bagi investor
bagi pengusaha yang dalam beberapa hal
banyak menggunakan eh turnkey Project
gitu loh ya betul-betul
Eh mengambil semuanya tidak ada quote
and unquote eh alih teknologi ya dan
lain-lain berarti memang poin satu ini
tanda-tanda yang berbahaya ketika
pemerintah mengeluarkan perirput tanpa
ada landasan yang kuat dari keadaan
Genting dan
memaksa wajar kalau masyarakat
mengaitkan dengan isu periode isu dengan
penundaan pemilu dan lain-lain karena
itu ini wajib kita kritisi dan wajib
kita Suarakan penolakan dan pengingatan
ya karena
ee pemerintah yang mulai tinggi hati
pemerintah yang mulai Congkak yang
sombong sangat berbahaya sangat
berbahaya ya kita perlu mengingatkan
Matur nuuhun babi Fitri Bu ledia dan
teman-teman media yang selalu
menyuarakan agar check and balance ini
kuat selain kami yang ada di DPR
walaupun oposisi masih sangat-sangat
kecil poin dua ingin saya sampaikan ini
menjadi alarm ya Bagaimana sikap
berdemokrasi yang ada
itu seperti
eh tidak kalau bahasanya Pak Jim asidqi
bukannya rule of Law tapi rule by the
law gitu karena kita melihatnya mestinya
pemerintah dengan rendah hati mengajak
DPR wong 82% babi Fitri DPR itu 80%
pendukung pemerintah kok gitu Kenapa
harus pakai Perpu kok IKN aja 3 bulan
jadi kok gitu loh ya E berbagai
undang-undang yang ujuk-ujuk yang tidak
jelas tiba-tiba jadi sederhana kok
berarti ini tidak ditempuh proses
sehingga wajar ya wajar kalau kita
curiga wajar kalau kita melihat Ada
udang di balik batu karena dari berbagai
ee e klausul yang ada di undang-undang
cipta kerja keuntungan bagi para pemilik
konsesi lahan batuara keuntungan bagi
para pengelola hgu keuntungan bagi para
quot and unquat pengeruk kekayaan anak
cucu kita diberikan keleluasan luar
biasa dengan Perpu ini yang EE
memudahkan jalan itu kita wajib untuk
curiga curiga tidak berarti suuzon tapi
kita ingin betul-betul pemerintah
sebetulnya taat kepada hukum mestinya
itu tidak dalam bentuk Perpu tapi itu
dalam bentuk revisi undang-undang sesuai
dengan keinginan dari MK panjang kali
lebar ya memang itu proses yang harus
dilakukan karena kita ingin menjadi
negara yang beradab ingin menjadi bangsa
yang Taat Hukum kalau pemerintah sudah
mencontohkan seperti ini berbahaya
sekali ya kalau guru kencing berdiri
murid kencing berlali ajar bahaya sekali
buat kita terakhir buat saya beberapa
konten tetap harus ditolak karena tidak
memberikan ee equal treatment bagi
kawan-kawan buruh bagi kawan-kawan
Walaupun ada item AMDAL kembali
diberlakukan dan lain-lain tetap buat
saya ini berbahaya bagi k e para
pendukung pejuang lingkungan hidup kita
makanya lagi-lagi ee e nanti boleh dia
lebih detail ya karena PKS boleh dia Ya
saya posisi bukan PKS dulu boleh dia
saya partner Roki Gerung di sini nih ya
Heeh jadi eh kita tegas eh ingin
masyarakat aware terhadap Perpu Nomor 2
Tahun 2022 itu sebagai pengantar ya Bang
haldi Nah nanti Dua Srikandi kita ini
yang akan lebih detail sama Eh guru kita
Bung Roki
Monggo Baik terima kasih ee P atas
pengantarnya sekarang kita langsung ke
Bu pengin mendengar Bagaimana E
ceritanya Bu mungkin Ibu mendengar nih
prosesnya sehingga tiba-tiba keluaru dan
kira-kiraik DPR nih Iya baik
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuhillahillah
dan juga teman-teman sekalian kalau
ditanya gimana prosesnya jangan tanya
saya dong yang ngeluarin kan bukan
saya kita cuma dengar-dengar
doang nah Ketika kita bicara
dengar-dengar nah maka ada beberapa hal
Eh tadi Mang sudah jelasin bahwa ada eh
amanah dari eh mahkamah
konstitusi amarusan mahkamah konstitusi
ya memang kemudian yang di respon
pertama oleh EE pemerintah yang kemudian
dibahas bersama dengan DPR adalah
perubahan kedua undang-undang 12 tahun
2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan karena kan di
antaranya di antara amarnya kan harus
ada basis ya basis legal hukum di mana
omnibus itu ada ee omnibus itu kan
enggak pernah terjadi tuh itu pertama
kali dalam sejarah 15 eh 13 tahun Saya
di DPR baru tuh kali itu bahas
sudahang-udang dan ketika kita bicara
itu k tadi benar kata bangardani cuma
seminggu kok selesai kalau pemerintah
mau sih bisa aja gitu meskipun bab yang
cepat itu belum tentu bagus tapi ya ini
jadi bagian yang eh apa namanya kalau
bicara soal tengkat waktu ya harusnya
gitu eh mereka bisa tempuh kok diskusi
sama DPR bahas di DPR itu sebenarnya
masih bisa nah tahapan yang di awal itu
sebenarnya ketika sudah menjadi
perubahan kan hukum enggak berlaku surut
undang-undang kan enggak berlaku surut
jadi si Cipta kerja tetap enggak apa
lagi Kemudian eh Mahkamah Konstitusi
juga memerintahkan untuk diperbaiki
dikasih tenggat waktu 2 tahun sampai
November 2023 nah eh ketika kemudian di
antara alasan yang yang disebutkan
kegentingan memaksa maka eh dan dan
presiden Menteri Keuangan kan sebelumnya
sudah bilang bakal ada resesilah bla bla
bla gitu ya sebenarnya begitu sudah tahu
ada sinyal bakal Resesi dan putusan
mk-nya juga kan sudah agak lama ya
langsung aja gitu kenapa enggak langsung
dibahas enggak langsung dibuat toh ini
undang-undang Cipta kerja itu inisiatif
pemerintah berarti kan desainnya
makudnya pemerintah sudah tahu mau
dibagaimanakan tinggal sebenarnya
niatnya mau apa enggak sih bahas sama
DPR itu aja gitu ya karena meskipun di
dalam konstitusi disebutkan bahwa e
kuasa apa pembahas pembentuk
undang-undang adalah DPR bersama dengan
pemerintah artinya DPR dulu baru sama
dengan pemerintah maka eh jatinya
semestinya ketika keadaannya tidak
Genting dan memaksa maka harusnya
dibahas Nah terus kan kita jadi
penasaran disuruhnya apa jadinya apa kan
gitu ya jadi dimintanya bikin apa
jadinya apa Eh saya menganggap bahwa ada
satu kemalasan untuk membahas bersama
DPR dan bahkan kategorinya mungkin
termasuk melecehkan DPR juga enggak mau
bahas sama DPR susah kalau sama DPR
diskusi sama DPR DPR itu counterpartnya
pemerintah dalam konteks check and
balance
mestinya sih itu dilakukan kalau niatnya
untuk demokratisasi e Bagaimana mencari
jalan yang terbaik toh kita sudahud
berkali-kali sebut kita harus kolaborasi
untuk membangun negeri ini bla bla bla
kenyataannya kan tidak
eh tidak dilakukan dengan alasan bisa
cepat dan yang lebih mengerikan hal
adalah karena ketika dikatakan dalam
periode 2 tahun itu kan Amar putusannya
tidak boleh ada peraturan kan tapi
pemerintah-pemerintah daerah dipaksa
untuk merujuk kepada Cipta kerja aneh
kan e pokoknya di situ ikut dan akhirnya
mereka terjadi kebingungan di
lapangannya dan ini jadi cukup fatal ya
Menurut saya dan ketika Perpu ini
keluar selain dari proses saya mencoba
untuk eh scan cepatlah ya ya
undang-undang apa Perpu dengan baru tuh
ada Perpu 1117 halaman gitu ya segede
bantal kan kalau diprint ya bisa
dibayangin eh saya melihat konsideratnya
apa Iya sebegitunya ternyata konsideran
dari a menimbang dari a sampai b d 4
poin itu sama persis sama Cipta ker dan
kemudian ee baru ada tambahannya bahwa
ada kondisi ekonomi global bla bla bla
dan lain sebagainya kita melihat lagi
tujuannya sama asasnya sama kemudian
juga ee apa namanya landasannya juga
sama jadi kalau kita lihat pada dasarnya
banyak juga yang sebetulnya copy past
aja sih dari Cipta kerja itu nah ada hal
yang tidak ada yang yang diperbaiki
adalah ya huruf besar huruf kecil terus
sebenarnya konsistensi penulisan juga
enggak kalau di saya yang saya fokuskan
di bab 4 tentang ketenagakerjaan
misalnya kita juga agak mengkhawatir
mengkhawatirkan karena ada frasa yang
masuk yang sebelumnya enggak ada di
cipta kerja misalnya di pasal 88d ee ee
di bab Ketenagakerjaan ya dari 88 dari
undang-undang ee 13 tahun 2003 yang
kemudian diperbaiki disebutkan bahwa
untuk penentuan skala upah jadi
penentuan skala upah eh
Apa disebutkan bahwa dia
ditentukannya pertama mempertimbangkan
eh pertumbuhan ekonomi kedua inflasi
dicipta kerja sampai situ aja ketiga ada
tambahannya lagi dan indeks tertentu
indeks tertentunya apa di penjelasannya
Cukup jelas saya sih enggak jelas itu
indeks tertentunya apa di 88f dalam
keadaan tertentu pemerintah bisa
menetapkan skala upah di luar skala upah
yang sudah di eh apa ditetapkan kita
engak bisa bayangkan ini kan jadi kayak
perp 12 2020 yang kemudian jadi
undang-undang 2 tahun 202
Ya bicara soal apa bagaimana pemerintah
bisa memilikiful untuk mengatur keuangan
negara karena disebutkan dalam apa dalam
keadaan covid bukan cuma covid Bahkan
dalam keadaan lain Nah berarti kan ini
ada hal yang sejenis dengan itu
bagaimana nasib e sementara ketika
bicara soal Ketenagakerjaan kita harus
memastikan bahwa dia perlindungan
terhadap kerjaannya kesejahteraannya
kepastian itu kan dipentingkan Nah ini
enggak ada kepastian dari dari itu saja
eh menambah rasa khawatir saya saya
pikir Eh yang kemarin saja Cipta kerja
Sudah PKS tolak karenapa karena ada
banyak catatan-catatan besar yang
menurut kami tidak Ee tidak tidak
seimbang dengan yang katanya
kebaikan-kebaikan itu Justru lebih
banyak kemudaratannya Nah sekarang
Ditambah lagi dengan adanya frase-frase
yang baru yang muncul nanti ada
pengaturan-pengaturan ya yang agak eh
sulit gitu berkaitan dengan eh apa
namanya
E pertanian eh perkebunan soal dan juga
perizinan yang berkaitan
mereka harus ee membuat rdtr berdasar
izin itu berdasarkan rdtr ee rencana
dasar tata ruang tapi sebagian besar
daerah tidak punya rdtr nanti akhirnya
jadi balik lagi ke pusat ketika bicara
balik lagi ke pusat itu sama dengan
memperkuat pusat Padahal kita punya
semangat desentralisasi gitu akhirnya
jadi sentralisasi lagi apa namanya eh
apa reformasi yang sudah
di apa diperjuangkan kita untuk kemudian
menjadi otonomi daerah akhirnya jadi
balik lagi gitu akhirnya jadi
sentralistik itu baru sedikit bagian
dari yang bisa disampaikan sehingga
Menurut kami satu dari sisi proses juga
enggak patutlah ya Eh ada Perpu eh saya
pikir juga enggak apa ya enggak usah
takut sih sebenarnya bahas aja sama DPR
toh dpr-nya juga sebagian besar eh
berpihak pada pemerintah satu dua yang
enggak setuju tapi kan tetap aja
Biasanya jalan terus p tapi itu
menunjukkan kedewasaan menunjukkan
kebiasaan eh apa kesiapan untuk
berdemokrasi mendengarkan pendapat orang
lain mendengarkan pendapat wakil rakyat
karena yang diwakili adalah masyarakat
secara umum dan tentu kita tidak apa
namanya kita kalau kata teman-teman dari
buruh itu sekarang ini bukan lagi
memberikan karmet merah tapi karpet
kuning emas katanya jadi emas Git
karpetnya bagi para pengusaha dan
investori juga ya Ya tentu kita berharap
ee kebijakan-kebijakan itu harus
memberikan e impact Eh pada
kesejahteraan masyarakat kepastian dalam
pekerjaannya dan lain sebagainya Saya
rasa sementara itu haldi baik bu eh dari
DPR rencana setelah ini Bagaimana Bu kan
dari Perpu kan perlu juga dibahas eh
tergantung pemerintah kalau pemerintah
enggak nyerahin ke DPR sekarangsekarang
enggak apa-apa juga sih karena kan
aturannya
ee baru bisa dibahas di masa sidang
selanjutnya jadi kita nunggu aja
masukinnya memang sudah di akhir di
akhir masa sidang kemarin kan asal
sidang 2 ini kan kemarin masa sidang dua
nanti kita Januari sudah masa sidang
Tidak bisa kalau mereka mau baru apa
buru-buru mengajukan biar tetap
sebenarnya intinya gini kalau ah jadi
Perpu jalan aja ribet amat gitu enggak
usah lagi bahas-bahas sama DPR jalanin
dulu lihat dulu habis itu baru nanti DPR
setuju atau enggak Kalau DPR setuju
berarti itu bisa Jadi undang-undang
kalau DPR enggak setuju jadi itu enggak
boleh dipakai lagi simpelnya kan begitu
ya Peru itu kan karena memaksa Ya udah
kalau memaksa kegentingan yang memaksa
Ya udah buru-buru aja gitu dijalanin gak
usah nungguin lagias-bas sama dprat
udahlah kemarin maksa-maksa gitu Terus
tahu-ahu sekarang Nung dprahas
gitu T deh Gimana tuh m dari Sis
akademisnya Terima
kasih baik sekarang kita ke Bu Fitri eh
eh Saya ingin membahas terkait dengan
pesan dari Apa keputusan MK yang harus
melibatkan partisipasi publik dan ini
ternyata tidak kan eh Perpu ini tidak
ada melibatkan sama sekali dan bagaimana
jadinya dengan dengan karena Eh sebagian
apa para pakar hukum sebagian menyatakan
bahwa Perpu ini tidak menjalankan amanah
MK gitu sehingga statusnya Bagimana sih
jadinya gitu kalau tidak menjalan ke
Aman MK gitu
Oke makasih Mas Asalamualaikum
warahmatull wabarakatuh
semuanya ini dari awal sekali sering
sekali dengan pshkaktu itu Ya
membahangundang cip
kerja terima kas jug
hal inin saya sampaikan yang pertama
pasti menjawab pertanyaan dari dulu
karena itu kuncinya Mang saya
ingahk ituemud yang
kah Bagaimana dan yang ketiga apa yang
bisa ditarik dari situ dan itu
sebenarnya yang saya tulis di ee koran
Kompas kemarin jadi kalau menjawab
pertanyaan Mas haldi dulu tadi soal
putusan MK jadi memang yang harus
dipahami
adalah selama setahun belakangan ini
sejak putusan MK diucapkan putusan MK 91
2020 itu kan diucapkannya 25 November
2021 sampai dengan keluarnya nya perku
itu memang ada ketidakpastian karena
ketidakpastian buat semuanya karena
tafsil terhadap putusan MK itu
macam-macam putusan MK itu tapi yang
harus kita lihat adalah eh putusan MK
hasil dari uji formil harus dibedakan
dengan uji materil yang memang menguji
pasal semuanya kalau uji formil itu
menguji apakah proses legislasinya sudah
konstitusional atau belum dan MK waktu
itu memang putusannya
agak sulit sekali
diinterpretasikan bagai macam ee tafsir
bisa diberikan waktu itu sekedar
mengingatkan semuanya bahwa putusan MK
mengatakan bahwa
eh undang-undang kita kerja itu yang 11
2020 inkonstitusional tapi bersyarat nah
inkonstitusional dalam arti prosesnya
itu sudah salah jadi harus diulang nah
yang repot memang bersyaratnya itu itu
yang membuat banyak sekali tafsir
bersyaratnya dikarenakan katanya
eh pemerintah dan pembuat undang-undang
pemerintah dan DPR di semacam diberi
tugas melalui putusan MK itu untuk
mengulang prosesnya mengulang prosesnya
tapi eh catatannya ada dua tuh menurut
Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah
metode omnibasnya harus dikenal dulu
dalam sistem hukum Indonesia dan karena
alasan itu juga tadi Bu Lia sudah
menyampaikan sedikit ada undang-undang
tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan itu sudah diubah
hanya dalam waktu ya boleh dia ya itu
juga luar biasa ngebut sekali dalam
waktu jadi Sudah masuk itu metode
omnibas undang-undang 13 2022 jadi Sudah
ada Oke kita lepas dari kita setuju atau
tidak dengan proses yang terburu-buru
itu juga ee tapi sudah ada Jadi yang
pertama sudah terjawab tapi ada tugas
dari MK yang kedua yaitu prosesnya harus
Eh dibuat secara partisipatif dan
partisipasinya tidak main-main harus
bermakna jadi itu saya sampai hafal itu
putusan mk-nya halaman
393 kalau Mauk Heeh karena memang bagus
sekali eh ada batasan soal Apa itu
meaningful participation di halaman 393
itu eh yang tidak main-main harus ada
hak untuk didengar hak untuk
dipertimbangkan dan yang ketiga hak
untuk mendapatkan jawaban atas
pertimbangan yang sudah kita berikan
ketika berpartisipasi kemudian diberi
pagar lagi yang harus diajak eh
berpartisipasi diundang adalah
pihak-pihak yang terkena dampak dan juga
punya kepedulian terhadap undang-undang
itu jadi batasannya bagus sekali tapi
ternyata yang keluar justru Perpu nah
tapi sebelum sampai situ saya lanjutkan
dulu soal putusan mk-nya Jadi kalau
sebagian
ee ahli hukum tata negara dan saya kira
kita sudah mulai bisa memetakan ini mana
ahlinya yang eh membela dan mana yang
masih setia pada prinsip mengatakan
bahwa dengan begitu putusan mk-nya sudah
gugur nah ini yang keliru nih karena eh
di kita bisa bilang bahwa putusan MK itu
sudah dijawab oleh pembuat undang-undang
apabila bentuknya juga undang-undang
kenapa Karena yang diuji oleh Mahkamah
Konstitusi adalah prosesnya gitu jadi ee
bukan asal keluar Perpu maka sudah
selesai segala-galanya karena ini bentuk
nya berbeda dan EE undang-undang EE itu
juga dan apa kita harus ee ingat bahwa
memang Perpu itu makanya berani
dikatakan ini sudah menjawab e putusan
MK kok Perpu itu memang setara dengan
undang-undang jadi kalau kita baca pasal
7 undang-undang tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan Ee kita ada
tuh hierarki peraturan
perundang-undangan kan undang-undang
dasar t MPR kemudian undang-undang garis
miring Perpu kemudian baru bawanya PP
Perpres Perda jadi memang dia satu
tingkat dengan undang-undang dan dia
bisa mengatur ee materi muatan yang sama
dengan undang-undang dari segi itu betul
tapi kita harus balik lagi masuk poin
saya yang kedua bahwa Perpu itu berbeda
dengan undang-undang karena eh Perpu itu
dasarnya ya dari dasar hukumnya dulu
undang-undang itu ada di pasal 20
undang-undang dasar kita yang
mensyaratkan pembahasannya itu mulai
dari proses perencanaan sampai terakhir
pembahasan petok Palu itu harus mengajak
Bu ledia dan Pak Mardani dan kawan-kawan
di DPR bukan asal mengajak tapi itulah
inti dari demokrasi
eksekutif tidak boleh mengeluarkan
sebuah kebijakan sendirian terlepas dari
Mungkin kita sudah banyak kritik memang
ya Bu pakani bahwa eh kita sering sekali
Merasa tak terwakili oleh DPR tapi lepas
dari itu prinsip konstitusionalismenya
kan
ada nilainya di dalam pasal 20 itu bahwa
wakil rakyat harus disertakan dalam
pembahasan undang-undang itu prinsip
yang sangat penting dalam negara hukum
karena negara hukum kan berbicara
pembatasan kekuasaan tidak boleh ada
kekuasaan yang begitu seenaknya sendiri
mengeluarkan sebuah kebijakan tanpa
diawasi oleh wakil rakyat itu prinsip
pasal 20 nah pasal 22 konstitusi kita
yang membolehkan memang dikeluarkannya
Perpu itu tegas sekali dikatakan dalam
hal ihwal kegentingan memaksa nah
poinnya di situ kegentingan memaksa
Kenapa pasal 22 itu ada di seluruh dunia
ada yang namanya hukum tata negara
darurat saya kan mengajarnya salah
satunya hukum tata negara dan kalau
dalam kuliah hukum tata negara itu ada
satu sesi khusus tuh pak tentang hukum
tata negara darurat namanya jadi memang
itu adalah suatu e apa jendela yang
dibuatkan secara prinsip kalau ada
sesuatu yang memang darurat sekali
ibaratnya tuh kalau hari ini tidak
keluar kebijakannya besok Indonesia akan
bangkrut atau Indonesia akan musnah gitu
kita gak Pengin ya tapi itu dibuatkan di
seluruh dunia ada pasti eh supaya segera
bisa diatasi oleh pemerintah situasi
darurat itu sehingga digunakannya tidak
boleh main-main J sayangnya memang dalam
hukum tata negara kita terutamaakangan
ini an agak longgar ya Bu Lia mungkin
nanti bisa juga menambahkan di sini Tapi
menurut saya agak longgar dan kita
jarang marahmah maksud saya begini
misalnya waktu eh Perpu e keuangan tadi
bu menyebutkan
eh apa debable tapi oke lewat kemudian
jangan lupa ada Perpu e yang berhasil
membubarkan HTI
eh apa sentimen dari ya Perpu ormas
mengubah undang-undang Ormas secara
prinsip sebenarnya itu tidak boleh tuh
dikeluarkan dalam bentuk Perpu lagi-lagi
kalau tidak dalam keadaan darurat tidak
boleh dikeluarkan sembarangan jangan
lupa juga Perpu yang membuat kita bisa
Pilkada tahun 2020 pada saat pandemi
sang tinggi sekali diduga juga ada
kepentingan politik begitu ya tapi
lagi-lagi eh soalnya adalah dikeluarkan
dalam bentuk Perpu juga ada Perpu kebiri
waktu itu yang eh membuat pelaku
kekerasan seksual di hukum kebiri nya
waktu itu itu juga sangat kontroversial
tapi lagi-lagi 2016 ya 2016 jadi Sudah
cukup banyak sebenarnya hal seperti itu
yang secara prinsip menurut saya mesti
kita kritik dan EE kita belajar sekarang
Eh jadi ini ada ada hikmahnya juga
barangkali kalau mau diambil hikmahnya
ya Ee bahwa kita makin terbuka mata kita
bahwa Perpu itu tidak boleh sembarangan
dikeluarkan ee sebuah ee pemerintahan
yang mau ee apa yang diinginkan terus
kemudian mengeluarkan kan Perpu itu
berarti dia tidak demokratis makanya ee
apa saya pakai istilah keculasan ini
pemerintah yang culas yang mengakali
aturan main konstitusi maupun eh
peraturan perundang-undangan karena
tidak ada kata lain yang saya mencoba
diplomatis waktu itu Eh pak Mardani eh
Bu ledia Mas haldi coba cari kata yang
kayaknya apa nih tapi enggak ada kata
lain yang lebih soft daripada itu memang
culas karena persis sekali yang seperti
dikatakan tadi bahwa ee Kenapa sih
enggak dibuat dalam bentuk undang-undang
saja kalau pertanyaannya adalah atau
mungkin Apa alasannya alasan yang sering
dikemukakan dan tertulis juga di
consideriderance-nya itu kan salah
satunya soal dampak dari perang Ukraina
terhadap krisis ekonomi Saya kira itu
adalah fakta Saya juga setuju dan kita
semua sebenarnya sudah bisa melihat
inflasi tinggi itu seluruh dunia kan
terpengaruhi memang tapi kan
pertanyaannya Apakah
kalau tanggal 30 Desember Perpu itu
tidak keluar kita tanggal 31 Desember
dinyatakan bangkrut misalnya kan tidak
buktinya kita sampai sekarang masih bisa
ber e diskusi di ruangan Zoom ini di
ruangan YouTube ini berarti tidak
separah itu eh sampai dengan bisa
dikeluar atau perlu dikeluarkan Perpu
dan jangan lupa kita eh buat eh apa
teman-teman yang mungkin belum pernah
lihat dokumennya Dokumen itu tebalnya
1000 117 halaman apakah masuk akal Kalau
dikatakan kita harus buru-buru keluarin
itu disiapkannya sudah lama Eh kita
semua tahu persis saya sendiri pernah
diundang Sebenarnya waktu itu tapi
diundangnya mendadak sekali dan waktu
Saya khawatir juga ada klaim kalau saya
hadir nanti diklaim eh apa ada
kesetujuan begitu ya jadi saya dan
beberapa kawan tidak tidak bersedia
hadir waktu itu Waktu itu dekat-dekat
g20 itu Jadi kami sudah tahu bahwa
sedang dibahas memang ee mengulang
proses legislasi undang-undang C kerja
tapi semua Sebenarnya cukup terkejut
ketika yang keluar Perpu begitu ya jadi
itu ee bentuk perpunya itu mesih kita
pertanyakan betul nah poin saya yang
terakhir adalah soal apa yang bisa kita
tarik dari sini dan yang
EE saya Kemukakan saya jadikan judul di
Kompas itu kan ee otoritarianisme
berbungkus hukum jadi
eh Saya kira yang sekarang sedang
terjadi persis itu banyak sekali
undang-undang belakangan ini Jadi
sebenarnya Perpu Cipta kerja ini semakin
menguatkan saja tapi sebenarnya
gejalanya sudah terjadi sudah lama
sekali bahkan kalau kita mau runut itu
dari 2019 dengan dibunuhnya KPK itu
dengan revisi undang-undang KPK menurut
saya bagian dari itu bagaimana ee hukum
undang-undang digunakan untuk
e untuk sebenarnya membuat
kebijakan-kebijakan yang tidak
demokratis dan
otoritarian beberapa kawan waktu lihat
judul itu agak kaget kok lu nyamain
katanya gitu ya Kok lu nyamain ini kayak
Soeharto aotoritarian ini kan belum
sebenarnya bukan begitu kita harus
bedakan antara yang totaliter dengan
otoritarianisme kalau otoritarianisme
itu dalam arti ada suatu pemerintahan
yang tidak ingin sama sekali Dik ya
dalam konteksck and balances Makanya eh
dia akan cenderung mengeluarkan
keputusan-keputusan politik yang dia
bisa keluarkan tanpa ada yang mengawasi
nah Perpu itu kan konit sekali sekarang
ee buia harus menunggu sampai dengan
eh apa Perpu itu jadi agenda pembahasan
di DPR baru bisa membahasnya kemudian eh
yang juga saya eh tarik dari
pelajarannya gitu ya dari yang Perpu
Cipta kerja ini adalah Perpu Cipta kerja
ini bisa keluar karena memang
elemen-elemen demokrasi yang harus usnya
bisa mengecek pemerintahan itu memang
sudah
dimatikan juga secara legal dan
orang-orang jarang sekali yang
mengkritiknya bahkan mungkin
merayakannya karena banyak sekali Memang
pendukung pemerintah secara cukup
membabi buta dukungannya eh itu yang
merasa semuanya baik-baik saja karena
bentuknya hukum jadi eh itu yang
dikatakan dengan aocratic legalis jadi
legalisme yang sebenarnya punya
karakterokratik atau cender
otoritarianisme yang e yang sudah
terjadi di Indonesia adalah empat tuh eh
menurut saya institusi yang harusnya
bisa
mengawasi kekuasaan yang sudah dimatikan
yang pertama itu KPK dengan revisi
undang-undang KPK 2019 kemudian eh DPR
tadi sudah disebutkan 82% anggota DPR
itu adalahisi pemerintah dan saya kira
sekarang makin berat nih karena
mungkinik k menjelang eh Pilpres 2024
jadi pasti tawar-menawar politik juga
sudah terjadi dan semuanya legal ya
lagi-lagi ini kalau kita lihat Apa
salahnya gitu memang enggak ada yang
salah secara aturan main makanya diakali
gitu kemudian yang ketiga yang sudah
dibunuh itu adalah masyarakat sipil
masyarakat sipil itu dilemahkan sekali
kita ingat ceritanya Haris Azar dan Fati
yang sekarang masih jadi tersangka
statusnya kenena undang-undang ite tapi
mereka hanya dua Dar Sean banyak orang
dan baru fenomena eh tekanan melalui eh
hukum begitu Ya tapi kan ada tekanan
fisik ada juga eh peretasan tekanan
secara digital eh itu jelas melemahkan
masyarakat sipil kita jadi pengawasan
dari masyarakat sipil juga berkurang dan
saya ingat sekali saya pertama kali
berbicara utokratic legalism dalam
sebuah webinar itu waktu ulang tahunnya
Profesor bagirmanan di saya waktu itu
hanya sampai di tiga ini tapi kemudian
eh apa dengan sangat menyesal saya harus
bilang sekarang sudah genap EMP mahkamah
konstitusinya juga sudah dilemahkan
bukan hanya Pak aso yang diberhentikan
tiba-tiba bahkan nanti mohon dikoreksi
bila salah tapi kan juga sudah ada tuh
rancangan revisi undang-undang mahkamah
konstitusi yang disiapkan oleh DPR tapi
sudah ada surat presidennya sekarang
akan dibah yang isin aturan yang
akanu annya hakim konstitusi akan bisa
diasuantokan kalau dianggap eh apa tidak
sesuai dengan kemauan dari eh orang apa
institusi-institusi yang e menyetujui
mereka sebagai Hakim karena kan 9 orang
Hakim itu tiga dari DPR tiga dari
Presiden dan tiga lagi dari Mahkamah
Agung jadi itu jelas ancaman terhadap
kekuasaan atau independensi kekuasaan
kehakiman Nah jadi empat-empatnya
institusi yang harusnya bisa eh mengecek
atau mengawasi kekuasaan yang terlalu
besar itu sudah dilemahkan Nah ini
sebenarnya yang tengah terjadi sekarang
ketika 4-4nya sudah lemah ya memang akan
leluasa sekali Perpu Cipta kerja ini
keluar Jangan lupa kita punya
undang-undang IKN ee yang juga kilat
waktu itu ya Eh sekitar 3 minggu sudah
bisa selesai juga kemudian tadi
undang-undang pembutukan peraturan
perundang-undangan seminggu bisa selesai
e jangan lupa dulu ada undang-undang
Minerba juga yang 6 hari juga selesai
jadi begitu longgar sekarang kekuasaan
bisa mengeluarkan eh kebijakan-kebijakan
yang
sebenarnya dalam sebuah negara demokrasi
itu harusnya bisa diawasi sedari awal
nah jadi itu tuh Saya kira buat e
pembuka diskusi kita terimaasih Mas
Terima kasih Fitri Bu Fitri eh apakah
mungkin undang-undang ini nanti eh apa
Perpu atau nanti mungkin jadi
undang-undang ini digugat kembali bisa
digugat kembali di MK ya sangat bisa
jadi yang saya baca itu ee beberapa
kawan sudah mengajukan paling tidak ada
satu permohonan yang sudah masuk Masih
kayaknya kemarinh Saya dikirim oleh eh
Kuasa hukumnya eh Mas vktor itu juga
kuasa hukum waktu undang-undang Cipta
kerjanya itu dinyatakan inkonstitusional
bersyarat itu eh Mas Viktor eh tandasa
itu adalah Kuasa hukumnya juga nah dia
menjadi kuasa hukum lagi untuk beberapa
pihak ada Mahasiswa juga yang ikut
sebagai seb pemohon prinipal dan eh jadi
sangat bisa dibawa ke Mahkamah
Konstitusi nah cuma menurut saya Ya dari
segi konstruksi hukum itu kuat sekali
jadi
eh saya juga penasaran sekali bagaimana
nanti seandainya mau ditolak oleh
Mahkamah Konstitusi Argumen apa yang
akan diberikan kuat karena menurut saya
Ya itu tadi proses legislasinya
boro-boro bermakna partisipasinya
partisipatif pun tidak orang Bole Dia
aja yang punya tugas untuk eh ikut serta
dalam pembahasan per perundang-undangan
tidak diajak bicara duluan kok sangat
tidak partisipatif Nah jadi eh tapi ada
technicalnya Mas haldi Jadi sekarang ini
kan bentuknya Perpu jadi eh memang harus
segera dihidangkan oleh Mahkamah
Konstitusi nanti kalau tidak
eh dia sudah jadi undang-undang artinya
nanti objektum litisnya akan berubah
jadi nanti harus ditarik lagi oleh
pemohon kemudian dimasukkan lagi dalam
bentuk undang-undang itu yang waktu itu
e Pak Yusril juga ya untuk Perpu ormas
dulu yang HTI kan juga seperti itu masuk
tapi karena lama dibahas keburu jadi
undang-undang maka permohonan harus
ditarik dulu kemudian baru dimasukkan
lagi jadi eh Kalau dari segi bisanya
bisa tinggal kita melihat Apakah betul
Eh kemandirian kekuasaan kehakiman itu
sudah eh tercaplok juga oleh kekuasaan
lihat
nanti terima
kasihit dan sekarang kita ke muroki
Selamat Malam
muroki Halo Bung Roki apa sudah
bergabung
ee
belum baik ke Pak marani apa Pak marani
masih bergabung ah B Roki sudahudah ada
apa apa problem keliat
apa kita Pengin dengar nih Apa Ada udang
di balik batu Seperti apa nih tiba-tiba
keluar di pengujung tahun Peru Apakah
ada ada hubungannya dengan pengin
memperpanjang
kekuasaan gak ada udang di balik batu
yang ada kodok di balik gorong-gorong
itu yang MTI
kita
e
sebetulnya hal semacam ini Kita du dari
awal pasti terjadi karena memang jalan
buntul ada ambisi untuk mengundang 12200
triliun MOU investasi tetapi ada protes
publik kan mestinya Presiden imbangkan
itu antara social unrest yang mulai dari
buru yang ribut segala macam dan
kepentingan tiga orang tetapi kita tahu
bahwa enggak mungkin presiden mampu
mengambil keputusan Jadi sebetulnya dari
dari awal kita tahu Presiden Jokowi
enggak punya kapasitas untuk bikin
sesuatu itu itu intinya tuh karena itu
dia ditipu-tipu aja sama si bahlil kan
bahlil bilang ada
1400 MOU dari 1400 mu itu ada
1200 triliun potensial investasi masuk
tuh coba coba kita pakai otak sedikit ya
bilangbang bahlil itu ya kalau misalnya
investor itu bermutu bonavit di Eropa
maupun di Amerika hanya satu yang dia
minta yaitu kepastian hukum nah Perpu
itu bukan kepastian hukum justru
menimbulkan kegaduhan mana ada investor
yang punya otak mau masuk ke Indonesia
dalam kegaduhan itu tuh jadi siapa yang
akan masuk di situ ya pasti investor
buruk busuk yang yang antri untuk dapat
tanda tangan bahlil untuk perpanjangan
izin yang antri untuk menghadap setiap
jam 4 titik 20 ke istana untuk ketemu
dengan tiga orang Menko di situ tuh kita
sudah hafal itu pola itu kan jadi sekali
lagi kalau disebut kegentingan yang
memaksa itu artinya memaksakan
kegentingan sebetul ya dan dipaksakan
oleh siapa dipaksakan oleh baklil
melalui bisikan dari investor-investor
ini lalu Pak Pak siapa namanya Pak wakil
presiden kemudian IAIN juga kan wakil
presiden enggak ngerti soal Ekonomi tapi
dia Kenapa dia tahu bahwa ini demi
menyelamatkan ekonomi artinya dia juga
ikut rapat di situ untuk dibujuk jadi
ini konspirasi dari ini bukan
kegentingan yangaksa ini kedunguan yang
terpaksa itu itu sebetulnya jadi ada
harapan sebetulnya Bang ini untuk
berubah ada yaitu Biarkan aja
undang-undang ini di diperepukan enggak
usah diprotes Biarin aja kan toh nanti
akan dibuktikan bahwa enggak akan ada
yang masuk itu itu itu itu udah dalilnya
tuh kalau kita bandingkan misalnya
dengan Malaysia tuh yang Malaysia sumber
dayanya mungkin sep0 dari kita tapi
semua orang masuk ke situ buat apa buat
ngambil sumber daya bukan karena di situ
ada kepastian hukum itu intinya Tuh jadi
di tempat di mana tidak ada kepastian
hukum mau dibikin Perpu berkali-kali
juga enggak akan ada masuk Nah itu ilusi
atau delusi dari bahlil ada 12200
triliun yang akan kita selamatkan kalau
dia diperpukan sekarang pertanyaannya
gimana kegentingan dari 12200 triliun
itu
Ong proyeknya enggak ada MOU apa
gentingnya MOU lain kalau ada tanda
tangan bisnis ini semua MOU statusnya
dari dari e 4 5 tahun lalu itu statusnya
MOU dan enggak ada yang masuk potensial
1200 itu di MoU itu kan gila tuh jadi
poin saya adalah udah itu kalau coba
saya bikin simulasi ya 1200 masuk
Indonesia itu bagaimana yang 1200 ini
bisa meningkatkan pendapatan negara yang
sekarang tinggal 8% itu saya kasih
ilustrasinya tuh di zaman Pak Harto
ekstraktif industri yang dikasih izin
segala macam itu disebut klomerat waktu
itu mengolah menguras mengeksplorasi dan
mengeksploitasi kekayaanesia
tetap yang balik ke negara itu masih 33%
itu Zaman Pak Harto tuh yang
otoriter zaman Spy turun tinggal 25 28%
dari 33%
28% zaman Pak Jokowi tinggal
8% jadi kalaupun masuk 1200 triliun yang
balik ke negara itu tinggal 8%nya kan
itu otaknya di mana itu kan jadi yang
disebut kegentingan memaksa apa
kegentingan memaksa karena pendapatan
oligarki itu berkurang karena itu mau
kuras lagi lewat lewat menindas buru
melalui undang-undang itu lewat
manipulasi jam kerja segala macam kan
jadi desain buruk ini yang kita harus
baca tu jadi kalau eh dikatakan oleh
kabinet ini demi 1200 triliun ke mana
1200 triliun itu jadi faktanya di zaman
Jokowi yang kembali ke negara cuma 8%
masa tiba-tiba 1 masuk tiba-tiba
langsung 80% itu itu kalkulasi
Kalkulator dari ang itu jadi Sekali lagi
saya anggap bahwa ini tipu-tipuan
semacam ini makin makin dipaksakan mata
internasional
itu financial player internationional
tahu bahwa ini omong kosong Jadi tetap
dibayangkan Kalau tidak ada kepastian
politik dan tidak ada kepastian hukum
enggak akan ada yang masuk investor
enggak mungkin masuk untuk nanam
investasi 60 tahun kalau dia tahu bahwa
bulan 2024 Anis dilantik lalu Anis
batalkan semua sebuah e eh perencanaan
bisnis itu kan Jadi sebetulnya satu
paket untuk mengatakan B hanya Jokowi
yang mampu untuk menyelamatkan Indonesia
dengan melalui undang-undang eh Perpu
itu tuh hanya Jokowi yang mampu
meyakinkan investor asing untuk datang
ke Indonesia Kenapa Jokowi sudah dalam
dalam 1 tahun ini sudah jadi sales
promotion boy ke mana-mana jualan IKN ke
mana-mana jualan infrastuktur Enggak
laku-laku kan Jadi sebetulnya ini
kecemasan kegentingan dari 3 EMP orang
player lalu dipaksakan melalui E sistem
informasi kabinet yang tertutup maka
timbullah namanya Perpu itu saya enggak
pernah percaya bahwa Perpu itu akan
mengundang investor hanya investor du
yang mau berinvestasi di S di sistem
hukum yang dungu itu poinnya
Oke terima kasih buoki dan sekarang kita
ke Pak marani Pak
marani Apa masih bergabung Pak marani
i di oke ya lanut ya tadi kita sudah
mendengar ya dari
Bu Fitri dan juga Bungi bahwa ada
masalah dengan e Perpu ini ya dan kita
sebagai elemen masyarakat yang merasa
memiliki negara ini apalagi mungkin pak
sebagai wakil rakyat yang resmi di DPR
ini kira-kira ke depannya apa yang
akanuh ini
supa Inya tidak kesalahan yang sama
ketika dulu fase awal pembahasan omnibos
la Cipta kerja itu terulang dan juga
sekarang Perpu juga ada kesalahan yang
baru ini harusnya DPR bersikap gitu yang
benar bagaimana Pak
Eh ini mengambil inspirasi dari
perjalanan naik gunungnya Bungi samaitri
eh Mencari wangsit tidak ke gunung
everes tapi ke Gunung Pancar
Bro itu Mardani dia udah dua kali dia
lari-lari di Gunung
Pancar jadi eh salah
satu bukan karikatur ya penggambaran
yang buat saya tajam itu John Man ya Man
of contradiction ya eh Bu nanti bisa
jawab prosedur
eh eh kelembagaan d Seperti apa tapi
Jokowi ini
ee selalu
ee mempertimbangkan reaksi publik ya
karena itu di forum ini saya mengajak
semua rakyat
indonesia agak gaya Bro ya tapi ayo eh
minimalnya eh pemirsa Indonesia leader
talk yang selalu kita angkat eh dua
pilar kita etika dan logika Perpu ini
melecehkan etika dan Perpu ini merusak
logika makanya wajib kita Suarakan untuk
ditolak ya dengan dasar yang kuat yang
kokoh ya dengan respon publik yang kuat
seperti ini saya yakin ya Eh dulu kan
ada tuh ide tig periode gitu bahkan saya
sempat di forum ini Mbak bitri
Burhanudin Muhtadi sempat bilang saya
ingat saya dia juga diajak Ayo masuk
konsorsium tapi dia menolak G gitu loh
dan dan masih banyak yang lain nah
ketika ee guliran itu oleh publik
ditolak
maka mundur Ya
ide ee perpanjangan kita tegas tolak nah
menurut
saya undang-undang Cipta kerja ini bukan
sekedar masalah buruh yang dipinggirkan
walaupun ini amat sangat menyakiti gulah
hak hidup ee rakyat ya karena dengan
undang-undang Cipta kerja ini Ee kita
bisa melihat ee betapa bukan cuma karpet
merah ya kuning emas tadi boleh dia
bilang Tapi menurut saya ini menggerogos
sendi-sendi bagaimana eh good governance
itu loh rule of laow gulah ketaatan
kepada institusi dan ini berbahaya
berbahaya berbahaya satu pertunjukan
kecongakan kesombongan dan diikuti
kecerobohan dan kealfaan yang itu harus
kita Suarakan di DPR nyuun Sewu Mbak B
Fitri kritik aja terus saya juga suka
ngritik di DPR kok kalau Bung Roki
kritik DPR di sini saya tidak pernah
membelanya gitu karena memang Eh ada
banyak catatan di kita tapi kita bisa
melakukan mekanisme Civil Society kita
bisa melakukan mekanisme Eh bagaimana
edukasi sosialisasi ee literasi kepada
publik Saya yakin
ee ketika ee faj ketika kegelapan makin
kelam ya tanda Fajar akan menyingsing
2024 berubah Insyaallah gitu
di sudahah enggak bisa nyebut 2019 ganti
[Tertawa]
presiden Baik bu dia eh eh sambil
menunggu mungkin pembahasan resmi di DPR
terkait perpo ini yang kemudian apakah
diterima atau menjadi undang undang
banyak aspirasi dari masyarakat juga nih
kena PKS Parti oposisi kalau pemerintah
tidak bisa menjalankan amanat MK untuk
eh membuka partisipasi publik yang
bermakna itu e mungkin PKI bisa
memulainya gitu ya Sambil juga menunggu
nanti prosedur resmi membedah isi Perpu
tersebut dan mungkin mengungkapkannya ke
publik mana-mana saja pasal-pasal yang
bermasalah Bim
mungk bukan itu Ya kita sedang proses
karena kayak MB Fitri bilang ini tuh
1170 17 halaman bayang engak sih kayak
bantal kemarin aja tuh waktu cip Eh
ciptaker udah sedih banget kenapa Karena
dibahasnya di bulan Ramadan orang habis
orang habis tarawih itu pada ngaji kita
mau ngaji omnibus ya Allah itu kan kita
harus detail satu-satu ya sebagai bagian
dari menjalankan amanah bukan berarti
gini ih kurang kerja amat sih sampai
satu-satu ya mau enggak mau kita harus
tahu sesuatu yang akan kita bahas terus
kita enggak baca gimana ceritanya
makanya harus dilakukan perbandingan apa
implikasinya Makanya tadi saya bilang
ada pasal-pasal yang dicabut ada
pasal-pasal yang hilang pasal-pasal
tidak berlaku Tapi undang-undangnya
tetap ada udah kalau kata saya jadi
kayak Zombie gitu ya eh jalan-jalan
enggak ada ruhnya gitu enggak jelas gitu
nah ee apa gunanya undang-undang seperti
itu dalam sebuah negara jadi ini ini eh
enggak bisa pertama enggak bisa
buru-buru kedua Kenapa kemudian PKS
berkeras waktu dalam pembahasan
rancangan undang-undang 13
2022 itu terkait dengan perubahan kedua
atas e pembentukan peraturan
perundang-undangan karena enggak
realistis kalau omnibus itu omnibus satu
satu kenis ya masih mungkinlah ya tapi
harus satu klaster jangan pindah-pindah
klustter kayak gitu nyebrang-nyebrang Oh
itu yang ditabrakannya luar biasa
mengharmonisasinya engak gampang terus
kemudian belum lagi seringkiali di kita
tuh ada undang-undang peraturan
turunannya itu enggak matching sama
atasnya ya Dan ini implikasinya besar
loh misalnya kita bilang oh ini kan cuma
undang-undang tentang perikanan dan
kelautan implikasinya tu pada
undang-undang pemerintahan daerah daerah
yang kasihan mereka bingung ini jadi
begini Itu jadi begitu eh periz
berkaitan dengan perizinan katanya
dipermuda enggak lagi harus lewat RT
sekarang enggak lagi kalau kita mau
bikin KTP katanya E itu peraturan lain
ya Enggak boleh apa enggak Harus pakai
izin kewilayahan kert sebenarnya kan eh
ketika kita buat struktur sosial itu
bukan konteks birokrasi tapi konteksnya
adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat
bagaimana mereka bisa kenal Bagaimana
apa sistem sosial kita bisa hidup
artinya tidak sem Lulu semua harus
pemerintah kan ada sistem sosial yang
bisa dibangun kebersamaan gotongroyong
dan lain sebagainya Itu kan mestinya
bisa dimunculkan ini banyak yang
ditembus langsung ke atas ke atas yang
akhirnya Kalau menurut saya lebih
mengarah pada sentralistik gitu ketika
bicara soal mengarah pada
sentralistik pemerintah-pemerintah
daerah kita jadi banyak kehilangan
banyak kehilangan kewenangan nah itu
yang diprotesh sebetulnya sama
teman-teman di pemerintah daerah bukan
berarti gini kemarin-kemarin ada
raja-raja kecil terus kemudian
dihilangkan mereka pada marah bukan
karena memang regulasinya yang
mengamanatkan itu jadi kewenangan daerah
tapi kemudian di undang-undang ini
ditarik kewenangannya jadi tabrakan
antar undang-undang ini menjadi bagian
yang EE cukup besar ya itu ada ada bab
khusus itu tentang pemerintahan daerah
yang akhirnya ya Ee mengacaukan kalau
kata saya si mengacaukan eh sistem yang
sedang dibangun dan ketika sistem sedang
dibangun ini kemudian tidak tidak ada
Grand desainnya sebenarnya mau kayak apa
ya tambel sulam aja akhirnya sayang kan
kalau
kemudian niat baik kita untuk
memperbaiki negara ini akirnya
Diperbaiki dengan cara tambal
sulam ya Bu Dianti mungkin publik
menanti supaya bisa PKS mengekspos nih
Perpu yang baru eh dan membahasnya
dengan segmen-smen masyarakat Ya terkait
dengan isu-isu yang cukup kritis baik
sekarang ke Bu Fitri Bu Fitri terkait
tadi omnibus laow ya kan memang awalnya
tidak ada akhirnya dikebut yang
undang-undang peraturan pembuatan
perundang-undangan yang akhirnya bisa
eh membolehkan adanya omnibus tapi kan
tadi bu juga menyatakan bahwa secara
substansi juga itu banyak sekali yang
berpotensi bertabrakan kan
eh terjadi kekacauan regulasi dengan
dengan anyanya omnibus La ini Walaupun
mungkin Secara aturan sudah
diperbolehkan karena peraturan
penyusunan undang-undangnya sudah diubah
tapi kan kalau secara nanti Bagaimana Bu
Fitri melihat sebuah omnibus low ini di
Indonesia I Ini pertanyaan penting
karena eh apa saya
kirabownya itu sendiri
Sebenarnya bukan berarti harus kita
jauhi betul karena itu adalah suatu
eh apa fenomena yang memang seringkiali
harus dilakukan untuk melakukan eh
perapian-perapian kebijakan nah tapi ini
ada studi yang menarik sekali yang bikin
studinya namanya Institute eh Of Ocean
Justice Initiative
eh di Indonesia itu mas Ahmad Santosa
dan kawan-kawan yang membuat
perbandingan tentang metode omnibas di
lima negara nah di lima negara itu pun
jadi dipakai eh di eh suelania baru
Jerman Inggris eh kemudian ada dua lagi
saya lupa tuh tapi intinya adalah
eh metode omnibas itu memang digunakan
tapi memang banyak kritik sehingga yang
terjadi dalam yang terjadi dalam praktik
adalah dibatasi supaya tadi istilahnya
Bu ledia adalah jangan banyak-banyak
klasternya cukup satu kluster saja saya
kasih contoh misalnya undang-undang
Pemilu saja 2017 itu kan sebenarnya
awalnya itu ada beberapa undang-undang
undang-undang tentang penyelenggara
Pemilu undang-undang Pemilu
undang-undang Pilpres begitu ya
dijadikan satu dan kita tidak keberatan
dengan itu karena semuanya soal
kepemiluan sehingga memang harus ada
sinkronisasi di antara tiga
undang-undang itu nah tapi undang-undang
Cipta kerja ini omnibasnya
berlebih-lebihan Dia ee mengubah 78
undang-undang lain Jadi enggak main-main
bayangkan 78 undang-undang mulai dari
undang-undang Ketenagakerjaan sampai
undang-undang kepolisian juga
dipengaruhi ee dan banyak sekali
undang-undang lingkungan ya makanya daya
rusaknya ee undang-undang Cipta kerja
ini luar biasa terhadap lingkungan nah
eh jadi memang kita harus kritik dalam
hal materi muatannya juga dan kita
Memang agak kerepotan untuk mengkritik
undang-undang Cipta kerja ini Justru
karena kegemukannya itu
Eh saya kira kita juga tidak bisa
langsung mengatakan kita tolak seluruh
isi undang-undang kita kerja karena ada
juga yang baik menurut saya Ya misalnya
UMKM terus ada jaminan produk halal itu
misalnya ya itu hal-hal yang kita masih
bisa lihat secara positif gitu ya
tinggal diisi ee pelaksanaannya Seperti
apa tapi tap karena semuanya ditaruh di
situ
eh
apa dia itu ya E inilah wadah untuk
terlalu banyak isu gitu ya jadinya kita
agak kerepotan untuk kemudian mengkritik
keseluruhan undang-undang C kerja ini
dan terkait dengan perpunya sendiri tadi
buia menyebut satu kata yang saya kira
itu paskali ini seperti seperti zombie
J di pasal 184 per cip kerja ini juga
dikatakan bahwa semua Peraturan
pelaksana yang kemarin itu Deb sekali
bisa digunakan atau tidak Sekarang jadi
dinyatakan bisa digunakan Nah itu banyak
sekali PP dan perpes yang memang sudah
dikeluarkan dan saya harus cerita
sedikit bahwa selama masa perdebatan
soal putusan MK itu mulai dari 25
November 2021 sampai kemarin 30 Desember
2022 itu
eh banyak sekali kawan-kawan harus
melawan kali di pengadilanah negara yang
paling sering di PTUN memang ee Saya
biasanya bantu-bantu aja sebagai saksi
ahli ee
untuk berdebat dengan hakim karena
banyak sekali peraturan-peraturan
pelaksana dari undang-undang kitata
kerja itu yang sebenarnya sudah
inkonstitusional itu di lapangan
digunakan dan Jadi saya harus meyakinkan
Hakim bahwa kepusan MK itu Harus
dipatuhi sehingga ee peraturan-peraturan
pelaksana yang sebenarnya menurut pusan
MK itu kan dikatakan eh tidak boleh lagi
ada kebijakan yang berdampak luas dan
strategis yang dikeluarkan sampai dengan
ada perubahan terhadap undang-undang
Cipta kerja deadline-nya 23 25 November
2023 tapi di lapangan itu di pakai terus
jadi makanya banyak kelompok buruh yang
EE menggugat ke PTUN tentang upah
minimum dan ketentuan-ketentuan lainnya
begitu ya makanya perginya ke PTUN nah
tapi jadi yang ingin saya katakan adalah
Eh kenapa juga menjadi kita bisa bilang
culas itu ee karena
eh dengan adanya ee Perpu Cipta kerja
yang sekarang Itu semua yang kemarin
diperdebatkan mau dibuat pasti bagi
investor jadi kata kuncinya itu ada
dalam pidatonya Pak alangga sendiri Pak
Airlangga dalam pidato 30 Desember waktu
mengumumkan Perpu Cipta kerja bilang
sebenarnya dengan jelas kami ingin
memberikan kepastian hukum bagi investor
jadi betul memang ini tujuannya membeli
karpet emas bagi investor tadi bukan
bagi masyarakat Indonesia ee dan ee apa
namanya kita mesti lihat juga keluarnya
Perpu itu kan
eh culasnya juga karena itu ya
dikeluarkan pada saat kita semua lengah
30 Desember hari kerja terakhir di 2022
semuanya dalam suasana ingin merayakan
ee apa malam tahun baru dan bahkan
brasnya atau naskah undang perpunya itu
tidak bisa diakses sampai dengan malam
tahun baru padahal menurut undang-undang
peraturan perundang-undangan Semua
peraturan perundang-undangan yang sudah
diundangkan artinya dia sudah
dipublikasikan karena kan begitu
diundangkan sebuah praturam
perundang-undangan itu kemudian akan
memberlakukan yang namanya teori Fiki
hukum semua orang dianggap harus sudah
tahu isinya nah ini kita bahkan tidak
bisa mengakses tuh pada 30 Desember itu
baru keesokan harinya baru kita akses
Nah itu juga e menunjukkan bahwa memang
yang ingin dihari oleh pemerintah adalah
kita semua saya setuju eh buia dan Pak
Mardani tadi yang bilang bahwa
sebenarnya enggak usah khawatir aja sih
karena 82% eh apa anggota DPR itu
koalisinya pemerintah paling yang protes
kita tahu Biasanya PKS dan Demokrat udah
itu aja Biasanya eh paling ada satu dua
anggota yang e protes tapi secara fraksi
Biasanya tinggal dua itu Jadi sebenarnya
kekhatirannya bukan pada PKS dan
Demokrat kekuatirannya AD adalah begitu
Itu dibawa ke ruang publik bisa
dipastikan akan ada demonstrasi ya kan
pasti itu kemudian akan ada ya kalau
istilahnya yang sebenarnya saya enggak
setuju tapi kan diistilahkan itu
kegaduhan gitu Padahal kegaduhan itu
dibutuhkan dalam demokrasi dan eh itu
yang ingin dihindari sehingga
digunakanlah momentum yang mengejutkan
itu yang saya dengar bahkan
sebenarnya yang kena prank itu bukan
hanya kita-kita Tapi beberapa
Kementerian lbaga yang sebenarnya ikut
bahas e masih berpikir bahwa itu akan
dibahas sebagai undang-undang nanti
dengan DPR tapi ee di ujung tiba-tiba
dikeluarkannya dalam bentuk Perpu gitu
Jadi itu yang kita mesti ee apa sikapi
juga cara cara untuk mengakali aturan
main seperti yang tadi dilakukan itu mas
Hali ya Terima kasih Mbak Fitri dan
sahabat-sahabat sekalian tiba kita di
akhir acara ya Ee diskusi yang sangat
menarik ini eh seperti biasa
eh para narasumber memberikan closing
statement atau closing ideas
istilah untuk closing ideas pertama
kepada Bung RI
dipersilakan Iya itu kan kita ribut
terus kan padahal yang kita ributkan
adalah seseorang yang memang tidak paham
masalah jadi Kadangkala kita konyol juga
kan kalau Pak Jokowi paham masalah dari
awal 2 tahun lalu dia datang ke publik
mengatakan Oke saya hentikan semua ini
supaya ada percakapan ulang yang disebut
eh apa namanya eh
usefulness apa istilah B Fitri tadi Eh
konsultasi yang bermutu konsultasi yang
apa istilahnya tadi yang makna yang
bermakna ituasi bermakna ya partisipasi
bermakna tapi Mengatakan kata itu aja
Jokowi bingung apa yang maksud
berpartisipasi bermakna tuh kar Ini kata
kuncinya di situ tuh dan kalau yang
Terangkan pada Pak Jokowi partisipasi
bermakna artinya dibicarakan a sampai z
dan dibahas perpasal dalam dengan
melibatkan semua mereka akan kena impact
dari undang-undang itu Jadi apa yang
paling bermakna Panggil oposisi untuk
bahas itu itu intinya di dalam ee sistem
eh pembuatan undang-undang supaya enggak
lagi dimasalahkan di Mahkamah Konstitusi
Kan setiap undang-undang yang dibahas
justru oleh orang yang
paling menjengkelkan itu pasti bermutu
Pasti enggak akan ada yang bahas ke bawa
ke judicial review kan tapi DPR selalu
bilang kalau anda Engak enggak
e menolak atau jengkel bawa ke mahkamah
konstitusi itu judicial review kan
undang-undang yang bagus itu Justru
harus dihindari masuk ke
daftar kasus Mahkamah Konstitusi ini DPR
dengan sedang mengatakan silakan
judicial review itu artinya yang dia
buat itu buruk kan gampangnya begitu kan
jadi kalau anda buat sesuatu produk Anda
enggak mau itu dievaluasi di hari
pertama oleh lembaga konsumen kira-kira
begitu tuh jalan pikirannya tuh kalau
kita ya silakan itu artinya bakterinya
ada di situ kan demikian
juga undang-undang bas La ini dinyatakan
inkonstitusional itu Bahasa Hukum bahasa
agama itu namanya haram Nyatakan haram
lalu Jokowi bilang enggak halal tuh maka
Perpu itu menghalalkan yang haram kan
ngacau jadi berpikir tentang hal yang
yang sederhana aja enggak mampu Jokowi
dia tahu bahwa itu barang haram kenapa
yang mampu mengatakan undang-undang itu
haram adalah Mahkamah Konstitusi memang
namanya inkonstitusional Kenapa dia
haram karena tidak diuji di laboratorium
kan begitu kan itu elemen-elemen
haramnya masih ada di situ racun kek
segala macam tuh karena itu disebut
tidak ada partisipasi yang bermakna
artinya tidak ada uji laboratorium yang
yang sound yang Deen itu intinya tuh
tiba-tiba dinyatakan
eh halal loh Bagaimana laboratorium apa
ini di pakai Pak Jokowi untuk mengatakan
dari haram jadi halal kan kan itu
konyolnya di situ cara berpikirnya tuh
jadi sekali lagi bagan-bagan di kepala
kita itu memang menunjukkan bahwa Jokowi
hanya ingin dia
ber tru and and e apa ya biasanya
undang-undang itu dia mesti TR dan
usefulness itu ini usefulness aja yang
dia pakai itu terusnya dia enggak peduli
kan padahal justru Ini barang busuk
barang busuk masih mau dipakai kena
racun semua kan Tapi kita tahu sekali
lagi bahwa ini adalah jalan sejarah
semacam eh sunatulah untuk menuju pada
kekacauan Jadi mari kita dorong supaya
kekacauan itu menjadi-jadi sebetulnya
tuh gitu gampangnya
ya kacauannya kacauan konstitusional
buoki Ini kekacauan yang
konstitusionalin enggak ada lagi ya Apa
yang mau diucapkan coba seluruh hal kita
bahas semua aspek kita bahas tapi dia
anggap Enggak kok ini ini ini bagus ini
lalu
semua semua kodok di di kolam 200 IQ itu
tuh tiba-tiba bikin orkestrasi ini bagus
ini bagus lalu Jokowi merasa memang
bagus Kenapa karena yang bersuara adalah
orang yang sekeliling dia tuh kan konyol
kan itu sama seperti cerita Hans
Christian Anderson bahwa Raja itu dia
enggak tahu bahwa dia ditipu oleh e
ajudan-ajudannya oleh punakawannya tuh
dikasih seolah-olah baju sutra Padahal
dia telanjang tiba di ujung jalan l
diteriakin untuk anak tuh raja Anda
telanjang dia enggak percaya juga kan
jadi itu sebetulnya intinya tu jadi Ya
udah mau diapain kan Nah untuk hal yang
semacam itu sebaiknya didorong sampai ke
ujung kedunguan jadi mari kita paksakan
kegentingan karena kegentingan itu yang
akan membuat kita merdeka nanti tu itu
intinya
tu Terima
kasih terima kasih asalamualaikum
warahmatullahi
[Tertawa]
wabarakatuh Sekarang kita ke Bu Lia
dipersilakaningat atauing
I pertama ada saya Terima kasih masih
ada Seperti ilt terus juga Mbak AB Fitri
dengan tulisan-tulisan dan
gerakan-gerakannya yang terus memberikan
edukasi kepada masyarakat sebab ketika
tidak ada yang memberikan edukasi kepada
masyarakat masyarakat akan menganggap
bahwa karena masyarakat awam ya maka
akan menganggap ini memang benar gitu
sehingga akhirnya tadi apa kegaduhan
yang konstitusional itu akan terus
terjadi gitu PR besar kita adalah
bagaimana kemudian eh mengedukasi mas
masyarakat terkait kedua tentu eh bagi
kami di DPR eh perjuangannya harus lebih
dalam
eh ada persoalan-persoalan mendasar yang
harusnya kita bisa selesaikan karena
pada prinsipnya seharusnya DPR itu
adalah eh oposisinya pemerintah karena
dia akan membangun check and
balances-nya agar tidak terjadi eh ke
arah eh oligarki kekuasaan dan lain
sebagainya eh eh yang ke a ada
kecenderungan pemerintah sekarang untuk
menggampangkan
eh menggampangkan proses
eh jadi regulasi yang menyesuaikan
keinginan bukan keinginan yang
menyesuaikan regulasi dan itu menurut
saya fatal founding fathers kita sudah
menetapkan eh apa ya dasar negara
meskipun dengan segala macam kelebihan
dan kekurangannya tentu Perlu diperbaiki
tetapi bukan untuk dilanggar dengan
semena-mena jadi ini jadi jadi bagian
yang EE perlu dicamkan oleh kita semua
jangan terulang kembali ee ada penguasa
yang akhirnya kemudian menyesuaikan
regulasi dengan keinginan ee sejumlah
orang ini jadi eh catatan besar yang EE
ini menurut saya akan merusak demokrasi
di negara kita terima kasih ya terima
kasih bu ledia semoga DPR ini bisa eh
kritis Bu sedikit kritislah Jangan cuma
cap stempel lagi titip ke teman-teman di
DPR
semuanya baik Eh sekarang Terima kasih
Bu lede Bu b Fitri dipersilakan closing
statement Bu Iya terima kasih eh Saya
kira saya dan kawan-kawan yang
belajarnya hukum itu memang yang paling
merasa gelisah gelisahnya luar biasa
sebenarnya sedikit terhina juga sih
karena di dipikirnya ee semua orang itu
sudah tidak bisa lagi berpegangan pada
prinsip-prinsip hukum dan
konstitusionalisme dan ini akan
didiamkan saja jadi memang
eh segala sesuatunya kalau dibungkus
oleh hukum itu jadinya seakan-akan benar
dan eh apa saya bercandanya sama
teman-teman ini dibungkus terus karetnya
dua lagi pedas banget ini Eh
tapi tapi buusan
haetnya dua dan e kita jadinya ee apa
Saya senang sekali ada ee forum-forum
seperti ini untuk menjelaskan kepada
publik supaya
jangan langsung merasa bahwa yang
dikeluarkan dalam bentuk hukum itu sudah
pasti benar karena ternyata hukum itu
banyak sekali yang tidak adil seperti
yang sekarang ini sedang kita bahas
sama-sama gitu dan eh yang repot adalah
pun ketika ada suara-suara yang
sebenarnya sekarang dalam posisi di
pinggiran yang ingin menyuarakan
soal-soal seperti ini ketidakadilan soal
otoritarianisme berbungkus hukum dan
lain sebagainya kemudian akan dengan
mudah juga dilabel diberikan cap segala
macam lah gitu ya jadi eh tapi kita
tinggalkan itu kita pegangannya tetap
konstitusi aja ini pegangannya bukan
yang lain kok bukan kita enggak bicara
apa ideologi apa dari mana tidak kita
bicara undang-undang Dasar 1945 jadi
jangan takut untuk bersuara kalau memang
ada hal-hal yang salah seperti ini
sekarang ini banyak sekali narasinya
selalu dibawa ke hal yang detail jadi
misalnya memang media massa ada
sedikit-sedikit salah soal apa tuh e
cuti 1 hari atau 2 hari minimum dan lain
sebagainya Baiklah gitu ya kita bisa
berdebat di soal-soal yang detail tadi
tapi bahwa ada sebuah tadi meminjam
istilahnya buia ada eh regulasi yang
sebenarnya dibuat hanya untuk keinginan
penguasa itu dulu deh yang harus kita
kritik dan EE Saya ingin menutupnya
Dengan mengatakan bahwa kalau tidak Kita
ributkan jangan kaget kalau nanti keluar
lagi perpu-perpu macam-macam mungkin
Perpu penundaan Pemilu Aduh saya Saya
kira ini kita jauhi betul ya penundaan
Pemilu atau mungkin nanti mau ada
amendemen konstitusi mungkin untuk tiga
periode apapun yang kita pikir kaknya
enggak mungkin itu kan enggak
konstitusional tapi ini juga sebenarnya
kan tidak konstitusional tapi terjadi
jadi saya kira ee Saya ingin menutup
dengan mendorong semuanya yang EE masih
bisa
ee apa ya punya akal sehat gitu karena
ada presiden akal sehat juga di forum
ini e untuk bersuara keras Jangan sampai
kita akan dapat lagi perpu-perpu
berikutnya yang akan menimbulkan
kegentingan yang sesungguhnya gitu
terima kasih asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuhalikumsalam suara perempuan
duandi kita malam ini
dium
Kenen mengundang wanita untuk berteriak
menolak Perpu pada malam
ini Baik Bu Pak Mardani dipersilakan eh
untuk closing idas
eh Hitler
itu jangan dikira
eh menjadi Tirani melalui
eh oligarki atau pola e kudeta Hitler
itu menjadi sedemikian monster melalui
proses yang
demokratis kalau kita lihat detailnya
jadi yang babi Fitri bilang tadi betul
adanya
eh tidak akan ada
eh orang-orang yang sombong di antara
para pemberani tapi akan selalu ada
preman di antara para penakut
ilt akan selalu berteriak mengajak kita
punya etika dan punya logika yang kuat
untuk menjaga negeri tercinta Indonesia
Terima kasih semuanya Terima kasih
pakani Bu Bu Fitri Bung RI dengan
demikian berakhirlah acara Ind kita pada
malam ini tadi pesan yang sangat
menggugah terakhir dari para narasumber
eh Katakanlah yang benar dan Katakanlah
salah bila salah e kita semua
bertanggung jawab untuk menjaga negeri
ini agar bisa tetap dipimpin atas dasar
kebenaran dan keadilan
Terima kasih sampai ketemu pada acara
Ind pekan depan asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh
Waalaikumsalam Terima kasih
ya