Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.
0:06 [musik] 0:08 Brail TV. 0:11 [musik] 0:16 Halo. Asalamualaikum warahmatullahi 0:17 wabarakatuh, Bang Dula. 0:20 Waalaikumsalam warahmatullahi 0:21 wabarakatuh, Mas Angga. 0:23 Bagaimana Bang Dula pagi hari ini? Sehat 0:25 ya? 0:27 Alhamdulillah sehat. Pikiran 0:29 tercerahkan, Bang Dula. Hati tenang atau 0:31 bagaimana? 0:33 Amin. Insyaallah. [terkesiap] Bang Dula, 0:36 di pagi hari ini kita ingin mengangkat 0:38 satu e topik diskusi kita yang menarik 0:42 ini ee ketika 0:45 Yusrilza Mahendra, lalu juga ada ee 0:49 legislator eh Partai Demokrat Benny 0:52 Harman yang mengomentari 0:55 mengenai 0:57 ee usulan gitu ya, soal hukuman mati 1:00 untuk koruptor yang diusulkan oleh MUI. 1:04 Nah, ini muncul gitu ya. Akhirnya 1:06 komentar-komentar ee dari pengamat 1:09 politik ee lalu juga dari 1:10 pejabat-pejabat. 1:12 Ketika kita lihat ada fakta yang 1:16 ee ada gitu ya, kan Undang-Undang 1:18 Tepikor ini sudah lama ngatur ancaman 1:20 pidana mati untuk kondisi tertentu dari 1:22 mulai negara darurat, resid, krisis 1:24 ekonomi, bahkan negeri ini instruktur 1:27 hukumnya juga lengkap ya. Ada KPK, 1:29 Kejaksaan, Pengadan Tipikor sampai hakim 1:31 adok gitu ya. Tapi korupsi ini tetap 1:34 jalan terus gitu. Bahkan dari kalangan 1:37 penegak hukum sendiri. Makanya 1:39 pembicaraan ataupun usulan dari MUI 1:41 harus ada hukuman mati untuk koruptor 1:44 gitu ya. Nah, tentu saja ini menimbulkan 1:46 perkontra. Sementara dari pandangan Bang 1:49 Dula untuk ee kasus ini, masalah ini 1:52 bagaimana? Ini yang pertama Bang Dula. 1:54 Lalu yang kedua 1:55 ee kita bicara tentang 1:57 ee ketika pengadilan ijazah Jokowi yang 2:01 masih mengatakan perlu atau tidak ee 2:04 ternyata di salah satu podcast yang 2:06 cukup menarik perhatian publik karena 2:08 cepat trending di media sosial itu malah 2:10 mengungkap sekarang asal mula atau 2:13 bagaimana keluarga Solo itu mengelola 2:17 harta kekayaan gitu. Karena di situ ada 2:20 Badrun, ada Bang Isanudin Nursi gitu di 2:23 podcast itu yang mengangkat bagaimana 2:25 keluarga Solo itu mengelola 2:27 harta-hartanya 2:29 yang begitu banyak gituah yang begitu 2:31 banyak dari mulai jalur ke perusahaan, 2:34 perusahaan yang cangkang atau perusahaan 2:36 yang benar sampai ke jalur ke 2:37 pejabat-pejabat sampai juga jaringan ini 2:40 masuk ke kepala daerah-kepala daerah. 2:43 Nah, apalagi kasus sekarang kepala 2:45 daerah banyak yang terkena OTT. Ini 2:47 masalahnya bagaimana Bang Dula melihat 2:50 jaringannya dibangun begitu luas gitu 2:53 ya, begitu kuat hingga harta itu 2:54 ternyata terpusat di keluarga ini. Ini 2:56 kan analisa saja gitu tapi Bandula 2:59 melihatnya bagaimana ini masalah harta 3:01 kekayaan gitu. Pastikan harta ini ada 3:03 harta ee ya itulah kita harus telusuri 3:06 harta rakyat kah atau rakyat atau harta 3:08 betul-betul hasil dari usahanya atau 3:10 bagaimana sehingga muncul 3:12 istilah-istilah dinasti Solo gitu ya, 3:15 kerabat Solo, kekuasaan Solo. Nah, ini 3:18 yang dilihat oleh ee publik gitu. Dan 3:22 bagaimana ee Bang Dola melihat ee 3:24 beberapa hal ini selain nanti penutupnya 3:26 juga kita minta hal tentang turunnya 3:28 indeks KPK terus-menerus gitu. Silakan, 3:31 Bang Dula. Iya. Baik, para pendengar 3:34 radio silaturahim yang insyaallah 3:36 dirahmati Allah Taala pada Jumat berkah 3:40 pagi ini. Yang pertama di dalam 3:43 Undang-Undang Tindak Penak Korupsi 3:47 Undang-Undang 3199 3:49 Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 3:53 pasal 2 ayat 2 3:56 berbunyi begini. 3:59 Dalam keadaan tertentu pidana mati dapat 4:01 diberlakukan. 4:03 Jadi dalam Undang-Undang Tindak Pind 4:05 Korupsi sudah ada pasal tentang hukuman 4:07 mati. Persoalannya adalah penjelasan 4:11 daripada pasal itu. Penjelasannya 4:14 mengatakan bahwa keadaan tertentu itu 4:17 adalah pertama terjadi bencana alam 4:20 secara nasional. Yang kedua ada serangan 4:24 musuh dari luar negeri. Jadi 4:27 ee para penyusun undang-undang ini sama 4:31 dengan undang-undang pada zaman Orde 4:34 Baru. Ee naskah akademi bagus, tapi 4:37 dalam sekian puluh pasal itu selalu 4:40 disediakan pintu atau jendela tempat 4:43 melompat keluar untuk menyelamatkan 4:45 diri. ee atau kalau di apa namanya di 4:49 pesawat terbang itu ada parasut yang 4:51 untuk kemudian bisa lompat keluar 4:53 daripada pesawat kalau terjadi sesuatu 4:56 seperti itu. 4:57 Nah, jadi di Undang-Undang Tindak 4:58 Pendang Korup itu juga itu 5:00 ee penjelasan merupakan parasut untuk 5:03 mereka bisa lompat keluar. Kenapa? 5:05 Karena ee bencana alam secara nasional 5:09 dan serangan musuh dari luar. Nah, itu 5:12 kan sepertinya agak sukar kan untuk 5:15 dilaksanakan seperti itu. Tapi kalau 5:19 misalnya kita lihat dari beberapa 5:23 bencana alam seperti Aceh, kemudian 5:27 Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, 5:30 Oktober tahun lalu itu mengakibatkan 5:34 1000 [mendengus] orang lebih meninggal. 5:36 ee kemudian ee 60 sekian triliun 5:41 kerugian ke negara karena rusaknya 5:44 infrastruktur kemudian diikuti dengan 5:47 bencana-bencana alam yang lain memang 5:50 tidak terjadi secara bersamaan pada 5:52 waktu yang sama. Tapi kalau ditotalkan 5:56 akumulasi itu memenuhi persyaratan pada 5:59 ee Undang-Undang Tindak Penokropi pasal 6:01 2 ayat 2 tadi. Apalagi kalau misalnya 6:05 seperti pernyataan Majelis Ulama itu ee 6:08 kalau dalam dalam Al-Qur'an itu kan 6:11 Almaidah 38 menyebutkan laki-laki 6:13 muslim, perempuan muslim kalau mencuri 6:15 potong tangannya. Tapi Almadah 33 6:18 menyebutkan kalau tindakan seseorang, 6:22 sekelompok itu yang mengakibatkan 6:25 bencana alam, kerusakan dan seterusnya 6:28 yang besar, maka pelakunya itu dibunuh, 6:33 disalib atau dipotong silang tangan 6:36 kanan dengan kaki kiri, kaki kiri dengan 6:38 tangan ee dengan tangan kiri dengan kaki 6:41 kanan atau dibuang ke laut. Jadi ee itu 6:45 sudah ada ee baik ada di Undang-Undang 6:48 Tindak Tindak Korupsi maupun di 6:50 Al-Qur'an seperti itu. Nah, persoalannya 6:54 adalah bahwa 6:56 tinggal aplikasinya. Nah, aplikasinya 6:58 itu seharusnya kan bisa dalam bentuk 7:02 Perpu. Lalu misalnya katakanlah bahwa ee 7:07 penjelasan dari pasal 2 ayat 2 itu agak 7:10 bias atau merupakan parasut untuk mereka 7:14 lari keluar daripada hukuman itu. Maka 7:17 kemudian ee Presiden bisa menerbitkan 7:20 Perpu atau menerbitkan Kepres yang 7:24 merupakan penjelasan daripada pasal 2 7:27 ayat 2 Undang Kind P korupsi bahwa 7:29 kemudian koruptor yang bisa melakukan 7:34 kegiatan-kegiatan sekian sekian sekian 7:36 hukum mati. Contoh narkoba itu dijadi 7:39 hukuman mati. 7:41 Maka kemudian bisa dihitung 7:43 kalau narkoba sampai berapa puluh kilo 7:46 yang kerugiannya sekian miliar 7:48 dijatuhkan mati, maka korupsi juga bisa 7:50 dibuat begitu di apa namanya 7:53 diekivalen dengan hukuman mati bagi 7:56 koruptor. Kalau misalnya katakanlah ee 7:59 ee korupsi 8:02 miliar bisa dimulai dengan potong jari 8:05 tangan kanan misalnya 2 miliar, du jari 8:09 e 8:10 3 miliar, 3 jari seterusnya sampai 8:11 kemudian itu. Tapi kalau sampai seperti 8:14 bencana alam dan seterus sampai puluhan 8:16 triliun kerugian itu, maka kemudian bisa 8:19 dijatuhkan hukuman mati sesuai dengan 8:22 undang-undang narkoba yang di mana orang 8:26 ee apa menyalahgunakan atau jual sabu 8:29 atau apa sekian apa ton sebegitu jati 8:32 hukum mati. Dan itu sudah sudah 8:34 berlangsung. Yang pasti bahwa KPK sudah 8:36 menerapkan hukuman seumur hidup 8:39 bagi ketua MK itu sudah berjalan. 8:42 Padahal yang dikorupsi oleh ketua MK itu 8:45 tidak sampai triliun. 8:47 Cuma saya cuma belasan miliarlah seperti 8:50 itu. Itu hukuman seumur hidup. Semuruh 8:52 hidup. Jadi kalau sampai mengakibatkan 8:56 katakanlah ee mantan Jan Pitsus 74 kg 9:01 emas itu berapa? berapa miliar itu 9:06 dalam sekian macam maka itu bisa di 9:08 kendakan hukuman mati seperti itu. 9:11 Problemnya adalah bahwa 9:15 apakah Jaksa Agung, apakah Kapolri, 9:19 apakah Ketua KPK itu orang penguasa atau 9:23 tidak. Nah, kenapa? Karena kalau mereka 9:27 orang penguasa, sementara 9:29 korupsi-korupsi ini tidak bisa terjadi 9:31 [berdehem] 9:33 seorang diri. melibatkan semua pihak 9:36 seperti itu, 9:37 maka kemudian hal itu sukar 9:39 dilaksanakan. Nah, jadi satu-satunya 9:43 cara adalah punishment hukuman dari 9:46 rakyat kepada para penguasa yang berasal 9:50 dari partai politik. Hukuman itu adalah 9:52 pada Pilpres 202 Pilkada. Kalau ada 9:57 seperti itu, maka kemudian jangan lagi 9:59 pilih ee calek, bupati, Gubernur, 10:03 Walikota, perak, presiden yang sekarang 10:05 ini jangan lagi dipilih. Ee sehingga itu 10:08 punishment dari masyarakat kepada para 10:10 apa namanya pejabat-pejabat yang tidak 10:12 mau melaksanakan apa namanya hukuman 10:15 mati seperti itu. Itu persoalan hukuman 10:18 mati. He. 10:20 Yang kedua, persoalan 10:23 ee 10:25 apa tadi, Mas Angga? Ee yang kedua. 10:27 Iya. Sorotan harta keluarga Solo. 10:30 Oh, iya. I ya, iya. Jadi ee 10:35 ada seorang menteri 10:39 pada waktu periode kedua Jokowi. Ini 10:42 cerita saya diceritakan oleh orang UI 10:46 h 10:47 bahwa ada salah seorang dosen di UI 10:51 diundang untuk fit and properties untuk 10:54 menjadi Menteri Pendidikan ee periode 10:58 kedua Jokowi. Ternyata kemudian beliau 11:01 tidak terpilih. Yang terpilih adalah 11:04 Ngadim seperti itu. Kenapa tidak 11:06 terpilih? Karena setoran dia kalah jauh 11:09 daripada yang dietor oleh Ngadim. 11:12 seperti itu. 11:13 Kalau enggak salah 11:14 informasi yang saya dengar e stornya 1 T 11:17 1 triliun seperti itu. Jadi, oleh karena 11:21 itu maka wajar kalau Nadim itu ketika 11:24 jadi menteri harus dia kembalikan bahwa 11:27 meskipun dia pengusaha tapi itu 1 11:29 triliun kan tidak kecil. Nah, jadi para 11:32 menteri, 11:34 para gubernur, walikota, bupati itu 11:37 nyetor nyetor. H 11:39 ee sehingga dia begitu maka uang dia 11:42 tidak terb terbatas. Misalnya kalau satu 11:46 menteri saja 1 triliun atau seteng 11:49 triliun dan seterusnya ada 30 11:52 30 menteri itu sudah berapa seperti itu? 11:55 Belum lagi oligarki yang terlibat kasus 11:58 kopsi. 11:59 Nah, 11:59 iya. 12:01 Perhatikan kabinet Jokowi. Hampir 75% 12:05 kabinet Jokowi itu orang bermasalah. H 12:07 orang bermasalah. Misalnya Sri Mulyani. 12:11 Sri Mulyani itu terlibat kasus Bank 12:13 Senturi ee ketika beliau Menteri 12:15 Keuangan dan waktu itu saya masih di 12:16 KPK. 12:17 Saya masih di KPK. Jadi saya tahu betul 12:19 itu. Nah, kemudian dia meloloskan diri 12:24 untuk berangkat ke luar negeri kemudian 12:27 menjadi direktur di Wank. He. 12:30 Nah, ketika Jokowi jadi presiden periode 12:33 pertama, dia minta Sri Mulani jadi 12:36 Menteri Keuangan. 12:37 H. 12:37 Sri Mulani ee memberikan apa persyaratan 12:41 saya bersedia syaratnya adalah kasus 12:44 saya tidak dibongkar, tidak diungkan, 12:46 dan seterusnya seperti itu. 12:47 Nah, jadi orang-orang yang digunakan 12:50 Joko itu orang yang bermasalah sehingga 12:51 kalau macam-macam ee kemudian dijerat. 12:54 H. 12:54 Nah, karena itu maka kebijakan-kebijakan 12:56 serimana itu aneh-aneh. Ee tapi karena 12:59 itu adalah atas perintah Jokowi atau 13:02 perintah oligarki yang menginginkan 13:04 mereka bisa bebas dan seterusnya. Nah, 13:07 seperti itu. Nah, nanti ketika Prabowo 13:10 baru kemudian Sri ini melepaskan diri 13:13 daripada dijar itu. Nah, begitulah 13:17 ketika Gubernur Bupati Walikota seperti 13:20 itu. 13:21 Dan kemudian partai-partai itu termasuk 13:24 ee yang disebut dengan partai Islam juga 13:27 itu mau calon bupati, Gubern Kota ada 13:29 anunya 13:30 bahasanya macam-macam. 13:32 Ah, bahasanya macam-macam. 13:36 ya. Kemudian uang-uang apa namanya 13:39 kampanye, uang peralatan, bahasa, 13:42 macam-macam seperti itu. Sehingga 13:44 akhirnya kemudian ketika mereka sudah ee 13:47 terpilih, maka kemudian harus 13:49 mengembalikan seperti itu. Dan karena 13:51 saling menyatra maka kemudian 13:54 ee tidak bisa itu hukum ditegakkan ee 13:58 seperti demikian. Nah, itu itu Jokowi. 14:00 Kemudian seperti yang dijelaskan oleh 14:03 apa nama Bad Badrun itu 14:05 ee 14:06 berapa tahun lalu? 5 tahun lalu atau 14:09 lebih 6 tahun 7 tahun saya lupa. Oh 2001 14:12 tahun 2000. tahun 2021. Sori 14:16 2021 14:17 2020. 14:18 Iya. Itu apa namanya? Ada perusahaan ee 14:22 Sinarmasemas. Anak-anak perusahaan dari 14:24 Sinemas 14:25 membakar hutan sekian ribu hektar di 14:28 Sumatera Selatan itu. 14:30 Maka kemudian ee ketika digugat oleh 14:34 Kementerian apa namanya? kehutanan dan 14:38 dari lingkungan itu sekian triliun itu 14:41 kemudian di pengadilan negeri tingkat 14:43 pertama di Palembang itu ditolak ee 14:47 tuntutan dari Kementerian apa namanya 14:49 kehutanan dan lingkungan itu ditolak. 14:52 Tapi kemudian Kementerian Kehutanan dan 14:54 Lingkungan Hidup ee naik banding ee 14:57 kemudian ternyata dijati hukuman sekian 14:59 [mendengus] miliar. Sekian miliar dari 15:02 sekian triliun jadi sekian miliar 15:03 seperti itu. 15:05 Nah, apa? Karena waktu itu kemudian 15:08 Jibran dan Kaisar mendapat suntikan dana 15:11 dari anak perusahaan dari Sinaras ini 15:15 sekitar R93 miliar 15:18 kepada satu perusahaan yang baru 15:20 dibentuk oleh Jibr Kaisah. Bayangkan ini 15:23 anak muda baru bentuk perusahaan kecil, 15:26 perusahaan jual pisang goreng, jual ini 15:28 apa macam kemudian bisa 93 miliar 15:32 seperti itu. 15:33 Eeah. Nah, dari dana itu dibeli saham, 15:37 beli saham ee kemudian ee berapa juta 15:40 lembar saham yang totalnya 92 miliar 15:43 seperti itu. 15:44 Nah, sehingga dengan itu maka kemudian 15:46 ee terjadi hukuman yang rendah dari apa 15:50 namanya? 15:52 ee ee anda ana perusaan sinar. Nah, 15:56 kemudian yang lucu lagi pimpinan 15:59 Sinarmas itu diangkat menjadi dues 16:01 di Korea Selatan. 16:03 Ee sudah itu kemudian ee setelah dari 16:06 Dubes Korea Selatan menjadi ee tim 16:08 penasihat Presiden Jokowi. Jadi itu luar 16:12 biasa. 16:13 Ee sehingga dengan begitu maka setiap 16:16 kan ada istilah bahasa Inggris tidak ada 16:18 freelanceun kan, tidak ada makan siang 16:20 gratis. 16:21 No free. 16:22 Jadi setiap ee setiap gerakan seperti 16:25 itu ada duitnya dan seterusnya. 16:27 Sehingga wajar kalau misalnya ee Joko 16:30 itu punya harta tidak terbatas. 16:33 Bahkan kemudian ada cerita 16:35 ee 2 3 tahun sebelum Jokowi Lengser ee 16:39 Kasan terima sekian triliun ee di 16:42 Malaysia. Kemudian dari satu oligarki 16:45 dari Kalimantan Selatan. Kemudian dia 16:48 beli saham di perusahaan kelapa sawit di 16:51 Malaysia seperti itu. 16:53 Problemnya ini adalah KPK kan mandul. 16:56 Karena apa? 16:57 Jokowi melalui oligarki merubah 17:00 undang-undang KPK itu sehingga KPK tidak 17:03 bisa berbuat apa-apa karena 17:05 undang-undang KPK yang baru yang dibuat 17:07 oleh Joko itu 17:08 KPK itu adalah ASN. 17:12 ASN eh sehingga kalau ASN dalam 17:15 Undang-Undang ASN, BOS ASN itu adalah 17:17 presiden 17:19 sehingga tidak mungkin e KPK bisa 17:21 memproses ee 17:24 bukan saja Ubai di Badun, saya dan 17:26 beberapa teman juga pernah datang lapor 17:28 ke KPK 17:30 soal apa namanya ee kasus ee Jibrand dan 17:33 KSNG ini juga kasus bobinasion waktu itu 17:37 ee kami laporal eh blok Medan dan 17:40 seterusnya Ya, salah satu pegawai itu 17:43 beritahu sama saya, "Pak Abdullah, kita 17:45 tunggu cuaca berubah." Ya, itu jawabnya. 17:49 Cuaca 17:50 maksudnya itu artinya kalau kalau ganti 17:52 rezim baru KPK berani seperti itu. 17:55 Tapi ternyata kemudian ternyata 17:58 [tertawa] 17:58 ee ganti ganti ganti presiden Prabowo, 18:01 ternyata Prabowo juga orangnya Jokowi 18:03 sehingga kemudian 18:03 masuk masuk geng masuk geng yang sama. 18:06 [tertawa] 18:08 Ketua KPK sekarang itu orang Jokowi. 18:10 Sehingga dengan begitu maka baru 18:12 pernyataan beberapa waktu yang lalu kata 18:15 Ketua KPK sekarang kalau penindakan itu 18:18 biayanya besar apa segala segala macam 18:20 lah itu tugas KPK itu ditetapkan dalam 18:23 undang-undang baik undang-undang KPK 18:25 lama maupun Undang-Undang KPK baru itu 18:27 tiga tugasnya itu KPK pertama melakukan 18:30 koordinasi terhadap penegak hukum dan 18:33 lembaga pengawasan. He. 18:34 Kedua, supervisti, ketiga penindakan. 18:37 Jadi itu wajib 18:38 wajib hukum apa namanya? Nah, kalau 18:41 misalnya tidak mau biaya besar dan 18:43 seterusnya maka kemudian sudah jalankan 18:46 hukuman mati tadi kalau bagi kerut 18:48 berkas besar 18:49 sehingga tidak perlu biaya penjara, 18:51 tidak perlu ada biaya penganganan dan 18:53 seterusnya langsung kemudian e hukuman 18:55 mati seb. Ini yang sering saya katakan 18:58 anggap bahwa 18:59 Islam memang tidak mengenal penjara. 19:01 Islam mengenal hukuman badan. ee apakah 19:05 potong tangan, apakah bisa hukum mati 19:08 seperti itu sehingga kemudian tidak ada 19:10 biaya untuk ee bangun penjara, tidak ada 19:13 bi untuk biayai penjara, petugas dan 19:16 seterus seperti itu untuk hukuman badan. 19:18 [mendengus] 19:19 Nah, oleh karena itu maka saya 19:21 memperkenalkan 19:22 sebenarnya bukan konsep saya itu konsep 19:24 umumlah di mana 19:26 yaitu menggunakan filosofi memakan bubur 19:30 panas. 19:31 Bubur panas. 19:33 panas itu dari tepi dari pinggir 19:35 kalau langsung di tengah itu kan apa 19:37 namanya melepuh apa namanya 19:40 bibir itu dari tepi. Nah, dari tepi itu 19:43 dari mana? Saya sarankan mulai dari 19:45 Bobina. 19:47 Karena Bobin itu ee mantu yang kira-kira 19:51 daya tahannya tidak sehebat kalau 19:53 langsung ke Jokowi. 19:55 Jadi, Binasuan kan punya tiga kasus. 19:58 Pertama belum Medan yang disebutkan oleh 20:00 mantan Maluku Utara. Hah, 20:02 ada perusahaan di Ternate itu. Yang 20:05 kedua menggunakan pesawat ee pribadi 20:09 yang apa namanya ee diparkir di ee 20:13 walikota di parkir di Solo ketika ee 20:16 Jibran jadi walikota. 20:18 Baru ketiga sekarang sudah ditangani 20:20 oleh apa namanya penegak hukum di 20:22 Sumatera Utara kasus PUPR itu jalan raya 20:26 dan seterusnya seperti itu. 20:27 Iya. 20:28 Jadi kalau itu diproses oleh KPK maka 20:33 kemudian ee akan menyeret kaisan dengan 20:37 Jibran. Kenapa? Karena 20:40 itu kan bukan ASN, bukan PNS sehingga 20:44 tidak bisa diproses baik oleh polis 20:47 jaksa apalagi KPK. 20:50 pengalaman bahwa 20:52 KPK pernah menangkap beberapa kepala 20:54 desa atau camat karena mereka itu 20:58 terlibat dengan ee penyelenggaraan 21:00 negara yang lain apakah bupati, 21:02 walikota, gubernur e menteri dan 21:05 seterusnya. 21:06 Sehingga 21:07 KACAM bisa dilibatkan di proses KPK 21:11 kalau nanti ee bebina diproses. Nah, 21:16 karena apa? Pesawat terbang yang dipakai 21:19 oleh Bobina Sution itu parkirnya di Solo 21:22 ketika walikota Solo itu adalah ee 21:27 Jibran. Nah, dan begitu maka ketika 21:31 di Blok Medan diproses, pesawat ee 21:36 pribadi diproses, maka Kasan dan Jibran 21:39 bisa diproses karena Jibran 21:41 kota Solo waktu itu. Nah, kalau sudah 21:44 tiga orang itu Bobi kemudian eh apa 21:48 namanya? Jibran dan K proses tinggal 21:51 Jokowi sendiri maka oligarki yang 21:54 mendukung selama ini akan berpikir 21:56 beberapa kali. H 21:58 sering saya katakan bahwa dalam teori 21:59 kapitalis itu kan menggunakan modal yang 22:02 sekecilnya mendapatkan keuntungan 22:04 sebesar-besarnya. Iya. 22:05 Jadi kalau misalnya masyarakat sudah 22:08 cenderung seperti itu, oligarki berpikir 22:11 yang penting kita bisa ikut dengan 22:13 pemerintahan yang baru, bisa ikut dengan 22:15 R baru sehingga mereka akan berpikir 22:17 lagi apakah terus dengan Jokowi nanti 22:19 kemudian mereka juga kena maka mereka 22:21 akan tinggalkan Jokowi. Dari situlah 22:23 kemudian Jokowi 22:25 bisa diproses. Nah, 22:27 oleh karena itu maka kemudian Prabowo 22:30 harus punya keberanian untuk menerbitkan 22:34 Undang-Undang perampasan aset. 22:37 Yang itu sudah lama sejak saya masih di 22:40 KPKPEN 22:41 sebelum di KPK dari tahun 20023 22:44 kami sudah usulkan itu. 22:45 Ee tapi kemudian itu sukar karena saya 22:48 bisa paham kalau DPR mengesahkan itu 22:51 sepertinya DPR menyediakan tari. 22:55 Tapi kan banyak yang harus diparalelkan 22:58 gitu ya, dari mulai penempasan aset, 23:01 hukuman mati gitu ya. Oh, banyak berarti 23:03 ini. 23:04 Tapi kalau Prabowo memang betul dia 23:06 jenderal, dia mau seperti itu, 23:09 maka kemudian dia harus berani lakukan 23:11 itu meskipun dirinya terlibat. Seperti 23:15 kata Presiden Cina dulu, bukan yang Cina 23:17 sekarang. Cina yang sebelumnya itu ee 23:20 mengatakan bahwa saya sediakan 100 peti 23:23 mati, 99 untuk koruptor, satu untuk 23:25 saya. Heeh. 23:26 Nah, kalau Prabowo lakukan itu kemudian 23:29 sudah ditangkap apa penjara-penjara 23:32 oligarki apa semua itu. Lantas kemudian 23:34 orang menutupo juga harus diproses. 23:36 Enggak apa-apa diproses. 23:38 Nanti kemudian akhirnya masyarakat akan 23:40 mendukung ee menuntut ya Prabowo sudah 23:43 berjasa tang apa supaya kemudian Prabowo 23:46 dibebaskan. Maka ada amnesti ada abolisi 23:49 ee kepada apa namanya Prabowo kan. Perbo 23:52 juga sudah tunjukkan kemarin 23:54 kasus menteri, 23:56 menteri siapa itu? 23:59 Mantan Menteri Perdagangan dengan Sekjen 24:01 PDIP. 24:03 Nah, itu kan juga 24:04 eh Praboka Amnesti abolisi kan seperti 24:06 itu. Jadi 24:07 I 24:08 jadi berarti 24:09 Tom Lembong dan Hastel Lembong 24:13 dan Hel 24:13 dan Hastel itu kan apa namanya? Jadi itu 24:16 korupsi korupsi alam perempowo seperti 24:19 itu. 24:19 He he 24:20 ya. bagaimana ee koruptor bisa bebaskan 24:23 seperti karena apa ee saya dapat cerita 24:27 itu bahwa ketika ee Prabowo ketemu 24:30 dengan Megawati salah satunya permintaan 24:32 Megawati itu adalah dibebaskannya 24:37 adalah ya dengan 24:39 abolisi itu seperti itu. 24:41 Nah, itu barangkali hal yang harus 24:44 dilaksanakan secara bersamaan. Nah, 24:46 untuk itu sebagai terakhir mahasiswa 24:49 setiap hari saya katakan sering saya 24:51 katakan setiap hari [berdehem] paling 24:53 tidak satu pekan atau dua pekan ke KPK 24:55 nuntut proses proses bebinasi. 24:59 Betul. Betul. Aksi demo orang 25:02 datang ke kejaksanaan anu proses kasus 25:05 anjam sostek dan seterusnya. 25:06 Sekarang yang demo masih kasus-kasus 25:08 Febri aja nih yang demo nih mahasiswa. 25:11 Iya. ee tapi juga jangan hanya kejaksaan 25:14 Agung KPK juga. Antara lain adalah KPK 25:18 punya hak supervisi 25:20 sehingga kalau misalnya kejaksaan itu 25:22 macam-macam KPK bisa ambil alih. Nah, 25:25 memang 25:26 ee ada harapan bahwa orang penyidik 25:30 Kejaksaan Agung itu tiga orang mantan 25:32 jaksa KPK dan saya kenal baik mereka 25:35 punya integritas tapi problemnya kan 25:37 mereka pegawai jasa. Kalau J mengatakan 25:41 bahwa berhenti atau gini 25:43 berhenti. 25:44 He 25:45 berhenti seperti itu. Nah, karena itu 25:47 maka yang selalu saya katakan tuh 25:50 Praboka Luisus ya terbitkan Perpu 25:52 kembalikan undangunan KPK yang lama. 25:55 Maka ketika KPK yang lama mereka 25:57 independen dan nah itu bisa melakukan 26:00 apa saja yang sudah bisa dilakukan oleh 26:01 politik dan jasa. Begitu Mas Ang. 26:04 Iya. Sebagai penutup Bang Dul rakyat ini 26:07 semakin resah gitu ya. di dunia 26:09 kesehatan 26:11 perilaku nekesnya bikin resah gitu ya. 26:13 Di dunia politik politik-politiknya 26:15 bikin resah gitu ya. Penguasa juga bikin 26:17 resah. Kementerian juga banyak yang 26:19 bikin resah. Termasuk yang seharusnya 26:22 menentramkan dan memberikan kekuatan 26:24 jiwa. Para ulama-ulamanya juga ada yang 26:26 membuat resah. Bagaimana Bang Dul 26:28 menentramkan keresahan rakyat ini? Kita 26:30 harus berpegang kepada apa? Penutup dari 26:32 Bang Dula. 26:33 Iya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, 26:37 [berdehem] 26:38 beliau pernah bilang bahwa sekali sekali 26:41 waktu-waktu 26:43 kalian akan menghadapi persoalan yang 26:45 sangat serius, sangat mencekam, sangat 26:48 apa namanya? Kira-kira seperti kondisi 26:51 yang tadi Mas Angga sebutkan itu. Kata 26:54 Abu Bakar, "Kembalilah ke masjid." 26:56 Hm. 26:56 Nah, kembali ke masjid. Maka kemudian 26:59 masjid sekarang ini kan cuma tempat 27:01 salat. 27:02 Hm. Ya, padahal masjid Nabi itu kan 27:04 bukan hanya tempat salat, itu juga 27:07 sekolah, itu juga kantor kepala negara 27:10 menyelesaikan persoalan-persoalan 27:12 masyarakat juga di masjid. Nah, ketika 27:15 kembali ke masjid maka kemudian gerakan 27:18 masjid itu bisa kemudian menyadarkan 27:22 masyarakat lantas kemudian melakukan 27:24 satu gerakan ekonomi yaitu bagaimana di 27:28 masjid ada koperasi masjid. Lantas 27:30 kemudian menjual barang-barang hasil 27:33 produksi daripada petani, nelayan, 27:37 masyarakat kampung. Tidak seperti 27:39 koperasi desa yang kemudian merupakan 27:41 agen daripada Indomart atau Alpamart dan 27:44 seterusnya. Nah, jadi gerakan ekonomi, 27:48 gerakan budaya, gerakan bingan dari 27:49 masjid, karena dari gerakan dari masjid 27:52 maka orang tidak akan melakukan 27:54 pelanggaran-pelanggaran misalnya riba di 27:56 masjid. bagaimana mau riba ee mau 27:58 menjual barang rusak di masjid bagaimana 28:01 di situ. Nah, dengan begitu maka fungsi 28:03 masjid seperti pada waktu Rasulullah dan 28:05 para sahabat itu membuat kemudian 28:08 masyarakat itu memberikan satu 28:11 alternatif sehingga kemudian mereka 28:13 ketika misalnya harga beras mahal karena 28:16 suasana di masjid mereka kemudian tidak 28:18 menjadi frustasi dan seterusnya. ketika 28:21 mereka suasana di masjid, kekurangan 28:23 uang tidak pinjol, tidak macam-macam 28:25 seterusnya karena suasana masjid. Nah, 28:27 dengan begitu masjid sebagai pusat 28:29 peradaban, mesti sebagai pusat kemudian, 28:32 mesti sebagai pusat perjuangan. 28:34 Insyaallah kalau itu maka 2029 saya 28:37 katakan tadi masyarakatnya akan penatial 28:40 sang kepada partai-partai politik yang 28:42 sekarang ini tidak merasi. 28:46 Begitu, Mas Anggan. yang kuat 28:48 berarti kuatkan imannya gitu ya Bang 28:50 Dula ya. 28:51 Yallah itu kalau berarti kan iman dan 28:54 iman dan takwa. 28:55 Iya. [terkesiap] 28:56 Baik Bang Dulah terima kasih banyak 28:58 dialog di pagi hari ini. Semoga Bang 29:01 Dulah selalu sehat. Insyaallah kita 29:02 jumpa lagi pekan depan ya Bang Dah ya. 29:05 Asalamualaikum. 29:06 Waalaikumsalam warahmatullahi 29:08 wabarakatuh. 
