Antrian playlist

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Plin Plan Janji Pemimpin : Kereta Cepat

Kepemimpinan Ala Nabi Saat ini, Adakah?

PROPOSAL EKONOMI DAN POLITIK UNTUK NKRI LEBIH BAIK

Definisi Pahlawan : Mencari Pahlawan Saat Ini

PLT Kepala Daerah VS Cetak Ulang Politik Nasional

Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Strategi Budaya Membangun Bangsa

Mantan KPK ke Polri : Ada Apa?

Budaya Inovasi : Pengalaman dalam dan Luar Negeri

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Amandemen : Perlu atau Pesanan?

(Mencari) Akal Sehat Di UU Kesehatan

Rasil TVDipublikasikan: 22 Juli 20231.7rb views

ILT (Indonesia Leader Talk) Narasumber: 1. Mardani Alisera 2. Rocky Gerung 3. Rakhmad Hidayat 4. Kurniasih Mufidayati 5. Ede Surya D. Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

[Musik]
[Musik]
braasil
[Musik]
[Musik]
TV braasil
[Musik]
[Musik]
TV kasil
[Musik]
[Musik]
TV
Brasil
[Musik]
TV berbagai macam unsur masyarakat dan
juga ee di DPR ee salah satu fraksi yang
menolak penetapan ee RUU PKS ini adalah
ee fraksi PKS ya ya Di mana kita
mengetahui
ee ada empat alasan ya ee Mengapa eh PKS
e menolak eh penetapan ini nanti akan
disampaikan oleh buida ya ya salah
satunya e terkait dengan tidak adanya
lagi kewajiban alokasi minimal dan
kesehatan Eh oleh pemerintah ya Di mana
kita mengetahui kalau dalam ada dua
aspek yang paling penting dalam
pelayanan dan penjaminan sosial
kesehatan masyarakat kesejahteraan
masyarakat yang pertama adalah
pendidikan kedua adalah kesehatan
pendidikan kita tahu sudah diamanahkan
oleh undang-undang dasar minimal
20% dan juga di undang-undang kesehatan
ini eh pemerintah
eh apa
eh meniadakan batasan minimal alokasi
dana kesehatan oleh pemerintah pusat dan
juga oleh pemerintah daerah nah ini
menjadi tanda tanya besar terkait dengan
keberpihakan dan keseriusan pemerintah
dalam menjamin e peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat nah Kemudian yang
kedua juga ada beberapa indikasi ee di
mana ee di
ee diabaikannya dan mulai dikuranginya
beberapa peran dari tenaga kesehatan
dalam ee proses pembangunan kesehatan di
Indonesia Nah untuk itu pada malam ini
kita akan
membahasnya dan sudah datang ee
bergabung bersama kita beberapa
narasumber ya Ee yang pertama sudah
datang ee Dr
dosen FK MUI Asalamualaikum Dr
Ed Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh Terima kasih sudah hadir
untuk kesan kalinya di Ind Ya senang
sekali bertemu lagi dengan Dr Ed dan
kemudian sudah hadir juga bersama kita
Dr Rahmat Hidayat Dr di rsui kepala
Prodi spesialis neurologi FKUI
Asalamualaikum drm Hidayat
waalaikumsalamabakatuh terima kasih dan
kemudian nanti juga akan bergabung
bersama kita
budayati beliau adalah
eh anggota DPR RI dari Fraksi PKS ya
yang juga mengawal proses pembahasan u
kesehatan ini dan juga nanti akan
bergabung juga bersama kita tuan rumah
Indonesia Bapak bersama juga dengan Bung
baik sahabatsahabat Sebelum kita mulai
acara kita pada malam ini kami ingin
mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa
Setia indiversal lead di dalam negeri
maupun luar negeri acara ini disiarkan
secara langsung melalui siaran channel
YouTube eh live streaming ya live
streaming channel YouTube PKS TV rasil
TV dan jugaani ala kemudian disiarkan
juga melalui siaran radio rasal 720 AMM
bagi sahabat-sahabat yang ingin
mendengarkan melalui Siara radio rasil
eh silakan dibuka channel rasil radio
rasil 120 am untuk e sahabat-sahabat di
jaboetabek dan juga dirrelay di Beberapa
jaringan radio rasil di beberapa kota di
seluruh Indonesia dan juga kami
mengucapkan terima kasih kepada
rekan-rekan media wartawan yang terus
menyaksikan Meliput dan memberitakan
acara ini semoga bisa memberikan
sumbangsih konten positif bagi dunia Pa
dan dunia pemberitaan di Indonesia dan
mencerdaskan masyarakat Indonesia baik
sahabat-sahabat sekalian kita mulai
acara indid ST pada malam ini untuk
kesempatan pertama kepada Dr
dipersilakan untuk memberikan
pandangannya terkait dengan ru kesehatan
yang baru disahkan oleh
pemerintah baik Terima kasih
asalamikumang siap yang sudah tem- lalu
yaau ya wupunup hari ini terny banyak
hal yang menarik gu kalau dari kacam
Akademi barangkali atau akademisi
khususnya saya sendiri senya Apa yang
sedang kita lihat yang pertama
barangkali kalau kita bicara perlunya
merapikan undang-undang ya itu keperluan
ya supaya jelas bahwa rujukan dasar kita
kan senya amanah konstitusi ya pasal 28
ayat H undang-undang negara
K5 ini ver amemen sa bahwa setiap orang
berhak hidup sej Tera lahir dan batin
bertpat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan Nah kalau lihat definisi ini
sebenarnya kan negara itu punya dua
kewajiban Bagaimana memberikan hidup
yang sejahtera lahir batin bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat itu jelas ya nah ini
kalau tidak ada investasi publik akan
sangat sulit yang kedua berhak
memperoleh pelayanan kesehatan mungkin
yang kedua ini barangkali jawabannya
adalah sistem jaminan sosial nasional
yang sekarang berwujud dalam bentuk ee
program jaminan kesehatan nasional atau
gkn walaupun masyarakat lebih
mengenalnya sebagai program BPJS padahal
BPJS itu bukan program ya itu hanya
lembaganya programnya adalah jaminan
sosial kesehatan nasional nah kalauat
seperti ini sebenarnya eh dari
implikasinya tentu saja negara ini mesti
membuat sistem yang jelas ya kesehatan
kita seperti apa sehingga rakyat itu
bisa betul-betul sehat dan produktif
sepanjang umur G ya kalau ada sakit bisa
segera ditangani nah konteks ini yang
barangkali sebenarnya kita harapkan dari
undang-undang baru ini tapi
ee persoalannya Saya melihat secara
kesat mata ya bahwa undang-undang ini
ketika tahun lalu disampaikan memang
pada akhirnya full ofontroversi gitu ya
Yang pertama adalah kontroversinya apa
dari proses gitu ya kita tidak pernah
mendapatkan sebuah pemberitahuan yang
utuh gitu substansi nya apakah naskah
akademiknya maupun ru-nya gitu dari awal
selalu dikatakan mana sih gitu ya ketika
melakukan dialog dua kali dengan baleg
diundang secara resmi saya waktu itu
mewakili ikatan masyarakat Indonesia eh
disampaikan bahwa kami tidak pernah
secara resmi menyampaikan RUU dan eh
nasah akademiknya itu satu hal yang luar
biasa l itu beredarlah di masyarakat
seharusnya itu kan tidak terjadi gitu ya
yang kedua adal ketika proses itu
berjalan prosesnya begitu cepat
mula-mula seperti sembunyi-sembunyi tapi
di akhir tahun di bulan November nah
mulailah ramaiitu ya kemudian eh proses
itu begitu cepat dan tadinya kan
harapannya Katanya sih sebelum Maret
sudah selesai tapi kan baru kemarin
selesai nah yang berikutnya ini jelas ya
secaratif kita bisa mengatakan blackor
itu benar-benar ada dan terjadi Mengapa
karena Sema di prosesnya itu adalah
menggunakan sistem appro jadi masukan
dari berbagai pihak diambil gitu ya
terus sampai kemudian Lembaga Legislatif
dan Eksekutif itu kemudian menyatukan
tapi kan kita lihat prosesnya itu
betul-betul semuanya ada di DPR sehingga
tidak melalui eh proses kalau di
kah akan lama ya kem dulu
kemudianmk lalu kemudian kekas negara
dan seterusnya tapi ini seperti lewat
jalan tol di DPR langsung di dan
kemudian timsus dan seterusnya gitu ya
jadi ini sepertinya eh
so gu atau kira-kira pendekatan sistem
yang enggak benarlah palsuah Kalau
dibilang ya Eh mengundang berbagai pihak
tapi kemudian kita kasih masukan masukan
itu seperti dianggap angin lalu gitu ya
kemudian Kenapa karena yang muncul
Ternyata jauh dari aspirasi Nah kalau
bicara tentang substansi juga ada
prinsip yang rada berpisah misalnya
begini ketika di undang-undang
sebelumnya 3629 yang kita dapat adalah
eh kesehatan itu definisinya jelas ya di
situ ada dimensi fisik mental sosial
tapi spiritual juga masuk artinya
konsisten dengan
eh ketuhanan yang maha esa dan Pancasila
ya sebagai sila pertama ketuhanan yang
maha esa jadi artinya spiritual itu
hilang sekarang ya Jadi kita hanya fokus
di kesehatan fisik sosial dan mental
saja yang penting bisa produktif gitu
Ini yang barangkali juga jadi sebuah
catatan ya E kenapa itu hilang yang
berikutnya adalah eh yang jadi kern
adalah pertama kalau kita bicara pada
kewajiban pemerintah untuk
menyiapkan suprastruktur atau ekosistem
sehingga orang bisa hidup sehat Nah di
sinilah sebenarnya investasi publik ada
yang mengatakan sebenarnya investasi
publik atau investasi negara ee untuk
kesehatan itu not Magic number Yes
artinya apa bukan angka gitu ya tetapi
sebuah kepastian bahwa negara memang
berinvestasi di saat infrastruktur kita
masih kurang bagus Seharusnya jelas gitu
ya negara itu mengalokasian seberapa
besar Kenapa Karena manusia itu Apapun
yang terjadi Saya kira Dr Day bisa
mengkonfirmasi ya manusia itu lahir dan
meninggal hampir semuanya di pelayanan
kesehatan ya Eh Bang bisa cek ya kalau
ada orang mohon maaf ya misalnya lahir
di tempat ibadah Pasti dibilang musibah
kan begitu ya semuanya pasti di
pelayanan kesehatan Begitu juga orang
apa namanya mengakhiri hidupnya juga
lebih banyak di pelayanan kesehatan
sehingga pelayanan kesehatan ituusang
menjadi investas negara kepada manusia
Indonesia yang terakhir barangkali eh
kontrvensi berikutnya
adalah bagaimana di penutup gitu menarik
ya di ketentuan penutut itu ini kan e
pasal 453 dikatakan pada saat
undang-undang ini mulai berlaku Semua
peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari 10
undang-undang yang dicabut ini tetap
berlaku dikatakan begitu gitu ya tapi
undang-undangnya dicabut gitu ya n yang
dicabut ada 11 ya karena termasuk
ordonansi tahun
49 gitu Jadi ada yang menarik ya
inkonsistensi terakhir barangkali yang
kita bilang enggak logis adalah
peraturan pelaksananya tetap berlaku
padahal undang-undangnya dibuat untuk
melaksanakan peraturan itu dibuat untuk
melaksan undang-undang undang-undangnya
sudah tidak ada tapi dikatakan tetap
berlaku seharusnya barangkali ee proses
ini buka mestinya Ya proses pencabutan
yang bertahap bukan kemudian peraturan
pelaksanaan saja ini yang barangkali
jadi persoalan nah persoalan lainnya
tentu saja dalam konteks ke depan Apakah
ini betul-betul bisa menjamin pemerataan
ya keadaan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia untuk mendapatkan hak hidup
untuk sehat dan juga untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang kita
khawatirkan adalah kalau tiba-tiba
karena tidak ada kewajiban negara
misalnya ya suatu saat bisa kalau tidak
ada kewajiban kan suatu saat bisa saja
Misalnya ya eh apa namanya kewajiban
negara yang sekarang ada menjadi
berkurang dan tidak ada lalu sistem
pelayanan kesehatan kita yang tadinya
mengendapatkan keadilan sosial yang AD
dan berada bagi seluruh RAT Indonesia
ini bisa jadi berubah dan kemudian
misalnya menyerahkan urusan kesehatan
itu kepada masyarakat ini akan sangat
merepotkan pada saat kesehatan kita
masih kurang baik seperti sekarang ini
saya kira itu pengantar dari saya terima
kasih baik terima kasih
Dr dok dok eh ada pandangan dari
masyarakat menganggap bahwa
eh RUU kesehatan yang sekarang ini
sangat bernuansa kapitalis gitu kalau eh
kita melihat dulu pernah ada di dunia
pendidikan ya bagaimana dunia pendidikan
sudah masuk ke kapitalis gitu ya
meninggalkan SMC esensi filosofi dari
pendidikan itu semua Nah sekarang dengan
RUU kesehatan yang baru ini sangat
mernuansa kapitalis Nah dari sudut
pandang teman-teman dokter tenaga
kesehatan bagaimana melihat ini jadi
seakan-akan benar-benar jadi nuansa
kapitalis kesehatan benar-benar jadi
orientasinya industri dan bisnis gitu ya
sebenarnya kapitalis itu kan ketika ya
ketika negara tidak hadir ya tidak hadir
membiarkan rakyat menyelesaikan
persoalan sendiri lalu apa yang terjadi
maka yang terjadi adalah hukum jual beli
secara umum ini yang kita khawatirkan ya
Nah sebenarnya jaminannya di sini adalah
ketika negara itu bisa menghadirkan
ketika orang membutuhkan pelayanan
kesehatan dua-duanya ada pelayanan
kesehatan ada Biayanya ada yang kita
khawatirkan adalah yang namanya
kebutuhan kesehatan itu tidak bisa
ditentukan bisa tiba-tiba datang
misalnya malam ini kita asik ngobrol di
LT ya terus kita mendapatkan musibah kan
begitu cepat kebutuhan itu kan tidak
bisa diprediksi lalu kita membutuhkan
pelayanan kesehatan tidak ada jaminan
kesehatan yang kita miliki nah
barangkali bagi kita yang Katakanlah
mendapatkan anugerah kelebihan dana itu
enggak ada masalah karena mungkin kita
punya uang punya tabungan punya asuransi
tidak hanya asuransi JKN yang dikelarjs
ya tapi juga asuransi swasta barangkali
seperti itu tapi bagi masyarakat yang
punyanya hanya itu-itu saja atau bahkan
enggak punya ini akan sangat repot
apalagi kalau misalnya ketiadaan
kewajiban keuangan pemerintah itu nanti
bisa berdampak kepada misalnya hilangnya
jaminan pembiayaan itu gitu Padahal
undang-undangnya seperti itu Nah kalau
seperti ini ini ibaratnya mengembalikan
masyarakat diminta untuk mencari solusi
sendiri ini yang kita tidak
ingin Baik terima kasih eh Dr Ed atas
pandangannya dan sekarang kita ke Dr
Rahmat Hidayat eh Dr ahahmat eh mungkin
bisa ngelihat juga ya mungkin pandangan
dari sudut pandang teman-teman dokter
bagaimana melihatnya gitu ya karena ada
kita saya ada baca tulisan di
Kompas mereka mengatakan ee sebagian
besar ini Baik kok undang-undangnya ini
kadang ee di organisasi profesi ada ego
sektoral profesi kepentingan sepihak
dokter mereka mengatakan seperti itu
yang membuat para dokter menolak ini
gitu ya Nah sebenarnya Bagaimana sih
secara objektif ee para dokter melihat
ee kondisi ini di undang-undang
kesehatan yang baru
Terima kasih pakdi jadi eh yang pertama
saya bukan mewakili ID yang pertama saya
mewakili tadi kan e pertanyaan pertama
Oh dok kami e karena ini bahasannya adal
mencari akal sehat Jadi kami cari yang
orang yang bagian akal nih
dokitu oke
itu jadi itu dulu Jadi kalau misalnya
ditanya Apakah eh apa eh inial segala
macam itu memang dalam tanda petik
adalah sesuatu yang ya kita kayak harus
benturkan gitu jadi dalam tanda petik
seperti itu Jadi tadi Pak sudah
menjelaskan segala macam panjang lebar
ya terusang banyak pengetahuan nih
pakang ini saya jadi kuliah sama Pak
kuliah lagi saya itu muridnya
Pak jadi E itu itu jadi e kita itu
eh seolah-olah undang-undang kesehatan
ini E ketika yang dibahas adalah ini
seolah-ah yang bahas itu adalah ee bukan
undang-undang kesehatan tapi
undang-undang kedokteran jadinya
agak-agak malu Sebenarnya saya ee
membahas ee maksudnya bahasnya kok ID
lagi Idi lagi ID lagi jadi kayak semua
dosa
ee suaranya putus-putus
dokter
publik
adalterah jelas belumudah lebih jelas
belumudahudahudahudah lebih jelas
beludahudah jadi jadi yang pertama tadi
saya bilang ini ketika yang Dib toral
katanya adalah segala maam ini yangtama
undang-ang kesatan bukan undang-undang
kedokteran jadi kalau kita bicara
undang-undang kedokteranu sa kitaah
iniarangang kesan
kitaahesan tapi entah kenapa
Eh fokusnya seolah-olah jadi Idi dari
Kompas kita bisa lihat tuh ton-tonnya
Itu kan tonnya Kompas tonnya deti.com
itu itu semua tonnya adalah ah Tadi saya
sudah lihat lagi asumsi.co gitu intinya
adalah menyalahkan iniid dalam soal eh
undang-undang kesehatan ini seolah-olah
eh iniid adalah eh adalah yang harus
harus dimusnahkan dalam tanda petik ee
dengan adanya undang-undang kesehatan
padahal enggak sama sekali gitu jadi
undang-undang kesehatan ini adalah
cerita tentang 280 juta e rakyat
Indonesia
term saya tadi Pak Ed cerita bahwa bisa
saja segala macam seperti itu itu adalah
cerita soal kesehatan bukan soal Idi ID
justru enggak ada tempatnya di situ tuh
kalau soal-soal kesehatan segala macam
gitu Jadi maksudnya kalau ada orang
emergenensi butuh emergeni segala macam
ke rumah sakit rumah sakit itu bisa
punya pemerintah punya swasta
pembayarannya lewat JKN JKN itu di bawah
presiden kemudian Kian habis itu
pelayanan semua segala macamnya Itu
semua adalah eh rananya kesehatan nah
Inya di mana gitu kan idenya itu
sebenarnya adalah kayak menjaga menjaga
eh orang e bengkel gitu balancing
balancing spuring memastikan servis oli
ganti segala macam ini fungsinya di situ
jadi kan kayak kita di mobil kalau ada
apa-apa kan tiap 6 bulan sekali telepon
Pak udah ganti Ma ini gitu nah ini itu
fungsinya di situ tuh menjaga kita
kenapa karena ketika ber salah mobilnya
semua segala macam yang terjadi apa
kecelakaanlah ee apa ee ada sesuatu di
ee fasilitas pelayanan ada pendingan
pelayanan misalnya pelayanan dari rumah
sakitnya tadi tolak JKN Oh ini enggak
boleh diac nih Mari kita tanya pakarnya
siapa pakarnya balik lagi kembali ke Idi
jadi Idi itu ya tadi itu fungsinya
menjaga menjaga ee ee menjaga ee
ee apa kualitas dokternya pertama tentu
saja karena memang dia adalah Ikatan
Dokter yang kedua adalah sebagai tempat
studi apa ee sebagai tempat penjaga ee
mutu pelayanannya Apakah terjaga atau
tidak Itu sebenarnya fungsi ini jadi
ketika bicara soal ee undang-undang
kesehatan bukan ini yang kita bahas
sebenarnya yang kita bahas adalah
kesehatan dan tadi Pak menjelaskan bahwa
jangankan sebelum undang-undang
kesehatan ini disahkan sampai sekarang
kami masih bertanya-tanya nih mana
barangnya Kenapa karena namanya
peraturan ya Jadi kalau dulu kayak covid
ya Jadi kalau covid m cases mau bikin
aturan E saya mau bikin aturan
dikeluarin tuh aturannya kemudian habis
itu sebulan kemudian ya berlaku jadi
sebulan berlaku itu kami punya waktu
untuk mempelajarinya dan peraturanah
keluar kan untuk mempelajarinya apa yang
harus kami lakukan dengan peraturan itu
segala macam apa yang harus kami ubah di
rumah sakit sistem pelayaran seperti itu
dan itu terjadi di semua Apun jadi kayak
misalnya undang-undang kesehatan
undang-undang saya lupa undang-undang
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2000 ee
2020 e undang-undang Rumah Sakit Kalau
tidak salah itu itu juga gitu berlaku
kita bisa pelajari masalahnya di
undang-undang kesehatan ini Sampai detik
ini kami belum Melihat barangnya gitu
jadi barang barang barang undang-undang
kesehatan untuk kami pelajari ini sampai
sekarang gak kelihatan Jadi kalau
pertanyaannya adalah eh Apakah bisa
membahas akal Saya di sini ya itu yang
rubitnya barangnya enggak kelihatan jadi
dari sebelum sampai sesudah e disahkan
sama DPR tidak terlihat sama sekali itu
mungkin pendahuluan Dari saya
Pak Baik terima kasih ini eh menarik
sekali nih kalau dari teman-teman dokter
menganggap bahwa undang-undang ini
enggak kelihatan Sim Salabim nih jadi
kita teringat juga ketika undang-undang
omnibus Cipta kerja juga juga ya ini kan
omnibus l kesehatan lah ya berarti Dok
Ya ini tiba-tiba
ee ada yang membahas tanpa ada pelibatan
eh dengan banyak para stakeholders mau
kepentingan kemudian
eh disahkan gitu ya Nah sekarang kita
pengin melihat Bung Roki Gerung Selamat
malam Bung
Roki malam malam malam saya ngopingngopi
tadi ya karena saya sangat sehat baik
bungakim bag bagaimana pandangannya
dengan penetapan undang-undang kesehatan
yang baru ee banyak beberapa segmen
masyarakat melihat ini semangatnya
sangat-sangat kapitalis Eh mulai apa
memulai meminimalisir peran negara dalam
pembangunan kesehatan masyarakat dan
jaminan eh kesehatan masyarakat dan juga
ee apa namanya dalam proses
pembahasannya juga tadi ini
undang-undangnya barangnya juga belum
terlihat secara jelas gitu bagaimana
Bung melihatnya engak sangat jelas
terlihat bahwa aliran kapital masuk
langsung kapital gak perlu terlihat
maksudnya kan yang penting ada sinal
bahwa tidak ada restri terhadap tidak
adauskan tidak adaeks
terhadaponomi ataual dari komunitas
kesehatan
indonesiaunitas kter setiap negara itu
ada spesikasya as
diaraar jadi kita lihat bahwa sakit itu
adalah soal komunitas dan itu intinya
kan dan itu yang pertama itu prinsip
ontologinya begitu sakit itu adalah
penyakit di dalam komunitas engak ada
orang yang sakit secara individu sakit
selalu ada di dalam konteks komunitas
Itu poin pertama poin kedua ada
kewajiban negara yang dibebankan oleh
konstitusi untuk merawat rakyat siapun
dia tuh dan itu engak boleh sebetulnya
dipajaki apalagi diasuransikan karena
negara ini negara bukan sekedar welfare
state tapi Based pada social policies
jadi semua kebijakan harus berbasis pada
social Policy bukan pada public Policy
undang-undang kesehatan ini public
Policy artinya hasir tukar tambah
politik di antara
kepentingan-kepentingan strategis lain
dengan social Policy social Policy
enggak ada tugar tambah jadi dari segi
paradigma saya melihat bahwa ini adalah
public Policy yang dihasilkan oleh
transaksi di antara kepentingan pemodal
kebutuhan oligarki dan masyarakat
Indonesia yang memang secara secara
kesehatan ingin menuntut lebih itu jadi
interplay itu yang menyebabkan
ID misalnya terseret di dalam variabel
yang agak aneh sebetulnya ide ada di
situ tetapi ini bagian dari sejarah
komunitas Indonesia tuh bahwa kesehatan
itu memang ada semacam tradisi yang
enggak boleh dinyatakan berlaku Global
jadi misalnya kalau Singapura enggak ada
id-nya kalau amerikaak id maka Indonesia
enggak boleh ada id-nya juga tuh Itu
sama juga dengan mengatakan kalau di di
Singapura enggak ada presiden bego di
Amerika enggak ada presiden bego
Indonesia enggak boleh ada presiden
dungu juga kan sama aja tuh cara
berpikirnya kan jadi kita mau lihat
sebetulnya konsistensi di dalam soal
yang menyangkut konstitusi itu intinya
tuh Bahwa di belakang itu ada semacam
sumpah hipokrates bahwa apa namanya
setiap dokter itu harus melayani dalam
keadaan apapun Sumpah hipokrates itu
yang berlaku umum karena itu yang
namanya etika kedokteran nah sumpah
hipokrates di Indonesia berubah menjadi
sumpah
lipocrates
baik baik silakan
[Tertawa]
takdirkan baikoki
eh terkait dengan apa namanya eh pasca
covid ya Jadi kalau dulu di ru apa
kekarantinaan kesehatan itu Eh ada pasal
yang menyatakan bahwa negara harus
menanggung kebutuhan apabila di sebuah
tempat ditetapkan ee kondisi eh apa
namanya eh kekarantinaan gitu ya Eh
kondisi darurat pembatasan sosial gitu
dan Dalam praktiknya kita lihat juga
selama covid kemarin eh juga negara juga
pemerintah tidak menjalankan
undang-undang tersebut dan melalui momen
undang-undang kesehatan ini omnibus la
eh undang-undang kesehatan pemerintah
menghapus pasal kewajiban pemerintah
untuk ee apa menanggung kebutuhan
masyarakat yang berada di daerah
karantina kesehatan nah bagaimana Bung
Roki melihat ini karena e pelajaran
covid kemarin itu sangat berharga dan
sudah banyak meninggalkan eh korban jiwa
Karena penanganan pemerintah yang lambat
ketika itu ketika covid baru pertama
kali muncul itu yang saya sebut tadi ini
imperatif sifatnya karena perintah
konstitusi cerdaskan kehidupan rakyat
pelihara fakir miskin fakir miskin itu
orang yang gak punya akses kesehatan
jadi itu kewajiban rakyat sor kewajiban
negara hak rakyat menangi kewajiban itu
enggak boleh negara bilang demi APBN
yang gak Enggak bisa itu karena itu
sebetulnya semua APBN yang berbasis pada
social Policy yang adalah dasar filosofi
dari negara kesejahteraan Indonesia di
dalamnya dikeluarkan dulu bagian yang
menjadi tugas pemerintah yang
dimandatkan konstitusi yaitu pendidikan
dan kesehatan jadi keluarin dulu
30%5% buat pendidikan 25% buat kesehatan
baru Bik IKN baru bikin kereta cepat
supaya otak itu enggak Tertinggal oleh
aspal yang untuk bikin jalan tol kan
begitu dasarnya kan ini simpel ini bukan
negara yang yang kapitalistik kalau
negara kapitalistik anything goes gitu
Siapa yang punya akses dia pasti akan
bayar kan kan kita bukan begitu Jadi
membuat perbandingan dengan cara kan
seringkiali Diang membandingkan
Indonesia dengan Amerika ya Bukan memang
Bu Apple to Apple karena memang kita
diwajibkan untuk apa namanya itu
belimping Ke Belimbing bukan apel ke
apel kan memang itu intinya tuh jadi
kelihatannya perdebatan ini mengabaikan
perintah konstitusi tuh filosophical
foundation dari konstitusi adalah negara
tidak boleh memajaki tidak boleh ambil
asuransi dari dua soal satu pendidikan
dua adalah kesehatan Kara itu perintah
imperatifnya tuh cerdaskan kehidupan
bangsa artinya gratiskan
pendidikan dari mana itu urusan
pemerintah karena itu perintah
konstitusi pelihara fakir miskin artinya
gratis kesehatan kan itu dasarnya tuh
jadi jangan diliberalisasi dua bidang
itu justru yang terjadi pendidikan
diliberalisasi kesehatan juga
liberalisasi kalau begitu kita mesti
anggap bahwa Oke kalau gitu pemerintahan
kita sudah berubah menjadi pemerintahan
yang Bahkan bukan kapitalis tapi
libertarian bukan lagi liberal
libertarian itu jadi soal-soal semacam
itu tuh Saya mau Terangkan itu
semata-mata dari kecenderungan kita
untuk mengabaikan apa yang menjadi asas
di dalam
bernegara Baik terima kasih Bung dan
alhamdul sekarang sudah bergabung juga
Bu asalamualikum Bu Waalaikumsalam
Warahmatullahi Wabarakatuh Bang apa
kabar bang sehat Iya di sini ada Dr
Ahmad hiday juga Dr juga Oh iya pak
dokter apa kabar semuanya maaf baru
bergabung karena baru sampai baru pulang
dari rumah sakit Pondok Indah Oh siap bu
terima kasih atas keluangan waktunya Bu
mongg sekarang e tepat sekali pas
giliran Bu tadi sudah DR DR Hi
sama
Dr sekarang ke
buurn dipersilakan Bu mungkin bisa
sedikit cerita dulu flashback Bagaimana
proses pembahasan ini karena
drahid mengatakan ini barangnya juga
belum jelas gitu ya pembahasan yang
terburu-buru dan belum begitu dari segi
transparansi kontennya juga belum
melibatkan maksimal para pihak terkait
gitu ya dan juga mungkin bisa
disampaikan juga alasan mengapa PKS
menolaknya Dan juga mungkin rekomendasi
solusi implikasi apa yang dihasilkan
dari undang-undang kesehatan ini agar
tidak menimbulkan mudarat yang besar
bagi masyarakat dan juga bangsa
kita baik terima kasih banyak bang haldi
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Selamat malam Salam sehat
untuk kita semua I kalau cerita tentang
RUU kesehatan sekarang sudah jadi
undang-undang ya bang haldi ya sudah
menjadi undang-undang kesehatan memang
ini ee
satu undang-undang yang awalnya itu usul
inisiatif DPR RI jadi undang-undang ini
ee merupakan undang-undang usul
inisiatif DPR RI yang pada saat
pembahasan sebelum menuju tingkat
pertama itu
ee dibahasnya di badek di balik ya di
badan legestlasi ya itu kita enggak ikut
serta di dalam pembahasan tersebut
kemudian ee dilanjutkan ke paripurna dan
disetujui menjadi RUU inisiatif pada
saat itu ee pada tahap pengesahan
menjadi ru inisiatif fraksi PKS sudah
menolak ya karena prosesnya yang
terburu-buru dan juga eh tidak
melibatkan komisi yang memang
eh
sangat angi ya ataupun membidangi bidang
kesehatan nah kemudian masuk ke tingkat
pembahasan tingkat pertama yaahasan
tingkat pertama ini sudah Panja bersama
Panja antara DPR RI dengan pemerintah
pada saat dikembalikan ke dprrii
pimpinan DPR RI menunjuk komisi 9
sebagai eh sebagai apa ya Eh yang
terlibat yang bertanggung jawab di dalam
Panja ini bagian dari DPR lah ya
mewakili unsur d DPR dari unsur DPR
ri-nya ditunjuk komisi 9 dan akhirnya di
komisi 9 juga dibentuk Panja nah ini
dipanjanya Panja bersama ini Panja
pemerintah dari pemerintah tuh ada unsur
beberapa Kementerian Leading sektornya
adalah Kementerian Kesehatan itu singkat
ceritanya nah dalam pembahasan di
tingkat pertama sebelum pengesahan
tingkat pertama dan menuju tingkat
kedua ya ini memang perjalanan
pembahasan yang sangat
ee maraton karena memang dibahas ee
setiap hari tapi Sabtu Minggu kita tidak
bahas ya karena sabtu minggu itu
teman-teman minta digunakan untuk hari
keluarga dan juga hari untuk e Turun ke
masyarakat sehingga hari Senin sampai
dengan Jumat dari pagi sampai malam ya
kita ee on terus itu ya Ee nonstop
pembahasan bahkan bulan Ramadan juga
kita bahas leb an libur hanya di tanggal
merah dan cuti bersama Setelah itu kita
masuk lagi untuk membahas kembali sampai
pada bulan Juni ya Juni itulah kemudian
ee di di selesaikan ya selesaikan dan
kemudian diserahkan ke pimpinan
eh dinamika pembahasan sangat luar biasa
karena kami dari Komisi 9 juga tidak
dengan mudah untuk menyetujui Sebenarnya
ya dari semua pasal dan ayat usulan dari
pemerintah karena dari draft inisiatif
dari DPR RI kemudian ee disandingkan
dengan
ee usulan dari pemerintah itu banyak
sekali terjadi perubahan Sebenarnya ya
contohnya misalnya terkait dengan OP ya
Ee di draf ee DPR RI itu ada ya tapi
kemudian menjadi tidak ada di draf
pemerintah kemudian ee eh frasa
koleigium kemudian konsil ya juga
menjadi enggak ada ya ketika masuk ke
kita eh kemudian juga frasa halal
kemudian frasa Tentang Pelayanan apa
darah itu ya Ee tidak Untuk
dikomersilkan itu juga
eh tidak clear di situ kemudian eh
transplantasi organ ya Eh yang belum ada
kalimat atas persetujuan keluarga itu
menjadi Ken ee kami ya di dalam
pembahasan panj dan memang ketika ada
satu pasal ataupun satu ayat yang
ee belum bersepakat antara ee pemerintah
dengan komisi 9 ataupun panjak komisi 9
memang ini biasanya kita tunda ya
kemarin kita tunda untuk kemudian Ee
kita lompat dulu pembahasan yang yang
lain yang memang sudah lebih mudah untuk
dibahas jadi kan ru undang-undang ini
mencabut 9 undang-undang existing ya
undang-undang Isting yang itu menjadi
perhatian sekali dari kami jangan sampai
eh konten dari
undang-undang yang sudah existing ini
hilang atau tidak terakomodir di dalam
undang-undang eh kesehatan omnibas ini
ya namanya omniasemang
akhirnya sifat atupun konnya itu makro
ya banyak umum gitu sangat general gitu
ya walaupun di beberapa ee pasal kami
minta untuk dikunci dengan beberapa
ee aturan besarnya seperti misalnya di
konsil kolegium itu kami fight banget di
situ agar konsil dan kolegium itu ee
tugasnya jelas dan unsurnya siapa saja
itu jelas dikunci di undang-undang nah
memang seterusnya banyak sekali yang
akhirnya akan di ee apa ya akan akan di
atur lebih lanjut lagi dalam peraturan
pemerintah ataupun peraturan-peraturan
turunan yang lainnya Nah dari semua
pembahasan pasal ayat yang sudah
sedemikian rupa ya artinya tarik ulur
tarik ulur itu banyaklah kemudian kita
skip ya kita rapat internal itu ya
hal-hal seperti itu Saya rasa wajar ya
pasti terjadi dalam pembahasan semua
undang-undang ya Eh itu benar-benar
sangat sangat panjang eh dan setelah
menemukan titik temu di dalam rapat
internal Panja gitu ya kemudian kita
baru eh sampaikan kembali di rapat yang
dengan pemerintah jadi kita sering rapat
internal juga di Panja di Panja DPR ini
sering rapat internal juga untuk
menentukan sikap eh ataupun pandangan
kalau memang tidak satu pandangan Ya
kembali ke masing-masing fraksi
contohnya misalnya adalah pasal terkait
dengan eh pengelola an ee data di luar
wilayah Indonesia yaitu sampai detik
terakhir ee faksi PKS masih menyatakan
belum setuju ya karena kita merasa agak
Riskan Walaupun ada undang-undang
perlindungan data pribadi ya tapi Kami
merasa kayaknya belum aman ini belum
merasa ee aman sehingga sampai sampai di
di detik terakhir kita masih menyatakan
berkeberatan dengan pasal tersebut
Begitu juga dengan
ee op op Kita sebenarnya minta ada
pasal-pasal yang lebih apa ya yang lebih
berbicara lebih luas lagiah inti-intinya
tapi
eh sepertinya memang tidak bisa kemudian
apagi ya beberapa pasal dan ayat lain
yang lagi
Eh terkait dengan banyak banyak banget
ini Bang haldi yang fraksi PKS
memberikan banyak Masukan ya Eh ini
pimpinan Rumah Sakit ya pimpinan rumah
sakit itu kita juga memberikan pandangan
ya setidak-tidaknya untuk ee direktur
utama dari rumah sakit dan direktur
medis itu harus berlatar belakang ee
medis atau kesehatan ya kesehatan atau
ee pokoknya di bidang kesehatan lah gitu
ya supaya kalau ada keputusan yang harus
diambil ee menyangkut tindakan-tindakan
terhadap pasien itu pimpinan tertinggi
Rumah Sakit bisa ikut mengambil
keputusan karena memiliki background
kesehatan gitu tap tapi akhirnya yang EE
disetujui di pasal dan ayat tersebut ya
tidak harus berlatar belakang kesehatan
Ya intinya memiliki kompetensi yang
dibutuhkan itu beberapa contoh yang kami
sudah berusaha semaksimal mungkin tapi
belum berhasil nah klimaksnya tentang
mandatory
spending mandatory spending ini sangat
luar biasa ya panjang ini Sampai detik
terakhir
pembahasannya masih terus ee Ee kita
negosiasikan gitu ya Ee dari 10% sampai
kemudian ada opsi 5 sampai 10% gitu ya
sesuai dengan kemampuan anggaran ya tapi
ternyata ee dari pihak pemerintah tetap
kuat ya
menginginkan tidak adanya angka
persentase dan tidak adanya mandatory
spending dalam undang-undang ini dan itu
akhirnya disetujui oleh EE tujuh fraksi
dari
fraksi satu fraksi
ee berkeberatan ya artinya memberikan
catatan ya dua fraksi memberikan catatan
ya Nasdem dan PKB pada saat itu ya Jadi
ini justru yang bagi kami merupakan roh
gitu ya merupakan ruh merupakan ee
darahnya merupakan jantungnya dari
undang-undang kesehatan itu adalah
mandator spending Kenapa karena semua
bab yang sudah dibahas berhari-hari tiap
hari dari pagi sampai malam itu nyawanya
ada di mandatory spending kalau menurut
kami ya artinya beberapa perbedaan yang
sudah kita upayakan mencari titik temu
dan itu ee kita banyak hal yang eh bisa
mencari titik temu itu menjadi seperti
hampa gitu ya karena mandatory spending
ini tidak ada artinya ketika mandatory
spending ini tidak ada eh Kami
menganggap bahwa tidak ada lagi jaminan
ketersediaan anggar minimal ya tidak ada
lagi jaminan ketersediaan anggaran
minimal yang wajib dialokasikan oleh
pemerintah untuk memenuhi amanat
konstitusi undang-undang dasar ya Negara
Republik Indonesia tahun
1945 pasal 28h ayat 1 di mana Di situ
ee intinya di dalam undang-undang ini
undang-undang dasar ini mengamanatkan
bahwa kesehatan ini menjadi tanggung
jawab negara gitu nah ketika menjadi
tanggung jawab negara walaupun tidak
dimension harus menyediakan anggaran
sekian persen tidak seperti pendidikan
ya kalau pendidikan kan memang dimension
tuh Ya 20% tapi kan ini menjadi satu
kebutuhan dasar masyarakat Indonesia ya
Bahkan Who sendiri juga
mengamanahkan harusnya 15% anggaran itu
untuk kesehatan tetapi kita malah
meniadakan jadi ini sebuah kemunduran
juga ya Menurut kami karena di
undang-undang existing itu kita sudah
ada aturan ketentuan 5% untuk APBN dan
sekurang-kurangnya 5% untuk APBN dan eh
sekurang-kurangnya 10% untuk
KBD jadi kayak ada setback gitu Bang
haldi jadi kemunduran kan tadinya ada
menjadi enggak ada kan ini kemunduran
dan ini menjadi ruh ataupun nyawa ya
dalam undang-undang ini bagaimana
walaupun di bab pendanaan itu
ee lebih detail ya yang sekarang itu
lebih detail ya dimion di situ pendanaan
dialokasikan untuk ee penyelenggaraan
untuk apa E pelaksanaan sistem kesehatan
nasional untuk upaya kesehatan ya
Kemudian untuk riset untuk pendidikan
itu dimension memang ya poin-poin itu
tetapi ketika tidak ada mandatory
spendingnya jadi
eh alokasi-alokasi yang sudah dimension
di dalam pasal-pasal tersebut menjadi
seperti tidak bermakna kan gitu apalagi
kita kan harus menyediakan kepastian
anggaran untuk ee jaminan ee kesehatan
rakyat ya yang PBI ya penerima bantuan
iuran itu kan harus disediakan dan itu
diambil dari ee anggaran kesehatan
karenanya kami sangat menyesalkan
perjalanan panjang yang sudah kami lalui
bersama-sama suka dan duka mencari titik
temu dari sekian banyak perbedaan ya e
apa tiba-tiba harus
eh berakhir dengan hilangnya mandatori
spending ini yang menjadi puncak dari
eh ya rasa kecewa kami gitu ya Kenapa
mandatory spending yang tadinya sudah
ada menjadi hilang ya kita sangat
menyesalkan hal ini dan kami jadi
khawatir gitu ya bagaimana jaminan
kesehatan ini terlindungi kepada rakyat
ketika mandatory spendingnya enggak ada
gitu eh tidak ada kewajiban akhirnya
buat negara untuk menyediakan anggaran
minimal ya walaupun konsepnya sebenarnya
kan penginnya katanya moneifollow
function justru kalau menurut kami
moneifollow function itu akan lebih
berarti
kalau ketersediaan anggaran minimalnya
ada gitu ya kita membayangkan ni bang
haldi kan sebuah negara harus
mengantisipasi situasi Apun juga ya
naubillahik jangan sampai terjadi
misalnya uangan kita colaps gitu ya
berat gitu ya Nah itu ketika tidak ada
mandatory spending
ini gimana gitu gitu kalau ketika tidak
ada mandatory spending ini gimana bisa
bisa-bisa prioritas prioritas alokasi
anggarannya ya tidak ke kesehatan
nantinya gitu nah itu yang kita
khawatirkan gitu itu bang haldi Mungkin
secara singkat padat karena ini
perjalanan panjang pembahasannya tapi
memang eh singkat juga jadi panjang tapi
singkat gimana ya susah menceritakan
ya panjang Karena undang-undang kan gitu
kan tapi ya waktunya beberapa bulan gitu
kan 3 bulanlah kurang lebih gitu
Bu boleh enggak Bu tahu apa sih cerita
mungkin latar belakang utama ni sehingga
ujug-ujug pemerintah ataupun memang ada
inis D dimulai ya ini
mengajukanisiang undang ini dan
mengajukan omnibasow ini kira-kira apa
sih e situasi mendesa apa sehingga
undang-undang ini harus dikejar dikebut
sedemikian rupa gitu dan e mencabut
undang-undang yang ada dan
beberapa pasal utama seperti mandatory
spending ya dan juga kewajiban untuk apa
menangani kebutuhan karantina kesehatan
tu dicabut Bu kira-kira apa sih Kenapa
pemerintah dan juga sebagian dari fraksi
dprotot untuk ini digulirkan
undang-undang ini ya kita juga enggak
tahu ada apanya ya Bang haldi ya tetapi
yang pasti sebenarnya semangatnya
semangat en pilar transformasi itu kan
Nah justru tapi menjadi apa ya menjadi
kayak enggak enggak enggak konsisten
gitu loh semangatnya untuk en pilar
transformasi tapi mandatoris spending
dihapuskan gitu padahal kan harusnya
untuk percepatan perwujudan en pilar
transformasi itu apakah harus dengan
revisi Apakah harus dengan ee omnibaslo
RUU yang EE saat ini dilakukan terus
Apakah harus dengan menghilangkan
mandatory spending kan gitu
pertanyaannya kan jadi seperti itu
sebenarnya semangat en pilar
transformasi itu bagus tapi kan perlu
Ada kajian lebih mendalam ya perlu ada
kehati-hatian ya tadi yang kita
sampaikan mencabut 9 undang-undang itu
karena itu banyak yang leg spesialis
memang harus dipastikan ya konten
pentingnya dipastikan terakomodir dan
masuk di dalam undang-undang omnibasl
kesehatan ini jangan sampai ada yang
hilang ya seperti tadi eh apa namanya
mandatory spending hilang gitu kan eh op
berubah fungsi gitu kan kemudian juga
konsil kolegium E hanya diatur di di
pokok-pokok pikiran besarnya saja aturan
besarnya saja Nah jadi eh kita enggak
tahu juga nih ya Ada ada rahasia apa eh
di balik ini ya kita berhusnuz zone gitu
ya berhusnone Ya mungkin teman-teman
yang di bidang eh kesehatan ini yang
bisa membaca ya sempat sih kita
bertanya-tanya udah mau the last minute
di penghujung 2024 melakukan perubahan
ini kan dampaknya akan ada turunan
peraturan perundang-undangan yang banyak
kan gitu ya itu nanti gimana transisinya
gitu kan ini kan layanan yang
sangat mendasar sekali ya sistem
kesehatan nasional dan ini jangan sampai
mempengaruhi ya ketahanan kesehatan
nasional kita itu yang kita benar-benar
pesankan karenanya kami Insyaallah
konsisten dan komitmen akan mengawal
sampai pada penyusunan peraturan
pemerintahnya kami meminta beberapa poin
ee muatan-muatan konten yang tidak bisa
terakomodir di dalam eh RUU
undang-undang tersebut ya Ee karena
maunya makro karena omnibaslo kami minta
bisa masuk ke Peraturan Pemerintah jadi
sampai Sudah disahkan pun masih banyak
audiensi ke komisi 9 sudah selesai Raker
ya di pembahasan tingkat pertama sudah
selesai dalam rapat kerja dengan para
menteri itu masih banyak yang audiensi
menyampaikan keberatan-keberatannya dan
menyampaikan catatan-catatan diberapa
pasal dan ayat ya termasuk juga asosiasi
ee jamu obat tradisional kemudian juga
ee ee apa ya perusahaan-perusahaan
yang yang berkecimpung dengan ee apa
namanya zat-zat apa ya zat-zat kimia Ya
seperti misalnya yang
memproduksi kosmetika seperti sabun ee
apa pasta gigi itu pada datang juga itu
ke kita gitu ya karena ada ada ayat
ternyata yang ada pasal ternyata yang
memang akan membuat mereka sulit gitu
untuk bisa
ee apa Survive gitu seperti se itu
begitu juga teman-teman OP ya masih
terus berdatangan karena Op ini kan
sebenarnya penting ya untuk
bisa memperkuat perannya juga m
meningkatkan
kompetensinya apa sesama profesinya jadi
saya rasa memang ini ee pengawalan di
peraturan pemerintahnya harus sangat
ketat dan kami tetap memberikan
masukan-masukan untuk muatan-muatan di
Peraturan Pemerintah walaupun peraturan
pemerintah bukan areanya DPR lagi Bang
haldi tapi kami ee Insyaallah dalam
rapat-rapat kami kami sudah Ee sudah
berkomitmen untuk tetap terus menanyakan
sejauh mana Peraturan Pemerintah ini
konten-kontennya dan juga sejauh mana
dibuat karena jangan sampai tadi terjadi
kekosongan hukum sehingga layanan
kesehatan tidak bisa ter berjalan dengan
baik ketahanan kesehatan juga terancam
jangan sampai seperti itu itu yang kita
benar-benar pesankan kepada ee
teman-teman di Kementerian Kesehatan Iya
kalau udah Peraturan Pemerintah nanti
domain fungsi dpr-nya di pengawasan bu
ya bukan
legislasi karena sudah tanpa tanpa ACC
kita bisa karena itu wenang penuh di
pemerintah ya tapi kami punya peran
pengawasan sehingga selama proses
penyusunannya kami akan optimalkan di
fungsi pengawasan tersebut nanti
dikaitkan dengan Anggaran kan nanti kan
pasti kan e ujung-ujungnya kan nanti kan
ada apa namanya program apa kebijakannya
diturunkan dalam bentuk program apa
kemudian anggarannya berapa nanti kita
juga bisa optimalkan di fungsi
penganggaran tersebut bang haldi Betul
baik Terima kasih Bu fidah cukup e jelas
menjelaskan e proses pembahasan ru
kesehatan ini ya yang sudah saya malah
merasa belum jelas nih Pak Oh silakan
mau bertanya Pak Boleh silakan boleh ya
Yas boleh i Bu saya kan PNS Bu kalau ada
apa-apa nanti saya bilang tuduh
nanti-anti pemerintah tapi sebenarnya
kan ee kita bicara kesehatan yang
pertama adalah
ee itu kan kayak eh mandatory spending
ya mandatory spending itu di logika saya
ada orang mau ngasih uang sama kita
misalnya 100 triliun nih Pokoknya saya
harus dikasih tiap tahun tuh harusnya
100 triliun gitu kan ada orang mau
ngasih uang sama kita nih gitu kan Tapi
kok malah kita yang menol Oh enggak usah
enggak usah triliun pokoknya enggak usah
wajib deh berapaapa kasih-kasih 1
triliun juga boleh deh gitu pokoknya
nanti ada program apa kalau Saya
misalnya saya nih jadi Menteri Kesehatan
nih besok ni 2024 Ah udahlah Kita pecat
aja Semua apa PNS mkes pindahnya semua
saya cuma saya jadi menteri staf ahli
empat sudah tidur-tidur a kita yuk 1
triliunnya setahun ah cukup toh enggak
ada mandator spending gitu kan Ath
misalnya pertanyaannya eh eh tadi
undang-undang eh 34 pasal undang-undang
Dasar Pasal 34 bahwa itu adalah ee apa
namanya eh ee kewajiban melayani
kesehatan segala macam toh kita sudah
ada BPJS Ada JKN ada rumah sakit swasta
kita harus ingat bahwa ee rumah sakit
rumah sakit ee di Indonesia itu 3.400
tapi cuma 1200 rumah sakit pemerintah
dan cuma 39 Rumah Sakit vertikal punya
Kemenkes artinya kemes Ketika nanti
ketika Nanti bilang Eh misalnya tadi
saya bilang kalau saya jadi Menteri
Kesehatan saya bilang saya mau tetap
hidup tuh kesehatan Indonesia gitu
karena tadi anggaran BPJS eh PBI t bisa
masuk lewat pemda kalau pemdanya enggak
mau bayar ya enggak salah dong Karena
kan memang enggak ada anggarannya itu
Itu itu yang kadang-kadang saya
kepikiran kok gitu ya Terus yang kedua
izin ya Bu saya sebenarnya agak bingung
kenapa ketika undang-undang itu ya Ada
beberapa kali contek segala macam
terusang saya sampai sekarang enggak
pernah lihat tuh barangnya yang sudah
jadi ya bu tapi
Eh kenapa ujung-ujungnya selalu ketika
ada tadi perdebatan tadi akan diatur
oleh peraturan pemerintah akan diatur
oleh peratur maksud saya saya jadi agak
bingung karena kemarin tuh saya istilah
saya BC itu akhirnya jadi kayak tiga
lokasi jadi eksekutif jadi legislatif
dengan buat peraturan pemerintah dan
yang ketiga dia juga ternyata jadi
tempat banding nanti kalau ada sengketa
medis jadi tempat banding artinya dia
jadi yudikatif juga gitu loh kok semua
kekuasaan itu diberikan kepada kemch itu
ituan saya sebagai eh sebagai orang
kesehatan ya Jadi bukan bukan sebagai
PNS ya PNS Ya nanya bolehlah ya boleh
enggak boleh bolehong ih hak bertanya di
undang-ang tapi saya saya saya mendukung
pemerintah saya mendukung pemerintah
saya mendukung e Pak jokoyong E Pak
bgah walaupun saya kementeriannya Kama
kayak Pak
sebenarnya Tapi tadi itu Dua pertanyaan
saya itu agak agak agak bingung saya
sebenarnya Bu iya iya langsung ya Bang
ya silakan Bu mungkin agak ringkas jadi
itu juga pertanyaan kami dok gitu Ya
makanya kan tadi ketika mandatory
spending ini dihapuskan ruhnya tuh
nyawanya
undang-undang apa ya bukan cuma
undang-undang nyawanya ketahanan
kesehatan Indonesia kayak hilang gitu
loh begitu mandatory spending ini enggak
ada gitu loh Enggak cuma ruu-nya aja
ataupun undang-undangnya saja tapi nyawa
jiwa ya jantungnya darahnya kayak yang
diambil gitu kan karena kan biar
bagaiman pun kan negara berkewajiban
menyediakan layanan kesehatan negara
berkewajiban mewujudkan ketahanan
kesehatan dan itu pasti dibutuhkan dana
betul tadi ya kalau data-data fasiankes
kita ya RSUP itu masih sangat terbatas
ya RSUD juga belum merata ya kemarin
Seperti contohnya Kemarin kami baru
berkunjung ke Aceh ya itu Rumah Sakit
Umum Daerah yang besar itu aja m-nya
ngantrinya itu sudah sampai
berbulan-bulan loh bang haldi gitu itu
bisa kita bayangkan berarti kan alat
kesennya kurang Nah ini kan berarti
butuh ketersediaan Alkes yang lengkap
obat-obatan juga yang lengkap bahkan
kalau kita mau merefer kepada impres ya
Instruksi Presiden tentang kemandirian
obat dan alat kesehatan itu kan butuh
dana besar kalau kita mau serius
kemandirian obat dan kemandirian alat
kesehatan harusnya matory sping ini
enggak boleh dihilangkan bahkan harusnya
ditambahkan gitu ya karenanya ketika hal
ini ter jadi itu justru yang menjadi
landasan utama Kenapa fraksi PKS menolak
itu adalah hilangnya mandatory spending
karena ini kayak melumpuh gimana ya
bukan mungkin enggak bis enggak boleh
dikatakan melumpuhkan ya tapi kayak
enggak ada jaminan gitu loh tadi saya
sampaikan tidak ada jaminan ketersediaan
anggaran minimal Nah itu anggaran
minimalnya nih enggak ada jaminan ya
kayak tadi misalnya bisa dihapuskan bisa
dihilangkan gitu ya terus enggak wajib
menganggarkan kan seperti itu karena
tidak ada lagi kewajiban di dalam ee apa
namanya di dalam undang-undang tersebut
untuk mengalokasikan anggaran walaupun
5% aja sudah dihapus Kita tuh sampai
negonya itu udah sampai detik terakhir
sampai ya udah dari 10 mau turun ke 5
udah kayak gitulah gitu ya Yang penting
balik ke lagi aja deh ke undang-undang
existing deh 5% deh minimal deh enggak
usah 10% sampai udah seperti itu tapi
tetap eh ya pemerintah dalam hal ini Eh
ada unsur e apa namanya dari mungkin
hitung-hitungan dari keuangan ya dari
Kementerian Keuangan e menyatakan tidak
bisa ya kita kalah suara kan di situ kan
Bang haldi PKS cuma sama Demokrat kan
yang menolak ansih gitu ya hilangnya
mandatory spending
ini Nah tadi yang kedua yang kedua tadi
apa tuh lupa deh tuh
eh kedua itu soal itu tadi memberikan
semua wewenang ke
Kemen Oh heeh heeh jadi
eh apa ya memberikan wewenang ini memang
apa karena itu diskusinya belum selesai
tapi dipaksa harus selesai karena bulan
depan Sudah daftar nih pada pemilu ini
Bu Jadi kalau itu
memangang harus tanya kepada stakeholder
yang terkait itu kayaknya ya Eh saya
bukan Paranormal yang bisa ngebaca ini
soalnya ditanyakan juga gitu ya perlu
digali lebih lanjut cuma memang ini PR
lah PR Ya intinya dengan disahkannya
undang-undang kesehatan ini dalam
kondisi mandatory spending ini
dihapuskan itu masih Jadi PR besar ya
kalau Menurut kami itu masih Jadi PR
besar
eh kita
sampai Apa ya aduh ini nanti gimana ya
pembahasan anggaran ya gitu kan udah ini
kan sudah mau pembahasan anggaran nih
baik APBD maupun APBN kita langsung
harus mengawal ketat gitu loh di situ
gitu kan berapa persen nih lebih capek
kan dan lebih capek lagi kerjaya Iya dan
benar-benar harus ngelihat kan ee
capaian indikator apa anggarannya berapa
gitu kan program turunan kebijakannya
apa dan EE saya enggak tahu nanti
landasan di dalam penyusunan apa namanya
undang-undang apa anggaran ini nanti
sudah apa ya kalau peraturan pemerintah
peraturan turunannya peraturan
pemerintah dan ke bawahnya belum ada tuh
nanti gimana juga ini masih saya masih
saya analisis lebih dalam lagi sih gitu
satu satu catatan lagi Tamban paldi izin
I Kenapa kami masyarakat tidak boleh
pegang undang-undangnya Bu ru-nya
waktu-waktu Oh itu aneh juga ya padahal
udah disebarlaskan loh dok nanti saya
kirim ya Dok saya ada dok Oh Siap Bu
Boleh Bu karena kami khawatir sampai
sekarang Nih apa yang sudah dibawa ke
Paripurna yang sudah dibawa ke Paripurna
sudah dipdf kan Kami sebenarnya sudah
meminta untuk disebarlaskan lewat
website-nya DPR RI ya tapi enggak ada
enggak ada ya Oh iya iya ya ini pak Ide
belum ada ya Pak Ed ya kita belum belum
saya saya buka masih yang lama masih
bulan
Februari mungkin ini perlu jadi
perhatian juga Bu karena nanti saya cek
dan saya Ingatkan Kembali I karena kita
kan punya catatan gelap soal ini ya Bu
jadi zaman dulu undang-undang tembakau
undang-undang tembakau ya Bu betul betul
betul apa apa yang ditantangan presiden
sama apa yang di Paripurna kan beda
waktu dulu ya Bu bet itu yang kami ingin
kami sudah Ingatkan juga dok kami sudah
Ingatkan jadi begitu Paripurna ini
harusnya sudah menjadi hak publik gitu
loh gitu Karena kan sudah disahkan sudah
ketok paru di paripuna mau disembunyikan
apa lagi harus sudah di harus sudah bisa
diakses oleh publik mana pun juga itu
peraturannya harus begitu kan Harus
begitu ini sampai kita bilang jangan
sampai mengulang kasus undang-undang
ciptakar ketika Paripurna tuh barangnya
enggak ada gitu kan Kalau ini kita
memastikan pada saat Paripurna itu kami
pegang gitu ya e jadi di grup Panja itu
juga sudah di-share yang dipdf-kan gitu
gu cuma memang kalau dicari naskah
akademiknya karena naskah akademik tidak
dibahas di komisi di Panja yang
melibatkan komisi 9 itu mungkin adanya
di baleg itu nanti itu kemarin ada yang
nanya naskah akademik saya enggak pegang
yang terbarunya karena terakhir kan di
sana tuh terakhir di baleg ya yang
membahas usulan inisiatifnya nanti kita
share Nanti lewat Bang haldi nanti ya
Insyaallah Tapi maksudnya catat gini Bu
ee ini ya jadi saya Iya harusnya enggak
boleh disare dari saya iya iya tapi
maksudnya caranya gini ya maksudnya
kalau tiipta kerja mungkin cuman kena
orang di lingkungan kerja ya tapi kalau
undang-undang kesehatan ini benar-benar
menyangkut semua yang hari ini lahir
sama hari ini yang malam ini mati gitu
kalau kata kalau t p Pak gitu kan betul
betul ini menyangkut ketahanan kesehatan
tadi saya katakan dan satu Indonesia
gitu Semua orang pasti kena gitu
siapapun dia G menyangkut nyawa manusia
menyangkut ee sistem ketahanan kesehatan
nasional kita ya ini yang paling penting
itu menyangkut ketahanan kesehatan
nasional kita nih sangat sangat sangat
harus diperhatikan sekali ini akan
menjadi masukan bagi kami di DPR nanti
kami coba cek eh kenapa kok belum
di-upload di website Terima kasih dok
masukannya dok terima kasih Dr Hidayat
dan Bu Mufida nanti Udah Ee
undang-undangnya bisa tolong di-share bu
ya biar nanti kita
laskan bantu baik sekarang alhamdulillah
sudah bergabung bersama kita ini Pak
Mardani Asalamualaikum Pak
Mardani masih dijalan Pak
ya suaranya belum kedengaran Pak Pak
marani suaranya belum kedengaran
buida siap Ustaz Makasih
buidaak Dr
uh favorit saya Pak Rahmat Hidayat Bro
RG Maaf baru gabung nih
silakan
pakani ya
bismillahirrahmanam
Wabarakatuh
Alhamdulillah ala sayidina Muhammad am
ba Selamat malam dan salam sejahtera
untuk kita semua
eh kesehatan adalah modal utama Dr Ed
Sudah berapa kali itu menggambarkan
secara filosofi sederhananya ya
eh
eh tugasnya tapi berat pelaksanaannya
mulai dari lahir sampai meninggal gitu
nah mestinya undang-undang kesehatan ini
Bu Fida Terima kasih Dari penjelasan
Saya dengar eh eh mampu meng-cover ya
dari yang sebelum lahir sampai yang
sudah mau meninggal ya sehingga
betul-betul terwujudlah eh negeri yang
baldatun thyibatun Wun gfur ya Eh saya
izin mandang dari tiga hal ya yang
pertama dari perspektif
eksekutif dulu nih ya Eh Saya dengar dan
Dr ede Dr ahahmad nanti bisa melihat
juga
gitu sudah 78 tahun kita merdeka tetapi
memang infrastruktur kesehatan kemudian
kualitas
kesehatan dan layanan kesehatan kita
masih punya catatan jadi kalaulah
undang-undang omnibus Law kesehatan ini
dalam rangka tadi bu Pid mengatakan en
pilar reformasi kesehatan sebetulnya ini
bagus sekali ya ini bagus sekali Dr Ed
nanti Dr Ed bisa lihat itu saya cari
coba eh e dengarlah beberapa berita
mulai dari pid-nya dari Pak bgs-nya dan
dari beberapa sumber
Eh tapi niat baik harus dengan cara yang
baik ya Nah niat baik dengan cara yang
baik tetapi eh usulannya Memang dari DPR
ini sesuatu yang sangat
poten perlu dipertimbangkan nih buid dan
Eh teman-teman sekalian betapa DPR harus
nya menjadi ee counterpart ataupun
ee antitesa dari pemerintah jus kalau
sekarang jadi sama itu e kecuali tadi
PKS dengan Demokrat nah eh yang pertama
tadi ada saya setuju Dr ede harus ada
perubahan fundamental dan undang-undang
ini harus dibedah dan menurut saya tidak
dibedah sampai sekarang saja karena tadi
ee ee saya setuju dengan ee vida sama eh
Dr Ahmad bahwa mandatory spending
itu menjadi satu political will tapi
berapa kali saya lihat Menkes dalam hal
ini mencoba tidak mengikatnya dalam
bentuk persentase walaupun agak aneh
gitu loh harusnya minimal gitu kan gitu
tapi mau dengan program ya kalau niatnya
dengan program mesti mandator
spendingnya jangan dihapus saya setuju
itu nah tetapi nanti ke depannya minimal
lihat di postur anggaran kesehatan 2024
yang lagi mau dibahas nih yang produknya
sesudah Eh undang-undang omnibus laow
ini Adakah
eh kualitas yang lebih baik e dari eh
spending anggaran kita dengan dihapusnya
mandatory spending karena niatnya saya
baca dihapus mandatory spending tapi
diperkuat di programnya berapa kali Eh
Pak Menkes selalu mengatakan ee
diploksok-ploksok ya kita RSUD itu Pak
Dr
Kalau tidak salah minimal eh tujuh ya
spesialisnya ya sampai sekarang inih
belum tercapai gitu Dok Ya ya ya kalau
besar kan empat ya tambahin eh spesialis
yang lainnya berarti bukan Han tu
tergantung kelasnya ya Iya e kalau kata
P sih minimal tu gitu l tapi dalam
beberapa hal itu tidak tercapai sehingga
yang ada di RUU ini di antaranya juga ee
Ini agak agak sensitif nih dok
eh tentang liberalisasi bukan
liberalisasi ya membuka seluas-luasnya
program pendidikan kedokteran dan dokter
spesialis ya dan tidak harus melulu Kata
Kalau bahasa dia sih blue Blood itu loh
darah birunya gitu dan eh diangkat
berkali-kali tentang Mer system ini
memang perkara yang perlu di bahas
pandangan saya kalau teman-teman quote
and unque gitu loh teman-teman kan dalam
banyak hal kalau kita Open biding
kualitas sekolah atau dari SMA
saudara-saudara kita yang eh Tionghoa
bagus sekali gitu Dan kalau tidak eh
dilakukan afirmatif terjadi nah mestinya
biarkan itu
terjadi eh dibuka tetapi diberiirmative
action sehingga jangan malah dibatasi
atau di dihalangi gu loh Nah ini perkara
yang buat saya ke depan memang merit
system itu penguatan bahwa Island of
integrity Pulau integritas tidak harus
selalu
Eh ada satu dua yang diistimewa bukan
diistimewakan ada jalurnya sehingga eh
dalam bab ini
memang hulunya sistem pendidikan
kedokteran di kita harus secara kualitas
dan kuantitas niatnya eh ru ini ke sana
Nah nanti kita lihat Seperti apa Nah
sehingga buat saya setuju ini tidak
selesai ee mungkin suatu saat kita harus
dalami lagi dok Ed membedah lagi Eh
rancangan undang-undang eh undang-undang
yang sudah disahkan ini termasuk nanti
eh
eh undang-undang turunannya perpresnya
ataupun pp-nya sehingga ketahuan Seperti
apa sebetulnya e target dari
undang-undang ini dari sudut perspektif
eksekutif Saya menilainya memang itu
tugas eksekutif melakukan terobosan dan
tinggal ada Tesa antitas Tesa kalau
terkait dengan
ID dibubarkan nanti eh pak dr Ahmad
ataupun Dr bisa komen tetapi secara umum
memang eh ID itu tidak dibubarkan gitu
loh tetapi memang tidak dilibatkan lagi
karena tadi quote and uncote
memperpanjang rantai dan lain-lain buat
saya selama kualitas layanan dan
kualitas pendidikan tetap terjaga ya
Monggo aja itu sih pilihan itu pilihan
karena Bang haldi E ketika menjadi
eksekutif kita tidak memiliki
kemewahan untuk melakukan yang terbaik
tetapi kita melakukan mana yang paling
eh titik optimalnya ya Sehingga segala
macam kontroversi buat saya sesuatu yang
menarik tetapi perlu untuk kita benahi
ya Nah itu poin pertama dari sudut
eksekutifnya saya mencoba kita berpikir
gini karena kita Insyaallah 2024 tidak
oposisi lagi Bang haldi Insyaallah
menang gitu loh sehingga harus punya
pola pikir menang jugu Dr Ed e ya kalau
e oposisi ataupun kita itu enggak kita
yang mau ngatur kok gitu loh nanti
makanya kita harus sudah mulai berpikir
sebagai pemenang poin dua masyarakat
buat saya Nah di sini sebelarnya dibuka
banyak sekali eh pembahasan yang ini
bisa jadi yang tadinya Que and Une Dr eh
sesuatu yang ini cuma pembicaraan elit
di antara dokter dan tenaga kes jadi
pembicaraan yang publik gitu loh Nah ini
menarik nah ini menarik sehingga akan
ada awareness tentang kesehatan Saya
baru pulang dari Singapura ya diundang
World Bank ada acara Singapura ngambil
jalur beda drter Ed tidak seperti
Amerika yang memperkuat tentang sistem
layanan kesehatan tapi mereka bahasanya
kalau bisa meninggalnya di rumah Gitu l
from health system menjadi health eh eh
family health community gitu gitu loh
jadi ya
Ee diminta ee kalau perlu paliatifnya di
rumah Gitu masyarakat di rumah kan
meninggal paling enak di rumah bersama
orang yang dicintai tidak dibawa ke
rumah sakit gitu nah sehingga buat
mereka kalau kalau di Amerika kan umur
ee 17 anak-anaknya keluar rumah umur 70
emak-emaknya yang keluar rumah gitu loh
karena dibawa ke ke ke ee Panti Asuhan
gitu nah kita perlu mendefinisikan ee
buat masyarakat Nah karena itu biar
terdefinisi dengan baik maka diskursus
tentang bab ini enak dibuka nah tentang
sistem pendidikan kedokteran tentang eh
apa salary-nya dokter tentang dokter eh
luar negeri atau dokter dari luar yang
masuk dalam Saya punya pengalaman waktu
sekolah di Malaysia Puskesmas kami di
UTM itu dokternya orang orang Mesir ya
enggak bisa bahasa Melayu gitu tapi bisa
jadi dokter gitu GU dan kan banyak Mesir
Yaman Suriah itu akan bisa masuk ke kita
itu dengan kualitas nanti kita lihat
gitu terakhir yang ketiga pandangan saya
e teman-teman sekalian tetap eh Harus
melihat dengan seksama ya berlaku adil
bahwa kita tetap harus kontrol
pemerintah tapi pada saat yang sama kita
juga melihat ada masalah di lapangan
pemerintah yang baik bukan pemerintah
yang diam atau yang Ang tapi perintah
yang bergerak dengan arah yang benar
betul-betul didukung atau digunakan
untuk masyarakat begitu Bang aldiasih
Bang Baik terima kasih Pak Mardani ya
atas pandangannya ini nanti tadi bu juga
banyak PR kita mudah-mudahan di
pemerintah baru segala beberapa
undang-undang yang banyak kontroversi Ya
seperti undang-undang kesehatan ini
undang-undang Cipta kerja undang-undang
IKN ini bisa kita review dan revisi
dan kita cabut kembali agar bisa
berpihak kepada rakyat Eh sekarang
sebelum closing idea Saya ingin ke Dr dr
Ed ini eh Saya sedikit izin share nih
beberapa data ya Yang bisa mungkin bisa
membuka mata kita semua dan mungkin
sekaligus nanti minta pandangan dari Dr
ya Nah ini adalah data indeks kesehatan
ya wellness indek yang dikeluarkan
olehelop bank ADB di Asia Tenggara jadi
ee Singapura nomor satu ya
Ee Kemudian yang kedua itu Malaysia ya
69,2 Singapura
78,96 Malaysia
69,12 ketiga Vietnam
65,83 ya kemudian keempat Thailand 59,4
baru Indonesia kita Tertinggal jauh
bahkan di Asia Tenggara Ya kita negara
paling besar tapi kita Tertinggal ya
Secara ee indeks kesehatan di Asia
Tenggara ini disusun oleh Asian
Development Bank ya Nah indeks kesehatan
yang dibuat edb ini mendefinisikan
kesehatan di tingkat individu sehingga
membedakannya dari pengukuran agregat eh
lainnya ya jadi nah kemudian yang kedua
ini eh juga data pengeluar ini terkait
dengan tadi e mandatory spending ya ini
perbandingan nilai belanja kesehatan
pemerintah secara perkapita di negara
ASEAN tahun 2020 kita lihat nih luar
biasa nih di masa covid ya bagaimana
Malaysia ya perkapitanya ni ee luar
biasa
1853 Brunei yang kedua Mungkin memang di
satu sisi memang jumlah penduduknya
sedikit ya tapi ini kita lihat Indonesia
jauh sekali ya
73,9 kalah jauh dibandingkan Thailand
Vietnam dan juga
eh Filipina ya Nah kalau Berikutnya ini
ada juga yang kalau tadi perkapita nah
ini proporsi belanja dari total
pengeluaran pemerintah ya Nah ini bisa
dilihat juga ini jauh ee Indonesia juga
Tertinggal ya ya Tertinggal Indonesia
dari Singapura Thailand ya dan juga
Indonesia 10% Singapura dan Thailand dia
belanjanya dari total ee belanja
kesehatannya 13% ya
13,23% Nah dan juga ee Dr Ed di sisi
lain juga di tengah isu Ind
undang-undang kesehatan ini kan
sebenarnya kita ada juga isu tentang
stunting ya kekurangan
gizi tingkat kecerdasan dan juga IQ
orang Indonesia ini jauh di bawah
rata-rata dunia juga ya kita ee jauh di
bawah 90 ya di bawah 100 ada yang bilang
kita cuma 70-an ya Kalau enggak salah ya
saya seingat saya dok danah ini kan
sebenarnya ee berbanding terbalik dengan
fakta-fakta tingkat kesehatan Indonesia
dengan kebijakan di undang-undang
kesehatan ini kira-kira apa implikasinya
Dok dengan dengan adanya undang-undang
kesehatan bar ini apakah masalah-masalah
tadi bisa terus berulang gitu ya indeks
kesehatan kita makin menurun mungkin
tingkat stunting juga tidak
terselesaikan masalah stunting dan
mungkin permasalahan kesehatan lainnya
bagaimana D
Melat ya ini barangkali eh potensial Fit
ya kita bisa jatuh terpeleset gu ketika
Misalnya ini dibiarkan begitu saja jadi
memang ada catatan betul
tadiak bahwa kita tidak bisa melihat
melepas yang global seperti ini kemudian
membiarkan begitu saya jadi justru
pengawalan harus kita terus lakukan ya
karena sebenarnya yang kita harapkan
sebenarnya adalah ee kalaupun itu
disatukan itu nama undang-undang itu
undang-undang sistem kesehatan nasional
harapannya Tapi kan yang diberikan
adalah itu hanya satu bab ya tentang
koordinasi dan sinkrasi penguatan sistem
kesehatan W jadi kita bingung sebenarnya
yang dikuatkan sistemnya yang mana Kalau
itu hanya bagian kecil gitu Padahal yang
kita kalau di dengan sistem kan kita
Ketahuan ya Mana sih yang selama ini
lemah gitu ya oke produksi dokter
spesialis lemahnya kenapa Eh Mari kita
perbaiki bersama-sama kan begitu ya Nah
di sini memang ada inkonsistensi kalau
kalau persoalannya adalah Misalnya eh
sistem yang ada Perlu diperbaiki kita
perbaiki bersama-sama kan begitu ya
bukan kemudian nanti masalah malah kita
mendatakkan sumber daya dari luar yang
pasti akan jauh lebih mahal gitu ya Nah
yang kedua data-data tadiang menunjukkan
bahwa dengan kondisi yang ada ini
kinerja kita seperti itu gu
pertanyaannya adalah Apakah nanti akan
ada perubahan fundamental yang semakin
menguatkan sistem kita ya sistem
kesehatan kita sehingga dari aspek
produksi kemudian aspek pelayanan dan
juga aksesibilitas ini makin membaik
gitu ya Nah ini yang barangkali harus
dilihat yang ketiga tentu saja kalau ini
misalnya Justru malah nantinya kita
lepas dan membiarkan semua itu kalau
katang Roki Gung ke liibertarian gitu ya
melepaskan semuanya urusan kepada sistem
biarkan berjalan sendiri maka pemerintah
ibaratnya betul-betul jadi pengatur saja
maunya kan begitu ya Nah maka Yang
kuatlah akan yang memenangkan
pertarungan dan ini yang apa jujur ini
tidak adil tidak sesuai dengan K kita
dan juga tidak sesuai dengan eh
Pancasila dasar negara kita yang
seharusnya di tinggi dan dijadikan
rujukan baik itu value maupun aksi
Ketika memberikan pelayanan publik
termasuk dalam hal ini pelayanan
kesehatan dengan seluruh supr sistem dan
subsistem yang ada di dalamnyaangali
itu baik ya gimana Bu silakan ya tadi
menarik itu data-data tadi e Dr juga
sudah menanggapi ya jadi saya ingin
menyampaikan juga bahwa berdasarkan data
dari badan perencanaan pembangunan
nasional benas di pembahasan
eh tahun ini gitu ya Ada dari 10
prioritas kesehatan yang belum tercapai
hari ini Angka Kematian Ibu masih tinggi
305/100.000 capaian imunisasi juga masih
di 63% dari target 90% Nah bicara angka
stunting itu masih 22% dari target 14%
tu bang haldi tinggi ya Iya fktp
terakreditasi baru mencapai
56,4% sementara Puskesmas yang sudah
memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
baru di angka
56,07% ini kan data-data ini menunjukkan
pentingnya mandatory spending kan bang
haldi Jadi kami semakin bertanya-tanya
kita ini catatan Bapenas ya bukan
catatan komisi 9 ya bang haldi yang
disampaikan resmi secara ofisial gitu ya
di Saya dengar disampaikan di rapat di
komisi 11 gitu ya Dan ini sudah sudah
menjadi data di yang dibahas di komisi 9
juga ketika membahas Pagu indikatif
anggaran 2024 kemarin Makanya eh menjadi
pertanyaan besar Kenapa di tengah
situasi begini mandatory spending malah
dihapuskan gitu loh apalagi tadi melihat
data-data yang Bang hal disampaikan ini
kan e ditambah lagi tadi penjelasan dari
Pak Dr Ed ya sistem
ketahanan kesehatan kita mau dibikinnya
mau seperti apa gitu pilar-pilarnya Ini
kokohnya kan pilarnya apa sih pilar
utamanya adalah adanya ketersediaan
mandatory spending ya lepas dari
banyaknya Kita juga harus berterima
kasih ya bang haldi ya karena banyak
juga ee apa ya masukan-masukan dari
Fraksi PKS yang diakomodir ya di dalam
eh pembahasan undang-undang kesehatan
ini ya kita memberikan eh apa apresiasi
juga ya seperti adanya kesehatan
keluarga dan lain-lain ya sama beberapa
hal frasa halal yang masuk kemudian
transplantasi organ yang kemudian harus
disetujui oleh keluarga itu ee kemudian
pelayanan obat itu tidak tidak boleh
untuk kepentingan komersial itu hal-hal
substantif yang alhamdulillah diakomodir
tapi ini mandatory spending ini nyawa
gitu loh ruhnya pilar utamanya itu bang
haldi Betul Bu ditambah lagi tadi
catatan bapakasnya begitu
gitu Baik dan memang kan harusnya secara
filosofis kan undang-undang ini kan
regulasi itu harusnya menyelesaikan
masalah ya problemving dan dan kita B
ter dengan data-data yang ada tadi ee
kok malah tidak mungkin masalah tidak
akan selesai gitu ya dengan
eh masalah-masalah utama tadi ya terkait
dengan tingkat kesehatan gizi buruk
stunting dan lain-lain gitu yang tadi e
Apakah undang-undang kesehatan ini bisa
menyelesaikan masalah dan target-target
pembangunan tadi yang belum tercapai ya
mungkin ini mudah-mudahan didengar oleh
pemerintah dan sahabat-sahabat sekalian
tingg tibalah kita di akhir acara ee
pada malam ini terkait dengan pembahasan
undang-undang kesehatan mencari akal
sehat di undang-undang kesehatan Eh
seperti biasa para narasumber memberikan
closing statement atau closing ideas
dalam istilah Initial ST closing ideas
pertama ke Bu Roki dipersilakan
Moki
oke ya kelihatannya kita pada akhirnya
kalah di dalam paradigma Nah itu Dan
kalau kita sudah kalah maka kita akan
bilang nanti kita juga bisa menang di
peraturan perundang-undangan atau di
namanya pp-nya itu ngapain itu kan
sebetulnya ini perjuangan final tentang
apa yang kita sebut fondasi kesehatan
bangsa yang diatur berdasarkan prinsip
keadilan sosial bukan atas prinsip
kompetisi kapital kan Itu itu yang mesti
dipertahankan tuh nah saya ingin
sebetulnya itu dijadikan landasan untuk
perjuangan lebih awal dan bukan sekedar
menganggap Ya sudah karena sudah jadi
hukum positif maka Mari kita bertarung
di tingkat yang lebih teknis yaitu PP
kalah di PP Mari kita bertarung di
tingkat lobi itu sudah ngapain dari awal
kita sudah udah
ngacau menganggap bahwa perintah
konstitusi itu boleh diutakarti tapi
kalau kita lihat lebih jauh lagi ini
betul-betul semacam kolonialisme baru
tuh dari apa yang biasa kita sebut dalam
study political economy of health itu
farmakopolitik itu semacam kartel
farmasi yang bekerja sama dengan kartel
alat-alat kesehatan yang berupaya untuk
memperluas wilayahnya sampai ke kulit
ari manusia kan itu dasarnya kan
pengendalian sampai ke kulit ari itu
mungkin
dokter dokter tua Indonesia itu mampu
melakukan palpasi untuk tahu detak
jantung si bayi ngapain Mesti pakai USG
itu yang adalah teknologi
yang disisipkan di situ untuk memantau
lebih dari sekedar rahim ibu-ibu kan
jadi ini intinya tu jadi pengendalian
ini yang menyebabkan kita kehilangan
otonomi big data bisa diserap dari
setiap sel yang di yang dicuri dari
rahim ibu-ibu J sebetulnya ini bukan
cuman soal apa yang mesti diselesaikan
oleh pemerintah memang kalau kita lihat
dari awal tentu pemerintah mau kan teori
pemerintah eh apa namanya
eh austerity itu berhemat tuh J dia
berhemat jangan di bidang kesehatan dan
pendidikan dia berhemat di bidang
infrastruktur yang Diati hemat kan itu
dasarnya begitu kan Jadi kalau misalnya
apa namanya state spending itu mandatory
spending itu 20% untuk pendidikan 15%
untuk kesehatan sudah 30% kalau
pemerintah bilang Oke kita keluarin itu
sebagai state spending maka dia enggak
bisa bayar utang kan begitu kan padahal
utang yang dipakai itu tidak ada
hubungannya dengan kepentingan rakyat
kan dasarnya itu tuh boleh kita Bay
berutang itu 30% dibayar sebagai bunga
sebelum kecilan belum tetapi pastikan
bahwa rasio pajak kita itu lebih lebar
dari sekitar 9% sekarang itu enggak
enggak mampu diambil pemerintah kok
sementara kita tahu bahwa seluruh
kekayaan industri kita industri
ekstratif kita itu yang balik ke negara
itu tinggal 7% itu yang dirampok oleh
oligarki itu di zaman Pak
hartur oligarki merampok sumber daya
kita tapi yang balik masih 35 37% zaman
SB tinggal 27% sekarang tinggal 7% yang
balik Jadi mesti ada semacam kalkulasi
bahwa ini adalah akal-akalan pemerintah
yang tidak mau membiayai rakyat tapi dia
berupaya Untuk menimbulkan cerita bahwa
dia berhasil melalui infrastruktur dan
proyek-proyek mercuswara itu itu yang
mestinya kita Ingatkan jadi jangan
sekedar karena sudah kalah lalu
tiba-tiba mau main di tempat yang lebih
lebih teknis lagi itu Jadi intinya
lakukan counter paradigm supaya publik
tahu bahwa PKS dan partai-partai lain
mengerti bahwa ini pelanggaran
konstitusi itu ujungnya apa ya di impit
lah
kalau mau berpikir maksimal dengan akal
sehat begitu kan ini Tema kita dengan
akal sehat Bukan dengan separuh
akal keren terima
kasih ideasnya eh tajam
sekali dan sekarang kita ke Dr
dipersilakan closing statement atau
closing
ideas kalau akal sehat menurut ahli gizi
itu begini kalau makanan sudah kalau
nasi sudah di bubur gimana jadi bubur
yang enak gitu ya Atau bikin kalau
nasinya sudah kandung dimasak ya gimana
masak yang enak supaya bisa nikmati
bersama kan begitu ya tapi kalau enggak
lainlain lain lain dari awal kalau kita
mau bikin nasi ya bikin nasi kalau bikin
bubur salah tu ini Bang kalau kalau
kalau ternyata tetap enggak enak juga ya
kita ganti juru masaknya kira-kira gitu
Sebenarnya bukan dari awal tujuannya mau
bikin nasi ngapain terima
bubur jadi kalau masih enggak enak juga
kita ganti di Juru Masak itu bang
kira-kira begitu
Sebenarnya ya itu namanya pendekatan
plasebo
itu baik eh terima kasih Dr ede Sekarang
kita ke Dr Ahmad ID dipersilakan dok
terima kasih Pak Aldi eh saya ada
beberapa
ee titipan nih yang pertama bahwa ee ru
kesehatan ini adalah eh undang-undang
kesehatan adalah undang-undang kesehatan
jadi ketika kita bicara bahwa ee
kesehatan maka itu adalah menjakup 280
juta rakyat Indonesia dan EE ID itu
tidak ada di situ gitu dalam tand petik
undang-undang kesehatan itu jadi
Maksudnya kita mau bahas undang-undang
kesehatan dari zaman dulu apa ini Idi
itu bukan bukan pemeran utama jadi Idi
itu adalah Eh tadi Eh yang menjaga eh
tenaga kesehatan dokter jadi yang bukan
dokter itu jadi kan e total itu ada 2
juta 3 juta orang itu nakes di seluruh
Indonesia dokter itu cuma 200.000 gitu
jadi ketika yang dibahas Idi idi terus
dalam soal undang-undang kesehatan jadi
yang dibongkar yang difokuskan adalah
Kemarin soal bullying segala macam
segala macam itu itu enggak ada sama
sekali urusan sama ee ee urusan
undang-undang kesehatan dalam tanda
peenting gitu Itu itu yang harus diingat
dulu jadi bukan bukan ini yang harus
kita bahas tapi adalah kesehatan dan
anehnya Kenapa kok eh ton-nya adalah
selalu soal Idi itu itu itu adalah ke
pembahasan ee yang harus kita curigai ee
kenapa kenapa yang dibahas ID kenapa
yang harus dibahas itu jeleknya Idi
segala macam padahal kan op itu ada lima
loh op Ada Lima Enggak ada tuh PPNI
keperawatan apoteker segala macam enggak
ada pembahasan cuma dokter-dokter buling
segala macam seolah-olah bullying itu
cuma terjadi di Kedokteran dalam t petik
ya bullying tidak benar memang tapi
tidak Tidak cuma terjadi kedokteran yang
berikutnya adalah bahwa pendidikan
kedokteran itu bukan Idi yang tanggung
jawab ID itu tidak bertanggung jawab
sama sekali S pendidikan kedokteran yang
bertanggung jawab itu pemerintah
pendidikan kedokteran Fasilitas
Kesehatan nah penyebaran dokter itu
semua bukan
yang tanggung jawab itu dulu yang
pertama yang tanggung jawab siapa
pemerintah contoh Puskesmas tadi adalah
56% dokternya banyak engak banyak jadi
Puskesmas itu cuman 9.000 satu Indonesia
dokter kita ada 270.000 yang sesuai
dengan nomor itu ya nomoromor di KKI
konsil artinya apa kita enggak kurang
dokter untuk Puskesmas tapi enggak mau
dokternya ke situ Kenapa karena tadi
mandatory sping dihapus habis itu
disuruh cuma ngisi berkas-berkas TBC
ngisi berkas e onll segala macam dia
bukan disuruh mengobati pasien tapi
disuruh berkas dari pagi sampai sore itu
aja berkasnya kemudian kalau melawan
contoh di NTB itu dipindahkan jadi
pustakawan dokter dipindahkan jadi
pustakawan artinya apa kita kelebihan
dokter yang kurang pustakawan di
Indonesia ini bukan Dokter artinya yang
perlu dibuat bukan ru kesehatan bu tapi
undang-undang pustakawan itu Itu itu
yang harus diingat kedokteran kalau
sekarang mau dibuka segala macam kita
cuma nambah sekitar 4 sampai en tempat
ee sekolah artinya apa Kenapa rumah saya
vertial pemerintah itu enggak banyak
cuman 39 Enggak bakal bisa nambah banyak
Siapa yang nambah banyak swasta Kenapa
swasta yang nah banyak karena mereka
yang punya rumah sakit mereka yang punya
fasilitas dan rumah sakit tipe B dalam
tand petik tipe B atau Tipe C yang tadi
yang dibilang tidak punya MRI segala
macam itu kalau di swasta bisa punya
Kenapa karena mereka bisa pasien umum
kalau pasien BPJS yang enggak cukup itu
bpjs-nya bukan
mri-nya jadi gini kalau kayak misalnya
di rsui ya pasien di rsui itu tipe B ya
pasien rsui pasien akut stroke itu di
MRI di rsui coba cari di seluruh
Indonesia Rumah Sakit mana yang
melakukan MRI pada pasien stroke akut
enggak ada satu pun mau swasta mau neg
mau e Negeri apalagi pakai ppjs enggak
ada kecuali rsui Kenapa bisa karena itu
masalah soal pengelolaan rumah sakit
saja aja gitu kebetulan yang kelola 39
rumah sakit enggak bisa bikin bahwa Oh
pasien akut struk akut harus MRI itu
enggak bisa gitu tapi Har bisa gitu Jadi
apa artinya bahwa ini adalah masalah
rumah sakit yang pengelolaan Manajemen
gitu bukan bukan sama sekali urusan Idi
bukan urusan soal eh Apa kebijakan
segala macam bukan ini masalah rumah
sakit dan itu berakibat pada Pagu ppjs
yang diatur oleh
kemkes tapi yang disalahin siapa id id
di mana perannya enggak ada di situ sama
sekali bukan ID bikin tarif bukan ini e
produksi dokter ini tidak pernah
produksi dokter tidak pernah produksi
satu orang pun dokter di Indonesia ini
yang produksi dokter adalah eh
Universitas ataupun eh fakultas
kedokteran tidak pernah ada ide yang
membentuk jadi yang yang masalah siapa
balik lagi yang masalah saya sih Tapi
kalau saya bilang itu bahaya berikutnya
soal kesebaran dokter problemnya dari
kesebaran dokter ini titiknya adalah
ketika dokter ke daerah mau nih ke
daerah tapi di daerah ternyata rumah
sakit yang menentukan itu adalah RSUD
RSUD menentukan siapa pend pemdnya balik
lagi kalau pemd bilang eh RSUD itu blu
Kamu kirim uang ke saya tiap tahun eh
harus masuk input sama Kay eh bicara
soal mandatoring kan gak mau keluarin
uang malah e kalau bisa investasi itu
kan itu kan cara pandangnya sama kayak
gitu kan di daerah mau tarik dokter tapi
uangnya ditarik sama Pemda untuk masih
masukan terus habis itu bagaimana dia
mau bayar gaji dokter di situ terus itu
sudahudah kejadian dinate enggak dibayar
30 dokter itu sudahudah barusan nih
barusan bulan lalu itu beritanya itu itu
siapa yang akan membela itu gitu tapi
ternyata yang mau dilakukan adalah oh
nanti kes akan mengatur dokter dokternya
akan dikirim ke daerah terus digaji
enggak kalau enggak digaji gimanam
pokoknya diatuh
di enggak diatkes B balik begitu artinya
apa masalahnya itu aja Jadi kalau
misalnya kita bilang transformasi
kesehatan en pilar segala macam bagus
tapi apakah itu perlu undang-undang
belum tentu Apakah itu perlu mengubah
sesuatu dari sekarang ada kebijakan
eksekutif siapa Kementerian itu jelas
perlu perubahan tapi apakah perubahan
itu Peru undang-undang belum tentu tapi
apakah eh Apakah sekarang undang-undang
bisa kita lihat tidak juga lihat sudah
selesai kita kita mau bicara apa aja
engak jelas sekarang jadi kami masih
harap cemas bisa saja Minggu depan saya
yang dipanggil sama Kementerian segala
macam seperti itu kan Kok ada di sini
itu bisa karena udah kejadian di teman
saya juga dipanggil inspektorat artinya
apa tekanan yang seperti model Ode baru
sudah muncul nih kepada kami Makanya
kalau tanya dokter-dokter gak ngomong
sekarang ngomong lagi Makanya waktu
kemarin ketemu DPR itu pun kita tidak
banyak yang muncul ke DPRA macam Kenapa
di absen kan dibuat acara absen segala
macam Siapa yang enggak datang segala
macam itu diperiksa segala macam itu itu
yang kita khawatir Terima kasih baik
terima kasih dr Ahmad Hidayat luar biasa
banyak sekali masukan-masukan yang
diberikan dan memang tadi nyambung
sedikit dari drter Ed harusnya memang
ketika proses pembahasan undang-undang
aturan regulasi itu kalau saya ee
mencoba membuat sebuah kerangka
sederhana bermula kita harus definisikan
dulu apa problem masalah yang harus
diselesaikan tadi kan Mas
masalah-masalah yang tadi disebutkan Dr
Hidayat itu kan sebenarnya harusnya
diselesaikan melalui undang-undang ini
ternyata kan ee tidak gitu ya Nah
kemudian sehingga kita enggak tahu ini
undang-undangnya sebenarnya untuk apa
sih gitu ya tujuannya apa sih karena
ternyata masalah-masalah yang ada belum
tentu bisa diselesaikan terutama
masalah-masalah utama ya mudah-mudahan
ini jadi konsen buat pemerintah ya Kalau
saya jadi pemerintah sesederhana aja
saya list dulu problem-problem utama
kesehatan Indonesia terus baru saya
tarik ini undang-undangnya harus Seperti
apa agar masalahmasalah itu bisa
terselesaikan sesederhana itu baru
turunannya nanti program ya
aturan-aturan pemerintah infrastruktur
apa sarana
prasarana tetap ujungnya adalah
penyelesaian masalah-masalah utama di
kesehatan ya seharusnya begitu dan
mudah-mudahan nanti pemerintah e bisa e
mendengar diskusi kita ini baik sekarang
ke Bu
dipersilakaningat
buasih
negara kita negara konstitusional ya
negara yang berlandaskan hukum dan kita
memiliki undang-undang dasar negara
Republik Indonesia tahun
1945 pasal 28h ayat 1 menyatakan bahwa
setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan
kesehatan negara Harus hadir menjamin
ketersediaan keterpenuhan hak setiap
warga negara Indonesia untuk memperoleh
pelayanan kesehatan itu yang pertama
Bang haldi jadi undang-undang ini sudah
disahkan Apapun yang terjadi ya amanat
konstitusi ini harus diwujudkan Bang
haldi ya entah Gimana caranya deh gitu
ya Yang penting setiap warga negara
setiap rakyat berhak memperoleh
pelayanan kesehatan ya mandator spending
yang sudah dihapuskan bagaimana itu bisa
muncul kembali karena untuk memenuhi hak
memperoleh pelayanan kesehatan itu
diperlukan anggaran yang kedua mengingat
data evaluasi bab Penas pada hari ini
ada 9 dari 10 prioritas
kesehatan pembangunan di bidang
kesehatan yang belum tercapai 9 dari 10
loh bang haldi itu kan berarti yang
tercapai cuma satu ini menjadi warning
ya buat sistem ketahanan eh kesehatan
Indonesia dan untuk memenuhi ini juga
sama Diperlukan ya anggaran yang pasti
untuk bisa mewujudkan semuanya itu yang
ketiga saya mengutip kalimat dari Sekjen
PBB nih Bang
haldi Beliau mengatakan negara yang
membayar bunga pinjaman lebih besar dari
anggaran kesehatan atau pendidikan masuk
dalam kategori negara gagal sistematik
jangan sampai kita masuk kategori itu
bang terima kasih salam sehat untuk kita
semua terima kasih muida luar biasa
cerita dan closing statementnya juga ya
terus berjuang
Bu tetap semangat mengawal wupun Kang
ngapain main di peraturan pemerintah
kita akan cobaan pengawasan
Bang
diaudaholiikkarang
kasih Bang
alid Pak Dr Ahmad eh Dr Bro
Eh rakyat dan masyarakat yang menentukan
eh 2024 sudah di depan mata Ayo kita
timbang dengan seksama mana pemerintah
yang bekerja buat rakyat dan mana
pemerintah yang bekerja buat
oligarki tapi tetap keadilan dan
ketajaman tetap harus kita
Akal Sehat terus kita kedepankan dan
kita belum selesai nih ee mesti dibedah
ee undang-undangnya tadi saya coba lihat
eh versi baleg yang saya dapatkan Bu
tapi nanti mungkin ee bisa lebih detail
karena tentu kita judgemennya adalah
berbasis kepada undang-undang yang sudah
disahkan yang menang mesti rakyat bukan
yang lain Terima
kasih baik terima kasih eh pak dan ini
sahabat-sahabat sekalian menarik sekali
pembahasan kita pada malam ini Ini
masalah fundamental negara ya masalah
kesehatan dua aspek utama yang harus
yang diamanahkan di pembukaan
undang-undang dasar ya terkait
pendidikan mencari kehidupan bangsa juga
untuk memberikan kemakmuran dalam hal
ini aspek kesehatan menjadi fundamental
kemakmuran gitu ya Ee yang harusnya ini
menjadi tanggung jawab Utomo pemerintah
dan kita Kawal terus Memang ada masalah
banyak sekali Catatan tadi sudah dibedah
oleh bumufida ya Dr Ed dr Ahmad Hidayat
terkait undang-undang kesehatan yang ada
dan jangan putus asa karena Harapan itu
masih ada di tahun depan seandainya ada
pergantian pemerintahan mudah-mudahan
kita bisa ganti juga undang-undangnya
kita revisi kembali Terima kasih tetap
gunakan akal sehat etika hati nurani
yang luhur dan Terus perjuangkan
keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran
bangsa ini Terima kasih sampai ketemu
pada acara pekan depan pada waktu dalam
jam yang sama asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh
Waalaikumsalam Makasih
Ustaz