Antrian playlist

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Plin Plan Janji Pemimpin : Kereta Cepat

Kepemimpinan Ala Nabi Saat ini, Adakah?

PROPOSAL EKONOMI DAN POLITIK UNTUK NKRI LEBIH BAIK

Definisi Pahlawan : Mencari Pahlawan Saat Ini

PLT Kepala Daerah VS Cetak Ulang Politik Nasional

Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Strategi Budaya Membangun Bangsa

Mantan KPK ke Polri : Ada Apa?

Budaya Inovasi : Pengalaman dalam dan Luar Negeri

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Amandemen : Perlu atau Pesanan?

Menata Ulang Otonomi Daerah Indonesia

Rasil TVDipublikasikan:

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

Man hasanati falahu asru
amsaliha
waman
ja
bisayiati Fala yujza
a
mute
[Musik]
bangbi
mustaqimam
ibr
Qul
inati wausuki wa mahyaya wa mamati
lillahi
[Musik]
rabbilamin la
syarikaahu
widalika umirtu wa Ana awalul Muslimin
[Musik]
sqallahulim asalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh dear Leaders dan calon
Leaders di seluruh Indonesia dan luar
negeri kembali lagi kita pada acara
Initial the talk setiap Jumat malam
pukul 20 yang pada malam ini mengambil
tema tentang ee menata ulang otonomi
daerah Indonesia sahabat-sahabat ee
sekalian otonomi daerah adalah salah
satu cita-cita perjuangan reformasi 98
yang diwujudkan Kemudian oleh para wakil
rakyat hasil dari reformasi kita dan
saat ini reformasi sudah Ee berjalan ee
ke Usia
24 tahun ya dan
EE dan sudah beberapa kali kita
mengalami ee buah dari reformasi ee
salah satunya adalah ee otonomi daerah
di mana daerah punya keluasaan dalam
pengambilan kebijakan ee pengelola dan
juga pengelolan anggaran dan juga ee
daerah juga salah satunya juga ee pasca
reformasi
diadakannya pemilihan kepala daerah
langsung ya sebagai yang dia sesuai
selaras dengan cita-cita otonomi daerah
juga di mana daerah memiliki eh
Kewenangan untuk mengatur mengambil
kebijakan terkait dengan konteks lokal
daerahnya dan untuk itu setelah 24 tahun
ini kita ingin mencoba mengkaji ulang
dan menata ulang seperti apa sih
sebenarnya konsep otonomi daerah yang
paling cocok dengan konteks Buda dan
juga sosial politik Indonesia sudah
pasti konteks sosiokultural budaya
ekonomi politik Indonesia berbeda dengan
negara dan bangsa lain ya ada
negarabangsa yang la yang EE dengan ee
model ee negara yang lebih condrong ke
monarki ada juga ee negara-negara yang
sampai ke negara bagian federasi dan
Indonesia ee sejak tahun 45 sampai
sekarang tetap menganut konsep negara
kesatuan walaupun kemudian e pasca 98 eh
otonomi daerah diberlakukan perpaduan
antara ee negara pusat sentralistik
dengan dengan ee kebebasan daerah untuk
bisa mengambil kebijakan dan
mengembangkan dirinya sendiri dalam
langangkaah untuk melayani dan memajukan
masyarakat di daerah tetapi di sisi lain
kita melihat
eh seakan-akan
otonomi daerah ini menciptakan raja-raja
kecil yang demikian banyak yang tidak
bisa dikendalikan dan tidak bergerak
Selaras sebagai satu kesatuan negara
Republik Indonesia ya tapi di sini kita
ingin E menanyakan kepada para ahlinya
ee narasumber kita juga sudah hadir pada
malam ini ee guru besar kita dari Lipi
ya guru besar ilmu politik Lipi Bu Wiwi
Bu Siti zuhro Prof si zuh sudah hadir
bersama kita Asalamualaikum bu Prof
Wiwi Waalaikumsalam Warahmatullahi
Wabarakatuh jangan lupa bukan Lipi Brin
Oh iya sekarang ma itu masih paradigma
puno
baru S tahun sihu
tur Nuhun sudah hadir Bu nanti kita
ingin melihat Insight ya bagaimana
konsep evaluasi dan juga Tata ulang
otonomi daerah mungkin sudah pernah
dikaji oleh teman-teman Brin dan juga
sudah hadir juga bersama kita salah satu
kepala daerah kita yang langsung sebagai
praktisi mengelola dan mengoptimalkan
otonomi se bel jadia Padang dan sekarang
sudah menjadi gubernur sumata
baratak
guberendengar
pengamsaka
daerahonomi daerah dan mungk sekaligus
ssaranagiem
rumahakamakam
warahm semua ya dan juga nanti bersama
Bu juga akan memberikan masukan dan
pandangan terkait dengan konsep otonomi
daerah dan juga kebetulan Pak juga di
DPR ya di komisi 2 DPR yang membidangi
dalam negeri dan salah satunya terkait
dengani daerah
iniim an di DPR termasuk mungkin nanti
rencana-rencana ke depan dari baik dari
DPR ataupun pemerintah baik eh Sebelum
kita mulai sahabat-sahabat sekalian kami
ingin mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya kepada pemirsa Setia
Indonesia le di luar negeri dan jug di
Indonesia dan di luar negeri eh data
kita
eh apa eh menyebutkan bahwa pemirsa
universal Ini bukan saja di Indonesia
tapi juga teman-teman saudara-saudara
kita di luar negeri yang menyaksikan
melalui YouTube ataupun melalui jaringan
ee radio ya dan EE acara ini bisa
disaksikan secara langsung live
streaming melalui channel YouTube eh
Mardani alisera kemudian PKS TV dan juga
rasil TV dan juga disiarkan melalui
channel radio siaran radio rasil 720 am
di sekitar jaboditabek dan disiarkan
juga dielay oleh beberapa jaringan rasil
di beberapa kota di seluruh Indonesia
jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin
mendengar melalui siaran radio bukan
melalui YouTube bisa segera dibuka ee
siaran radio rasil 720 am dan juga kita
ingin mengucapkan terima kasih juga
kepada rekan-rekan media Dan wartawan
yang juga menyaksikan dan juga
memberitakan acara ini Meliput acara ini
mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsi
konten positif dan mencerahkan bagi
seluruh masyarakat Indonesia dan para
pengambil kebijakan di negeri ini baik
kita mulai acara kita pada malam ini eh
sesi Ind dengan tema menata ulang
otonomi daerah Indonesia kepada Pak
Mardani Al
dipersilakan izin
Prof pak gubernur dan semua teman-teman
Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum
warahmatullahi
[Musik]
wabarakatuhalikumamdulillah Muhammad
Amma bad Selamat malam dan salam
sejahtera untuk kita semua bahagia
sekali Indonesia leader talk edisi ke
106 Alhamdulillah sudah 106 episode Mbak
Wiwi dan m Wiwi termasuk yang EE sering
memberikan
eh kontribusi kepada kita Semoga Allah
membalas kebaikan juga pak gup ee Tema
kita menarik ee e karena tiga hal ya
yang
pertama uness Indonesia itu luar biasa
ya ada bukunya Colin Brown Saya suka
mengutip ini nih Prof eh ww
eh the short History of Indonesia ya
sejarah pendek Indonesia tapi dia punya
judul ekor the unlikely nation ya negara
yang gak jadi dia bilang karena kita
punya 5,5 juta km per wilayah kita yang
65%nya
lautan daratan kita cuma 35% itu pun
dicacah menjadi 17.000 Pulau lebih G ada
300 lebih suku bangsa 700 lebih bahasa
agama yang diakui en yang eksis demikian
banyak makanya Pak Habibi mengatakan
eh country ya kita bukan satu negara we
are a continent kita
eh satu benua ya karena demikian
besarnya
Indonesia Nah karena itu pada poin
pertama salah kaprah dalam penataan
daerah hubungan pusat daerah gu Salah
kaprah ad mengembangkan demokrasi lokal
berbahaya berbahaya
berbahaya kita selalu ingin NKRI Kita
maju tetapi faktanya ada negara yang
maju tumbuh sehat berkembang tapi ada
negara yang sakit akhirnya mati dan
terpecah ya negara yang lebih kecil dari
kita
Yugoslavia sudah pecah jadi en negara
ada Serbia ada Bosnia ada Kroasia ada
Macedonia Utara sekarang Serbia juga mau
pecah lagi dengan Kosovo ada yang lebih
besar dari kita namanya federasi eh Uni
Soviet pecah jadi 16 negara artinya
eh negara bangsa itu the living things
dia sesuatu yang hidup karena di
dalamnya ada manusia manusia manusia
salah
pengorganisasian pemerintahan berakibat
kepada terkungkungnya manusia-manusia
yang ada di dalamnya Kenapa orang
berbondong-bondong dulu Bang haldi
Amerika Serikat itu cuma 13 negara
bagian sekarang sudah 50 tambah terakhir
Hawai tapi setelah Hawai itu ada 6
negara yang sudah sudah ngantri salah
satunya Guam ada Samoa ada nah Guam ini
pendapatan perkapitanya 35.000 us dolar
itu adanya
di Pasifik di atasnya eh eh eh Papua
eh rasnya ras eh Polines
ketika dibuat referendum mau merdeka
atau mau gabung Amerika 92%
masyarakatnya mau gabung Amerika Karena
Eh ada American Dream ada Australian
Dream ada European Dream nah Indonesia
kalau salah kaprah penataan ahli-ali
punya mimpi kita breaking down the dream
ya menghancurkan mimpi bisa karena itu
penting penting penting kita mengenal
diri sendiri dan karakter kita poin dua
otonomi daerah yang salah satu digagas
eh profi pasti nanti Lebih Detail nanti
Prof prias Rasid itu
eh basisnya adalah kabupaten kota Prof
di eh komisi 2 lagi berkembang
eh naik dari kabupaten kota ke provinsi
saja tapi jumlah provinsinya diperbanyak
Kabupaten contoh kayak DKI satu provinsi
DKI cuma punya 5 sampai 6 atau paling
banyak Del kabupaten kota jadi rentang
kendalinya enak
gitu jangan kayak sekarang ya pemerintah
e pusat punya wakil provinsi tapi tidak
punya kaki akhirnya raja kecil m sana
incorpor ke sana gue ke sono ya Saya
pernah ke
Sabang Prof ada eh Pelabuhan dibangun
pemerintah Pusat gitu tapi enggak ada
jalannya karena provin pemerintah
provinsi enggak mau mengalokasikan
sayang sekali Sumber daya itu sayang
sekali sayang sekali
Nah poin duanya mesti ada dobrakan
pemikiran dobrakan konsep kajian yang
tajam terhadap eh
otonomi daerah di Indonesia ya Apakah
tetap di kami ya saya pribadi berpikir
di kabupaten katen kota sudah punya
eksperimennya tidak salah ketika kita
membuka lembaran baru di provinsi
sebagai pusat otonomi daerah dengan eh
segala konsekuensinya tentu Eh ini akan
membuat banyak perubahan sebetulnya
Salah satu alasan kenapa kita
menyerentakkan Pemilu
eh pemilu legislatif Pemilu presiden dan
pemilu ee da kepala daerah dalam 1 tahun
dalam rangka agar orkestrasi kita
sebagai bangsa dari pusat provinsi
kabupaten kota itu berjalan dengan baik
walaupun bab leadership sangat
menentukani Kita Tidak Sedang Bah
leadership saat ini terakhir yang ketiga
yang saya ingin
sampaikan mesti ada pendekatan yang
empiris tapi juga
akademis yang empiris selalunya ingin
ada daerahonomi baru tapi kita
matany alan daerah yang dimekarkan yang
ee e daerah induknya megap-megap daerah
anaknya juga eh tidak juga tumbuh
menjadi dewasa akhirnya eh dobling gitu
loh problemnya sehingga belakangan eh
otonomi penataan di komis sedang dibahas
desain besar penataan otonomi daerah itu
bukan cuma pemekaran tapi bisa juga
penggabungan nah beberapa daerah yang
memang Dianggap perlu untuk
digabungkan
intinya negeri ini milik
kita Sebelum dia mewujud sebuah amalan
pikiran mendahuluinya ya persepsi
mendahului aksi pikiran mendahului
amalan atau tindakan karena
itu bersyukur Malam ini kita memiliki ee
praktisi ee matur nuhun
ee Gubernur kita eh dari Sumatera Barat
dan punya akademisi yang Insyaallah akan
melihat saya sendiri melihat sangat
dengan tangan terbuka Insyaallah diskusi
di sini akan kami bawa ke komisi 2 untuk
dijadikan bahan karena desain besar
penataan otonomi daerah sedang dilakukan
di komisi 2 itu bang haldi sebagai
pembukaannya hadanallahuakum AJM
wallum asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Waalikumsalam Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih
Pak Mardani ee sekarang kita ee izin ee
bu Prof Wiwi kita ke pak gubernur dulu
supaya melihat pandangan mata pengalaman
beliau langsung mengelola daerah e
sebagai walikota dan juga Gubernur
kepada pak gubernur buy mayaldi
dipersilakan Pak Baik asalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh
Waalaikumsalam warahmatullah
Alhamdulillah asadu la ilahaillallah wa
asadu Anna muhammadarasulullah
Sallallahu Alaihi
Wasallam yang sama kita hormati pak
Mardani kemudian ibu Prof Siti zuhro dan
selanjutnya
Masdi dan seluruh yang bergabung di
dalam eh Indonesia leader ini
eh terima kasih atas kesempatan
diberikan kepada kami
[Musik]
eh berbicara tentang masalah otonomi
daerah memang eh Ketika saya sebagai
walikota
ee dibandingkan dengan
ee di gubernur sekarang ini itu memang
lebih leluasa ketika menjadi
[Tertawa]
walikota I Kenapa karena memang
ee apa campur tangan dari pusat itu itu
tidak terlalu besar nah kemudian seperti
yang sampai oleh Pak merdani tadi memang
apa konsep otonomi kita memang ada di
tingkat dua di Kabupaten bukan di
provinsi kecuali barangkali mungkin
untuk
ee FSI DKI dan kemudian juga ee Aceh dan
[Musik]
EE Jogja Iya Jogja ya itu dianttara dan
EE
kalau kita lihat di
provinsi itu justru
ee apa Eh cengkraman kita ke kabupaten
kota itu m sangat
lemah apalagi di pusat
sendiri walaupun kita provinsi ini
sebagai perwakilan pusat di
daerah tapi oleh pusat itu justru eh
perwakilan yang Apa tugas sebagai
perwakilan itu justru tergerus
gitu Ken saya kat begitu
[Musik]
eh ketika
ada Bupati
Walikota seharusnya dia berkomunikasi ke
provinsi dan kemudian perasaan yang sama
dia berkomunikasi kepada pusat kemudian
pusat langsung bersikap tanpa berkasi
dengan provinsi
itu yang kita rasakan bahkan kita ini di
Sumatera Barat ini banyak e seperti itu
tapi ketika apa untuk penyelesaian
ketika ada masalah maka langsung
ditunjuk provinsi sebagai
e yangembantu untuk penyelesan itu sana
ada surat ya Anda provinsi sebagaiok
pusat maka tolong diahi itu ya tolong
diselesaikan
itu Eh ini ya apa dia di anara
fakta-fakta yang ada nah kemudian kalau
kita lihat sekarang
ini itu
eh betapa
banyaknya apa
balaibalai ataupun juga
uptt pusat yang ada di
daerah ya itu sekarang sudah semuanya
sudah
punya ya ada untuk jalan keman juga ada
untuk sungai ada balainya kemudian juga
untuk sosial pun juga ada ee apa
uptd-nya ada balainya dan kemudian ee
juga untuk ee e Kementerian yang
lainnya dan
[Musik]
EE kegiatan-kegiatan di pusat itu Balai
itulah yang melakukan dan kadang kala
kita juga di provinsi khususnya ya itu
juga tidak tahu menahu ya ketika ada
kegiatan yang akan dilakukan ataupun
kegiatan yang akan disepakati untuk
direncanakan ya itu kita tidak apa
mengetahui secara lebih detail akan
tetapi itu sudah jadi nah kemudian
ketika akan dilaksanakan baru kasih tahu
kepada kita di provinsi ya jadi apa ee
sehingga itu makanya ee dalam banyak hal
ee apa kadang kala kita di provinsi itu
apa untuk menyelesaikan masalah yang
yang yang yang terjadi akibat kebijakan
pusat dan kemudian maka kita ditunjuk
sebagai
eh perpanjang pusat eh per besat di
daerah n itu memang eh kita lihat
eh kalau bicara masalah otonomi Di apa
di di apa di provinsi itu boleh
dikatakan itu Eh pak nyaris e tidak ada
ataupun juga boleh dikatakan sudah
sangat
menipislahu Nah demikian juga untuk di
eh kabupaten kota ya dengan adanya
balai-balai yang melakukan tugas pusat
tadi dan bahkan kadang kala itu ketika
dari pusat itu bisa langsung akses ke
masyarakat ya Bahkan bukannya Ses tapi
juga bisa membawa bantuan-bantuan dari
pusat langsung ke masyarakat di daerah
kalau kita di daerah ya di provinsi
ataupun juga ee kabupaten kota itu agak
terbatas Kecuali ada aturan-aturan yang
yang apa yang EE mendelegasikan untuk
itu ya Nah kalau seandainya tidak ya
tidak apa danah sekarang
kecenderungannya tidak ada delegasi
untuk itu itu makanya kita aneh saja
Bahkan anggota DPRD DPRI dari pusat dan
kemudian juga ada Kementerian pusat itu
bisa langsung memberikan bantuan kepada
personal atau para keluarga di di daerah
Kita Sementara kita ada keterbatasan
untuk itu jadi itu makanya kadang kala
ini apa menghilangkan
ee kewibawaan di provinsi ya terhadap P
kota ataupun juga ke
ee
masyarakat nah sehingga itu makanya ee
apa
[Musik]
ee seperti sekarang ini kita lihat ada
k-kan yang baru misalnya dalam hal
penunjukan atau penetapan
ee apa PJ k daerah-daerah yang kelala
daerahnya sudah habis masa
jabatannya itu Kalau dulu kan provinsi
yang
mengusulkan kemudian dari yang sukan itu
itu yang ditap oleh Kementerian Dalam
Negeri nah sekarang itu sudah dibuka
tiga ada dari provinsi dan kemudian ada
usulan DPRD ee kabupaten kota ya dan
kemudian nanti ada usulan dari Mendagri
tapi memilihnya adalah Mendagri nah ini
lucunya jadi Mendagri juga mengusulkan
orang dan kemudian juga DPRD juga
mengusulkan kemudian juga pemerintah
daerah juga provinsi juga mengusulkan
nah sehingga ya Ee rata-rata yang diusul
oleh provinsi itu ya pengalaman kita di
sumaterra barat tidak ee apa tidak
disetujui atauun tidak dikomendasi nah
ini tentu ini akan menyebabkan ee apa
eh keberadaan provinsi di mata kabupaten
kota dan eh itu boleh dikatakan eh
beradaannya itu
melemah Nah demikian juga di pusat
sendiri ketika
ee aturan-aturan yang yang ada itu
eh apa-apa yang selama ini berjalan dan
kudian ketika ada kan baru yang dibuat
oleh pusat itu
eh apa eh itu yang
terlaksana dan
eh bahkan eh kadang kala itu apa
daripada aturan-aturan yang ada itu itu
tidak apa tidak terimplementasi secara
baik ada undang-undang misalnya dan
kemudian juga ada peraturan pemerintah
itu bisa dikalahkan oleh surat edaran
bisa dikalahkan oleh
eh apa eh eh surat keputusan yang dibuat
oleh setiat menteri ataupun juga lembaga
yang ada di pusat Jadi selama ini kita
mengetarkis aturan ituah begitu tap
kyata sekarang ini gak itu gak berlaku
ya di dalam
implementasinya jadi inilah berapa apa
berapa fakta berapa
ee
kejadian yang ada di daerah e sekaitan
dengan pelaksanaan otonomi daerah itu
jadi ee itu makanya kita sangat setuju
sekali
sesungguhnya apa Ke mana itu Ditekan
daripada ee otonomi daerah ini kalau
sekarang ini kan kita itu otonominya apa
bertingkat ya ada di provinsi dan K juga
ada Di Kaban kota itu makanya dipotensi
untuk terjadinya apaash ter
permasalahan-permasalahan sama lainnya
ya sehingga eh
eh yang diharapkan Bagaimana Sinergi
Antara provinsi dan kota-kota itu
terbangun secara baik tapi dengan dengan
eh apa tidak konsistennya dan kemudian
juga perubahan-perubahan pada yang ada
sehingga
eh peran yang diharapkan tidak terjadi
sebagaimana yang yang
diharapkan namun pada sisi lain
eh apa
eh dengan adanya otonomi ini memang ada
sikit banyak ada kendala-kendala ya di
lapangan
eh atau di daerah seperti tadi pakani
juga sampaikan ya bahwasanya ada daerah
yang apa yang memiliki fiskal yang
begitu baik ya sehingga dia bisa maju
tapi kalau seandainya eh kemampuan
fiskalnya rendah maka dia tidak akan apa
tidak Tidak bisa maksimal gitu dan
kemudian dengan dengan adanya otonomi
yang bertingkat tadi suatu permasalahan
antara Provinsi dengan kabatan kota dan
kita melihat seperti DKI misalnya itu
kan jauh lebih kondusif ya dibandingkan
dengan eh provisi-provsi lain ya Dan Dan
apa pembangunan itu bisa lebih lebih
lancaru itu barangkali mungkin ada
ide-ide apa untuk apa untuk menetapkan
kembali ataupun juga melakukan
perubah-perubah teradap otonomi ini saya
kira saya perlu Ada kajian dan Peru ada
eh apa UNT perbaikan ke depanah ditambah
lagi terjadinya tumpang tindih urusan Ya
seperti tadi kami sampaikan itu urusan
pembangunan di provinsi itu ataupun juga
di kabupaten kota itu itu e kita punya
dinas yang sama ya apa dan sejalan
dengan Kementerian tetapi dalam hal
pelaksana kanpangan itu maka ada Balai
yang
melaksanakan sehingga apa Kadang kala
kita di provinsi itu adanya kelembagaan
yang yang yang sama n itu justru apa
kehilangan ee apa keberadaannya karena
memang tidak tidak begitu banyak hal
yang bisa dikerjakan jadi ada tumpang
tindih ya dari urusan-urusahan yang ada
nah kemudian juga
ee daerah-daerah yang yang pendapatannya
rendah nah tentu ini akan akan susah
untuk apa untuk ee ee ee melaksanakan
pembangunan di daerah karena terbatasnya
fiskal yang dimilikin ya jadi ee Saya
kira memang sangat perlu e ke depan
untuk Man pengkajian pengkajian terhadap
eh otonomi yang yang selama ini ada dan
kemudian Bagaimana implementasinya
sekarang ini ya dan
eh k bagaimana untuk ke depannya dan
mudah-mudahan dengan dengan diskusi kita
pada hari ini mmud ini akan bisa menjadi
di masukanembaka untuk pembenahan
otonomi Terima kasih mohon maaf
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih
pak gubernur ya nanti mungkin kita
lanjutkan diskusinya terutama nanti
perlu kita dalami juga Bagaimana nih e
konsep yang terbaik untuk percepatan
pembangunan daerah ya dengan kondisi
sistem pemerintahan dan otonomi daerah
saat ini baik sekarang kita ke Bu Prof
si zuh Bu Prof dipersilakan untuk
memberikan pandangannya secara objektif
ilmiah dan fundamental terkait dengan
permasalahan otonomi daerah ini dan
mungkin sekaligus Rekomendasi ke depan
bagi pemerintah
Iya terima kasih terima kasih Bang eh
haldi Panjaitan Bang heldi Panjaitan ya
Iya Bu Panjaitan kita
Bu senang jahit Iya terima kasih banyak
ini Bismillahirrahmanirrahim
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh
ee puji syukur ke hadirat Allah
subhanahu wa taala yang telah memudahkan
Ee niatan kita untuk melakukan acara
diskusi malam ini Insyaallah kita
dilimpahi kesehatan dan keberkahan
senantiasa Amin Eh Yang saya hormati
tentu hostnya ini
eh tidak hanya moderator tapi e ownernya
ini adalah Ustaz Mardani alisera ini
luar biasa anggota DPR RI kita yang kami
hormati dan juga yang saya hormati
banggakan pak gubernur Sumatera Barat ya
Luar biasa tadi apa yang sudah
disampaikan ee saya langsung saja
menimpali ee tadi disebutkan Indonesia
ini kan negara arsipelagu yang unik ya
yang unik eh memiliki keunik ya dengan
kearsipelagoan itu dengan
kepulauan-kepulauan yang berjajar
daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke
ada 37 provinsi ada 415
ee 37 ya benar ya 37 provinsi ada 415
kabupaten dan
93 kota belum lagi Desanya desanya
kurang lebih 74.000 se-indonesia gitu ya
ee apa yang bisa kita catat dari
perjalanan ee otonomi daerah kita ini
kan proses menjadi proses of becoming
gitu ya otonomi daerah proses menjadi
otonomi daerah dan ternyata dalam proses
eh seperti itu ada
dinamika-dinamikanya dan
dinamika-dinamika yang dialami oleh eh
desentralisasi dan otonomi daerah ini eh
tentu berkaitan dengan demokrasi jadi
demokrasi punya dinamikanya ee
desentralisasi otonomi daerah juga ee
kena dampak dinamikanya biasanya semakin
demokratis satu rezim gitu ya akan
semakin tentunya gitu ya pelaksanaan
otonomi daerah itu betul-betul gitu ya
Ee memang akan berkorelasi positif Jadi
kalau demokratis berarti rezimnya
melaksanakan sistem demokrasi gitu kan
jadi demokrasi kita tidak mengalami
kemunduran maka otonomi daerah pun akan
mengalami satu kemajuan kan itu jadi
korelasinya itu positif ke sana tapi
begitu demokrasi kita merosot mundur
gitu ya jadi sejak 2019 itu sudah
dikatakan secara apa ya Ee indeks
demokrasi itu kita mengalami kemerosotan
kemunduran dalam hal demokrasi eh
ternyata hand in hand gitu ya
desentralisasi otonomi daerahnya juga
mengalami kemunduran lah itu yang
terjadi lantas bagaimana kita memahami
Indonesia yang sudah merdeka 77 tahun
berdemokrasinya prosesnya seperti ini
dan dampaknya terhadap otonomi daerah
juga seperti itu karena korelasinya
ternyata sangat positif Jadi kalau
demokrasi kita turun ternyata kita
saksikan gitu ya bahwa pelaksanaan
otonomi daerah kita juga terhambat gitu
lah apalagi di eelingi oleh tentunya
gitu ya bagaimana meletakkan provinsi
gitu kan
ee sebagai Apakah dia sebagai Wakil
pemerintah nasional pemerintah pusat
atau seperti sekarang ini jel rules gitu
ya jadi rangkap jabatan sebagai Wakil
pemerintah pusat dan juga sebagai daerah
otonom ya
Ee yang menjadi katakan gitu seperti pak
ee Gubernur saat ini gitu kan itu adalah
kepala daerah kan gitu jadi punya
keberpihakan terhadap daerah pastinya
gitu sisi yang lain dia harus mewakili
pemerintah pusat kan itu ee jadi Ee kita
harus memahami dalam konteks makro
sebetulnya bahwa desentralisasi dan
utonomi daerah kita itu eh
kebijakan-kebijakannya itu sangat
terkait dengan NKRI dan binika Tunggal
Ika jadi kaitannya ke sana Jadi otonomi
daerah dalam konteks uniter kita NKRI ya
dalam konsep otonomi eh dalam konsep
unitary state tidak mengenal bagian
wilayah gitu jadi satu kesatuan yang
utuh kontinum gitu ya bahwa
daerah-daerah adalah integ
gitu ya Secret teritory gitu dari NKRI
dia bagian tak terpisahkan dari NKRI
gitu e waktu itu Bung Hatta tahun '8 ya
sekitar itu 50-an itu berargumentasi
luar biasa Jadi bung ahatta ini yang
memang eh sangat ini ya sangat
eh berargumen tentang demokrasi dan
otonomi daerah jadi demokrasi satu sisi
di apa sangat di eh perlukan dalam
konteks Indonesia sisi yang lain bahwa
otonomi daerah yang diterjemahkan
sebagai bahwa daerah daerah memiliki
gitu kan keleluasaan gitu untuk
mengelola daerahnya gitu intinya ke sana
itu ditulis eh dalam konteks waktu itu
tahun
-an gitu jadi eh justru Bung Hatta
sangat mendorong gitu agar daerah-daerah
itu diberikan keleluasaan athority-nya
kan gitu untuk untuk mengelola
daerah-daerahnya yang memang
masing-masing daerah memiliki
karakteristik dan kekhasannya dan itu
yang tidak boleh diseragamkan hanya
karena NKRI kan gitu karena
masing-masing punya itu eah dalam
konteks seperti itu tentunya
ee dalam perjalanannya kita mencatat
bahwa ada sejarah tentang separatisme
ada daerah-daerah yang memang kental
dengan kerusuhan
itu adalah Aceh dan papua gitu ya itu
daerah-daerah yang mantan istilahnya ee
memang intensif ee ya mengalami
kerusuhan kan gitu separatisme lalu
daerah eh sehingga diberikan otsus itu
ya Aceh dan papua gitu ya Kalau kita
catat seperti itu ee lantas bagaimana
kita memahami gitu ya
kebijakan-kebijakan yang menurut saya
sejak era reformasi itu dengan
undang-undang ee 22 Nomor 22 Tahun
9 ya
1999 itu yang tadi itu memberikan
eh katakan gitu ya Eh kekuatan kepada
kabupaten kota tapi jangan lupa
kabupaten kota kabupaten dan kota itu
tidaklah titik tekan otonomi daerah yang
katanya seperti itu tapi secara k gak
ada tidak ada bahasa istilahnya titik
tekan otonomi daerah ada di provinsi
atau ada di kabupaten kota tidak ada
sama sekali jadi tidak disebutkan yang
ada itu bahwa provinsi gitu yabagi
menjadi daerah-daerah kan gitu tapi
tidak ada yang namanya titik tekan
otonomi daerah di provinsi ataupun di
kabupaten kota tapi lalu
dicarikanlah justifikasi gitu ya dengan
undang-undang 22 tahun 99 Pak bahwa
titik tekannya adalah di kabupaten kota
dengan alasan jangan sampai diberikan ke
provinsi karena lalu kemungkinan
separatismenya dan sebagainya itu akan
besar kan itu sebetulnya alasannya lebih
ke politik lah ee karena itu maka eh
yang terjadi adalah waktu itu itu kita
melakukan penelitian ya di bawah Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia lip itu kita
mencatat bahwa sejak undang-undang 22
tahun 99 itu ee yang namanya perjalanan
dinas ke Jakarta dari kabupaten kota itu
sangat intensif dan marah gitu dan tadi
itu ee pak gubernur eh mengatakan bahwa
provinsi atau Gubernur itu ya sudah
kehilangan Wibawa kan gitu karena eh
tidak garis lurus dia garisnya
titik-titik kan gitu ya titik-titik
putus-putus istilahnya putus-putus lah
itu yang menyebabkan lalu provinsi
diignor gitu ya diabaikan gitu kan oleh
kabupaten kota kalau diundang pun Bupati
Walikota itu tidak begitu guubris kan
gitu palesti diberikan ke anak buahnya
dan sebagainya lah itu ceritanya maka
lalu dilakukan revisi undang-undang
ee 22 tahun 99 menjadi 23 tahun 2004 itu
e ini yang karena ada konflik yang luar
biasa konflik gitu ya antar daerah gitu
kan sehingga ee di undang-undang 23
tahun 2004 itu lebih 32 Maaf
undang-undang 32 Tahun 2004 itu lebih
ditekankan kerja samamanya gitu Ya kerja
samamanya itu supaya ada kerja sama
antar daerah ada kerjaasama antara
daerah dengan pemerintah pusat dan
sebagainya dan pola relasi lalu dibenahi
supaya tidak konfliknya itu Coba kita
menyaksikan tidak hanya pemekaran waktu
itu di bawah undang-undang 22 tahun '99
tapi juga rebutan Sungai rebutan gunung
kan gitu ya macam-macam rebutan laut
gitu ya batas-batas laut gitu Ini luar
biasa sekali kayak di Blitar itu ada
rebutan gunung gitu gimana kalau
gunungnya meletus kan gitu Ini antara
lain Jadi yang menggelikan gitu lah
tentu Ee Kita juga Ma Harus ee
mengevaluasi gitu ya dalam arti
sebetulnya dengan pempr eh diletakkan eh
diposisikan jel rules ya peran ganda
seperti itu ini yang eh menjadikan rancu
ambigu kan gitu menjadi ambigu kita
melihat Pemprov satu sisi ee sebagai
pemerintah Wakil pemerintah pusat dan
Sisi Lain ee memimpin daerah kan gitu
tentu ada apa konflik di situ ya
sebetulnya eah ini maka terjadilah ee
revisi terhadap undang-undang 32 Tahun
2004 menjadi undang-undang 23 tahun 2014
yang antara lain adalah motivasinya atau
tujuannya yaitu menguatkan gitu ya peran
gubernur atau peran provinsi Pemprov Itu
lah ini termasuk juga eh apa namanya
menguat kan peran binwas ya pembinaan
dan pengawasan ya Pak Gub ya Kalau tidak
salah seperti itu jadi penguatan peran
binwas pembinaan dan pengawasan gitu ya
koordinasi antar jenjang atau antar eh
tingkatan pemerintahan pemerintah pusat
dan provinsi-provinsi dan kabupaten kota
ini yang antara lain apa Memang agak
tertatih-tatih ya saya melihatnya itu
karena tidak terbenai dengan bagus
istilahnya selalu ee kepalanya dilepas
ekornya dipegangi kan gitu ya jadi belum
ikhlas banget apa seperti itu kan gitu
lah ini semua dinamika-dinamika yang
seperti itu yang membuat otonomi daerah
kita tidak terlalu menggembirakan karena
empat hal yang harus dicapai oleh EE Apa
tujuan itu otonomi daerah itu yaitu
meningkatkan kualitas pelayanan publik
meningkatkan daya saing daerah mewujud
kan tata kelola pemerintah yang baik dan
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat itu menjadi lalu ter apa ya
terinterupsi terintrusi oleh EE
kepentingan-kepentingan politik praktis
yang EE khususnya dengan adanya Pilkada
yang dilakukan sejak tahun 2005 itu itu
antara lain lalu kita mencatat ada
sekitar
440 lebih ya sampai saat ini ee kepala
daerah yang kena utt itu antara lain
Jadi semakin tidak menggembirakan ini
praktik otonomi daerah kita atau
pelaksanaan otonomi daerah kita dan
lebih mungkin untuk daerah terasakan
saya tidak tahu apa yang dirasakan oleh
pak gubernur dalam hal ini karena begitu
muncul undang-undang Minerba nomor 3
tahun 2020 gitu Ya mulai urusan yang
menjadi kewenangan daerah khususnya
Pemprov itu mulai dikurangi Jadi kalau
kabupaten kota ee agak merasa curiga ke
provinsi salah karena provinsi juga
urusan yang menjadi kewerangannya
ditarik juga kan gitu melalui
undang-undang Cipta kerja
desentralisasi yang ada di cipta kerja
juga sama dikurangi gitu nah ini yang
menunjukkan bahwa sebetulnya Apakah lalu
pengelolaan daerah dengan kewenangan e
apa urusan-urusan yang menjadi
kewenangannya yang menjadi lebih
terbatas karena sudah ditarik kembali ke
pusat itu apakah lalu gitu ya
Ee membuat daerah-daerah ini masih
gembira kan gitu untuk melaksanakan
otonomi daerah Ya ini yang menurut saya
memang harus di apa
ee apa di lebih ditegaskan lagi untuk
kalau kita mau menata ulang jadi ada
konsekuensi logis kita ketika meletakkan
titik tekan otonomi daerah gitu meskipun
itu hanya sekedar apa ya konsensus gitu
ya ya tidak ada payung hukumnya sama
sekali tidak ada gitu oh ada di provinsi
ataupun ada di kabupaten kota jadi ada
konsekuensi logis tidak perlu ada
virgada langsung Kalau titik tekannya
ada di kabupaten kota gitu provinsi
tidak perlu melakukan pkada langsung dan
sebaliknya kalau titik tekan otonomi
daerah ada di provinsi ya berarti
kabupaten kota itu tidak perlu itu
pernah kami waktu waktu membahas
ee revisi undang-undang Pilkada itu
sempat kita Munculkan itu ya Ee bahwa
apakah lebih baik saja di pilkadanya itu
ada di provinsi sehingga kabupaten kota
yang sangat variatif dan sangat ee tentu
gitu ya Secara potensi ekonomi itu kan
masih senjang gitu tidak semuanya maju
tidak semuanya eligibel untuk melakukan
pkada langsung kan
itu ini antara lain yang EE juga kita ee
perlu apa
eh cermati ya termasuk
eh adalah apa ini ya Eh mengenai
pemekaran daerah tadi disebutkan oleh
Pak Mardani eh alera tentang eh dub kan
gitu ya Kalau menurut saya kita juga
jangan lupa jumlah Daerah Tertinggal itu
masih tinggi saya tidak G tahu lagi
waktu itu masih saya catat berapa tahun
yang lalu itu mungkin ee sekitar 7 tahun
yang lalu itu 122 Daerah Tertinggal
se-indonesia 122 Apakah di kemendes
Daerah Tertinggal ini sudah sudah mulai
terkurangi gitu ya Kalau menurut saya
semakin sering semakin banyak daerah
yang eh dimekarkan dan gagal gitu ya
akan semakin meningkat jumlah Daerah
Tertinggal bahasanya sangat bagus Daerah
Tertinggal padahal dengan bahasa yang
lugas akademis kita Sebutkan daerah
gagal sebetulnya daerah gagal karena apa
Karena ee dari apbd-nya itu tidak sangat
jomplang antara dana untuk pembangunan
gitu ya dengan dana rutin kan gitu minus
kan gitu ya jadi ini antara lain
eh menurut saya mungkin dengan disertada
ya sejak 2008 ya ya khususnya karena ada
Pak Aziz angkat meninggal itu di Sumut
waktu itu ee lalu mulai ada ee semacam
evaluasi lalu dilakukanlah ee yang
namanya apa ya kayak pemberhentian itu
apa namanya moratorium tidak boleh lagi
untuk sementara melakukan ee pemekaran
daerah lah yang ada diertada itu adalah
menata daerah kan gitu ya jadi menata
daerah artinya ee nanti itu penggabungan
tapi penggabungan sampai saat ini tidak
pernah ada satuun penggabungan yang ada
masih usulan pemekaran tidak ada yang
mau digabungkan hanya di di Jawa Timur
yang EE pemekaran itu sangat minim cuman
satu gitu ya Batu Kota Batu itu jadi
yang lain gak ada ee yang paling banyak
itu di Indonesia timur sebetulnya banyak
sekali gitu ya Kalimantan Sulawesi gitu
ya Di NTT NTB gitu kan E itu banyak
sekali eh pemekaran-pemekarannya
itu dan
eh tadi
Eh menurut saya yang memang perlu
dibenai yang sangat krusial itu adalah
bagaimana menata Sinergi antar tingkatan
pemerintahan Bagaimana menata tadi itu
koordinasi pembinaan dan
EE wasan gitu itu penting sekali Menurut
saya lah sekarang baru terkuak kan bahwa
dana otsus itu satu contoh Kebetulan
kami melakukan penelitian 3 tahun
berturut-turut tentang pengelolaan dana
Sus Itu ya dan itu menunjukkan bahwa
pengawasannya itu n harus gak ada sudah
itu absen sehingga yang terjadi bancaan
tadi itu dan ini baru terkuak kan eh
kasus eh Gubernur Lukas nmb itu pada
padahal kita sudah melakukan penelitian
itu sudah lama itu dan kita sudah
serahkan penelitian itu dan bahkan kami
sampaikan saya presentasi di BPK juga
waktu itu gitu dengan Bin juga iya
dengan sekpres Iya gitu kita sudah
sampaikan semuanya Karena penelitian
yang kami lakukan di Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia Lipi waktu itu
adalah dana-dana dari APBN gitu Jadi
kita harus
pertanggungjawabkan ya itu jadi antara
lain menurut saya bahwa menata ulang
eh desentralisasi dan otonomi daerah
kita sangat ee penting ya Menurut saya
tapi lagi-lagi memang ee apa eh satu
satu Apa bentuk rezim tertentu gitu ya
itu akan berpengaruh besar terhadap
pelaksanaan otonomi daerah termasuk
termasuk demokrasi Oleh karena itu Ya
kita bisa saja mengusulkan tapi kan
aplikasi nya itu akan terhambat dan ini
sudah terbukti berkali-kali bahwa
kualitas desentralisasi dan otonomi
daerah sangat ditentukan oleh EE model
rezim yang memerintah kan
gitu Oleh karena itu ya memang akan
sulit gitu ya kita harapkan nantinya
sebelum ada undang-undang Minerba yang
harus direvisi undang-undang ciptaker
yang juga harus direvisi karena
mengurangi ee urusan-urusan yang menjadi
kewenangan daerah itu antara lain jadi
menurut saya apakah ditempatkan di
provinsi atau ee kabupaten kota memang
provinsi sangat sangat eligible sangat
rasional menurut saya Karena apa sdm-nya
itu tersedia kalau di level provinsi
untuk titik tekan otonomi daerah di
provinsi gitu tapi apakah kita masih
merasakan ada momok gitu ya momok besar
gitu ya bahwa kalau diletakkan di
provinsi cepat sekali nanti akan menjadi
eh daerah-daerah yang terpisah kan dari
NKRI kan itu itu Masalahnya jadi Sampai
kapan pun gak akan di di apa dikabulkan
kalau itu akan mengancam persatuan
Indonesia
atauin terjadinya disintegrasi mungkin
itu dari saya Makasih wasalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh Eh Baik terima kasih eh Bu
Wiwi Eh sekarang kita ke
Bung
R beliau sekarang sebenarnya sedang
dalam perjalanan ke Tokyo sehingga
menitipkan rekaman videonya untuk
disampaikan dalam ilt kali ini W
jalan-jalan ya diundang acara di sana
ada seminar
dia sekarang justru balik di On The dari
toky
Jak tolong DJ ini kan jadikan ini biar
bisa nampilkan teman-teman
dijadikanost
eh saya saya yang terong dijadiin kos
Oke
e sebentar
ya baik
seb
Kita harus berani memikirkan konsekuensi
tertinggi bahkan mungkin terbaik dari
otonomi daerah yaitu sistem negara
federal jadi jangan sampai istilah
otonomi daerah itu sekedar dipakai
untuk menyelenggarakan kekuasaan dengan
perlaratan yang ada di daerah itu kan
kalau kita ingin betul-betul otonom maka
Lakukan sesuatu dengan membahas
kedudukan daerah di dalam sistem
konstitusi itu dan karena negara ini
sungguh negara yang sangat menjemuk
perbedaan-perbedaan kultur watak politik
di daerah tidak boleh disatukan hanya
dengan konsep n harga mati jadi di situ
konyolnya dengan kata lain pastikan
bahwa otonomi daerah itu memungkinkan
kita untuk membayangkan sebuah federasi
Indonesia atau Serikat negara Indonesia
begitu cara berpikirnya
baik
Eh Pak provokatif Wiwi Federal
itu kita harus berani memikirkan
secara kayaknya
eh apa gagasan negara federal itu pernah
saya sampaikan 98 dulu ada tulisan saya
di Tempo jug bagus sekali m bagus sekali
Iya ada di Tempo itu bisa e di Inan di
cari dalam konteks pembenahan institusi
kepolisian misalnya harus juga Mulai
diriset peluang untuk mengefektifkan
polisi dengan menempatkan polisi dalam
sistem yang boleh kita sebut prot
federalisme artinya kekuasaan kepolisian
itu ada di bawah gubernur-gubernur kalau
otonomi daerah yang maksimal maka
dimungkinkan kepolisian kita justru
membaik tidak ada kontrol pusat yang
membaipas birokrasi dan
eh berakhir pada keadaan yang seperti
sekarang yaitu berantakan hanya karena
kendalinya terlalu ke mana-mana dan EE
pengawasan menjadi terlalu rumit kalau
otonomi daerah itu maksimal maka
kepolisian juga bisa dibuat e simpel di
daerah-daerah tuh itu harus lengkap
secara berpikirnya dalam upaya untuk
memaksimalkan otonomi
daerah kerenkeren polisi dibawa gubernur
pagup
oke satu
lagi kayaknya ada lima Iya bentar
makanya Pak
Bentar gak
profesional Iya gimana Bang haldi Ini
harusnya Om Yahya ini yang
petayangin Iya takut enggak keluar
suaranya sabar sabar sabar
sabar sambil kita cerna pikiran-pikiran
provokatif tapi kalau ee
oke dalam konteks pembenahan institusi
kepolisian misalnya harus juga
m satu lagi aja di Oke entar entarentar
ya
contoh yang
[Musik]
ada duanya nanti lagi
oke contoh yang agak konyol hari ini
misalnya anisudan
elektabilitasnya mungkin sekali sudah
melampaui e capras yang lain tetapi
karena dia tidak punya perahu politik
maka dia diombangambingkan jadi bahan
permainan atau tuk tambah di anara
partai-partai Jadi sebetulnya Biarkan
saja ada sistem pemilihan langsung
dengan prinsip otonomi daerah misalnya
dan EE itu bisa diterapkan secara
nasional dengan asumsi bahwa tidak
semua pejabat politik harus dihasilkan
melalui partai politik itu pentingnya
pemilihan ee terbuka dan langsung itu
dicoba pada kasus Anis B Sudan tentu
agak unik kalau dinyatakan bahwa Anis
presiden tanpa melalui ee pencalon ai
karena peran partai justru yang
menghambat politik demokrasi yang sejati
itu jadi ide semacam ini saya kira boleh
dimulai di Indonesia leader talk
Oke
demikiankirauplikan Bung ini Bu
profit terus membersama ilt sehingga
walaupun beliau lagi berhalangan lagi di
perjalanan sampai posting
videoik Eh sekarang kita ke Pak Mardani
ya satu pertanyaan masing-masing
narasumber sebelum nanti closing ids Pak
Mardani eh otonomi daerah kita masih
banyak PR ya masalah karena eh yang kita
harapkan dengan otonomi itu kan intinya
ada pemerataan pembangunan daerah dan
juga percepatan ya dan munculnya
potensi-potensi lokal di setiap daerah
Bagaimana mengelola daerah sesuai dengan
konteks ke lokasinya ya daerahnya karena
setiap daerah punya potensi yang berbeda
sehingga dengan pengelolaan otonomi ini
ee masyarakat tahu bagaimana memajukan
potensi daerahnya masing-masing tetapi
masalahnya
ee beberapa permasalahan contohnya
justru dalam beberapa tahun terakhir
yang banyak tersangka oleh KPK ini para
kepala daerah ya ya terus Kemudian yang
kedua Ee kita melihat bahwa ee banyak
masih banyak ee daerah-daerah dengan
tingkat e kemiskinan dan ketertinggalan
dan sehinggaonomi ini Apakah benar
optimal ataukah cuma justru menjadi
bagi-bagi kekuasaan yang lebih tidak
terkendali
lagi
kasih saya coba tarik permasalahannya
Pada perspektif kepemimpinan nasional ya
maksud saya begini mudah-mudahan
2024 danak kita punya presiden yang ma
tekun membenahi otonomi daerah ini ya
Sehingga sumber daya kita yang terbatas
Tapi saat yang sama sumber suambber daya
APBN yang terbatas saat yang sama
sumber kekayaan hayati budaya unikeness
dari seluruh elemen bangsa yang sangat
bineka di seluruh tanah tumpah darah
Indonesia ini bisa
melambung mengembang membesar
menjadi rahmatan lil alamin Singapura
itu cuma sedikit lebih besar dari
Jakarta dengan 5,5 sampai 6 juta
penduduk kita punya Banten yang luar
biasa kita punya Jawa Barat kita punya
Sumatera Barat kita punya Aceh kita
punya Bali kita punya Sulawesi Wow
Kalimantan Papua luar biasa
semuanya kalau pemerintah betul betul
bisa menataap ee orkestrasi dengan baik
dengan peraturan yang diminimalisir
sebetulnya Mbak Wiwi omnibus Law itu ada
niat baik tapi dengan cara yang tidak
baik ya niat baiknya adalah memangkas
birokrasi dan deregulasi tetapi caranya
sangat eh gebyah Uyah sangat tidak
scientific approach dan terlalu banyak
kepentingan yang di ee akomodasi Nah
jadi menjawab tadi Bang yang pertama
tentu harus ada political will karena eh
kita akan involutif muutar di tempat ya
nih tadi Eh bukti empirik dari pak
gubernur menyatakan betapa
eh positioning Provinsi
Gubernur yang sering dibypass dan segala
macamnya padahal Gubernur punya anggaran
dengan segala keterbatasan punya ee SDM
tapi weenang enggak ada
itu sehingga ee menyatukan dua potensi
kabupaten kota akan sangat sulit gitu
nah ini pekerjaan besar seperti kita
menata
ulang rumah dengan
segala porsinya sehingga dicapailah
empat tujuan bernegara melindungi
segenap bangsa ukan
kesejahteran kehidupan bangsa dan EE
ikut serta dalam perdamaian dunia Jadi
kita berharap punya presiden yang
visinya aksinya menata otonomi daerah
dan jangan takut dengan ide besar
ataupun ide provokatif Roki tadi Kalau
Mbak Wi kalau saya
Federal discussion matter karena bentuk
negara kesatuan sudah diikat sama kita
tapi ketika kita meletakkan otonomi
daerah di provinsi dengan jumlah ee
rentang kendali Kabupaten kotanya 5
sampai 10 kabupaten kota Wow itu akan
ada percepatan di mana kendali ada di
Gubernur itu luar biasa sekali luar
biasa sekali Nah itu DKI Bisa jadi kayak
gitu karena demikian solidnya Mas Anis
dengan Bupati walikotanya simpel
otonominya ada di ee provinsi itu salah
satu bukti bukti nyata
dan yang kedua tentu kita harus melihat
tadi unikenness dari
setiap daerah ya kalau kepolisian saya
setuju mwi mestinnya di baw k Mendagri
kalau di negara federal bahkan dibawah e
e gubernur atau major beberapa bahkan di
bawah Walikota itu karena memang jangan
dipolitisir fungsinya betul-betul
menghadirkan keamanan ya kedamaian gitu
menjaga ee keamanan gitu nah terakhir
ee ini akan jadi diskusi yang akan
berterusan tadi ee desain besar otonomi
daerah kita akan kita bahas saya akan
cari bahan-bahan yang Mbak Wii nanti
tadi sudah bilang mudah-mudahan Pak gup
juga mudah-mudahan nanti akan segera
dengan mendagrii kita sepakat
mudah-mudahan dalam waktu dekat desain
ini kita bisa sempurnakan update lagi
karena terakhir Mbak tahun 2016 benar
itu R 2016 sudah berhenti itu enggak
jalan lagi gitu loh terakhir pemekaran
zaman PSB 2014 sebelum PSB turun itu
habis itu moratorium niat moratorium
baik tetapi jangan juga menzalimi karena
faktanya ada kayak Kabupaten Bogor
dengan 6 juta penduduk gitu loh tentang
kendali yang demikian besar itu n kita
sudah ada presiden baik bangdi eh
karenasus Papua sudah tig mau tambah dua
lagi pemekaran di Papua jadi total akan
ada tujuh provinsi di Papua kita dukung
karena itu untuk kesejahteraan dan
kemajuan dari rakyat kita gitu Bang Aldi
Baik terima kasih Pak Mardani sekarang
ke Pak gup Buya eh Buya eh kira-kira apa
masukan buat eh DPR pemerintah pusat ya
yang perlu segera diperbaik ee dibenahi
nih terkait dengan pemerintahan daerah
dan juga terkait dengan otonomi daerah
ini biar Pak Mar ini perjuangkan di
komisi dua nih Bu ya
Iya baik terima kasih tadi kita sudah
karkan dari ibu Prof ya bahwasanya
keberhasilan otonomi daerah erat kaitan
dengan kehidupan
demokrasi dan kita sangat setuju itu ya
karena memang ee apa ee saya beapa kali
ya Ee melakukan komunikasi dengan
Kementerian Dalam Negeri
ee baik bicara masalah
aturan dan kemudian juga masalah apa ee
untuk
ee soliditas di daerah tapi
hampir-hampir tidak apa tidak ada yang
tembus gitu nah jadi artinya sekarang
kan juga kita sering
menemukan keputusan-keputusan yang
dilakukan itu boleh dikatakan sangat
jarang sekali Minta pendapat kepada
daerah Apakah provinsi ataupun jugaan
kota Nah artinya ee
apa sehingga memang
eh kita keputusan yang ada itu
hanya menerima
melaksanakan jadi apa sayaang apa
sangatangat kaitan
denganokrasi nah kemudian
[Musik]
eh apa kita belajar yaun juga lihat
pengalaman-palaman yang ada seperti tadi
Pak Mardani menyampaikan DKI Nah itu
memang boleh dikatakan nyaris tidak ada
apa eh Clash yang terjadi antara
Gubernur dengan eh Walikota ya ataupun
juga eh
eh apa dengan apa otoritas yang ada di
bawahnya ya Kenapa karena memang satu
nafas gitu ya dan kemudian juga
kendalinya ada satu betul betul Iya
kalau sekarang ini kan KY seperti kita
di Sumatera Barat ya itu apa
ee apa kendalinya itu di provinsi ada
pengendaliannya dan kemudian juga di apa
di juga ada kendalinya sementara antara
Kabupaten dengan provinsi itu apa karena
berbeda partainya otomatis tidak apa
tidak Tidak ada kesjalanan se yang
diharapkan walaupun ee upaya-upaya acara
itu kita lakukan tapi dalam faktanya
tidak ini apalagi kalau seandainya itu
dukungan dari pusat sendiri tidak tidak
kuat Gitu ya kita secara teori secara
teoritisnya kita memahamilah apa dan
kita mengetahui dan sering kita ucapkan
ya dengan semangat kolaborasi kan begitu
semangat kerja sama kan begitu ya Tapi
ketika kita implementasikan di lapangan
ya karena berbeda apa E
kepentingan-entingan tadi itu makanya
tidak tercapai Nah itu memang barangkali
mungkin apa yang Pak Sampaikan tadi itu
mungkin memperkecil provinsi ee jumlah
kabupatennya Saya kira itu barangkali
Mungkin suatu yang ini ya sehingga
memang apa eh pembangunan akan dilakukan
itu apa arealnya cukup luas dan juga
potensi ekonominya juga cukup memadai ya
sehingga memang dia bisa bergerak dengan
potensi-potensi yang ada ini mungkin apa
ketersediaan potensi itu sudah menjadi
menjadi ukuran ketika pembentukan
otonomi ee e apa eh da onomi tadi itu ya
Dan kalau kita di Sumatera Barat
sekarang ini kan memang ada 19 Kabupaten
ya kabupaten dan kemudian
eh apa eh cukup luas walaupun
penduduknya tidak sebanyak DKI tentunya
nah tapi apa karena perbedaan-perbedaan
tadi maka ini akan mempengaruhi eh apa
eh soliditas tadi itu dan
eh nah kemudian sebetulnya memang saya
sudah mendapat apa informasi-informasi
juga eh dari pusat itu memang mengarah
dari apa dari
pernyataan-pernyataannya bahwasanya
otonomi yang dibangun sekarang ini itu
boleh dikatakan ada berapa berapa
Informasi yang kita dapatkan bahwasanya
e ekonominya gagal katah
begitu artinya apa Mang kita saya
menangkap ini memang ada kemauan ee yang
akan dilakukan oleh pusat se otonomi ini
tapi kita gak tahu nih Ke mana arahnya
barangkali mungkin Ibu Prof si Z
barangkali mungkin apa eh apa sedang
menangkap eh mau ke mana itu arah
selanjutnya otonomi ini apakah seperti
eh apa yang memperkecil eh jumlah k kota
tadi dan kemudian itu dijadikan Eun men
satu otonomi tah provinsi yang akat
nanti akan menambah memekarkan
provinsi-provinsi lebih luas lagi
gitu Ini apa Lebih
banyak ke mana
mungkin kita di daerah menangkap ada
arah ke sana berapa
kali terjadi di antara opdd yang yang
ada dari disampaikan kita memang ada
semacam Apa pendapat bahwasanyaotonomi
ada sekarang ini itu gagal
berarti kalau meang Apa itu gagal
berarti Mau ke mana
diarahang kita di daerah t gak
mengetahui secara persis mungkin mungkin
dari akademisiangali mungk melihat mana
yang lebih tepat itu ke depan tapi apa
yang diskusi sampaikan tadi saya Eh itu
menjadi apa menjadi eh langkah-langkah
untuk ke depan barangkali mungkin itu
Terima kasih mohon maaf Asalamualaikum
waram makasih Pak
Terima kasih pak dan sekarang ke Bu Prof
eh Wiwi Bu Wiwi apa kira-kira konsep
solusi sistem otonom daerah yang bisa
mempercepat ya Pembangunan Daerah di
indonesia ya bahwa Eh ini kan sebenarnya
kita untuk pemberataan dan percepatan ya
dan untuk memunculkan potensi daerah Nah
kira-kira apa segera kebijakan
pemerintah yang perlu segera diambil
untuk mengevaluasi dan juga kepus khus
yang perlu diambil oleh pemerintah iya
ya kita pertama harus mengenali
kendalanya tantangannya dulu ya
permasalahannya tantangan kendalanya itu
di mana sebetulnya sehingga akselerasi
pembangunan di daerah kok melesetkan
gitu ya dengan otonomi daerah kan kita
harapkan ada munculnya klaster-klaster
ekonomi baru kan gitu ya Tapi kok tidak
ini tapi Ee Kita juga tidak menutup mata
bahwa eh sebetulnya daerah-daerah itu
berlomba-lomba melalui kompetisi eh
kontestasi pelayanan publik yang
dilakukan oleh Kemenpan RB itu mereka
senang sekali gitu ya Dan saya karena
termasuk dewan juri di situ tahu gitu ya
pemda-pemda itu tentu Sumatera Barat
sebelumnya sudah mendapatkan
berkali-kali itu
eh top 45 I kan waktu itu top 99 top 45
beberapa kaliah Pak PR waktu itu gitu ya
mendapatkan itu ee Kalau menurut saya
memang kita ini ee dalam kondisi yang
dilematis gitu ya satu sisi kalau
diberikan eh
otonomi titik tekan otonomi daerah di
provinsi e tanpa harus menyebut Federal
ya karena gak mungkin kita harus
mengubah konstitusi kita kalau menjadi
federal saya termasuk yang ngeyel dulu
itu
9899 tuh ngeyelnya luar biasa saya tulis
J daahitu tentang itu sama P itu ketemu
saya waktu
itu berpikir saya ketemu waktu itu lah
Cuman Memang e kita ini dilematis ya
kalau titik tekan otonomi ada di
provinsi Siapa yang bisa menjamin bahwa
tidak akan terjadi separatisme gitu kan
mereka melesat sendiri kan gitu apalagi
Eh sekarang ini kan dengan S partai
banyak jadi
ee apa ya kompetisi kepentingan ituh
luar biasa maka Ini yang menjadikan
Mengapa otonomi daerah juga tidak bisa
mengobati pola relasi yang harmonis
antara pusat dan daerah karena jaketnya
masing-masing kan gitu Jadi belum pada
posisi yang ini negara harus dikelola
secara profesional tanpa harus
membedakan jaket-jaket tadi itu di
Indonesia enggak bisa masih kan gitu e
sehingga titik tekan disepakati
konsensus saja sebetulnya gak ada
undang-undangnya ee ada di kabupaten
kota ada masalah karena apa sebetulnya
rentang kendali pemerintah pusat itu
punya SP apa ya apa istilahnya itu hal
yang menghambat tantangannya itu di SP
of Control tadi itu rentang kendali jauh
sekali Dar pemerintah pusat Untuk
menjangkau sampai ke kabupaten kota itu
jauh tidak gurunya dekat kan gitu Maka
kalau itu diserahkan kepada provinsi
dengan alasan yang lalu itu adalah
penguatan peran Gubernur penguatan
Pemprov kan gitu ya Bukan basa-basi Ini
penguatannya kan diberikan jel rules kan
itu susah jadinya gitu kan karena saya
mencoba melakukan penelitian tahun itu
ya antara Jawa Barat yang gitu ya ee
dekat dengan suriang apa Eh Kabupaten
Bandung ya ibuota kan dekat gitu dengan
Pemprov itu ke Bogor kan gitu rentang
kendalinya agak jauh kira-kira
korbinwasnya seperti apa koordinasi
pembinaan pengawasannya komunikasinya
Seperti apa waktu itu Kalau tidak salah
periode Pertamanya pak Akir ya Kalau
enggak salah gitu lalu saya lalu Beliau
menjawab dengan sangat lugas gak ada
beda Prof katanya jauh dekat gak ada
beda yang jelas kami ini bingung Katanya
dia yang jelas bingung karena jual Rul
tadi itu apa yang harus kami lakukan
satu sisi saya harus mewakili pemerintah
pusat sisi yang lain saya harus
mengedepankan Pemprov ini sebagai daerah
otonom kan gitu Jadi itu ada ke ke apa
eh kepel pikannya ada di situ peliknya
ada di situ gitu ya Oleh karena itu ya
memang
ee untuk akselerasi pembangunan itu
dibenai saja pola relasi antar jenjang
eh tingkatan pemerintahan tadi itu jadi
binwasnya itu dikuatkan Jangan cuman
diundang-undang jadi betul-betul sampai
dilakukan kan gitu Ini kan cuma
diundang-undang doang tapi enggak
dilakukan nah itu yang terbukti waktu
kena pandemi covid silang sengkarut kan
relasi pusat daerah itu silang sengkarut
gitu daerah merasa kepala daerah merasa
dirinya harus merespon cepat dia dipilih
langsung oleh masyarakat di daerah
pusatnya dirasakan Represif gitu ya good
unkut gitu oleh daerah ah daerahnya
dinilai resisten oleh pusat kan gitu itu
k UNK seperti itu Jadi enggak ketemu
gitu ya perspektifnya itu tidak satu
tidak sama antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah dalam
menjalankan otonomi daerah maka
tantangannya lebih besar daripada eh
prospeknya akhirnya kan itu ya itu yang
saya kasih ilustrasi Pak eh suaso
Monoarfa ketika undang-undang IKN di
getetok Palu otonomi daerah sejak tahun
2001
dilakukan sampai
2022 itu berapa tahun itu 21 tahun kan
itu tidak menggembirakan gitu kan
bagaimana dengan
ikm yang harus 2024 itu selesai
Oh saya bilang gitu
kunayakun Jadi itu jadi komparasinya ke
sana Apalagi dibunyikan dengan bahasa
itu daerah Otorita loh bingung lagi saya
Otorita gak pakai Gubernur apa lagi gitu
Jadi konsep-konsep yang enggak Jamak itu
gitu kan yang tidak ada dalam konstitusi
maupun undang-undang bingung kita lah
ini antara lain yang saya kritisi waktu
itu dengan mengatakan fungsi
representasi tidak jalan karena
undang-undang ini tidak mendengarkan
cukup luas gitu apa yang menjadi aspir
masyarakat ini eranya demokrasi dari
rakyat oleh rakyat untuk rakyat dia Mas
Doli itu enggak enak kan adik kita itu
contohnya gitu ya Heeh jadi eh
otonomi daerah menurut saya dinamikanya
kok kayaknya menjadi tidak menantang ya
agak glumi gitu ya glumi itu suram gitu
ya menut saya ya seiring sejalan dengan
gluminya atau kemunduran demokrasi
mundur pula otonomi jadi otonomi
demokrasi dan otonomi daerah itu
sebetulnya seiring sejalan gitu Jadi
kalau satunya memang setback ya setback
juga kan gitu Iya dan itu kelihatannya
gitu ya yang memang ingin dikendalikan
gitu ya daerah-daerah tidak perlu gitu
ya apalagi ada istilah raja-raja kecil
itu itu tidak perlu ada itu lagi gitu
Mbah Lelo kan gitu mungkin itu ya eh Bu
Prof Terima kasih ini sekilas saya ini
ya Kebetulan saya kan e salah satu
bidang saya tet kelola organisasi Bu
Eh memang salah satu Akar masalah Tidak
ada melakukan supervisi bimwas tadi
bimbingan dan
pengawasan kabupaten kota nih Bu
pemerintah pusat kabupaten kota kan
terlalu jauh iya mungkin solusinya tadi
Seperti yang disampaikan Bu yamaheldi
bahwa memfungsikan pemerintah provinsi
ini untuk melakukan visi otonomi daerah
bukan menarik otonomi ke provinsi bukan
tetapi ada kewenangan dan EE pemfungsian
pemerintah provinsi agar ee pelaksanaan
otonomi daerah dan pembangunan daerah
ini bisa berjalan dengan baik gitu
Iya termasuk mengorkestrasi dan
mensinergikan Pembangunan Daerah di
provinsi tersebut walaupun Kewenangan
otonomi tetap di di e di kabupaten kota
gitu mungkin itu bisa jadi salah satu
solusi ya ini perlu didalami Pak ini
memang itu itu sudah menjadi amanat
undang-undang pemda undang-undang pemda
23 tahun 2014 yang sudah direvisi juga
2016 itu jelas sekali amanatnya binwas
jadi pemerintah pusat melakukan binwas
pembinaan dan pengawasan terhadap semua
provinsi gitu ya dan provinsi
melakukannya kepada kabupaten kota di
wilayah masing-masing kan gitu jadi
kayak Sumatera Barat melakukan binwas
terhadap kabupaten kota yang ada di
wilayah Sumbar kan gitu Iya sudah
eksplisit itu dan diberikan sanksi oleh
provinsi Pemprov kalau kabupaten kota
itu bandel ada itu makanya marah mereka
kan sudah Pak G perlu dievaluasi berarti
pelaksanaan bimoasnya ya Bu ya ini perlu
dievaluasi sudah Heeh makanya kabupaten
kota resisten gitu terhadap
undang-undang itu sudah gak jalan Pak Bu
Prof gak gak jalan Kenapa saya kata gak
jalan
Ini pengalaman kita di Sumatera
Barat
ketika contoh ya ini Real ini ketika
dari pusat Contohnya apa satu kota
melakukan pelanggaran dalam
eh apa rekrut eh pelaksanaan eh
pemilihan Kepala Dinas gitu Iya ya Nah
kemudian
eh turun dari apa Dari pusat dari ksn
lah khusus dan kemudian sudah membuat
apa tegurannya akan waktu itu sudah ada
rapat dengan kita
provinsi surat teguran kepada kabupaten
kota itu kemudian kita di provinsi
memperkuat surat teguran itu bahkan kita
ikuti dengan pemeriksaan di lapangan
Tetapi setelah itu maka ketika kota itu
e apa datang ke pusatksn khususnya ituru
surat yang sudah disepakati Dar itu
tidak jalan
oh laksana gitu Itu makanya saya protes
kepada ksn gitu Ini ksn betul-betul ini
bagaimana kan begitu ya akhirnya apa ksn
ya he ksn akhirnya kita kehilangan muka
di apa di di Kabupaten Diat kota itu Iya
karena apa yang yang apa apa yang mereka
buat ya apa yang mereka buat ya mereka
sudah putuskan dan sudah akhir rapat
ketika itu kita perkuat tapi tidak
dilaksana ketika dari kota konsultasi
lagi ke sana itu sudah hilang dalam
perjalanan
saja gak tahu nah jadi ini yang kita
melemahkan melemahkan provinsi betul
kita setuju itu bahwasanya provinsi
diberikan tugas sebagai pembinaan dan
pengawasan Iya tapi tapi apa Eh se kata
Bu Prof tadi itu
eh kepalanya depas ekornya
[Tertawa]
dipegang J Iya dan dan itu pak gup
Mungkin dampak dari pelaksanaan
undang-undang 22 tahun '99 itu gak
sembuh kayaknya jadi meskipun sudah ada
Revisi undang-undang sudah ada amanat
baru di Pasal Ayat baru undang-undang 23
tahun 2014 ya yang sudah direvisi
penguatan peran Gubernur ternyata Obsesi
lama itu masih kuat berarti basa-basi
jadi itu saya ingat itu jadi
undang-undang Minerba itu kan banyak
urusan yang sudah ditarik ke pusat kan
gitu lalu ketika mau rapat ee antara
ESDM Kemendagri dengan
eh dinas apa dinas SDM ya
provinsi-provinsi itu salah-olah
memintakan bahwa undang-undang Minerba
itu nanti pp-nya bisa
mengakomodasi provinsi gitu ya jadi
dalam arti apa ya saya bilang ya enggak
bisa l kalau undang-undang itu sudah
seperti itu pp-nya itu mengacu pada
undang-undang enggak bisa bikin karep
pdw saya bilang gitu ya Enggak Enggak
itu itu satu contoh gitu ya Jadi kita
itu agak terlalu sembrono dengan hukum
dengan penegakan hukum dengan ketaatan
kita pada hukum menurut saya itu Iya
maka jadi apapun reformasi yang kita
lakukan perubahanperubahan dan
sebagainya tidak mengikat tidak ada
kepastian hukum jadinya adanya
uncertainty tadi itu kan luar biasa Jadi
ini kedua kali saya mendengarkan bahwa
ternyata pempr tidak bisa melakukan
tugasnya itu seperti Jul rolles yang
saya tanya Pak Akir waktu itu kan gitu
enggak ada beda kita enggak melakukan
tugas itu bingung kita di sudah enggak
ada Sporting dana waktu itu Waktu itu ya
Gak tahu sekarang mungkin sudah
diberikan gitu waktu undang-undang lama
sih masih kan gitu lah ternyata kalau
undang-undang baru Pak gup juga
mengatakan gitu enggak jalan gak efektif
itu kami lakukan malah ada semacam apa
ya ompong saja kan gitu lah ini yang
membuat ee tetap saja
eh kepala-kepala daerah di kabupaten
kota itu tidak taat kepada provinsi dan
itu sinyal tidak bagus secara ke Tata
negaraan betul betul Iya karena
bagaimanapun juga provinsi ini backupnya
Pemerintah nasional
i jadi artinya kalau seandainya kita apa
kita akan bisa melakukan
Tuhan dengan Kementerian Negeri juga
saya sempat
ketemu kita setuju dengan apa surat yang
banyakberikan kepada kita ketika daerah
itu bermasalah ini tolong nih provinsi
Selesaikan masalah ini kan begitu kita
maju ke sana kita lakukan itu Ya kita
kita turunkan perangkat-perangkat kita
ya untuk apa untuk ukur Sai dengan
aturan-aturan yang ada dengan
undang-undang yang ada nah kemudian
ketika kita sudah turun dan kemudian Dar
Bupati Walikota ini komunikasi ke
mandagri i ya
sudahudah pakai pintu lain
Iya komunikasi sama kita untuk mengambil
keputusan dan kemudian apa yang disampai
oleh daerah itu diambil keputusan ya
akhirnya ya artinya ya Mac nponglah kita
kan
Iya iya iya terima kasih Pak agup I
mudah-mudahan ini jadi masukan Pak
Mardani untuk dievaluasi secara serius
terkait konsep otonomi dan pemerintahan
daerah ini tadi Ini hanya salah satu
contoh nih dari Pak agup nih satu
provinsi kitaak t provinsi yang lain
bagaimana gitu
Iya sama sama kurang lebih baik
sahabat-sahabat sekalian menarik sekali
diskusi kita pada malam ini ya ini
menjadi pembelajaran kita semua karena
mau gimana pun untuk membangun negara
yang kuat salah satu pondasinya adalah
tata kelola birokrasi pemerintahan kita
ini bisa kokoh juga dan e bisa efektif
efisien dan optimal gitu dan salah
satunya otonomi daerah ini harus dikaji
ulang e karena ternyata belum bisa
memberikan tujuan utamanya terkait
dengan percepatan pembangunan daerah
pemberetan pembangunan daerah dan juga
memunculkan potensi-potensi daerah baik
ee tiba kita di akhir acara eh kepada
para narasumber dipersilakan memberikan
closing statement atau closing ideas
istilah ilt closing statement atau CL as
pertama kepada buy Mi dulu dipersilakan
Baik terima kasih
eh Pak haldi eh saya kira barangkali
mungkin diskusi tentang onomi daerah ini
memang sangat perlu
eh kita apa kita diskusikan kembali
dengan M contoh-contoh mungkin dari da-
lain Kalau sekarang kan di Sumatera
Barat seperti itu yang saya alami nah
bagaimana dengan provinsi lain kita juga
perlu ee melihat dan informasi itu akan
menjadianyaan kita dalam rangka untuk
menyempurnakan ke depan tentang
konsepomi daerah ini Terima kasih baik
terima kasih pak gubernur berikutnya Bu
Prof Siti Z dipersilakan Oh I Iya
otonomi daerah bisa dimaknai sebagai
membangun Indonesia dari daerah Oleh
karena itu tidak mungkin
daerah-daerah yang tidak maju bisa
menyokong Indonesia yang maju ee dengan
membangun Indonesia dari daerah kita
harapkan daerah-daerah itu juga mampu
mengakselerasi diri membangun dengan
sangat cepat gitu ya dan memajukan tentu
kesejahteraan umum itu yang yang penting
dan mencerdaskan masyarakat secara luas
gitu eeah Oleh karena itu memang mau
tidak mau Suka tidak suka ya dengan
sistem yang kita sudah sepakati baik itu
sistem demokrasi dan kebijakan otonomi
daerah ya yang sejak tahun 2001 ini yang
tidak boleh
ee dinafikan oleh rezim siapapun itu
yang memerintah Indonesia dan harus ee
berkomitmen tinggi untuk mewujudkan
tentunya ya Ee kebijakan yang sudah di
disepakati bersama baik dalam sistem
demokrasi maupun juga ee dalam
pelaksanaan otonomi daerah untuk
menejahterakan rakyat eh Indonesia itu
yang intinya baik Terima kasih Bu Wiwi
eh dan terakhir kepada Pak marani
dipersilakan Pak Makasih Pak Gub dengan
eh informasi
empirisnya Makasih Prof Wiwi dengan
informasi yang tajam dan background
akademisnya ini jadi tambahan amunisi
buat kami Singapura tuh merdeka tahun 65
tapi pendakapatan berkapit sekarang
72.000 us dolar itu
eh Vietnam tahun '5 masih perang
sekarang sudah 6.000 gitu loh Ee
Malaysia
e merdeka
tahun'7k sekarang sudah di 12.000 Korea
yang bareng kita Prof Wiwi
32.000 negara kecil misal ambil Cina ya
yang 49 baru merdeka negaranya segede
alaihim sekarang sudah 15.000 us do kita
ajak di mid income Trap countries di
4000an salah satu kunci yang harus kita
buka kalau perlu dobrak untuk mewujudkan
kesj
adalah penataan otonomi daerah Pak saya
yakin Sumatera Barat kah E Sulawesi
Barat kah Papua kah kemudian Kalimantan
tidak kurang e sumber daya kita baik
sumber daya manusia sumber daya alam
unicness histori sejarah kita tapi
memang ada
yang
mengikat kaki dan tangan dalam bentuk
ketidaktepatan pelaks anaan otonomi
daerah Malam ini kita melihat sekilas
dan mudah-mudahan pada kesempatan yang
akan datang kita akan dalami dan
mudah-mudahan siapun capresnya di 2024
punya
eh Kerangka kerja yang memadai untuk
menata ulang otonomi daerah di Indonesia
salah satunya penguatan tadi kalau dalam
pandangan kami pak gup mbak Wiwi eh
gubernur provinsi diperkuat jumlah
rentang kendali kabupaten kota tidak
perlu diperbanyak yang penting semuanya
maju berkembang dan sejahtera begitu
Bang Baik terima kasih Pak Mardani dan
juga kepada para narasumber ini e luar
biasa guru kita satu guru langsung
praktisi kepemimpinan
daerah sudah merasak langsung
baikot juga sekang sih ini udah eh udah
layak untuk ini Dr honoris Kausa
Prof dan juga Prof Siti zuhro sebagai
akademisi dari Brin dan juga Pak Mardani
mewakili komisi 2 juga mudah-mudahan
dengan dialog antar para praktisi
langsung daerah akademisi dan para wakil
rakyat nanti segera bisa ditelurkan
kebijakan baru terkait dengan penataan
otonomi daerah yang lebih efektif ya dan
bisa mempercepat percepatan pembangunan
daerah terima kasih kepada para
narasumber dan seluruh pemeriksa sea
Indal ST atas pembincangan kita yang
menarik pada malam ini sampai ketemu
pada acara indival ST pekan depan pada
waktu dan channel yang sama
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Waalaikumsalam
warahmatullahi
wabarakatuh
kasih