Antrian playlist

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Plin Plan Janji Pemimpin : Kereta Cepat

Kepemimpinan Ala Nabi Saat ini, Adakah?

PROPOSAL EKONOMI DAN POLITIK UNTUK NKRI LEBIH BAIK

Definisi Pahlawan : Mencari Pahlawan Saat Ini

PLT Kepala Daerah VS Cetak Ulang Politik Nasional

Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?

Strategi Budaya Membangun Bangsa

Mantan KPK ke Polri : Ada Apa?

Budaya Inovasi : Pengalaman dalam dan Luar Negeri

Tanah RG : Antara Oligarki vs Tanah Untuk Rakyat

Amandemen : Perlu atau Pesanan?

Wadas, Rempang, Kini Air Bangis

Rasil TVDipublikasikan: 30 September 20233.0rb views

ILT (Indonesia Leader Talk) Narasumber: 1. Mardani Alisera 2. Rocky Gerung 3. Zenzi Suhadi 4. Hurriyah 5. Arifin Jaynal Like, subscribe, share, and comment untuk membangun Channel Rasil TV

Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.

[Musik]
rasil
[Musik]
[Musik]
TV rasil
[Musik]
TV
tersebut proyek strategis nasional
tersebut diadakan kita ee sebelumnya
kita sudah Ee mengetahui bagaimana kasus
Wadas ya yang juga ee mengakibatkan
adanya bentrok dan juga ee kekerasan
yang diterima masyarakat Wadas kemudian
eh rempang mana rempang juga ee karena
adanya keinginan untuk ee investor untuk
membangun ee ee apa fasilitas bisnis dan
usaha di rempang ee kemudian ee
pemerintah mengeluarkan aparat
menugaskan aparat untuk melakukan ee
penggusuran ee rakyat dan EE terjadi
intimidasi dan juga tindak kekerasan ke
rakyat dan terakhir juga ee ada ee di
Air Bangis ya di Pasaman Sumatera Barat
Bagaimana masyarakat ee di sana juga
ingin direlokasi ingin digusur atas
dasar adanya salah satu proyek strategis
nasional ingin membangun pabrik
Petrokimia dan beberapa
eh apa usaha industri lainnya nah
sahabat-sahabat sekalian eh di beberapa
daerah yang terjadi Eh permasalahan ini
kita bertanya bagaimana sebenarnya
landasan kebijakan pembangunan
pemerintah eh
yang maksanakan agenda pembangunan ini
di masyarakat di daerah-daerah di mana
masyarakat di daerah tersebut ee
memiliki ee latar belakang dan juga
kearifan lokal tersendiri dan juga
sejarah sendiri terkait dengan tempat
tinggalnya dan juga kebutuhan-kebutuhan
ekonomi dan penghidupan masyarakat
setempat Apakah orientasi pembangunan
pemerintah hanya kepada investor saja
hanya agenda pemerintah pusat saja tanpa
mengindahkan Bagaimana hak-hak asasi
manusia dan juga kearifan lokal serta
kebutuhan masyarakat di lokal ee
perdebatan ini sudah e bertahun-tahun
ee terjadi ya apa ee mempertanyakan
bagaimana sebenarnya kebijakan
pembangunan dan keadilan e pemerintah
dan juga kita tahu banyak di beberapa
daerah di Indonesia daerah-daerah pusat
pertambangan pertanian perkebunan ee
tetapi daerah tersebut masih menjadi
Daerah Tertinggal padahal banyak
kekayaan alam yang sudah dikeruk dan
juga masuk dananya e ke para pemberi
model dan juga pemerintah pusat Nah
untuk hal ini pada Indonesia Le Eh malam
ini kita ingin membahasnya dan
alhamdulillah pada pertemuan malam ini
sudah hadir bersama kita narasumber kita
mbak hah dosen FIP UI akademisi milenial
asalamualaikum mbakah
Waalaikumsalam Mas haldi bang Dani
Makasih kasih sudah hadir H dan kemudian
di sini sudah hadir juga Bang Arifin ya
Arifin arifinel ketua advokasibhi
Asalamualaikum Bang
Arifin
dan juga nanti
akanabung juga dengan kita
e Mas zenzi Suhadi direktur eksekutif
nasional walhi ya Eh Dan juga mungkin
nanti ada juga perwakilan dari walhi
Sumbar yang melakukan advokasi langsung
saksi mata langsung Bagaimana eh
kejadian di Air Bangis yang dialami oleh
e masyarakat setempat dan alhamdulillah
juga sudah hadir bersama kita narasumber
dan tua rumah Eh indiaok Pak Mardani
Asalamualaikum Pak Mardani Waalikumsalam
warahmatullah Bang Mbak dan semua dan
juga nanti Insyaallah juga bergabung
tandemnya Pak Mardani Bung rcki Gerung
ya dalam setiap ilt ini Baik
sahabat-sahabat sekalian sebelum kita
memulai acara Ind ST pada malam ini Seri
ke-150 Ya sudah tidak terasa kita sudah
150 series pakardani Kami ingin
mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa
Setia Indonesia le ST di dalam negeri
dan juga luar negeri dan juga kepada
seluruh ee rekan-rekan media wartawan
yang terus ee memberitakan dan Meliput
acara ini eh acara ini bisa
diaksikan secara langsung melalui siaran
eh live streaming di YouTube Mardani
alera eh PKS TV dan juga rasil TV dan
juga disiarkan melalui siaran radio
rasil ya Eh
729 am yang di sekitar jabod tabek dan
juga di di beberapa kota jaringan radio
rasil di seluruh Indonesia baik eh kita
mulai acara diskusi ini kita pada malam
ini ilt Seri
ke-150 dengan tema Wadas rempang dan
kini Air Bangis kepada Pak dipersilakan
untuk mberikan pengantar dan paparan
izin saya duluan
habismillahah mullahi wabarakatuh
Waalaikumsalam warahmatull alhamdulillah
Allahumma Shi ala sayidina Muhammad am
ba Selamat malam dan salam sejahtera
untuk kita semua bahagia sekali
it 151 sekarang
Eh sedang
eh bukan 150 di
151 bahas tema yang bikin sedih nih Mbak
ya
karena seperti tidak belajar kita
eh kandang waktu pabrik semen kandang
Kendeng kemudian Wadas e pulau rempang
Air Bangis dan nanti akan banyak lagi
karena ada beberapa yang masuk status
PSN tapi cerita sedih
ini terjadi ya dan saya ingin ngangkat e
pembangunan itu bukan tentang tumbuhan
ekonomi bukan tentang berapa ee bilun US
Dollar investasi masuk ya bukan tentang
eh berapa pendapatan perkapita tetapi
konstitusi menegaskan kita justru
melindungi segenap bangsa dan seluruh
tanah tumpah Indonesia itu kewajiban
nomor satu gitu loh Ya every single of
our Citizen itu punya hak gitu loh
sehingga Enggak boleh gitu loh eh
eh political Will eh kepemihakan itu
tidak jelas itu loh Karena itulah ee
keadilankeadilan keadilan wajib
ditegakkan jadi poin satu Negeri Ini
bukan untuk Para investor saja bukan
untuk pertumbuhan ekonomi saja tetapi
yang utama kesemuanya dalam fungsi tadi
melindi segenap bangsa dan sururuh tanah
tumpah darah Indonesia memajukan
kesejahteraan umum mencerdaskan
kehidupan bangsa itu Nah karena itu NKRI
kuat kalau tiga hal ini ada gu loh
apalagi kalau kita melihat eh lebih
Detailnya nanti teman-teman bisa
membedahnya jadi yang pertama negara
harus hadir untuk rakyat titik negara
harus membela rakyat kalau ada cerita
nih Mbak Huriah kan enggak ada
sertifikat ya mereka harus
disertifikatkan negara yang aktif Kalau
tidak ada anggarannya kami di komisi 2
siap berjuang untuk mewujudkan anggaran
itu jangan hal yang asasi dikalahkan
oleh hal yang sifatnya administratif ya
administratif mah datang belakangan dia
justru digunakan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pembangunan
buat rakyat bukan malah sebaliknya
menjadi alat untuk menggusur rakyat
apalagi menyengsarakan rakyat nah ini
catatan
besar siapun calon presidennya mesti
betul-betul mengambil berat kasus ini
eh tentu ada kepentingan nasional yang
perlu kita perjuangkan tetapi PSN
Project strategis nasional ini banyak
yang timbul apalagi kalau kita melihat
yang rempang
ya persetujuannya baru Agustus seingat
saya 2023 dan langsung mau aksi Kasihan
sekali masyarakat karena masyarakat itu
bukan sekedar pindah ada sejarah yang
dicabut ada akar yang dicabut ada budaya
yang hilang ada kenangan yang hilang
manusia itu bukan
sekedar homo ekonomikus tapi dia adalah
jiwa dan raga gitu nah jadi poin ituang
saya menggaris bawahi siapun nanti mau
pemerintah pusat pemerintah daerah
eksekutif legislatif semuanya
betul-betul fungsi untuk rakyat rakyat
dan rakyat dan kita sedih dan
betul-betul malu dan betul-betul perlu
untuk mendengar karena itu saya
bersyukur nih Nanti mudah-mudahan banyak
dari teman-teman di
ee pelosok yang membantu untuk kita
dengar suaranya poin dua tentu eh kita
tidak menolak investasi tapi sekarang
ini investasi itu bahkan kalau kita
melihat Eropa pun ee ada Eco labeling ya
ada anti
deforestasi ada tidak eh merusak climate
change dan lain-lain artinya
persyaratan-persyaratan investasinya itu
betul-betul harus compli dengan
standar-standar eh eh Green development
dengan standarstand standar yang
ecoendly dan juga Eco eh Society
friendly gitu loh friendly Society
friendly gitu loh sehingga betul-betul
Nah di sini transparansi akuntabilitas
sangat
dibutuhkan tidak ada proses yang
terburu-buru yang menghasilkan kebaikan
Kalau kata Baginda Nabi terburu-buru itu
datangnya dari setan dan karena itu
pasti membawa keburukan dan karena itu
musyawarah
mendengar kemudian mencari solusi
terbaik mestinya dilakukan kalau kasus
kemarin itu harus dibongkar harus diusut
siapa dalangnya siapa pelakunya dan
jangan biarkan hukum tajam ke mana
tumpul ke mana gu itu tidak boleh itu
poin dua transparansi akuntabilitas
terakhir poin saya selalu ngangkat Bang
haldi
ayo kita betul-betul perlu menilai
capres cawapres siapun ya Mas aniska
yang Saya dukung atau yang lain apa
tawarannya
untuk kasus-kasus Dilema pembangunan
dengan suara masyarakat harus tegas dan
jelas ya seperti apakah calon presiden
calon wakil presiden kita ke depan
menyelesaikan masalah ini tidak bisa
masalah ini dibiarkan karena satu nyawa
itu mahal ada masa depan yang
dihilangkan ada hak yang dihilangkan dan
juga ada kesempatan yang dihilangkan
karena itu ini harus
dijadikan kontrak politik yang jelas
tanyakan kepada semua capres cawapres
apa perspektif dan kebijakannya terkait
dengan PSN ini dan seperti apa desainnya
ini sangat perlu sehingga betul-betul
nanti kita ikat siapun pemimpin kita ke
depan punya perspektif sesuai dengan
konstitusi yang melindungi segenap
bangsa dan seluruh tanah tumpah daerah
Indonesia memajukan kesejahteraan Um dan
mencerdaskan kehidupan bangsa itu bang
sebagai pembukanya Monggo m dan Mas
Arinal dan lain-lain untuk dilanjutkan
Hatur nuun semuanya lanjut Baik terima
kasih pakani atas pengantarnya dan
sekarang kita langsung ke mas Arifin
dipersilakan Pak ar untuk bisa
memberikan enggak Mbak hria dulu kasihb
dengar suara saya Mbak Har dengar dengar
suaranya
dengar saya belakangan oke oke lanjut
mas Arifin masin Oke terima kasih saya
sambil di teras ya Eh karena suasana e
apa namanya udara sekarang lagi panas
sekali
Oke terima kasih eh pak Mardani dan
kawan-kawan semuanya dan kawan-kawan
narasumber yang lain
eh
ya Eh senang sekali saya bisa berdiskusi
pada malam hari ini untuk ngobrolin soal
apa namanya beberapa ini ya E konflik
yang dalam 2 tahun ini mengemuka dan
bahkan e tidak hanya ini ya apa namanya
eh di wadah saja ya Eh kita kembali lagi
Kemudian dikejutkan dengan represivitas
di Air Bangis itu di e Sumatera Barat
gitu dan kemudian juga diempang e
beberapa minggu yang lalu tempatnya pada
tanggal 7 September ya ketika kemudian e
polisi dengan membabi buta melakukan
represivitas terhadap masyarakat bahkan
kembali lagi menggunakan gas air mata ya
Nah sebenarnya ee apa sih yang menjadi
eh penting untuk melihat berbagai
konflik dan Apakah remempang ini menjadi
akhir dari rentetan konflik eh Yang eh
agraria yang e ada gitu nah saya rasa eh
hari ini ya apa namanya ee rentetan
konflik yang ada itu itu tidak terlepas
dari paradigma pembangunan yang dipakai
ee rezim Jokowi bahkan atau ee
sebenarnya di rezim pasca reformasi yang
EE memiliki corak yang hampir sama ya Ee
bahkan paradigmanya sama gitu dengan ee
pembangunan-pembangunan di era Orde Baru
gitu mungkin ada beberapa hal yang beda
ee yang membedakan pembangunan di era
rezim reformasi dengan ee di rezim orde
baru salah satunya yaitu masih
meletakkan ya
ee apa namanya Masih meletakkan
kebijakan pengadaan tanah dan EE EE
kemudahan investasi ya ini menjadi apa
namanya ee corak pembangunan yang baru
di ee rezim e reformasi ini nah
sementara
ee meskipun kemudian ee memiliki corak
yang agak agak agak agak berbeda sih
enggak ya Tapi agak meningkat gitu tapi
ee dasar-dasar meletakkan lembaga
pengaruh lembaga keuangan ataupun
kemudian pembangunan itu masih kuat e
terasa dan nafasnya ketika memasuki
ee reformasi sehingga
ee Ketika kita bicara hari ini soal
Wadas pembangunan waduk ya kita
mengingatkan
eh cerita-cerita yang kemudian terjadi
pada waktu Orde Baru ketika pada tahun
-an gitu eh pemerintah juga ee apa
namanya mau melakukan pembangunan waduk
gitu atas nama bangunan ya yang juga
menenggelamkan
ee hampir ee masyarakat di beberapa desa
ya pulauan desa dari tiga ee kabupaten
yang sampai hari ini pun masih
menyisakan apa namanya persoalan bahkan
masyarakat ee saya beberapa tahun lalu
itu masih di LBH Semarang gitu ya masih
didatangi masyarakat melakukan pengaduan
kaitannya dengan proses ganti rugi dan
sebagainya artinya
eh persoalan yang terjadi pada era tahun
0-an itu masih e apa namanya Belum
selesai bahkan sampai hari ini Nah
ternyata cerita-cerita pada rezim orde
baru masih kita dapati di rezim era
reformasi yang seharusnya ee apa namanya
ee menegaskan gitu ya Ee yang membedakan
gitu dari rezim otoritoran di ord baru
kita menjadi
ee apa Nam negara yang lebih demokratis
gitu negara yang EE eh apa namanya ee
berdiri dan terpijak dalam konteks
negara hukum tapi ternyata
cerita-ceritanya masih sama nah eh
cerita sama ini tidak tidak terlepas
dari tadi pijakan dan paradigma soal
pembangunan yang masih sama dantahankan
dan dipelihara di rezim reformasi tentu
saja kita harus mengingat Bagaimana
asalmuasalnya nah tentu saja
ee tadi ya pengaruh lembaga-lembaga
keuangan dan pengaruh ee apa namanya nya
lembaga-lembaga
ee pembangunan itu menjadi cukup
didengar pemerintah bahkan pada saat
reformasi ketika kemudian mereka
mengatakan bahwa ya pembangun apa
namanya tidak mengalami kemajuan sama
sekali di Indonesia gitu ya Ee salah
satunya karena berkaitan dengan ya
infrastruktur tidak berjalan ya terus
kemudian tidak jalannya itu berkaitan
dengan soal kepastian hukum soal
efisiensi dan kemudian yang ketiga itu
soal kaitannya dengan apa namanya eh
persoalan kelembagaan yang kemudian e
tidak ada waktu itu nah di era e rezim
SBY di 2004 maka kemudian direspon
dengan membuat semacam infrastruktur
suit pada waktu itu yang difasilitasi
oleh Bang dunia dan yang lainnya yang
pada akhirnya ya
Eh melahirkan beberapa apa namanya
kebijakan-kebijakan termasuk dalam
konteks pengadaan tanah untuk
pembangunan eh untuk kepentingan umum ya
eh melalui Perpres di tahun 2005 ya dan
kemudian diubah lagi di Perpres 2006 ada
peningkatan kalau dulu apa namanya eh
pengadaan tanah untuk kepenan umum di
masa baru itu melalui Keputusan Presiden
kemudian di era rezim SBY eh melalui
peraturan presiden ada peningkatan dalam
konteks legislasi nah ternyata itu tidak
cukup pada tahun 2012 kemudian
ditingkatkan lagi itu setelah kemudian
infrastruktur Summit yang kedua di tahun
2009 ya yang kemudian hasilkan mp3i dan
sebagainya maka dianggap Perpres enggak
cukup tuh maka kemudian dibangun
undang-undang nomor 2 tahun 2012
kaitanya dengan eh pengadaan tanah nah
Ee tidak hanya soal itu ya Eh dalam
Karena bagaimanapun infrastruktur
pembangunan dan yang lainnya itu
membutuhkan kepengadaan Tan Nah maka
eh kita bisa melihat Sebenarnya hari ini
ee proses yang terjadi kaitannya dengan
ee perampasan-perampasan lahan ya Ee itu
memang
kemudian apa namanya di apa E dibangun
fondasinya tidak hanya pada Resim hari
ini tapi eh sejak di rezim-rezim e
sebelumnya nah tentu saja kita eh juga
melihat bahwa ee di tentu ingat ya di
2000 eh apa namanya periode SB Yang
kedua kita mendengar master plan
percepatan pembangunan ekonomi Indonesia
mp3ei yang kemudian membagi Indonesia
menjadi koridor ya Nah yang kemudian di
era Jokowi hari ini berubah nama tuh
menjadi PSN Ya karena memang kemudian
itu sesuai dengan janji visi misi Jokowi
pada waktu 2014 ya yang kemudian ee
ee akan apa namanya sebagai pembeda pada
Resim sebelumnya tapi pada dalam ee hal
ini ee beda nama saja karena tidak ada
perbedaan sama sekali kaitannya dengan
beberapa proses-proses situ Nah justru
kemudian ee di rezim hari ini gitu ya Ee
ketika di masa SB itu memberikan
landasan-landasan kebijakan justru
kemudian yang membedakan di rezim Jokowi
di 2D ini yaitu mempercepat
proses-proses kebijakan tersebut bahkan
kemudian masih berbicara dua hal yaitu
kaitannya dengan pengadaan tanah dan
yang kedua kaitannya dengan kemudahan
investasi nah ee tentu saja kita masih
ingat ya
ee beberapa yang terjadi tidak lepas
dari apa namanya eh undang-undang
eh Cipta kerja gitu yang membabat habis
beberapa undang-undang atau
pengaturan-pengaturan yang seharusnya
menjadi ruang tarung rakyat dalam
bernegosiasi atau menjadi semacam ee apa
namanya E pijakan bagi masyarakat untuk
ee secara hukum eh apa namanya diberikan
perlindungan misalkan kaitannya dengan
Ketuan AMDAL gituil Cipta kerja tidak
ada lagi itu ee eh apa namanya AMDAL
yang sebagai syarat sebelumnya sebagai
izin apa untuk mendapatkan izin
lingkungan dan izin lingkungan untuk
mendapatkan izin lokasi dan sebagainya
eh dalam konteks-konteks pengadaan tanah
maka kemudian itu dibabat habis sehingga
kalau Gubernur sudah memberikan
penetapan lokasi seakan sertamerta tidak
membutuhkan lagi namanya izin lingungan
dan sebagainya maka yang terjadi adalah
proses-proses perampasan
eh ruang hidup di periode hari ini itu
semakin buta tidak hanya berhenti pada
level-level itu bahkan banyak sekali
penyelundupan-peneludupan hukum ya
Menurut pandangan b yang terjadi di era
eh rezim hari ini misalkan kaitannya
dengan kasus Wadas nah kasus Wadas itu
menarik seakan-akan kasus Wadas itu
adalah eh apa namanya eh proyek
strategis nasional yang kemudian dia
adalah apa pembangunan wad kita perlu
ingat bahwa yang tertera dalam proyek
strategis nasional ya pembangunan
pembangunan waduknya itu adalah
Bendungan benar itu berbeda desa dengan
Wadas antara Bendungan benar dengan
Wadas itu sekitar 10
km
Nah karena kemudian dalam proses
pembangunan itu pemerintah membutuhkan
apa namanya membutuhkan eh semacam eh
batuan ee untuk ini ya kebutuhan
material ya
batuan yang kemudian ee terkandung di
desa Wadas maka mereka berniat melak
buan penambangan di Wadas
tapi pemerintah juga sadar menurut saya
Duan saya ya bahwa dia tidak bisa
melakukan penambangan di desa Wadas
Kenapa karena memang di rencana tata
ruang wilayahnya itu bukan untuk
penambangan di sana nah
eh dan tentu saja kalau dia tidak ada
rtrw-nya tidak bisa keluar izin maka ee
ada penyelidupan dan EE manipulasi yang
yang kemudian ee seakan-akan ee ini
sesuai dengan aturan maka ee
pertambangan di Wadas itu seakan-akan
menjadi satu kesatuan proyek dengan ee
Bendungan benar Nah yang terjadi maka ee
apa namanya ee skema penambangan yang
ada di Wadas itu digunakan dengan
menggunakan ee apa namanya ee ini ya
pengadaan tanah nah padahal dalam
beberapa kalau kita merujuk pada
undang-undang pengadaan tanah gitu ya
hari ini
gitu pertambangan itu memiliki rezim
pengaturan yang berbeda dia tunduk pada
undang-undang menerba maka tidak ada tuh
ceritanya nambang pakai skema
undang-undang pengadaan tanah karena
undang-undang pengadaan tanah itu hanya
untuk proyek-proyek yang berkaitan
dengan kepentingan umum karena negara
memiliki ya Ee difasilitasi dalam
konteks pengadaan tanah itu karena e
pembangunan untuk kepentingan umum maka
di Aturan itu mengatakan dibolehkan
untuk menggunakan daya paksanya dalam
bentuk ya
ee apa namanya
ee apa ee meminta lahan secara paksa
dalam bentuk konsiniasi e dititipkan ke
pengadilan kalau dia tidak setuju Nah
kalau ditambang kan enggak boleh enggak
bisa dilakukan itu
nah nah ini menjadi ee apa namanya jadi
seakan-akan ee ada pelidupan di situ
karena ini sama seperti halnya orang mau
bangun jalan tol butuh pabrik semen
ennya dikendeng misalkan beda Kabupaten
atau beda ini itu kan harusnya kalau
kita bicara soal hukum ya
Ee pembangunan tolnya itu pakai
pengadaan tanah pertambangannya pakai
mekanisme tambang Nah tapi di Wadas unik
memang ya
seakan-akan pembangunan waduk dan
tambang itu menjadi satu kesatuan proyek
Ya ini yang menjadi satu hal yang apa
namanya eh
ee sampai hari ini juga menjadi pelik
dan bahkan akan-akan ee dipaksakan dan
dinormalisasi oleh pemerintah hari ini
Nah cerita yang sama sebenarnya kita
dapati Ketika kita bicara soal rempang
hari ini Nah rempang ya Eh kita tahu ya
seperti hal yang sudah kami sampaikan ya
Eh masyarakat sipil gitu di berbagai
media dan berbagai rilis ya Eh bahwa ada
16 kampung tua di situ yang Bahkan lahir
atau ada sebelum Indonesia merdeka nah
memang kemudian juga tidak lepas dari
keinginan pemerintah untuk melakukan apa
namanya investasi ee dan e pembangunan
di sana Nah ee yang pada akhirnya
eh atas nama otoritas Batan dan
sebagainya gitu ya masyarakat yang
kemudian apa namanya Harusnya memiliki
hak atas wilayah dan ruang hidupnya dan
wilayah kelolanya seakan-akan dia itu
dianggap tidak ada maka seluruh Pulau
itu kan hpl-nya kalau kita bicara soal
17.000 yang ini ya kata bahlil dan
sebagainya Itu di diberikan kepada
otoritas Batam itu kan ee seluruh pulau
bersama dengan kawasan besir dan EE
lautnya nah artinya masyarakat dianggap
tidak ada sama sekali Nah ee bahkan
masyarakat ketika mau mengadakan atau
mengajukan proses-proses pendaftaran
tanah itu juga seakan-akan tidak
diperbolehkan ya Tapi ketika otoritas
Batam mengajukan HPL itu difasilitasi
dengan sedemikan rupang Nah ada apa
dengan itu ya Nah tentu saja ada yang
menarik ya Eh kalau kita membedakan di
rezim baru rezim Eh SBY dan rezim Jokowi
hari ini kalau dulu di mp3ii atau
kemudian kita bicara soal apa
proyek-proyek ee pembangunan untuk
kepentingan umum gitu ya Eh upaya paksa
negara itu eh atas nama kepentingan umum
gitu tapi hari ini itu eh upaya paksa
negara itu atas dasar proyek strategi
nasional yang kalau kemudian kita cek
itu kepementingan umumnya itu enggak ada
sama sekali karena pada prinsipnya
proyek-proyek yang kemudian ada di
rempang ya eh ee rempang ekosity dan
sebagainya itu untuk ee perusahaan
swasta bahkan untuk China nah artinya
Apa artinya kalau kita merujuk kembali
ya pada pengaturan PSN yang levelingnya
sekarang itu ditentukan oleh tingkat e
Menko gitu Kementerian ya tidak lagi
lewat Peraturan Presiden maka kita bisa
melihat berbagai proyek ya yang dia
tidak hanya memasukkan unsur-unsur atau
atau memiliki nuansa ptingan umum tapi
banyak sekali proyek-proyek yang itu
adalah proyek swasta tapi dibungkus
dengan proyek strategis nasional maka
saya rasa pertanyaannya Apakah ini akhir
di rempang Tentu saja tidak karena e
rempang justru ini menjadi satu dari
sekian banyak konflik yang sudah terjadi
dan satu dari sekikian banyak konflik
yang akan muncul dan potensial terjadi
nah hari ini kita ketika menengok gitu
di wilayah-wilayah timur maka mungkin
kita akan menemui cerita-cerita yang
hampir serupa dan mungkin juga ya dalam
beberapa waktu ke depan ya dekat-dekat
ini mungkin tidak dalam hitungan Minggu
mungkin dalam hitungan minggu atau bulan
juga akan meledak juga misalkan di obi
ya satu pulau juga sudah diserahkan
kepada konsesinya pada perusahaan
tambang nikel di ee apa ee oleh
perusahaan China di sana bahkan kemudian
masyarakat ya yang EE sudah Ee puluhan
tahun tinggal di situ masyarakat asli di
situ belakang rumahnya sudah ditambang
ya Ee habis-habisan kemudian masyarakat
diminta untuk pindah atas dasar bahwa
wilayahnya sudah rusak dan tidak
layak
nah yang harusnya menyingkirkan tambang
atas dasar ee Karena melakukan kerusakan
harusnya negara datang ya untuk kemudian
memberikan ee perlindungan terhadap
lingkungan dan masyarakatnya tapi justru
kemudian tambang datang 2019 melakukan
perusakan lingkungan secara
besar-besaran dan masif di satu pulau
yang EE berbatasan langsung dengan
masyarakat Ya karena sudah rusak ya dan
EE mereka juga saya kira membutuhkan apa
namanya ee akses yang
ee apa tidak diganggu oleh masyarakat
itu masyarakat justru kemudian
direlokasi secara paksa ya Ee dengan
dalih bahwa ini untuk kaitannya dengan
apa namanya ee kebaikan masyarakat
karena ee wilayahnya sudah tidak layak
lagi untuk di ee kali dan ditempati nah
saya rasa ini menjadi satu satu satu apa
namanya satu eh catatan penting lantas
pertanyaan bagi kita semua bahkan untuk
eh eh presiden yang akan datang atau eh
kawan-kawan di legislatif yang akan
datang terus pembangunan ini untuk siapa
sebenarnya yang pakai bungkus PSN pakai
bungkus apapun itu ya maka perlu untuk
kemudian dibonggar kembali dan
diliilihat kembali didefinisikan kembali
Siapa sih yang kemudian menikmati
kaitanya dengan pembangunan-pembangunan
eh yang digembar-gembarkan pemerintah
dengan proyek strategi nasional gitu nah
Celakanya Penggunaan istilah proyek
staki nasional itu bukan kemudian eh
sebagai semacam pembeda saja eh dengan e
rezim sebelumnya dari SBY yang mp3i tapi
kemudian labeling proyek strategis
nasional itu juga memberikan semacam apa
namanya konsekuensi secara hukumitu itu
dengan berbagai MOU ya yang dilakukan
oleh pemerintah dan badan-badan EE
lembaga-lembaga negara kepolisian TNI
dan sebagainya untuk mendapatkan
fasilitas lebih dalam bentuk privilage
keamanan dalam bentuk privilage keamanan
Nah maka hari ini tidak heran kalau yang
kemudian melakukan pengusiran dan
kekerasan di rempang di ee Sungai Bangis
kemudian di apa namanya di ee e Wadas
gitu bahkan mungkin yang akan terjadi
beberapa daerah di Indonesia Timur ya
akan melibatkan polisi dan TNI kembali
yang bajunya senjatanya ya dan segala
peralatannya itu dibayar oleh e
pajak-pajak rakyat itu nah saya rasa ini
menjadi satu hal yang apa namanya ee
miris gitu ya e eh melihat kembali
bahwa pada praktiknya projek-projeknya
itu projek-projek investasi dan
dijalankan oleh
swasta bukan apa namanya ee ya apa
namanya ee bahkan tidak ada
nuansa-nuansa kepentingan umum sama
sekali nah saya rasa ini menjadi satu ee
catatan ee penting gitu dan Kemarin kami
juga melakukan eh rilis ya bertepatan
dengan hari tani ya pada tanggal 24
September ee hari lahirnya undang-undang
pokok-pokok akariah undang-undang 5
tahun 1960 ya yang EE E menjadi apa
namanya menjadi pengejawanahan
sebenarnya dari pasal 33 undang-undang
Dasar
1945 yang sejak Orde Baru diptkan
melalui berbagai undang-undang apa
namanya undang-undang eh eh sektoral
gitu ya Saya rasa memang eh apa E dalam
catatan kami ya
Eh tidaknya terjadi apa namanya ya Eh
800.000 lahan eh hektar ya Eh 800.000
hektar perampasan lahan yang terjadi
selama 2017 sampai 2023 dan tentu saja
ini berdasarkan eh data-data kasus-kasus
yang ditangani oleh ILB dan 18 kantor
LBH dan eh berbagai kerasan terjadi
melibatkan TNI aparat kepolisian dengan
berbagai pola seaknya kita menemukan
tiga pola yang pertama adalah pola
kekerasan secara fisik verbal ya dan e
sebagainya ya dengan aktor polisi TNI
dan kemudian aktor-aktor dari organisasi
masyarakat ormas gitu ya Dan yang kedua
ada semacam politik pecah belah di mana
seakan-akan kemudian warga itu ee di apa
namanya diadu gitu eh yang tidak
mendukung itu dianggap sebagai
orang-orang yang tidak memiliki rasa
nasionalisme gitu ya Ee dengan
orang-orang yang kontra dan
eh saya rasa ini adalah prakk-praktik
yang ee terjadi kenapa terjadi sampai
kemudian politik pecah ya karena dalam
proses-proses pembangunan ya apalagi
sekarang sudah tidak ada amda lagi ya
sebagai salah satu syarat yang apa
menjadi syarat kunci gitu ya Eh dalam
proses-proses pembangunan maka atau
proek eh sebagai untuk mengukur
kelayakan secara lingkungan dan sosial
Maka tentu saja ehtik pecahah akan
semakin masif gitu dengan ketiadaan
informasi yang ee sepadan dan informasi
yang baik ee tentang satu proyek ya
kepada masyarakat baik itu dampak E dan
yang lainnya Saya rasa ini menjadi satu
hal yang eh catatan penting kita nah ke
depan saya rasa ya Eh kita harus mulai
mengembalikan lagi kalau
mau apa namanya memperbaiki bangsa ini
ya Ee terutama kalau kita bicara soal
kolonialisme penjajahan itu kan
sebenarnya Enggak lepas dari persoalan
tanah persoalan sumber daya alam atau
kemudian artinya ee kalau kita berbicara
dari Semangat Kemerdekaan bicara soal
kesejahteraan itu kan juga tidak lepas
juga dari
urusan-urusan berkaitan sumber daya alam
maka menjadi penting sebenarnya untuk ee
apa namanya memulihkan lagi dan
memperketat kembali dan membatalkan
berbagai kebijakan termasuk
undang-undang Cipta kerja ee apa namanya
yang menjadi ancaman terhadap ekologi
dan EE apa namanya perampasan ruang
hidup masyarakat dan bahkan eh ke depan
juga penting untuk menggembalikan lagi
fungsi-fungsi pengawasan yang hari ini
sudah dilemahkan sedemikian rupa ya
misalkan KPK ya kita tahu ya apa yang
kemudian dikhawatirkan masyarakat sipil
pada eh 2019 ya ketika kemudian apa
namanya eh Jokowi secara tidak ragu ya
pemerintahan dan bahkan saya rasa juga
kawan-kawan di DPR RI gitu yang apa
namanya ee tujui gitu ya E kaitannya
dengan Pelemahan KPK ya Dan inilah
dampaknya ketika kemudian satu ee
kejahatan yang sedemikan rupa ya tidak
hanya dilakukan oleh satu orang tapi
oleh EE banyak sekali orang gitu
melibatkan investasi swasta dan
sebagainya bermain sedemikian rupa para
oligarki ini tanpa ada CCTV misalkan
dalam satu ruangan diaia bisa melakukan
ee banyak kejahatan tindakan-tindakan
yang Ee tidak memiliki ee moralitas dan
sebagainya karena memang merasa tidak
ada eh e lembaga atau orang yang
melakukan pengawasan atau bahkan
kalaupun pengawasnya ada cctv-nya ada
karena tahu
bahwa
yang memantau CCTV atau yang megang
kendali CCTV itu adalah orang dari yang
tidak memiliki kompetensi maka juga
kejahatan itu bisa tetap terjadi nah
saya rasa ini menjadi satu hal dan PR
penting ke depan kalau ingin ber Bara
mengenai persoalan bangsa berbicara soal
mengenai kesejahteraan ya hentikan
segala perampasan ruang hidup e pada
masyarakat karena pada dasarnya itu
masyarakat ya Menurut kami ya di lbiai
Gitu
Ee tidak memerlukan hitung-hitungan yang
secara secara ini secara ee memusingkan
gitu ya tidak perlu kemudian ya Ee
membutuhkan hitung-hitungan misalkan ya
Ee kalau ini ditambang kalau ini
dibangun oleh projek itu akan
mendapatkan ee pajak dan kemudian dari
pajak itu akan digunakan untuk
pembangunan masyarakat dikembalikan
dalam bentuk pembangunan ke masyarakat G
nah
eh sementara hitung-hitungan dari negara
itu kan eh apa yang kemudian masuk dalam
sirkulasigara atau cat-catatan
pemerintah melwalui skema-skema pajak
nah sementara diempang masyarakat yang
selama ini mensejahterakan dirinya
sendiri melalui hasil hutan hasil dari
apa namanya dia bercocok tanam hasil
dari dia melaut tidak pernah tuh
dihitung sama negara maka penting kalau
mau ada hitung-hitungan Ayo kita hitung
kalau itu kemudian dikelola oleh swasta
berapa sih yang didapatkan oleh negara
Siapa yang didapatkan oleh masyarakat
kalau itu dikelola oleh masyarakat dan
masih menjadi Lestari gitu ya masih
menjadi hutan masih menjadi kawasan
pesisir yang bisa dimanfaatkan secara
Apa manfaat secara ekologis dan sosial
ya berapa yang akan diterima oleh
masyarakat dan berapa akan oleh negara
nah saya rasa ini menjadi satu hal yang
penting untuk melakukan valuasievaluasi
ekonomi nah ee tentu ee apa namanya
eh saya Kami sangat berharap ya eh
kawan-kawan di DPR RI termasuk Bang
mardadi saya rasa ini kan jadi penting
untuk eh suaranya di DPR karena apa
namanya eh memiliki kewenangan untuk Apa
fungsi kontrol terhadap praktik-praktik
eh berbagai kezaliman yang dilakukan
oleh pemerintah hariin termasuk dirempak
gu banyak sekali pelanggaran hukum
bahkan beberapa waktu yang lalu ya
Ee menteri bahlil bilang ini kan sudah
ada
amdalnya nah kemarin beberapa hari yang
lalu kami menerima surat ee apa namanya
dapat surat ya informasi Gitu Ee yang
didapat dari masyarakat itu ada undangan
eh mengundang beberapa lembaga dan
instansi yang pada intinya untuk apa
namanya ee rapat penyusunan AMDAL nah
artinya apa amdalnya aja belum ada
Pak tapi sudah main gusur-gusur begitu
saja atau kemudian kalau sekarang bicara
soal HPL ya Ee yang diklaim oleh
pemerintah hari ini memiliki HPL ya Coba
tunjukkan hpl-nya mana yang dimiliki
oleh otoritas Batan nah kalaupun toh dia
bisa menunjukkan HPL Nah itu pasti akan
bermasalah
gimana ceritanya orang memiliki H itu
kan syaratnya juga melakukan pendaftaran
kan eh karena bentuknya sertifikat tanah
juga Bagaimana ceritanya orang memiliki
sertifikasi tanah dalam bentuk HPL ya E
tanpa dengan tiba-tiba karena dalam
beberapa hal konteks pendaftaran tanah
itu
harus and Arya dia
harusersih
yaarun secara lapangan di lapangan juga
dia harus clear gitu Ini sama seperti
halnya kita gini nih minta BPN untuk
melakukan pengukuran dan tiba-tiba ada
tetangga kita yang bilang eh ini kan
tanahku kita belum sepakat dengan apa
namanya ee pematukan ini oh BPN itu
pulang Pak enggak mau karena syaratnya
pendaftaran tanah itu harus scen and
clear suruh menyelesaikan
dulu nah artinya ya
Eh kalau tiba-tiba dia dapat HPL perlu
dipertanyakan oleh apa ee DPR hari ini
gimana ceritanya itu keluar HPL karena
di situ ada pihak ketiga ada masyarakat
yang hidup di situ Kenapa tiba-tiba
muncul Nah Saya rasa itu menjadi satu eh
catatan penting yang eh mungkin bisa
jadi Insight ya Eh untuk apa namanya
kita semua eh memantau berbagai
kasus-kasus yang berkaitan dengan hak
asasi manusia Saya rasa itu ee bang
haldi eh terima
kasih baik terima kasih eh pak Rin
sangat eh mendalam ya jadi Eh kira-kira
Pak sebelum kita ke maski Dar BH e
solusi agar tidak terulang lagi ya
Apakah eh kejadian-kejadian eh di
beberapa daerah ini apa dari sisi hukum
dan mungk dari Sis meninjauulang kali
tidak hanya soal Ang Wadas maupun ini
meninjau ulang kembali seluruh proyek
strategis nasional dan mulai
membicarakan lagi menata ulang paradigma
pembangunan yang ada karena ini setiap
beberapa bulan sekali setiap tahun itu
hampir e berubah-ubah itu ada
pembaruan-pembaruan proyek stragis
nasional gitu PSN yang tiba-tiba ini kan
seakan-akan orang punya jabatan punya
kuasa ini kayak ini di tiktok aja Mas
punya kuasa lu punya kuasa punya duit
bisa apa namanya bisa eh mengubah
kebijakan seenak dididat gitu loh bisa
memasukkan proyek-proyek yang eh
proyek-proyek swasta gitu ya Eh
investasi eh asing maupun nasional Ya
intinya proyek-oyek swasta yang kemudian
dibungkus dengan jalan apa bungkus PSN
yang kembali lagi kalau dia sudah
bungkusnya PSN dia mendapatkan berbagai
privil Kemudian berizin Kemudian
mendapatkan eh keamanan dari e apa
namanya yang fungsinya menjadi lebih
fungsi-fungsi kayak preman gitu ya jadi
centeng-centeng ya Ee dibanding pada
proi pengayom dan pelayan masyarakat
Saya rasa itu e penting untuk membongkar
kembali PSN dan meninjau ulang kembali
PSN hentikan seluruh proyek strategis
nasional yang hari ini ada dicek kembali
apakah kemudian ada eh hak-hak
masyarakat yang kemudian dilanggar
kemudian ada proses-proses yang
partisipatif atau tidak semuanya karena
hampir semuanya catatan kami PSN itu
berkonflik baik itu itu kemudian tidak
hanya di Rembang kemudian di Wadas
ataupun kemudian di
pertambangan-pertambangan di Indonesia
timur atau yang Bahkan berkedok
kaitannya dengan kawasan-kawasan
pariwisata ya H kita masih mendapatkan
apa namanya pengaduan 2 minggu yang lalu
dari kawan-kawan di NTT jalan tolnya itu
saja sudah dilewati sama Jokowi gitu ya
Ee sama pemerintah melalui Konvensi
tingkat tinggi waktu di Komodo gitu
masyarakatnya sampai hari ini itu enggak
menerima ganti rugi sama sekali hm H ya
satu kampung satu kampung Nah maka
menjadi penting untuk Kemudian dilihat
semua dan ditinjau ulang lagi kaitannya
dengan PR strategis nasional yang ada
Baik terima kasih Saya kira itu ya
terima kasih eh Pak Arifin ya kita ingin
agar pemerintah ini tidak asal ee
menyelenggarakan agenda-agenda
pembangunan investasi ya tanpa
mempertimbangkan kebaikan kemaslahatan
dan hak-hak rakyat baik hak asasi
ataupun secara ekonomi eh dan
kesejahteraan mereka baik sekarang kita
ee ke Mas wengki Mas wengki
Asalamualaikum langsung dari Sumbar
taksi mata pandangan mata langsung
bagaimana e kejadian eh sahabat-sahabat
di erbangi di
sana Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi
Wabarakatuh
Bu dan para narasumber
semuanya
ya apa yang terjadi di Air Bangis ini
menunjukkan
bahwa menurut
kami konstitusi kita sebenar belum
berubah gitu ya kedaulatan itu masih di
tangan rakyat tapi kejadian di Air
Bangis rempang Wadas dan yang lainnya
menunjukkan praktik bahwa kedaulatan itu
justru di tangan pengusaha
nah padahal konstitusi jelas tegas
mengatakan kedaulatan itu di tangan
rakyat tidak di tangan penguasa apalagi
di tangan pengusaha begitu tapi
realitasnya ternyata terbalik
dan ini menunjukkan
pemerintah seperti dikendalikan oleh
kelompok-kelompok
pemodal Air Bangis itu secara
administratif luasnya lebih kurang 4000
hing 44.000 hetar nah tapi pemerintah
provinsi Sumatera Barat melalui gubernur
provinsi Sumatera Barat
mengusulkan lahan seluas
30.162 hetar untuk proyek strategis
nasional
30.162 hektar padahal luasnya cuma 4.
44.000
hektar parahnya Gubernur mengatakan
status lahan itu dan kan
digunakan
nah ini agak sulit kita
menerima gubernur Sumatera Barat ini
menggunakan rumus apa begitu sehingga
dia berani mengatakan lahan itu clear
dan clean digunakan untuk proyek
strategis nasional PT abako Pasifik
Indonesia yang akan membangun industri
refiner petremikal dan sarana pendukung
lainnya di atas lahan yang
30.162 hektar itu pertanyaannya di mana
clear dan clean digunakan di situ ada
pemukiman masyarakat sekolah rumah
ibadah lahan-lahan pertanian dan
perkebunan masyarakat termasuk wilayah
tangkap nelayan
laut terus Apakah kita menganggap mereka
itu sebagai manusia atau tidak Ribuan
Orang masyarakat Air Bangis itu
dipandang sebagai manusia atau sebagai
hama yang mesti dibasmi untuk kebutuhan
proyek strategis
nasional di mana letak strategisnya
secara
nasional jangan-jangan dia akan berubah
makna menjadi penjajahan skala
nasional perampasan skala
nasional karena sejak awal kita tidak
pernah
jujur kita tidak pernah menempatkan
rakyatyarakat dari Air Bangis itu
sebagai manusia yang memiliki hak atas
tanah yang telah mereka warisi dari
generasi ke generasi turun tememurun
hingga saat ini tiba-tiba datang
pengusaha dengan janji-janji segopok
uang mereka butuh lahan
30.162 hektar dengan
bangga pemerintah mengatakan ini Clear
dan clean digunakan untuk untuk proyek
strategis nasional PT apako Pasifik
Indonesia Nah ini sebenarnya yang
terjadi dan menurut kami di mana letak
kita sebagai bangsa yang merdeka bangsa
yang berdaulat kalau
kemudian rakyat sebagai Pemegang
kedaulatan menurut konstitusi itu kita
berlakukan seperti itu kita lebih takut
kepada kepentingan pengusaha daripada
kepentingan rakyat yang tidak terpenuhi
oleh kita dan Kami pikir sudah saatnya
pemerintah kita baik di level nasional
maupun di level
daerah mengkoreksi kembali semua
kebijakan-kebijakannya jangan lagi
dipropagandakan ini untuk kepentingan
pertumbuhan
ekonomi tapi ekonomi siapa dulu
Bagaimana
mungkin proyek strategas nasional itu
akan kita pandang baik sebagai salah
satu cara bangsa ini untuk tumbuh secara
ekonomi kalau rakyatnya
digusur kalau rakyatnya
kemudian digeser mau digusur mau digeser
istilah apapun yang dipakai oleh
pemerintah tetap itu menunjukkan bahwa
keberpihakan pemimpin ini tidak lagi
kepada rakyatnya tapi sudah untuk
kepentingan sekelompok orang
[Musik]
Nah dari
30.162 hektar
itu 20.000 hektar itu adalah kawasan
hutan menurut versi pemerintah ini juga
menjadi akar dari konflik agraria tidak
hanya di Air Bangis tapi juga di rempang
Kami lihat juga seperti itu termasuk di
weleh lainnya negara hadir kemudian
dengan klaim sepihaknya bahwa ini adalah
kawasan hutan dan untuk itu masyarakat
yang tidak memiliki izin usaha tidak
berhak atas kawasan hutan
tersebut di Air Bangis 20.000 itu
menurut versi pemerintah itu adalah
kawasan hutan padahal sesungguhnya itu
adalah tanah ulayat masyarakat hukum
adat di Nagari Air
Bangis mirip sekali dengan rempa mereka
sudah hidup dan sumber-sumber
penghidupannya itu telah dikelola dan
dikuasai Jauh sebelum Indonesia
merdeka Nah kita tahu bahwa kebijakan
kehutanan Indonesia masih mewarisi
kebijakan kehutanannya Hindia Belanda
yang menjajah kita dulu hukum yang
dibangun dan dibuat oleh bangsa Belanda
di zaman itu masih kita warisi hari ini
dan hutan itu hanya dikategorikan
sebagai kayu dan non kayu dimensi sosial
aspek manusia itu tidak dipandang dia
hanya memikirkan soal aspek ekonomi nah
Air Bangis juga seperti itu hari ini
dengan dalih masyarakat berada
sumber-sumber kehidupan itu dalam
kawasan hutan Mereka diancam dengan
pidana
kehutanan masyarakat yang kemudian
menjual hasil kebunnya dipersoalkan oleh
pemerintah karena kebun-kebun itu berada
dalam kawasan hutan dan masyarakat tidak
memiliki izin usaha siapa di saat yang
sama kebun-kebun masyarakat itu sedang
siapkan untuk proyek strategis nasional
PT abako Pasifik Indonesia jadi hari ini
masyarakat dipersoalkan karena
kebun-kebun mereka di dalam kawasan
hutan dan tidak memiliki izun usaha di
saat yang sama pemerintah sedang
menyiapkan lahan tersebut untuk proyek
strategis nasional jadi kasarnya
masyarakat digeser diusir disingkirkan
dari kawasan itu di saat yang sama
perusahaan dicoba difasilitasi masuk ke
dalam kawasan itu dan kemudian kawasan
hutannya yang disingkirkan
ini adalah proses-proses sistematis yang
sedang disiapkan oleh pemerintah
mengambil ruang-ruang hidup rakyat untuk
kemudian disiapkan untuk sumber-sumber
ekonomi pengusaha dengan berbalutkan
proyek strategis
nasional
nah ini yang kemudian sangat tidak adil
sekali pemerintah kita memberlakukan
masyarakat dan bagaimana mereka
memberlakukan kelompok-kelompok
pengusaha
[Musik]
Padahal kalau kemudian kita berdiri juga
dalam konteks penggunaan tanah dalam
kaasan hutan untuk perkebunan dan tidak
memiliki izin
usaha undang-undang Cipta kerja itu
justru dia mengampuni
perusahaan-perusahaan perkebunan skala
besar termasuk perusahaan-perusahaan
tambang yang menggunakan dan merusak
kawasan hutan dalam skala yang sangat
luas tapi bagaimana Apakah mereka
dipenjara Apakah mereka dipidana justru
tidak kejahatan-kejahatan mereka itu
justru diampuni diberlakukan prinsip
ultimum
remedium di Riau umpamanya termasuk di
Kalimantan dan berapa provinsi yang lain
perusahaan-perusahaan perkebunan yang
merusak kawasan hutan atau menggunakan
kawasan hutan dan tidak memiliki izin
usaha mereka justru di difasilitasi oleh
pemerintah kawasan hutan itu justru
dilepaskan satu kawasan hutan dijadikan
areal penggunaan lain dan diterbitkan
hgu sementara untuk masyarakat Air
Bangis tuduhan yang sama kebun-kebun
masyarakat dalam kawasan hutan tapi
perlakuannya berbeda Mereka dipersulit
menjual hasil kebunnya mereka dipersulit
mendapatkan akses legalitasnya Siapa
yang membeli hasil kebunnya ditangkap
dan
dipenjarakan Kenapa karena di saat yang
sama
tanah-tanah yang hari ini merupakan
sumber-sumber kehidupan masyarakat Air
Bangis apakah untuk lahan pertanian
lahan perkebunan pemukiman rumah ibadah
sekolah-sekolah itu sedang disiapkan
oleh pemerintah kita untuk yang katanya
sebagai lokasi proyek strategis
nasional
dan hari
ini teman-teman kita di institusi pori
sangat bersemangat melakukan penegakan
hukum dengan d pendikan hukum di sektor
kehutanan masyarakat-masyarakat yang
beraktivitas menurut pemerintah dalam
kawasan hutan dan tidak memiliki izin
usaha mereka ditangkap dan dipenjarakan
Padahal di saat yang sama banyak
kejahatan-kejahatan lingkungan lainnya
yang terjadi di depan mata justru
seperti tidak
terlihat
Justru untuk kasus yang sama seperti
yang saya bilang tadi
perusahaan-perusahaan perkebunan skala
besar juga tidak dipenjara juga tidak di
pidana yang mereka juga menggunakan
kawasan hutan dan tidak memiliki izin
usaha Nah kenapa ini semua terjadi
inilah yang menurut pemerintah itu
strategis nasional tapi kita melihat ini
adalah penjajahan skala
nasional pemerintah datang dengan segala
kekuatannya ke rakyat menuduh rakyat
melakukan pelanggaran hukum mereka tidak
memiliki sertifikat mereka tidak
memiliki legalitas atas tanah-tanah yang
mereka tempati
Kenapa pemerintah tidak jujur saja bahwa
ini tanah yang dikuasai dan dikelola
oleh masyarakat akan diberikan oleh
pemerintah kepada
pengusaha dengan balutan proyek
strategis nasional ini kan juga yang
dipertontonkan di rempang 16 kampung
tua juga dikatakan masyarakat adat tidak
memiliki
sertifikat padahal konstitusi kita hukum
kita juga
mengatur
masyarakat adat itu tidak bisa disamakan
dengan versi pemerintah harus dengan
mkti surat bukti masyarakat hukum adat
itu adalah bukti penguasaan fisiknya
dari generasi ke generasi dan itu bisa
kita lacak bisa kita verifikasi Sudah
berapa puluh tahun sudah berapa ratus
tahun masyarakat adat itu mengelola dan
mendiami tanah itu dari generasi ke
generasi dan itu juga diatur dan
dilindungi oleh konstitusi itu Jadi
kalau ditanya ke masyarakat adat mana
sertifikat tanahmu jelas masyarakat adat
itu tidak bisa menunjukkan sertifikat
tanah tidak bisa Face to Face pembuktian
masyarakat hukum adat itu selembar
kertas bukti masyarakat hukum adat itu
adalah sejarah panjang historis mereka
dengan tanah yang telah mereka warisi
dari generasi ke generasi Nah itu
menurut eh kami eh apa yang terjadi di
air pangis apa yang terjadi di rempang
di wadah sebelumnya dan ini sudah harus
dihentikan pemerintah harus sudah
menghentikan kalau ini terus terus
dilakukan maka bangsa ini konstitusin
mesti diubah bukan lagi kedaulatan di
tangan rakyat tapi kedaulatan di tangan
pengusaha dan kita akan malu mengatakan
kepada dunia bahwa Indonesia adalah
bangsa yang
bermartabat bangsa yang merdeka kalau
kita memperlakukan rakyat seperti itu
itu mungkin Bu Eh haldi yang bisa kami
update ya situasi di Air Bangis dan
situasi hari ini masih belum kondusif
masyarakat masih diintimidasi masih
ditakut-takuti
eh yang hari ini sebenar dalih
pemerintah itu adalah
wilayah dan ruang-ruang hidup masyarakat
itu dalam kawasan hutan dan mereka tidak
miliki izin usaha sehingga ini menjadi
senjata pemerintah
untuk membuat masyarakat itu secara
perlahan-lahan menjadi lemah dan tidak
Teruk kemungkinan pada saat tertentu
pemerintah akan menover lahan-lahan
rakyat itu menjadi lahan untuk proyek
strategis nasional dan kami juga
ingatkan kepada teman-teman dari
kepolisian jangan sampai kemudian
institusii yang oleh undang-undang
sebagai pengayam pelindung masyarakat
Kemudian diperalat oleh kepentingan
bisnis kelompok tertentu dan kemudian
kita mesti beradap-hadapan dengan orang
yang mestinya diayomi mesti dilindungi
saya pikir tidak zamannya lagi digunakan
sebagai alat oleh kepentingan bisnis
untuk memperlancar kehendak-kehendak
bisnis
mereka dengan Dali penegakan
hukum itu saja mungkin mudah-mudahan
ke depan eh cara-cara seperti ini segera
dihentikan oleh pemerintah
kita baik terima kasih Bang Bang Apakah
Wal punya data-data bukti-bukti terkait
dengan e dugaan pelanggaran HAM di
saudara-saudara kita di Air
Bangis ya
Eh kita sudah mengongi banyak sebenar
dan sudah kita laporkan ke komisi
nasional hak aazi manusia Bana kemudian
pelanggaran HAM itu terjadi diagari Air
Bangis Kecamatan Sungai bermas termasuk
peristiwa di Masjid
Raya Sumatera Barat ya sepertiground
saya hari ini Ini adalah tempat di mana
bagaimana kemudian Menurut kami
pelanggaran hak asasi manusia itu
terjadi masyarakat air Bangi seribuan
orang datang ke Padang ingin bertemu
dengan gubernur berdialog dengan
gubernur tapi dijawab dengan tindakan
Represif mereka justru di Masjid Raya
sedang berselawat sedang
menunggu keputusan yang akan mereka bawa
ke kampung dengan harapan keputusan itu
adil tapi justru mereka dipulangkan
paksa dengan tindakan
kekerasan dan sebenarnya komisi nasional
hak asasi manusia perwakilan Sumatera
Barat itu sudah berulang kali
mengingatkan Polda Sumatera Barat untuk
tidak melakukan tindakan-tindakan yang
berpotensi melanggar hak asasi manusia
termasuk menghimbau dan meminta kepada
Kapolda Sumatera Barat untuk menarik
primop dari negari Air Bangis tapi
justru Polda Sumatera Barat itu membalas
dan menjawab bahwa mereka akan terus
melakukan cara-cara itu karena menurut
mereka itu adalah kewenangannya dan cara
itu menurut mereka sudah benar menurut
dan komasam berulang kali lagi
mengingatkan dan
ternyata
Sekali lagi saya katakan Ternyata
keberpihakan kita masih kepada
kepentingan modal dan ke depan kita
sudah minta juga kemarin di Jakarta
kepada komisioner nasional H manusia di
pusat Jangan sampai kemudian
lembaga-lembaga hak manusia ini jug Dih
rekendaskendasu tidakengar dan kita
harus menyikapi hal
inian
terjadii dan itu sudah sampaikan
termasuk bukti-bukti historis penguasaan
bidang tanah oleh masyarakat adat Jauh
sebelum Indonesia merdeka mereka juga
ada dokumen-dokumen bukti-bukti dan kami
juga sampaikan informasi tuduhan mereka
tidak memiliki akses legalitas Padahal
mereka secara hukum adat di Sumatera
Barat di Nagari irbangis itu mendapatkan
hak kelola dari pemangku
adat dan itu mereka juga bayar pajak
bumi bangunan atas tanah-tanah yang
dituduh ilegal oleh
pemerintah dan bukti-bukti itu juga
Diterima dalam hukum-hukum perikatan
dengan
perbankan termasuk dokumen-dokumen lain
yang secara adat itu sebelum Indonesia
merdeka masyarakat adat sudah
kantongi dalam berbagai catatan-catatan
sejarahnya dan
maka dengan klaim sepihak pemerintah
hadir dengan tuduhan wilayah kelola
masyarakat itu dalamasan hutan dan tidak
memiliki izin usah itu tidak benar
Padahal di saat yang sama kawasan itu
sedang disiapkan diusulkan untuk proyek
strategis
nasional yang kemarin kami juga
konfirmasi ke kemenko perekonomian
20.000 dari 30.162 hektar itu dalam
kawasan hutan dan ini yang dipersoalkan
oleh pemerintah eh rakyat dalam kaasan
hutan dan tidak memiliki izin usaha tapi
tanah itu Baan yang sama disiapkan untuk
kelompok pengusaha dan bukti-bukti itu
sebenar sudah kita sampaikan tinggal
sekarang Lagi niat baik dari pemimpin
kita ini dia mau membela rakyatnya atau
membela pengusaha itu saja mungkin Bung
eh Aldi Baik terima kasih eh mas wengki
ya mudah-mudahan perjuangan teman-teman
di Sumba dalam rangka membela dan
mengadvokasi HH saudara kita di Air
Bangis Ini mendapat Rida dan pertolongan
Allah dan mudahan
pemerintah ee mau mendengar suara hati
nurani rakyat yang terus merasakan
ee keterjajahan di tanah airnya sendiri
baik sekarang kita eh Mbak hriah
dipersilakan berikan pandangannya
sebagai akademisi UI melihat
fenomena-fenomena ee banyaknya ee di
beberapa daerah atas nama pembangunan
proyek strategis Nasional EE rakyat eh
kehilangan hak-haknya sebagai ee warga
dan rakyat
Indonesia
ya Terima kasih Mas haldi eh Selamat
malam teman-teman semuanya
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh Eh senang
sekali bisa kembali lagi gitu ya ke ilt
setelah eh Kapan ya terakhir saya agak
lupa
Eh tadi saya kira sudah banyak sekali ya
yang disampaikan oleh Mas Zainal dan
juga Mas wki gitu ya yang memang eh apa
namanya bergelut langsung gitu ya di
dalam isu-isu ini
ee dan bahkan ee menjadi bagian gitu ya
dari aktor masyarakat sipil yang juga
mengadvokasi isu ini ee dan saya kira
apa yang sudah disampaikan oleh dua
pembicara terdahulu Itu sudah memberikan
gambaran yang sangat jelas gitu betapa
problematiknya ee proyek strategis
nasional yang kemudian memunculkan
ee apa namanya ee situasi di mana
konflik agraria ee terus-menerus terjadi
di berbagai daerah gitu ya
Ee saya izin untuk menyorotinya dari
ee apa namanya perspektif politik ya
yang memang ee ranah keilmuan saya di
situ gitu ya saya tidak akan banyak
bicara soal Bagaimana kemudian ini
persoalan konflik agraria dan lain
sebagainya tetapi saya ingin menyoal
tiga hal ya yang pertama soal bagaimana
konflik-konflik agraria yang terjadi ini
sebenarnya memperlihatkan adanya
paradoks gitu ya antara rumusan
kebijakan dengan implementasi kebijakan
yang kedua bagaimana kita membaca
persoalan ini gitu ya di dalam
ee apa namanya kacamata persoalan yang
lebih besar di Indonesia dan yang ketiga
ee apa yang bisa kita lakukan kira-kira
gitu ya untuk merespon dan ee eh apa
namanya mendorong gitu ya ee penyadaran
publik agar ee peristiwa-peristiwa ini
tidak terus gitu ya Ee terjadi di masa
yang mendatang nah berkaitan dengan yang
pertama saya kira kalau kita bicara soal
paradoks antara rumusan kebijakan dengan
implementasi ini terlihat sekali ya
Bagaimana rumusan kebijakan
undang-undang agraria ya yang dulu
dibuat tahun ee 60 itu kan sebenarnya
awalnya kan memiliki tujuan yang baik
gitu ya yang ingin dicapai bagaimana
karena eh apa namanya
eh hal tersebut gitu ya undang-undang
tersebut bisa menata ulang struktur
agraria yang timpang jadi berkeadilan
menyelesaikan konflik agraria dan juga
menyejahterakan rakyat ketika tahun 2018
ya pemerintah mengeluarkan Perpres 86
juga kurang lebih kan semangatnya ke
sana gitu ya reforma agraria Eh dibuat
dengan tujuan merombak gitu Bagaimana
struktur penguasaan tanah yang memang
tidak adil impang di Indonesia
penyelesaian konflik agraria termasuk
juga soal kesejahteraan ee masyarakat
kedaulatan pangan dan menjaga
keseimbangan alam gitu Jadi kalau kita
baca sekilas gitu ya atau kita lihat apa
sih yang memotivasi pemerintah kemudian
membuat undang-undang agraria lanjut
kemudian membuat kebijakan mengenai
reforma agraria sepintas itu baik gitu
ya tetapi kita lihat bagaimana
implementasinya tadi sudah disampaikan
ya oleh
teman-teman bahwa ternyata
eh tren konflik agraria Justru malah
mengkarakterisasi bagaimana implementasi
kebijakan agraria di Indonesia ya kan
bahkan kalau kita lihat misalnya secara
khusus ya kan sepanjang era e
pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan
selama 9 tahun ada tren peningkatan
kasus konflik agraria dan juga tren
peningkatan kasus kriminalisasi aktivis
PE juang hak tanah gitu ya Artinya kan
ini ada dua persoalan gitu ya ada
konfliknya sendiri yang menghadapkan
aktor-aktor negara aktor-aktor eh privat
ya swasta dengan masyarakat yang kedua
gitu ya metode penyelesaian yang
seringkiali Justru malah berujung pada
kriminalisasi masyarakat kriminalisasi
individu termasuk juga kriminalisasi
para aktivis yang berupaya untuk
memperjuangkan atau ee mengadvokasi gitu
ya hak-hak masyarakat eh dan ini bahkan
ya kalau kita bandingkan saja antara
tahun
2020 sampai ke
2021 itu perubahannya luar apa namanya
peningkatannya luar biasa dari sisi
kasus memang peningkatannya Enggak
banyak gitu ya 2021 itu tah eh datanya
sekitar 207 Kalau enggak salah ya saya
cek di data konsorsium pembaruan agraria
ada 207 kasus konflik di 2022 kasusnya
hanya meningkat 212 tetapi di di dalam
aspek lain di dalam metode penyelesaian
masalah yang diambil oleh negara di sini
justru Kelihatan sekali trennya dari
yang tadinya di tahun 2021 itu hanya 150
kasus kriminalisasi di Tahun 2022 itu
meningkat sampai hampir t eh sampai
lebih dari tiga kali lipatnya 497 gitu
ya dari yang tadinya 150 jadi
497 dari sisi luasan wilayah yang
terdampak juga juga ee dua kali lipat
bertambah dari yang sebelumnya 500.000
hektar menjadi lebih dari 1 juta hektar
gitu ya jumlah yang terdampaknya juga
sama gitu dan ini memperlihatkan betapa
9 tahun periode pemerintahan Jokowi ya
kan ada
2.710 konflik agraria gitu ya yang
terjadi di semua sektor dengan luasan
wilayah terdampak itu 5,8 juta hektar
Padahal kalau kita cek proyek strategis
nasional itu kan kan secara legal formal
dia baru ee dibuat gitu ya di awal itu
tahun
2016 gitu ya tahun 2016 lalu terakhir
perpresnya baru keluar yang EE terbaru
itu nomor 109 tahun 2020 sementara kasus
konflik agrarianya itu secara akumulatif
secara agregat itu sudah sampai ribuan
gitu ya sepanjang 9 tahun pemerintahan
Jokowi Nah saya kira teman-teman
eh di satu sisi Ya saya setuju bahwa ee
konflik agraria yang terjadi ini memang
mencerminkan gitu ya ada persoalan
paradigma pembangunan yang sangat
eksploitatif dan Nir keadilan bukan
hanya minim keadilan tetapi memang Nir
keadilan tidak ada keadilan gitu ya
karena eh apa namanya cara pandangnya
itu adalah ya membangun dengan menggusur
gitu dan yang selalu tergusur tentu saja
adalah publik gitu ya masyarakat gitu
Jadi ini adalah eh eh persoalan kalau
kita melihat dari kacamata pembangunan
Tetapi menurut
saya konflik agraria kasus kriminalisasi
yang juga selalu gitu ya menyertai eh
konflik agraria yang terjadi ini
menggambarkan persoalan dan tantangan
yang besar dan jauh lebih besar dan ini
merefleksikan persoalan demokrasi kita
hari ini apa persoalan tersebut yaitu
penyusutan ruang demokrasi khususnya
pada aspek kebebasan sipil gitu ya ini
Bahkan bukan hanya ee apa Istilahnya ya
hanya tudingan gitu ya yang disampaikan
oleh EE kelompok-kelompok masyarakat
sipil aktivis HAM organisasi masyarakat
sipil dan lain sebagainya tetapi
berbagai lembaga pengindeks demokrasi
baik itu misalnya Freedom house atau
Economic intelligence unit gitu ya
memang sudah memperlihatkan bahwa
sepanjang satu dekade terakhir di
Indonesia itu ada tren penyusutan
kebebasan sipil penurunan kebebasan
sipil gitu ya Nah Selain itu ee Ada
kesamaan pola gitu ya ternyata kalau
kita perhatikan nih sepanjang 10 tahun
terakhir Ada kesamaan pola metode dan
juga strategi yang digunakan untuk
mempersempit ruang kebebasan sipil yang
pertama adalah level formal prosedural
ketika hukum regulasi gitu Ya
kebijakan-kebijakan baik itu tertulis
tidak tertulis ini digunakan untuk
menghambat membungkam ee dan menekan
kebebasan sipil ya bagaimana pemerintah
misalnya menerapkan ee kebijakan
administratif yang secara sengaja gitu
ya mengatur menghambat dan dan menekan
kerja-kerja misalnya organisasi
masyarakat sipil atau kelompok
masyarakat komunitas maupun
individu-individu yang berusaha
memperjuangkan hak mereka ya Selain
menerapkan kebijak kan administratif
yang restriktif yang kedua adalah
menerapkan hukum pidana gitu ya akhirnya
apa terjadi kriminalisasi gitu ya
kasus-kasus kriminalisasi ini kan
penggunaannya jadinya metode hukum ya
Nah yang
kedua ini juga misalnya dilakukan ya
metode eh apa namanya eh eh formal dan
prosedural ini adalah dengan membatasi
ya upaya pengorganisasian masyarakat
jadi ketika kemudian masyarakat atau ada
sekelompok masyarakat yang terdampak
gitu G ya hak-hak sipil mereka hak ee
nah mereka ini kan berupaya seringkali
kan berupaya untuk mengorganisir dirinya
gitu Ya baik secara organik sendiri gitu
ya atau misalnya juga dengan berjejaring
dan dibantu oleh masyarakat sipil nah
ini juga sering kali dibatasi gitu ya
ada upaya untuk menekan gitu sehingga
apa masyarakat itu
eh menjadi menjadi eh terceraiberai gitu
ya tidak tidak bisa mengorganisir
dirinya secara solid dalam rangka
memperjuangkan hak-hak mereka soal akses
misalnya terhadap informasi akses untuk
bisa masuk ke dalam ee eh apa namanya
lokasi-lokasi terdampak dan setusnya ini
kan seringkiali dibatasi nah ini yang
terjadi ya ada kebijakan administratif
maupun legal gitu ya yang eh sifatnya
restriktif Nah yang kedua ini juga bisa
kita lihat misalnya Bagaimana kemudian
eh metode eh penyempitan ruang kebebasan
sipil ini digunakan dengan cara-cara
diskursif dengan membangun narasi yang
negatif ya di dalam rangka membungkam
kritik membungkam kebebasan berekspresi
membungkam suara masyarakat gitu ya ini
banyak caranya pertama misalnya
penggunaan istilah-istilah derogatif
kita sering lihat misalnya kalau di
kalau di sosial media gitu ya aktivis
itu banyak banget yang suka diledekin
dengan sebutan sjw gitu kan Ya social
Justice Warrior gitu atau
istilah-istilah lainlah pengganggu
ketertibanlah eh apa namanya ee dianggap
tidak mendukung eh eh proyek pembangunan
dianggap tidak tidak punya jiwa
patriotisme nasionalisme dan lain
sebagainya gitu ya Nah upaya penggunaan
istilah-istilah yang derogatif tersebut
tadi tujuannya memang melemahkan kritik
publik gitu ya bahkan kadang-kadang juga
digunakan untuk menciptakan opini publik
yang negatif terhadap CSO maupun
masyarakat sipil ya atau komunitas yang
menolak kebijakan pemerintah kita pasti
enggak enggak lupa gitu ya dengan kasus
yang menimpa eh apa namanya Haris Azhar
dan Fatiah gitu kan gara-gara mereka
bikin eh apa namanya organisasinya bikin
laporan yang berdasarkan hasil
penelitian kemudian ada statement yang
di eh apa namanya dikeluarkan dan itu
punya eh apa namanya evidence base gitu
ya punya bukti tetapi kemudian digugat
gitu ya dengan cara-cara hukum
menggunakan mekanisme hukum gitu ya
untuk membenarkan
ee apa namanya tindakan aktor-aktor
negara dan juga sekaligus melemahkan
kritik masyarakat sipil yang berikutnya
adalah
eh stigmatisasi yang juga seringki
dilekatkan ya kepada masyarakat sivil
kepada komunitas kepada individu kepada
pegiat aktivis dan lain sebagainya nah
stigmatisasi ini punya dua tujuan ya
yang pertama ini yang sering kali
digunakan adalah justru asi tindakan
pemerintah untuk melawan masyarakat
sipil seperti yang tadi saya contohkan
dalam kasus Haris Azhar dan Fatiah gitu
ya ketika distigmatisasi mereka kemudian
apa ini jadi eh eh apa namanya
melegitimasi gitu ya tindakan akaktor
negara yang berupaya mengkriminalisasi
eh kedua aktivitas tersebut Nah yang
kedua adalah tujuannya melakukan
kontranarasi terhadap eh apa namanya E
kerja-kerja yang dilakukan oleh
masyarakat sipil hap eh upaya
pengungkapan fakta yang dilakukan oleh
masyarakat sipil maupun juga oleh eh eh
apa namanya kelompok masyarakat yang
terdampak nah metode yang ketiga adalah
pada level
kapasitas di mana ya aktor-aktor negara
maupun juga sektor swasta ini seringki
berupaya melemahkan kapasitas masyarakat
kemampuan masyarakat untuk melawan balik
upaya penyempitan kebebas sipil tersebut
dengan menggunakan strategi carrot and
stick gitu ya strategi carot ini kan
biasanya strategi yang sifatnya non
kekerasan gitu tujuannya apa
mengkooptasi ya sebuah organisasi atau
mengkooptasi kelompok masyarakat dan
juga memandulkan taring masyarakat sipil
gitu ya ini cara-caranya banyak gitu
biasanya kan kalau pola-pola yang
dipakai misalnya ketika mau melakukan
ee apa namanya penguasaan tanah ya
biasanya ada kelompok masyarakat yang
didekati dulu gitu ya yang didekati gitu
yang akhirnya kemudian di situ
menciptakan konflik horizontal
sebenarnya di masyarakat gitu karena ada
masyarakat yang menerima ada masyarakat
yang menolak gitu ya Dan Seterusnya Nah
yang kedua adalah metode kekerasan ya
metode stik gitu ya tongkat kekerasan
baik itu ancaman penggunaan kekerasan
maupun memang eh the actual use of
Violence gitu ya penggunaan kekerasan
itu sendiri yang biasanya menargetkan
aktor-aktor masyarakat sipil metode ini
kadang-kadang dipakai bergantian nih
misalnya
ee berupaya dikooptasi dulu kalau enggak
berhasil baru kemudian ditekan atau
kadang-kadang dilakukan secara bersamaan
gitu ya tapi tujuannya sama
melemahkan kapasitas masyarakat untuk
melawan
ee apa namanya upaya penyempitan ee
ruang kebebasan sipil dan kalau kita
perhatikan lagi teman-teman ini bukan
hanya terjadi bahkan di kasus konflik
agraria gitu ya ini bisa kita lihat
dalam berbagai kasus dalam kasus ee apa
namanya Human Rights dalam kasus
kebebasan beragama dalam kasus kebebasan
berekspresi yang lain gitu ya Dan
Seterusnya inilah yang yang
mengkarakterisasi problem penyempitan
ruang demokrasi di Indonesia nah eh ke
topik berikutnya Kenapa ini bisa terjadi
ya Siapa yang bertanggung jawab Di balik
semua ini ternyata teman-teman berbagai
riset gitu ya termasuk salah satu riset
yang saya lakukan meskipun bukan di isu
konflik Agraria negara khususnya
aktor-aktor negara Ya baik itu di level
ee pemerintah pusat maupun juga di
daerah gitu ya justru mewujud menjadi
aktor utama penyusutan ruang kebebasan
sipil di Indonesia termasuk dalam
konteks ini adalah perampasan tanah ya
yang menyebabkan konflik agraria serta
kriminalisasi terhadap warga negara yang
sejatinya sebenarnya mereka adalah
pemilik daulat kekuasaan di dalam sistem
demokrasi gitu jadi meskipun misalnya
ada ada pelibatan ee sektor swasta gitu
ya kan ada kelompok-kelompok pengusaha
tertentu yang diberikan
ee hak gitu ya Eh konsesi eh hak
penggunaan lahan atau hak untuk
membangun ee dan terlibat di dalam
proyek strategis nasional tetapi pada
dasarnya aktor utamanya adalah
pemerintah yang punya paradigma
kebijakan pemerintah yang bikin
kebijakan pemerintah yang
mendefinisikan Apa itu hak atas t Nah
siapa yang berhak atas tanah ya adalah
pemerintah gitu jadi problemnya adalah
di pemerintah bahkan seringkiali
misalnya ketika ada konflik antara eh
swasta gitu ya dengan eh dengan
masyarakat aktor-aktor negara militer
misalnya atau polisi seringkali
digunakan untuk me-backup gitu nah ini
kan jadi jadi jadi apa namanya ee eh
penyalahgunaan Wang penyalahgunaan
kekuasaan gitu ya Ya ini yang terjadi
menurut saya bagaimana kita membaca dan
menempatkan persoalan ini di dalam ee
apa namanya potret yang lebih besar lagi
nah Apa yang bisa dilakukan secara
khusus ya yang pertama menurut saya
ee kalau kita bicara ini kan karena di
sini ada Bang Mardani ya Eh anggota DPR
gitu menurut saya isu ini ya isu konflik
agraria isu pembangunan yang Nir
keadilan ya bagaimana ee proyek
strategis nasional yang baru saja di ee
apa namanya yang dibikinnya baru gitu ya
tetapi justru bisa eh apa namanya e
menihilkan menafikan hak eh masyarakat
adat atau masyarakat lain gitu ya
masyarakat setempat yang yang terdampak
ini harus terus disuarakan oleh
DPR Bukan apa-apa gitu ya tetapi ini
adalah bagian dari fungsi check and
balances-nya DPR gitu ya jadi DPR jangan
sampai gitu loh justru menjadi bagian
gitu ya dari
ee pemberi legitimasi kepada pemerintah
Nah ini kan juga problem yang terjadi
hari ini gitu ya dulu di zaman Orde Baru
DPR itu dicap sebagai alat stempelnya
pemerintah sekarang ketika kemudian
pemerintah semakin ee apa namanya banyak
gitu ya Eh koalisi yang ber apa namanya
ee anggota koalisi pemerintahan akhirnya
kan apa DPR suara mayoritasnya itu
hampir semua mendukung pemerintah gitu
ya semua proyek-proyek pemerintah Nah
ini kan berbahaya akhirnya Apa fungsi
check and balance-nya enggak berjalan
nah isu ini juga menurut saya penting
disuarakan oleh DPR sebagai
pertanggungjawaban moral
pertanggungjawaban politik mereka eh
sebagai representasi politik gitu ya dan
yang paling menyedihkan ini apa kalau
misalnya ada anggota DPR dari wilayah
terdampak atau bahkan misalnya kalau
kita ngomong kepala daerah gitu ya dari
wilayah terdampak tetapi ketika bicara
mereka ee ee menutup matanya gitu ya
dari persoalan yang ada ini kan artinya
tidak ada representasi politik yang
bekerja gitu ya Nah yang kedua menurut
saya isu mengenai paradigma pembangunan
dan
komitmen untuk memperbaiki demokrasi
gitu ya ini harus diangkat sebagai salah
satu topik ee isu publik ya untuk
memeriksa Gagasan dan menguji komitmen
politik para capres ini penting Kenapa
kita mau menuju 2024 gitu ya partai nih
kalau memang partai punya komitmen
memperjuangkan ini cek gitu loh capres
yang anda dukung itu punya paradigma
pembangunan yang seperti apa komitmen
mereka untuk memperbaiki demokrasi
memperbaiki kondisi ruang kebebasan
sipil ya termasuk di dalamnya ruang
kebebasan berekspresi masyarakat ruang
kebebasan masyarakat untuk berorganisasi
itu seharusnya di di ee apa namanya ee
eh dilindungi gitu ya oke gitu nah ini
menurut saya harus diangkat gitu loh
karena sejauh ini kita amat jarang gitu
ya mendengarkan para capres bicara
tentang bagaimana paradigma pembangunan
mereka mereka mungkin paling banyak
bicara tentang bagaimana memajukan
ekonomi bagaimana biar ee ada perbaikan
ekonomi dan seterusnya tapi
paradigma pembangunan yang ada di kepala
para capres itu seperti apa sih Nah ini
menurut saya harus didorong gitu ya agar
isu ini dibicarakan oleh ee para capres
dan juga oleh partai-partai politik gitu
ya partai politik jangan main di zona
aman gitu mereka harus ngomong gitu loh
Nah yang berikutnya Eh ini juga
sekaligus yang terakhir gitu ya adalah
eh tetap penting menurut saya buat
masyarakat sipil buat para akademisi
gitu ya berbagai elemen masyarakat sipil
ini terus-menerus melakukan edukasi dan
penyadaran publik mengenai isu ini ya
Apa bahayanya apa dampaknya dan Apa
potensi ancaman yang lebih besar gitu ya
mungkin eh kita gitu ya sekilas Ah ini
kan kasus ini engak relate dengan saya
gitu ya Oh saya di Jakarta kayaknya
enggak ada nih eh konflik agraria
teman-teman kasus-kasus yang berkaitan
dengan konflik agraria itu ternyata
terjadi di 33 provinsi gitu ya itu kan
kita sekarang punya 34 provinsi ada
provinsi baru jadi 38 gitu ya Artinya
ada potensi bahwa konflik apa namanya
konflik agraria karena dia terjadi di
berbagai bisa saja satu saat mengenai
kita gitu ya nah saya izin menutup eh
apa namanya eh eh diskusi ini gitu ya
paparan saya dalam diskusi ini dengan
mengutip satu puisi yang sangat terkenal
yang eh menurut saya ini penting untuk
menyadarkan kita bahwa meskipun hari ini
bukan kita korbannya ya Meskipun hari
ini korbannya ada di ada di Wadas di
Rembang gitu ya di Air Bangis tetapi
bukan tidak mungkin kita akan menjadi
korban selanjutnya ada puisi yang sangat
terkenal yang eh apa namanya Puisinya
tuh eh bunyinya gini first they came for
this communist and I did not speak out
because I was not a communist Then they
came for the socialist and I did not
speak out because I was not socialist
Then they came for the trade unionist
and I did not speak out because I was
not a trade unionist Then they came for
the jews and I did not speak out because
I was not a jew Then they came for me
and there
hari ini mungkin ya saya eh Mas hadli
gitu ya Eh mas haldi dan lain sebagainya
teman-teman yang menonton mungkin kita
bukan warga R mungkin kita bukan warga
air Bangs tetapi bukan tidak mungkin ya
suatu saat kita akan menjadi seperti
temaneteman kita di tempat tersebut ya
Dan ketika kita tidak mau bersuara untuk
mereka pada saat itu terjadi kepada kita
mungkin kita akan tidak punya siapapun
untuk menyuarakan
masalah memperjuangkan hak-hak kita
demikian dari saya Eh mudah-mudahan bisa
melengkapi gitu ya Eh diskusi malam ini
Terima kasih saya kembalikan kepada Mas
haldi salalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh Ya terima
kasih Mbak Huriah eh semakin menguatkan
Memang ada masalah dari sisi kehidupan
berdemokrasi dan bernegara kita ya ee ee
bahwa segala agenda pembangunan tidak
boleh melanggar prinsip-prinsip eh
konstitusi demokrasi dan yang paling
penting hak asasi manusia ya karena itu
tujuan dari kita bernegara dan yang
diperjuangkan para pahlawan kita ketika
mendirikan memperjuangkan kemerdekaan
dan juga
ee apa eh mendirikan negara kita dalam
rangka untuk melindungi seluruh tumpah
darah Indonesia Ya baik sekarang kita
ini terakhir ini karena Papar ap
nasumber sangat luar biasa terakhir kita
pengar dari
builakan apa kabar Selamat
malam apa bisa bergabung
daritan-an itu Ba bayangkan sebetulnya
yang belum Disambung itu lebih lebih
parah lagi itu yang belum tersambung itu
eh Huria tadi tutup dengan
satu satu quotation tentang
eh hidup dan perjuangan saya mulai dari
quotation yang kira-kira bisa melayani
eh quotation tadi dari huah itu kotation
dari seorang pejuang eh hak asasi
manusia
yang sering kita kutip karya-karyanya
soal
ee mitosisipus itu wah yang kita lakukan
sebetulnya adalah satu kepercumaan satu
kesia-siaan mendorong batu ke atas
puncak gunung lalu batu itu turun lagi
dan itu yang kemudian kita anggap
sebagai kutukan dari mereka yang masih
punya niat untuk memperbaiki dengan
cara-cara yang konvensional kan
mendorong batu ke atas itu konvensional
tapi kemudian jatuhapi mitosipus itu
yang diajarkan oleh Albert kamu itu
memperlihatkan kegigihan manusia
sebetulnya jadi perlawanan itu
dibutuhkan atas dasar prinsip bahwa Apun
kesia-siaan sekalipun itu tetap mesti
dilakukan kan banyak politisi yang
menganggap ini lfm Ini ngapain sih
cerewet-cwet engak ada gunanya tuh kalau
mau bikin partai kira-kira begitu tuh
tetapi kita tahu juga Albert kamu
mengucapkan sesuatu yang jadi dalil
perjuangan eh masyarakat sipil di
tahun-tahun
6070-an yang dia tulis dalam bukunya
Resistance rebellion and death
guu Resistance
eh bertahan eh rebelion memberontak dan
dan kematian tu salah satu baik yang
bagus yang saya masih ingat itu dia
bilang begini Freedom Is not a gift from
a State
of of all bahwa kebebasan kemerdekaan
itu bukan hadiah dari negara atau dari
seorang pemimpin tetapi hak yang Mus
diperjuangkan setiap hari seorang diri
dan bersama-sama itu yang sekarang
sedang coba kita bayangkan terjadi di
Indonesia terjadi di Wadas terjadi
diempang terjadi di Sula Utara terjadi
di Lampung kemarin terjadi di
eh minangkbau itu tetapi satu hal yang
harus kita pastikan bahwa kalau kita
bikin analisis dan di dalam analisis itu
kita masukkan elemen-elemen voluntarisme
kadangkala dia engak berguna sebagai
analisis kita bisa maki-maki negara kita
bisa
makimaki
oligarki padahal sebetulnya dari awal
kita tahu bahwa konflik agraria ini akan
menetap di
dalam Mak sejarah ekonomi politik
Indonesia itu dari awal kalau kita pergi
lagi pada eh studi-studi antropologi
atau politik ekonomi yang e klasik kita
tahu bahwa kemaksiatan politik itu
justru dimulai oleh feodalisme
bupati-bupati di Jawa yang menghambah
pada kolonial di dalam pemberasan tanah
di dalam pemaksaan apenas pemaksaan
Pajek segala macam kan jadi yang bangsat
itu adalah justru pemimpin lokal itu
yang kita temukan di dalam sejarah kita
yang mudah disok oleh VOC oleh kolonial
untuk berpihak pada kepentingan modal
awal yaitu akumulasi primitif pertama
yang membuat Eropa itu kaya raya sambil
menghisap eh negara-negara pinggiran
dunia ketiga kita belajar itu di di
tempatnya Huria dulu itu sebagai mata
kuliah politikal ekonomi dan masih
relevan untuk kita terapkan sekarangh
jadi kalau saya balik lagi pada satu
upaya untuk memahami secara lebih
paradigmatik
bahwa kita tahu Indonesia ini tidak
dirancang untuk satu atau melalui satu
prinsip seperti di Amerika go
frealis
maronom negara ini didesain dan bahkan
dalam
amendemen mengakui ada tiga entitas yang
memungkinkan ekonomi itu ditumbuhkan
satu aktivitas akumulasi dipercayakan
pada korporasi tuh jadi aktivitas
kapitalisme dibela atau ada di dalam
undang-undang dasar kita tuh boleh aja
tuh kekuatan ekonomi korporasi tetapi
pada saat yang sama ada kekuatan kedua
yaitu
BUMN yang tidak boleh berbisnis dengan
rakyat Justru bummn itu dimaksudkan
supaya aktivitas rakyat itu tidak
memerlukan e jadi peminta-minta pada
korporasi karena ada negara yang
menjamin terutama soal eh basic me
itu entitas kedua dalam konstitusi kita
ada bahkan entitas ketiga yang
menggambarkan bahwa Indonesia itu
sebetnya masyarakat sosialistis seperti
dibayangkan
oleh apag yaitu aktivitas koperasi tapi
kita tahu koperasi sekarang hidup dari
CSR BUMN atau CSR dari korporasi jadi
dari segi paradigma kita sudah batal
untuk menghidupkan ide tentang
kesetaraan manusia Human hari Nah
sekarang kita coba bongkar satu persatu
peran apa yang salah di dalam
ee protes kita hari-hari ini soal
agrariat yang pertama
adalah negara mengubah antropologi
ekonomi masyarakat adat antropologi
ekonomi dari masyarakat lokal
antropologi ekonomi dari masyarakat di
daerah melalui kebijakan yang intinya
adalah mengalirkan market ekonomi ke
dalam market itu paradigmanya di situ
market ekonomi Oke boleh aja karena
memang itu diperlukan sebagai mekanisme
untuk mengatur
efisii di dalam transaksi ekonomi
diperlukanukum ekonomi pasar market
ekonomi oke yang tidak boleh adal hukum
pasar itu diubah atau ditransformasikan
menjadi market sehinggayarakat
kemudianinisan sebagaionsumen itunya itu
yang berubah di kita padahal kita adalah
warga
negara Apalagi kita ad warga adat tidak
boleh warga negara warga adat itu diubah
menjadi warga pasar itu terlarang secara
etis di dalam negara yang menganut
prinsip keadilan sosial seperti
Indonesia di tempat lain oke aja bahwa
warga negara itu sekaligus adalah pelaku
ekonomi dalam pengertian market Society
jadi hukum-hukum pasar dimasukkan ke
dalam elemen-elemen berpikir masyarakat
Meli apa melalui regulasi itu akibatnya
apa setiap orang dianggap sebagai
makhluk yang e beradab kalau dia
dilindungi oleh hukum karena itu
dipaksakan masyarakat adat itu terima
hukum positif dengan segala macam cara
padahal sebetulnya Ketika seseorang
dijadikan subjek hukum ketika itu juga
dia rawan untuk dikriminalisasi sebagai
objek dari penghakiman jadi ini ini
filosofi yang keliru sebetulnya karena
kalau kalau kita mau e kan pemerintah
selalu katakan demi e harga tanah maka
sebaiknya dilegalisasi l jru
dilegalisasi potensi untuk
dikriminalisasi karena dia langsung
dapat kedudukan sebagai subjek hukum
subjek hukum modern sebik hukum yang
diatur melalui market ekonomi kan gagal
berpikirnya di situ Kenapa gagal
berpikir di situ karena tidak ada
balancing di dalam masyarakat yang
memungkinkan manusia-manusia Indonesia
itu dikembalikan posisinya bukan sebagai
makhluk ekonomic talk tapi makhluk
budaya yang punya Local Wisdom segala
macam jadi sekali lagi Jokowi memang
enggak paham bahwa Indonesia tidak
didesain untuk jadi market Society kalau
di di di Amerika setiap orang anything
goes Anda boleh jadi apa aja
bersainghabis-habisan di dalam sistem
yang libertarian jadi kira-kira itu yang
dari awal sebetulnya Kita paham bahwa
Jokowi enggak tahu bahwa Indonesia
didesain supaya Civilization paling
enggak dia paham Bah peradaban awal
bangsa ini bukan untuk menghasilkan
akumulasi tapi untuk menghasilkan
distribusi itu yang dimaksudkan oleh
founding parents kita sebagai prinsip
keadilan sosial jadi bahaya kalau
seorang pemimpin tidak paham tentang
Logika dan paradigma awal pembentukan
bangsa ini sosial Origins dari bangsa
ini adalah
nonakumulatif itu dasarnya
antropologinya begitu
jadi kalau kita balik lagi bahwa
sebetulnya dari awal kita paham itu
karena itu kita mengirim masyarakat
sipil masuk ke istana ada Teten masuki
di situ ada ada pemimpin-pemimpin Elsam
di situ anak-anak yang eh mantan walhi
segala macam karena kita tahu Jokowi
harus dididik Supaya paham tentang
kesipilan manusia tentang Zil
tangility yang kacau mereka yang tadinya
kita kirim masyarakat sipil ini ni
aktivis LSM yang pernah dididik di dalam
paradigma hak asas manusia kita kirim
masuk ke KSP lama-lama mereka justru
cari Suaka di situ kan dungunya di situ
kan mereka ditrain dengan gramar Human
Rights begitu masuk di istana takut
bertetapan dengan para mantan Jenderal P
sudah mantan jenderalnya Bil gak lihat e
Apa fungsi teat di situ apa fungsif dulu
atau teman-teman lain yang namanya Saya
bahkan sudah lupa di situ yang meminta
izin dari kita pada waktu Jokowi masuk
istana diam-diam kita sponsori
Masyarakat sipil ini yang
aktivis-aktivis masuklah Anda ke istana
kita bikin semacam t agreement
kesepakatan diam-diam Anda masuk ke sana
dan anda ubah
gram cara berpikir presiden yang dipilih
dari wong cilik itu supaya dia tidak
dikendalikan oleh oligarki ternyata dia
gagal jadi yang salah adalah mereka yang
tadinya kita anggap sebagai Duta dari
masyarakat sipil berubah menjadi Iya
diam-diam jadi maling karena akibat
karena dapat insentif material jadi
komisaris tiba-tiba punya punya pangkat
tiba-tiba punya PIN istana tuh ini yang
saya sebut sebagai sisa-sisa feodal yang
masih masih ada di kepala mereka yang
pernah belajar tentang Human Rights kan
ini aktivitas-aktiv dungu ini tetap
hidup di dalam alam pikiran feodal takut
bertatapan dengan kekuasaan lalu mencari
swaka di istana jadi sekali lagi mereka
kita utus lalu mereka na dengan
kedunguan ist jadi saya kira itu
Masalahnya Jadi kalau ditanya Apakah
oligarki bersalah ya pasti oligarki
bersalah karena desainnya memang Dib
begitu tapi yang lebih bersalah adalah
masyarakat sipil yang harusnya
menghalangi impact dari market ekonomi
itu sehingga bisa mencegah dia menjadi
market justru diam itu kenapa dia diam
karena kekurangan akal kenapa dia diam
karena cara berpikirnya tidak bisa dia
pastikan sebagai bagian dari masyarakat
sipil Jadi kawan-kawan itu kita masih
bisa sebut kawan-kawan mengalami
pendunguan dan mengalami pendangkalan
sekaligus ini manusia-manusia yang
sebetulnya saya sebut e berkali-kali
sebagai bajingan tolol Terima
kasih baik terima kasih buoki
eh sahabat-sahabat sekalian ee sangat
mendalam pembahasan kita pada ee malam
hari ini setiap narasumber sudah
menyampaikan ee Apa masalah yang sedang
terjadi dan apa kritik yang harus kita
sampaikan ke pemerintah dan Apa
kebijakan yang harusnya didengar oleh
pemerintah eh terus
bersuara Suarakan kebenaran Suarakan
pembelaan kita kepada saudara-saudara
kita yang mengalami kekerasan dan
penindasan akan hak-hak konstitusinya eh
mudah-mudahan dengan suara-suara kita di
seluruh Indonesia ee pemint entah mau
mendengar segala
ee kesulitan yang sedang dihadapi
saudara-saudara kita di daerah-daerah
yang EE tergusur oleh mengatasnakan
agenda pembangunan e proyek strategis
nasional baik tiba kita di akhir acara
sahabat-sahabat sekalian seperti biasa
para narasumber memberikan eh closing
statement atau closing ideas closing
statement pertama ke Pak Arifin
persilakan
Pak
PIN eh oke silakan Pak Oke
Oke terima kasih Mas Selamat malam Bang
berjumpa kembali nah saya rasa ini jadi
penting kembali ya Ya seperti yang
sampaikan tadi bahwa e apa namanya ke
depan gitu ya
eh hari ini perpinjangannya dari cpres
itu ya atupun kemudian pemili itu
berkaitan dengan
apa keberlanjutan e program-program yang
kemudian
eh dianggap berhasil oleh Jokowi hari
ini tapi menjadi agenda penting bagi
kita ya banyak konflik agraria banyak
perampasan lahan dan banyak pelanggaran
asasi manusia iib dari proyek-proyek
strategi nasional gitu ya yang membi
buta dan Represif Saya rasa penting
untuk melakukan peninjian ulang kembali
terhadap seluruh
proyek-proyeksn nah saya rasa ini
ya untuk membincangkan kembali soal PSN
butuh keberanian ee untuk membincangkan
kembali soal IKN gitu Ya baik dari
partai politik eh dan eh calon-calon
presiden yang hari ini ada nah ee kalau
kemudian itu di luar dari perbincangan
maka sebenarnya
ee dari saya sih enggak ada harapan lagi
ya apa namanya eh
eh kita membayangkan bahwa akan apa
namanya akan tidak ada lagi kasus-kasus
serupa gitu tapi justru Eh kalau itu di
luar dari perbincangan yang apa namanya
eh elit yang hari ini akan berkontestasi
dan sebagainya justru apa namanya
eh eh ini akan mengulang kembali
sebenarnya eh persoalan-persoalan yang
sejak dari era baru kemudian era
reformformasi kemudian yang seperti saya
sampaikan tadi basis eh fondasinya
dibangun oleh di masa rezim SBY ya
dengan berbagai ee kebijakan ya Ee
perampasan tanah dan sebagainya gitu
yang kemudian di era Jokowi mengalami
apa namanya percepatan sedemikian rupa
gitu
eh memang harus dihentikan gitu E dan
butuh keberanian untuk melakukan itu dan
secara rasa juga menjadi ujian juga ee
bagi apa namanya bagi kawan-kawan di
Legislatif itu ya Ee termasuk juga Bang
Mardani juga nih
eh Karena bagaimanapun juga beberapa apa
apa namanya ee yang terjadi hari ini
tidak terlepas dari berbagai kebijakan
yang seharusnya itu bisa diganjal di apa
namanya proses-proses legislasi di DPR
RI gitu berbagai aturan berbagai
kebijakan yang EE sedemikian rupa gitu
ya Eh menghilangkan fungsi-fungsi
pengawasan dan kemudian melemahkan KPK
kemudian juga apa namanya
eh membuat pasal-pasal pembungaman di
KUHP kemudian mempermudah perizinan dan
kan insentif ya kalau untuk masyarakat
itu dinamakan subsidi karena dianggap
beban tapi kalau diberikan kepada
perusahaan itu namanya insentif ya
melalui undang-undang menerba dan
EE Saya rasa kemudian tidak cukup sampai
situ saja ya Bahkan berbagai puluhan ya
Ee 70 lebih undang-undang ee di Babat
habis gitu ee untuk kemudian dijadikan
semacam eh kitab hukum oligarki ya dalam
bentuk Cipta kerja saya rasa itu juga
menjadi satu hal yang apa namanya ee
ee apa ya Ee menjadi kebobrokan yang
sangat luar bias l di rezim hari ini Nah
untuk memulihkan kembali ee berbagai
kekacauan Saya rasa Memang e diberutukan
ini semacam keberanian Saya rasa itu eh
Bung
haldi Baik terima kasih atas closing
statementnya pak Arin semoga didengar
oleh pemerintah semua proyek strategis
nasional perlu kita evaluasi ya agar
tidak ada yang merugikan rakyat baik ee
berikutnya ee Mas wengkipilakan
Oke terima kasih
eh sebagai penutup saya izin menyambung
apa yang disampaikan oleh Bang Roki tadi
e soal cara berpikir begitu ya Dan
mungkin pada kesempatan Malam ini saya
juga minta an dari
bangardani untuk mengingatkan eh
gubernur provinsi Sumatera Barat Nah
agar nih cara berpikirnya jadi benar
begitu eh karena saya pikir dua orang
ini berteman e agar kebijakannya tidak
keliru dan apa yang terjadi di Air
Bangis ini memang karena kekeliruan cara
berpikir gubernur provinsi Sumatera
Barat sehingga lebih kurang 70% lahan
rakyat itu
disiapkan pengusaha dan pasti masyarakat
Air Bangis akan terkusur dari ruang
hidupnya nah
eh dan juga Memang kita tahu
bahwa masyarakat itu dia akan terus
berhadapan dengan musuh abadinya musuh
abadi rakyat itu Ya jelas penguasa yang
zalim pengusaha yang buas dan ilmuwan
yang hedonis dan untuk itu pada
kesempatan pada malam hari ini ee eh
tidak ada cara lain menghadapi Musuh
Abadi itu kalau selain Bana kemudian
kekuatan rakyat itu tersimpul satu sama
lain dan Mari kita hadapi sehingga
kemudian Musuh Abadi ini bisa kita
Habisi satu persatu dan kita memang eh
tidak kekurangan kebijakan tidak
kekurangan hukum tapi kita kekurangan
pemimpin pemimpin yang berpihak kepada
rakyatnya itu saja Bung Aldi dan semoga
ke depan Indonesia betul-betul berdaulat
dan rakynya betul-betul Merdeka termasuk
merdeka dari penjajahan bangsa
sendiri Baik terima kasih Bang maski
selamat berjuang dan terima kasih atas
advokasi dan pembelaannya kepada saar C
di Air Bangis Sumatera Barat dan
berikutnya mbak persilakan mbak eh ya Eh
saya kira memang sejak awal ya proyek
strategis Nas maupun juga cara-cara yang
digunakan oleh pemerintah untuk ee
melaksanakan proyek tersebut ya yang
jelas-jelas meminggirkan eh hak-hak e
masyarakat bahkan melanggar hak asasi
manusia ini menjadi ee apa namanya E
tamparan keras sekaligus pengingat ya
buat kita teman-teman Masyarakat sipil
ya kenapa ini bisa terjadi karena memang
sejak awal eh pakoko pe jabat gitu ya
dia selalu dilindungi dan dibela oleh
banyak elemen masyarakat sipil kampus
akademisi jejaring organisasi masyarakat
sipil dan lain sebagainya gitu sehingga
popul kontrol yang seharusnya
menghidupkan
demokrasi ini menjadi macet sejak awal
Civil Society dibuat sibuk gitu ya
dengan ilusi bahwa ada ancaman yang
lebih besar ee yang akan ee apa namanya
terjadi pada P bangsa ini gitu ya
Sehingga apa Jokowi memenangkan pemilu
dengan mudah dan menjalankan
kekuasaannya nyaris minim dengan populer
kontrol tersebut gitu ya karena apa pada
akhirnya populer kontrol yang selama ini
dilakukan oleh publik seringki
distigmatisasi dilabeli sebagai
suara-suara miring yang disampaikan oleh
eh para oposan politik gitu ya Dan ini
menurut saya Eh sudah waktunya gitu ya
teman-teman Eh kita berubah gitu karena
eh berbagai riset sudah menyebutkan
bahwa negaralah yang menjadi aktor utama
penyempitan ruang demokrasi di Indonesia
dan kalau kita Masyarakat sipil eh mau
berupaya gitu ya untuk melawan balik
upaya penyempitan ee ruang demokrasi
tersebut Ada banyak hal yang bisa kita
lakukan entah itu cara-cara konvensional
atau cara-cara nonkonvensional tetapi
saya percaya Ee Kita harus terus
memulainya hari ini dan kita harus terus
bersama-sama membangun Solidaritas
publik gitu ya kepada teman-teman kita
kepada saudara-saudara kita yang
terdampak bukan bukan hanya di ee Wadas
di Rembang maupun juga di Air Bangis
tetapi di mana pun saudara-saudara kita
berada sudah harus gitu ya buat kita
berani eh mengkritik berani mengatakan
tidak gitu ya dan berani eh menyuarakan
ketidakadilan yang terjadi pada saudara
kita demikian Mas Terima
kasih baik Terima kasih Mbak
dan berikutnya eh terakhir Bung Riung
dipersilakan
buing oke Ya
cari akal dulu oke
oke Ini ada momentum sebetulnya yaitu
timbulnya kesadaran publik terhadap hal
yang paling eksistensial itu tanah dan
kita tahu bahwa logika-ogika sosiologi
itu seringkiali datang tanpa kita sadari
bahwa ada akumulasi persoalan di dalam
negeri ada ee ketegangan di kawasan di
Indo Pasifik Lalu ada soal rempang di
situ tuh jadi kita bisa anggap bahwa ini
satu kehormatan bagi masyarakat sipil
untuk membela atau mengucapkan kembali
janji bahwa tanah dan manusia itu enggak
boleh dipisahkan oleh modal oleh kapital
kan kita belajar itu di dalam ee seluruh
e teori ilmu sosial di situ saya kasih
contoh kecil ya bahwa beberapa bulan
lalu saya naik ke Gunung Gede itu di di
kawasan Puncak sana di Cianjur lalu
datang ee masyarakat Gunung Gede
berkelukesah bahwa beberapa waktu
Sebelum saya tiba di situ kawasan Gunung
Gede itu ditaruh baliho gede-gede bah
ini adalah proyek strategis Presiden
bukan lagi proyek strategis nasional
proyek strategis presiden tu lalu
kepanikan terjadi mereka yang sudah
puluhan tahun nanam singkong di situ itu
jagung wortel dan
e tanaman-tanaman sayuran itu akhirnya
mulai Res Ada apa karena makin lama
makin diinsinuasi untuk e jangan lagi
bertanam karena ini akan jadi proyek
strategis presiden Jadi anda bayangkan
istilah proyek Presiden itu menjadi Momo
bagi rakyat di daerah di lokasi-lokasi
petani itu sang petani datang Lalu Tanya
ke saya Pak kalau saya
seseorang yang lagi memasang patok itu
berbahaya apa tidak saya bilang enggak
berbahaya dia bilang bahaya Pak buat
saya tuh bagaimana kalau orang itu
melaporkan saya bahwa saya e
eh e apa namanya melanggar privasy dia
tuh kenapa melanggar privasi Pak kan ada
undang-undang it artinya namanya akan
tercemar Kalau dipublikasi B Dia sedang
masang masang tonggak di situ lalu saya
bilang dipotret aja dari belakang kan
yang yang penting ada kelihatannya itu
juga bahaya Pak mereka akan tahu siapa
yang memot itu karena jadi si petani ini
tahu bahwa handphone dia bisa diambil
alih untuk membuktikan bahwa dia sengaja
memamerkan seseorang di situ dan nama
baiknya tercemar gu kan jadi anda
bayangkan undang-undang ite jadi momok
bahkan pada petani yang ketakutan lahan
dia itu akan diambil alih oleh satu
perusahan besar dan kita tahu bahwa
ternyata dalam eh riset teman LBH atau w
Jawa Barat itu ada proyek eh geomal di
situ dan pasti itu adalah pekerjaan dari
satu perusahaan raksasa yang biasa
melakukan
e
eksplorasi jadi saya mau Terangkan bahwa
yang disebut sebagai proyek strategis
nasional sebetulnya itu Kerjaan EMP
orang
aja kerjaan orang oligarki yang
mensponsori ratusan Bupati sponsori
puluhan anggota DPR untuk menghasilkan
undang-undang eh omnibus Law
undang-undang ee mineral segala macam
jadi proyek strategis nasional itu
strategis di mata empat orang itu itu
intinya cuman begitu sebetulnya tuh nah
kita punya kemampuan melampaui empat
orang itu sebetulnya kalau ada semacam
ee sebut aja public outcry kemarahan
bersama itu saya beberapa jam lalu saya
kasih kuliah di di di di di Padang di
Universitas Bung Hatta itu untuk
mengajarkan mereka karena mereka minta
apa perspektif Bung Hatta terhadap IKN
apa pers Bung Hatta terhadap eh omnibus
Law terhadap rempang segala macam dengan
mudah kita tahu bahwa pasti Bung Hatta
tidak menghendaki dunia Indonesia ini
diasuh dengan cara-cara yang
kapitalistik dengan hukum positif yang
menyengsarakan rakyat jadi kita balik
bahwa
daerah-daerah yang mengalami konflik
agraria sekarang sebetulnya punya
kesempatan untuk dibantu oleh masyarakat
sipil supaya akumulasi dari kemaran itu
betul diucapkan satu kali dan dengan
cara yang yang masif sebulnya jadi saya
mendorong ee gerakan-gerakan sosial ini
mahasiswa di Bandung kemarin juga
mempersoalkan Kapan hari ini tadi tadi
tadi magrib Mas Bandung menguduk Gedung
Sate karena protes tentang ketiadaan
Kepastian tanah-tanah yang ada di
sekitar Dago itu dan berbagai macam eh
peristiwa perampasan tanah di di
nusantara ini Jadi terlihat ada semacam
Crossfire antara gerakan mahasiswa
gerakan buru dan gerakan masyarakat adat
Nah saya kira ini eh sumber atau eneri
awal kita untuk memulai satu isu bahwa
kembalikan hak rakyat terhadap kehidupan
yaitu dia sendiri Saya kira itu tema
yang bagus dan terima kasih karena i
angkat tema ini dan jadi semacam
eh spirit of the day supaya terus kita
melakukan perlawanan seperti yang
diajarkan di dalam kutipan tadi
oleh alber sekali lagi Freedom Is
not the
leader
to by the of and UN of all jadi senang
saya ada ada
dan yang akhirnya menemukan bahwa Kalau
tidak ada gerakan sosial Maka umpan yang
diberikanh sejarah dimakan oleh oligarki
karena itu umpan itu mesti kita makan
dan kita bantu mereka untuk mewujudkan
kembali dan mempertahankan recllaim dan
regain The Power of the powerless ya
terima kasih Bung Roki closing ideas-nya
yang sangat menggugah kita Suarakan
Terus eh kebenaran kita Suarakan Terus
eh kebaikan dan pembelaan kita kepada
rakyat Indonesia dan mudah-mudahan
segera di tahun ini atau di awal tahun
depan mendatang ee segala Angkara Murka
dan kezaliman bisa segera kita
singkirkan dari negara ini terima kasih
Oke pada acara ini stok pukan depan pada
waktu dan channel yang sama
asalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh
Waalaikumsalam kasih semuanyaiksalam
warahmatullahi wabarakatuh makasih
[Musik]
semuanyaasih