Bekasi, Rasilnews – Aqsa Working Group (AWG) menyampaikan keprihatinan dan penyesalan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan komitmen Indonesia dalam membela Palestina.
Dalam pernyataan resminya, AWG menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan bagian dari perjuangan melawan imperialisme global, termasuk kebijakan Amerika Serikat dan praktik kolonialisme Israel di wilayah Palestina.
Selama ini, Indonesia dikenal memiliki posisi konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sikap tersebut dinilai menjadi salah satu pilar penting diplomasi Indonesia, didukung oleh peran aktif Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di berbagai forum internasional.
AWG juga menyoroti sejumlah langkah pemerintah sebelumnya, seperti penolakan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem, kecaman atas pembatasan ibadah di Masjid Al-Aqsa pada 2017, seruan boikot produk terafiliasi Israel dalam Konferensi Luar Biasa OKI 2016, serta penolakan kehadiran tim nasional Israel di Indonesia.
Namun demikian, AWG menilai terjadi kemunduran dalam kebijakan saat ini. Beberapa kebijakan ekonomi dinilai membuka ruang bagi entitas bisnis yang terafiliasi dengan Israel, seperti keterlibatan Ormat Geothermal di Halmahera Barat, investasi BlackRock melalui Danantara, serta kehadiran Volex Indonesia di Kepulauan Riau.
Selain itu, rencana atau keputusan pemerintah untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) juga menuai kekhawatiran. AWG menilai langkah tersebut berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan global dan dapat menjauhkan upaya menuju kemerdekaan Palestina. Komposisi kekuatan dalam BoP yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dinilai tidak menunjukkan komitmen terhadap solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.
Ketua Presidium AWG, Muhammad Anshorullah, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tetap berpegang pada prinsip Asta Cita. Ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri dan ekonomi tidak seharusnya didasarkan pada kepentingan pragmatis jangka pendek, melainkan pada konstitusi serta nilai kemanusiaan universal.
Menurutnya, sikap kritis ini bukan berarti menolak kerja sama internasional. Indonesia tetap dapat menjalin hubungan dengan negara mana pun selama sejalan dengan prinsip keadilan. Namun, keterlibatan dalam kerja sama yang dinilai tidak demokratis seperti BoP perlu dikaji ulang secara mendalam.
AWG juga menyoroti kerja sama pertahanan seperti Major Defense Cooperation Partnership dengan Amerika Serikat yang dinilai berpotensi menjauhkan cita-cita kemerdekaan Palestina.
Lebih lanjut, AWG menegaskan bahwa Asta Cita memuat komitmen terhadap nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi berbasis Pancasila. Oleh karena itu, kebijakan yang membuka ruang bagi entitas bisnis terafiliasi Israel dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut.
Sebagai penutup, AWG menyerukan kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan terkait, guna menjaga konsistensi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian dunia.
Tentang AWG
Aqsa Working Group (AWG) merupakan lembaga yang berfokus pada upaya pembebasan Masjid Al-Aqsa dan perjuangan kemerdekaan Palestina melalui edukasi, literasi, serta aksi sosial. Lembaga ini didirikan pada 21 Agustus 2008 di Jakarta.
