Jakarta, Rasilnews — Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2005–2013, Dr. Abdullah Hehamahua, menyoroti tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilainya berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikannya dalam Dialog Topik Berita Radio Silaturahim, Jumat (29/5/2026).
Abdullah mengatakan kondisi ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, berbagai tekanan yang terjadi merupakan akumulasi persoalan dan kebijakan yang berkembang dalam jangka panjang hingga akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat.
Ia menilai salah satu capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo selama satu dekade terakhir adalah relatif terjaganya nilai tukar rupiah sehingga tidak mengalami gejolak pelemahan yang tajam seperti yang pernah terjadi pada masa krisis ekonomi akhir 1990-an.
Menurut Abdullah, pada masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi, nilai tukar rupiah sempat mengalami pelemahan drastis hingga menembus level Rp16.000 per dolar AS. Namun, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, nilai tukar rupiah berhasil dipulihkan ke kisaran Rp8.000 per dolar AS, bahkan sempat berada pada level Rp7.000-an dalam waktu yang relatif singkat.
“Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.000 per dolar AS dan relatif stabil dalam jangka waktu yang panjang. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, rupiah kembali mengalami tekanan hingga berada pada kisaran Rp16.000 sampai Rp17.000 per dolar AS, bahkan mendekati Rp18.000 per dolar AS,” ujar Abdullah.
Perkembangan tersebut, menurut dia, menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan kondisi kehidupan masyarakat. Ia mengatakan sejumlah pengamat ekonomi memperkirakan nilai tukar rupiah masih berpotensi mengalami pelemahan apabila berbagai faktor yang menekan perekonomian nasional tidak segera diatasi.
“Ada pengamat yang memperkirakan nilai tukar rupiah dapat mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per dolar AS. Tentu prediksi tersebut didasarkan pada analisis dan indikator ekonomi tertentu yang mereka amati,” katanya.
Abdullah juga mengaitkan kondisi tersebut dengan pengakuan pemerintah mengenai adanya tekanan terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, tekanan itu telah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya harga kebutuhan hidup, melemahnya daya beli, serta bertambahnya ketidakpastian ekonomi.
Selain menyoroti aspek ekonomi, Abdullah turut menyinggung kondisi politik nasional. Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat sering kali dipersepsikan lebih dekat dengan kepentingan partai politik dan kelompok kekuasaan dibandingkan dengan aspirasi masyarakat luas.
Dalam kesempatan itu, Abdullah juga mengkritisi pandangan yang menyebut masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kenaikan nilai dolar AS karena tidak menggunakan mata uang tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, pandangan tersebut kurang tepat karena dampak pergerakan nilai tukar pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok.
“Persoalannya bukan apakah masyarakat menggunakan dolar atau tidak. Meskipun masyarakat di kampung tidak bertransaksi dengan dolar secara langsung, hampir seluruh kebutuhan hidup mereka dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor berbagai komoditas dan bahan baku. Dampaknya kemudian menjalar ke berbagai sektor ekonomi melalui kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Abdullah mencontohkan kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe dan tahu. Karena sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui impor, pelemahan nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya pengadaan dan berpotensi mendorong kenaikan harga kedua bahan pangan tersebut.
Selain kedelai, kenaikan biaya impor juga dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan lainnya, termasuk bahan pangan, barang konsumsi, serta kebutuhan rumah tangga yang memiliki keterkaitan dengan pasar internasional.
“Kita mungkin tidak membeli dolar, tetapi kita membeli barang-barang yang harganya dipengaruhi oleh dolar. Karena itu, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di pasar keuangan, melainkan persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” kata Abdullah.
Ia menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai langkah yang mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah guna mengantisipasi tekanan yang lebih besar terhadap perekonomian di masa mendatang.
