Jakarta, Rasilnews – Pernyataan Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Rasyid Baswedan, dalam Debat Capres ketiga memicu perhatian. Anies menyinggung kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait pengeluaran dana sebesar Rp 700 triliun untuk pembelian alutsista bekas. Klaim ini menjadi fokus perhatian publik, namun seberapa faktakah pernyataan tersebut?
Dalam pemaparan visi misinya di bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, Anies menyebut penggunaan dana sebesar itu sebagai ironi. Dia berpendapat bahwa anggaran Kemenhan seharusnya digunakan untuk mempertahankan dan memajukan pertahanan negara, bukan membeli peralatan bekas. Anies menyoroti situasi di mana lebih dari separuh anggota tentara tidak memiliki rumah dinas.
“Sebuah ironi karena itu kita ingin mengembalikan dana Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat alat alutsista yang bekas. Disaat lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas,…” Ujar Anies Baswedan dalam debat Capres ketiga, Ahad malam, (7/1/2024).
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seperti dilansir antaranews.com, anggaran yang diberikan untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) selama periode 2020-2024 mencapai Rp 692,92 triliun. Dana tersebut terbagi ke berbagai sektor, termasuk pembelian alutsista bekas, kesejahteraan prajurit, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.
Lebih lanjut, alokasi belanja alutsista oleh Kemenhan selama periode tersebut dianggarkan sebesar Rp 385 triliun. Perlu dicatat bahwa dana tersebut bersumber dari hutang luar negeri. Kementerian Pertahanan juga mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 139,26 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024.
Pembahasan mengenai anggaran Kemenhan menjadi sorotan dalam debat Capres ketiga yang berlangsung pada Ahad malam (7/01) di Istora Senayan, Jakarta. Debat ini mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Sementara debat berikutnya, yang dijadwalkan pada 21 Januari 2024, akan membahas topik ‘Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.’
