Transkrip diambil dari YouTube. Klik timestamp biru untuk melompat ke posisi tersebut di pemutar.
0:06 [musik] 0:08 Brail TV. 0:11 [musik] 0:16 Asalamualaikum, Bang Dulah. Apa kabar? 0:20 Waalaikumsalam warahmatullahi 0:21 wabarakatuh, Mas Ihsan. Alhamdulillah. 0:24 Alhamdulillah Jumat barokah, Bang. 0:27 Aduh, hari ini nampaknya banyak alkisah 0:30 nih, Bang Dula. Ada orang ajaib 0:35 begitulah kata apa tuh eselon-eselon 1 0:38 yang mengungkap tentang sepak terjang 0:42 menteri yang baru diberhentikan baru 0:44 lalu. Ya, apa yang Bang Abdullah ee 0:48 dengar tentang cerita di balik ini? 0:51 Adakah Hang Hengghong ini menjadi 0:52 perhatian? Karena nampaknya meritokrasi 0:56 ini menjadi sebuah kisah yang makin 0:58 langka di ee dunia eh kita. Ah di luar 1:02 itu mereka akan menyebut orang ajaib. 1:05 [berdehem] 1:06 Dan di BPN kemarin tuh ada program keren 1:08 ya, perintis 10 hari maksudnya peralihan 1:11 hak ya cepat jadinya. Tapi nampaknya 10 1:14 hari ini malah BPN-nya yang menjadi 1:17 masalah. Wuh. Apalagi ada yang sudah 1:19 tiga kali masuk ke KPK ya. namanya itu 1:24 Fahad Arafik. Saya ingat nih lagunya itu 1:26 jangan-jangan samakan nampaknya kejadian 1:29 sama anaknya ini. Ah, Bang Dulah nih. 1:32 Ini negeri memang luar biasa dan 1:34 nampaknya ada kabinet bayanganlah. 1:37 Mungkin bukan hanya di BPN, nanti di 1:39 yang lainnya juga. apa yang Bang Dula 1:41 lihat dari pengalaman orang-orang bersih 1:44 di Indonesia sehingga ee Pak apa kemarin 1:48 tuh Pak Jimli pun sampai mengusulkan ada 1:50 undang-undang etika bernegara. Wah, soal 1:53 aturan mah kita sudah ah luar biasa. 1:55 Mungkin Bang Dula bisa jelaskan. Dan 1:58 terakhir Bang Dula ini kepala desa ngapa 2:00 jadi begini Bang Dula? Ya udah dikasih 6 2:03 tahun ditambah-tambah sekarang mau 2:05 seumur hidup. Apa yang terjadi? Kok dia 2:07 enggak mikirin pendapatan atau kas desa 2:10 yang disuntik atau bagaimana? Tapi yang 2:12 penting jabatan. Nampaknya apa yang Bang 2:15 Dula ingin ingatkan untuk seluruh 2:17 pendengar radio silatim. Tafadol Bang 2:19 Abdullah Head 30 menit ke depan Bang. 2:23 Baik para pendengar silaturahim yang 2:25 insyaallah dirahmati Allah Taala pada 2:27 Jumat berkah pagi ini. 2:30 Yang pertama 2:32 ketika 2:34 KPK menetapkan satu strategi yaitu 2:38 merubah sistem dalam pengelolaan negara 2:42 pemerintahan baik pusat maupun daerah 2:46 pada 2006 2:49 di mana disebut dengan reformasi 2:51 birokrasi 2:53 yaitu yang pertama rekrutmen ASN atau 2:57 PNS yang berintegritas dan profesional. 3:00 Al. Yang kedua, bagaimana remunerasi 3:03 yang mensejahterakan bukan nominal yang 3:07 besar tapi mensejahterakan. 3:10 Yang ketiga, fionalisasi IT yang 3:13 betul-betul bermanfaat secara universal 3:18 baik desa, kecamatan, kabupaten, 3:21 provinsi nasional. Dan yang keempat 3:24 pengelolaan sumber daya alam berdasarkan 3:27 pasal 33 Und danas 4 asli. Ternyata Mas 3:32 Ihsan Sejasa masih dikarang 3:35 tidak sampai 10%. 3:38 Kementerian, Lembaga Negara, kemudian 3:41 pemerintahan pusat sampai ke daerah yang 3:44 melaksanakan reformasi birokrasi yang 3:47 dicadangkan KPK sejak 2007. 3:50 Karena itulah maka terjadi apa yang kita 3:54 baru tahu tentang pencepotan Menteri 3:57 Keuangan kemudian kasus BN dan puluhan 4:02 lain yang akan menyusul 4:04 seperti itu. Karena ini kan seperti apa 4:08 yang kita lihat tentang di dalam laut 4:13 itu bangunan di bawah itu tinggi yang 4:15 muncul cuma 4:17 sekelompok kecil 4:19 kecil di atas hanya kelihatan tapi di 4:21 bawah itu kalau laut banda itu kan 1000 4:26 met lebih itu berapa banyak dalamnya 4:28 seperti itu bangunan yang rus seperti 4:31 itu 4:32 naka 4:34 Maka ee satu dosa yang dianggap oleh 4:38 Purbaya itu adalah melakukan pembersihan 4:43 terhadap Kementerian Keuangan khususnya 4:46 Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Dua 4:49 Dirjen yang memang itu basah. 4:52 He. 4:53 Dan saya ingat ketika masih saya di KPK, 4:57 teman-teman datang melakukan OTT 4:59 terhadap Tanjung Priuk 5:01 itu luar biasa. Ada yang simpan uang di 5:04 dalam kaos kaki, ada uang yang disimpan 5:07 di dalam sepatu, ada uang yang disimpan 5:10 di ee gantungan-gantungan 5:13 apa namanya ee katakanlah seperti gambar 5:16 atau apa yang gantungan itu ditaruh di 5:18 belakang seperu. [tertawa] 5:20 Jadi itu apa namanya biaya cukai yang 5:24 kita tahu bagaimana impor ekspor yang 5:27 luar biasa. Misalnya, he 5:30 ketika orang bawa barang apakah itu 5:33 kayu, apa saja dari Sumatera ee sampai 5:38 kemudian ke Tanjung Priuk itu aneh bin 5:41 ajaib hanya ada di Indonesia. Di mana 5:44 mereka diberitahu bahwa di dalam 5:48 [berdehem] apa namanya nota ekspor itu 5:51 disuruh dilipatkan dua kali lipat. Jadi 5:54 kalau misalkan 1 ton disuruh kemudian 5:57 sebutkan 2 ton seperti itu. Apa saja? 6:00 Apakah kayu, apakah batu barat, apa 6:02 saja. Sebab apa? dari Sumatera Selatan 6:06 atau Sumatera Barat itu sampai ke 6:08 Tanjung Priuk itu mereka harus siapkan 6:12 korek api yang dari apa itu kardus itu 6:16 korek api itu 6:18 aktasi itu itu mungkin sampai 100 mung 6:21 sampai lebih dari 100 kotak 6:23 di dalam kotak itu 6:26 lewat satu apa pos itu serahkan itu 6:29 kotak atau satu kotak jadi kalau satu 6:32 kotak itu isi 50 atau 6:34 dari Sumatera sampai di apa namanya 6:36 Jakarta itu berapa banyak seperti itu. 6:38 Nah, untuk meng antisipasinya maka 6:42 kemudian disarankan disebutkan apa 6:44 namanya 2 ton apa namanya barang yang 6:47 diproses seperti jadi itu mereka 6:50 diajarkan sendiri oleh petugas BIA juga 6:52 seperti itu. Nah, kemudian 6:55 ee dilakukan perbaikan tapi ternyata itu 6:59 hanya seperti gunung es yang hanya di 7:02 atas di bawah tidak diselesaikan. Karena 7:05 itu maka sebenarnya sistem yang harus 7:07 diobah seperti itu. Mas Ihsan ingat 7:11 beberapa tahun yang lalu Rafael itu 7:13 Dirjen Pajak yang kemudian dia melakukan 7:17 money launding, dia melakukan semacam 7:19 dan akhirnya kemudian 7:22 gara-gara memukul orang sehingga 7:24 kemudian terbongkar kasus seperti itu. 7:27 Nah, Purbaya ini mencoba untuk 7:30 menertibkan Dirjen esolon 1, esolon 2, 7:34 esolon 3. Ada sekian ratus orang 7:37 di kementerian 7:40 4 dan itu memang merupakan ee bencana 7:44 tidak hanya bencana di NTT atau kemudian 7:47 gunung Anak Rakatau saja yang apa 7:50 namanya 7:51 yang mengamuk seperti itu. Tapi itu 7:54 mungkin Bapak KK tahu yang di buat 7:57 menjadi marah oleh perempuan 8:01 seperti itu 8:02 sehingga perlawanan dari orang-orang 8:04 eselon 1 itu terhadap apa yang dilakukan 8:07 oleh purbaya itu satu. Yang kedua, 8:11 saya kira Prabowo ini ee presiden yang 8:14 tidak punya nilai etika yang sebagai 8:17 seorang negarawan seperti itu. 8:19 Beliau pikir beliau ini jenderal. Jadi 8:21 kemudian suka hati perintah kepada anak 8:24 buahnya apa namanya terjun atau apa ada 8:28 ada jurang disuruh anak buunya terjun ke 8:32 dalam jurang seperti itu. Jadi ee gaya 8:34 militer seperti itu berbeda sekali 8:37 dengan misalnya gaya bapak mertuanya 8:39 yang juga jenderal tapi menggunakan 8:42 metode-metode merktorkasi yang ada di 8:45 dalam pemerintahan. Sementara perbowo 8:48 tidak artinya bahwa hak prerogatif 8:50 memang ada sama presiden, tapi ada yang 8:53 disebut dengan etika, 8:55 ada yang disebut dengan 8:57 ee persoalan sopan santun. 9:00 Apalagi kita orang timur bagaimanapun 9:03 kita mau apa namanya usir orang dari 9:06 rumah kita ada dengan bahasa-bahasa yang 9:09 apa sopan dan seterusnya ee maaf saya 9:12 mau istirahat, maaf saya mau ke belakang 9:15 dan seterusnya. yang kemudian buat orang 9:16 Indonesia itu sangat sopan sekali bisa 9:19 mengerti bahasa-bahasa seperti itu. 9:22 Bayangkan saudara Purba itu sedang 9:25 melakukan pertemuan resmi 9:27 atas nama negara dengan DPD 9:30 membicarakan. Tapi mungkin itu juga 9:33 kelemahan dari Purbaya. Kemudian 9:35 mengumumkan ada sekian apa namanya apa 9:38 yang pabrik besi [berdehem] 9:41 pabrik besi yang seperti itu. 9:44 Tapi ee mungkin itulah kondisi 9:46 Indonesia. ee orang tidak boleh jujur, 9:50 orang tidak boleh berterusterang, orang 9:53 harus bagi munafik, orang harus jadi ya 9:55 macam-macam seperti itu. 9:57 Nah, karena itu maka kemudian 10:00 pertarungan politik. Jadi sebenarnya 10:02 penyingkiran purba ini adalah satu aspek 10:05 politik yang disebabkan karena kondisi 10:09 korupsi yang luar biasa seperti itu. 10:12 Padahal dulu saya ingat betul ketika 10:14 saya masih di KPK dan kemudian ee Mas 10:18 Ihsan waktu pertama kali saya rapat 10:20 pimpinan 10:21 saya mengusulkan menangkap beberapa 10:23 jenderal polisi 10:25 di Indonesia seperti itu. Saya katakan 10:28 dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, 10:30 Indonesia Timur, satu-satu jenderal kita 10:33 tangkap. 10:34 Salah seorang pimpinan Kak mengatakan, 10:35 "Kenapa Pak Bela suruh tangkap beberapa 10:38 jendal? Saya katakan KPK Hongkong 10:40 seperti itu. Ketika KPK Hongkong 10:42 dibentuk, 10:43 bubar itu polisi. Bubar dibubarkan itu 10:46 polisi. Sudah itu untuk menangani 10:49 masalah keterpapa ketertiban masyarakat 10:51 apa dipilih polisi yang baik-baik 10:54 seperti itu. Dan hari ini sejarah 10:56 mencatat di dunia bahwa Hongkong salah 10:59 satu negeri yang sangat bersih dalam 11:01 soal korup dan seterusnya. 11:03 [berdehem] 11:03 Tapi waktu itu kemudian ee salah seorang 11:06 pimpinan mengatakan kepada saya, "Pak 11:08 Abdullah, kalau Hongkong itu jaksanya 11:10 baik, kemudian hakimnya diimpor dari 11:13 Inggris yang kemudian berhasil. Kalau 11:16 kita katanya polisinya begitu, jaksanya 11:18 begitu, hakimnya begitu, jadi gimana? 11:21 Seperti [tertawa] itu." 11:23 Nah, seperti itu. 11:24 Nah, jadi ini persoalan lembaga penegak 11:28 hukum, aparat penegak hukum. Oleh karena 11:30 itu, maka saya menyarankan agar dalam 11:33 salah satu buku saya bahwa ketika 11:36 penetapan pimpinan lembaga negara apakah 11:40 KPK, apakah MA, apakah MK, apakah 11:44 Kapolri, apakah Panglima TNI, semua itu 11:47 lembaga-lembaga negara itu tidak dipit 11:50 and proper tes oleh DPR. 11:53 Hm. He. 11:53 Kenapa kalau 11:55 oleh DPR sementara DPR itu menjadi 11:58 anggota DPR itu puluhan miliar bahkan 12:01 ratusan miliar 12:03 baru bisa jadi anggota DPR sehingga 12:05 mereka perlu ada kickback atau uang 12:08 kembali untuk apa namanya ee 12:11 mengembalikan uang yang keluar waktu 12:13 mereka kampanye dengan begitu menurut 12:15 saya mereka hanya menetapkan menerima 12:19 atau menolak calon ketua lembaga negara. 12:22 Kenapa? Karena memang di dalam 12:24 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan mereka 12:28 punya tiga hak, yaitu bagaimana 12:30 perundang-undangan, bagaimana budgeting, 12:32 dan bagaimana hak kontrol. H 12:35 dengan begitu maka pimpinan lembaga 12:38 negara melalui DPR tapi hanya melakukan 12:41 proses menerima atau menolak tidak 12:44 propetes. 12:46 Pindalnya di mana pansel yang itu pansel 12:49 itu diusulkan oleh masyarakat oleh 12:51 perguruan tinggi lembaga negara 12:53 seterusnya yang orang-orang istilah saya 12:55 Mas Insan beda-beda tipis dengan 12:57 malaikat. Jadi itulah kan yang kemudian 13:01 final cuma dibawa ke DPR untuk formal 13:04 menolak atau menerima seperti itu. Maka 13:07 kemudian kepala-kepala lembaga negara 13:10 bahkan menteri dan seterusnya itu juga 13:12 lepas daripada persoalan balas budi 13:15 dengan apa [berdehem] para anggota DPR 13:18 dan seterusnya. Masih isan ketika 13:21 Jokowi periode kedua H 13:24 seorang dosen UI itu diundang untuk P 13:27 proper tes. 13:29 Iya. 13:29 Ternyata kemudian tidak terpilih. 13:32 Kenapa? Karena yang terpilih itu 13:34 setornya kepada presiden lebih tinggi 13:36 dari dia stor. 13:38 Nah, akhirnya kemudian sebagai 13:41 kompensasi ditawarkan jadi Dubes. Nah, 13:44 beliau ini dosen di universitas terkenal 13:46 di Indonesia. Teman-teman bilang, 13:48 "ngapain jadi dubes katanya seperti itu 13:50 lebih baik lebih terhomo jadi dosen, 13:52 jadi profesor meng 13:55 itu persoalannya demikian maka ee 13:59 terjadilah satu proses yang itu saling 14:03 kait-mait. Nah, karena itu maka kemudian 14:07 kalau kita mengatakan bahwa harus ada 14:11 perampasan aset, harus ada hukuman mati, 14:14 sebenarnya masan dalam Undang-Undang 14:16 Tindak Pidana Korupsi itu sudah ada. 14:19 Pasal 2 ayat 2 menyebutkan dalam keadaan 14:22 tertentu pidana mati dapat dilaksanakan. 14:25 Cuma undang-undang yang dibuat Indonesia 14:28 dari Orde Lama, Orde Baru sampai 14:30 sekarang itu selalu disiapkan. ada 14:33 emergency exit bagi mereka yang 14:36 bersangkutan seperti itu. 14:38 Karya ketika dibaca penjelasan daripada 14:41 pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tidak p 14:43 korupsi, apa yang dimaksud dengan 14:45 keadaan tertentu? Keadaan tertentu 14:48 adalah terjadi bencana alam secara 14:50 nasional dan diserang oleh satu negara. 14:53 Nah, itu yang saya katakan kalau begitu 14:55 kita berdoa dari at Papua Barat itu 14:57 bencana sekaligus baru kita pakai itu. 15:01 [tertawa][berdehem] 15:02 Ini bencana kata si apa nih? Kata si 15:05 Bahlil ini ketika Fahad Arafik ini 15:09 sampai tiga kali loh jadi pasien KPK. 15:11 Kok bisa ya, Bang? Bang, gimana, Bang? 15:13 Ini ee ee alkisah yang macam gini, Bang. 15:16 [tertawa] 15:17 Ada ada gubernur pertama yang jadi 15:21 pasien KPK. He 15:23 itu kemudian sudah keluar dari penjara 15:27 dia kemudian terpilih lagi jadi anggota 15:31 DPD. 15:32 Sudah itu kemudian dipenjara lagi kali 15:35 kedua kasus tapi bukan KPK Agung. 15:38 Sudah itu kemudian bebas. Nah, pemilu 15:42 kemarin 2024 terpilih jadi anggota DPD 15:45 lagi. Jadi ini problem 15:48 problem adalah bahwa masyarakat kita itu 15:51 tidak punya sensitivitas 15:53 terhadap kondisi negara, bangsa dan soal 15:57 krop seperti itu. Nah, oleh karena itu 16:00 maka kemudian ee bergantung kepada 16:04 masyarakat terat itu yang mengharapkan 16:06 sekali 5 tahun ee kemudian namanya 16:10 dibayar R.000, 100.000 dan seterusnya. 16:14 Padahal itu merugikan mereka sendiri. 16:16 Oleh karena itu, maka perlu pendidikan 16:18 anti korupsi dilakukan mulai dari rumah, 16:22 kemudian sekolah, kemudian organisasi, 16:25 masyarakat dan seterusnya. Ini ini 16:27 menyedihkan Mas Ihsan karena ketika 16:29 koruptor bebas keluar dari penjara 16:32 disambut sebagai pahlawan dari perang 16:34 seperti itu. Ini ini persoalan yang 16:37 menyedihkan. Oleh karena itu, maka 16:39 sering saya katakan bahwa agar supaya 16:42 korupsi itu bisa diberantas maka 16:45 kemudian harus kerja sama semua pihak. 16:48 Misalnya orang tua jangan menikahkan 16:51 anaknya dengan keluarga koruptor 16:54 atau misalnya kalau koruptor itu punya 16:57 acara apa saja ulang tahun pernikaikan 16:59 undang jangan hadir. Ee kemudian jangan 17:02 pacaran, jangan bermantu dan bermuatua 17:06 dengan keluarga koruptur. Bahkan 17:08 kemudian dalam salah satu buku saya, 17:10 saya katakan bahwa kalau koruptor 17:12 meninggal jangan dilayat. Jangan 17:14 dilayat. ee karena itu 17:17 ituif saya cukup saja keluarganya 17:20 melaksanakan seperti itu. 17:21 Umar Ibnu Hattab ketika jadi khalifah 17:24 kalau ada orang lima dia meninggal 17:26 beliau tidak datang melayat mayat itu 17:28 sebelum beliau tahu bahwa penyimpan 17:30 rahsia Nabi datang melayat jenazah itu. 17:33 Kalau penyimpan rahsia Nabi itu datang 17:36 berarti itu orang baik. Maka Umar 17:37 melayat. Tapi kalau penyimpan Nabi tidak 17:40 melayat mayat itu, maka Umar juga tidak 17:43 datang melayat karena itu berarti adalah 17:46 orang bermasalah. Jadi harus juga 17:48 ditunjukkan oleh pemimpin bagaimana 17:50 sanksi seperti itu. Nah, apa yang 17:52 dilakukan oleh Prabowo ini adalah 17:55 sesuatu yang bertentangan dengan apa 17:57 yang dilakukan oleh Umar sebagai sanksi 18:00 sosiologi sosial sanksi 18:03 itu. Tapi saya pikir ya memang begitulah 18:07 Prabowo. Sebab dalam sal satu video kata 18:10 beliau, kiai-kiai saya, guru guru saya 18:13 mengatakan bahwa, "Hai Prabowo, jangan 18:16 lupa kamu kalau sebelum meninggal harus 18:18 mengucapkan syahadah. Dan saya sudah 18:21 tiga empat kali mengucapkan syahadat." 18:23 [tertawa] 18:24 Bahkan ada yang menyamakan dengan Umar 18:26 bin Abdul Aziz kan begitu. 18:28 Ini ini prebo salat enggak seperti itu 18:31 kan syahadah itu setiap kita salat kita 18:34 tahiyat ucapkan syahadah. Berarti ada 18:38 dua kemungkinan beliau tidak paham 18:40 tentang ajaran Islam atau kedua beliau 18:42 memang tidak pernah salat. Jadi 18:44 bagaimana Islam alah Prabowo seperti itu 18:47 saya apa namanya? Jadi ini kasihan betul 18:50 Majelis Ulama. yang betul apa namanya ee 18:55 agama yang memproduksi buku seperti ini. 18:59 [berdehem] 19:00 H 19:01 itu 19:02 masyaallah Bang Dula nampaknya 19:04 iya 19:06 koperasi jadi ingat koperasi merah 19:08 korupsi ini entah ya sudah sampai ke 19:10 desa-desa 19:12 desa ini kan duitnya lagi disedot sama 19:15 apa tuh koperasi merah putih tapi dia 19:18 tidak membahas masalah uang desa atau 19:20 apa. dia datang lagi membahas masalah 19:23 kan sudah 6 tahun kali 3 18 tahun bisa 19:26 berkuasa bahkan mau selamanya. Bagaimana 19:30 Bang Dula melihat ini apa ya meritokrasi 19:34 dan biasanya juga ter ter berkelindan 19:36 dengan nepotisme. 19:38 Ada apa yang salah dengan bangsa kita 19:41 sehingga harta kepala desa pun bukan 19:44 hanya pimpinan di atasnya ingin berkuasa 19:47 terus-terusan. Enggak takut dia sama 19:49 akhirat. Apa gimana, Bang Dur? 19:52 Jadi ketika Jokowi terbitkan apa yang 19:56 disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja 19:59 H 19:59 maka di situlah terjadi satu bencana 20:02 bagi Indonesia karena Undang-Undang 20:05 Cipta Kerja itu menghilangkan 20:08 substansi otonomisasi daerah. Semua 20:11 ditentukan oleh pusat seperti itu. 20:13 Jadi kasus bencana alam di Aceh, di 20:16 Sumatera Barat, kemudian di Sumatera 20:19 Utara. itu justru karena proyek-proyek 20:23 yang disebut dengan PSN itu dari pusat 20:26 yang ditetapkan. Dulu kalau satu 20:28 perusahaan mau melakukan satu kegiatan 20:31 investasi atau proyek apa itu harus 20:33 seizin kepala daerah, walikota, bupati 20:35 atau gubernur. Undang-undang Cipta Kerja 20:38 itu tidak semua ditentukan oleh pusat. 20:41 Itulah sebabnya kenapa kemudian Prabo 20:43 menolak tuntutan untuk menetapkan 20:46 bencana nasional terhadap Aceh, Sumatera 20:49 Barat dan Sumatera Utara. Nah, jadi oleh 20:52 karena itu maka dampaknya adalah bahwa 20:55 kemudian ee kewenangan daripada 20:58 pemerintah daerah itu itu berkurang baik 21:01 termasuk kepala desa, koperasi desa itu 21:05 luar biasa menghilangkan potensi yang 21:08 ada di daerah itu. Apakah nelayan, 21:11 apakah petani dan seterusnya termasuk 21:14 kepala desa. Oleh karena itu, maka 21:16 ketika ee terjadi perintah militarisasi 21:21 terhadap koperasi, kemudian kepala desa 21:24 itu ada yang jengkel, kemudian dia 21:26 bangun itu koperasi desa di tengah hutan 21:28 yang tidak ada makhluk di sana seperti 21:30 itu. Ee mungkin untuk harimau dengan 21:34 gajah, dengan apa binatang-binatang yang 21:36 belanja seperti itu karena mereka 21:39 ditekan seperti itu. Tapi problemnya 21:41 adalah kalau mereka menjadi kepala desa. 21:46 Lantas kemudian sebelum ee apa namanya 21:51 ee masih awal-awal tahun 21:54 2000-an ketika masih ada zaman SPY, 21:58 saya dalam salah satu ee semacam Bintek 22:02 kepala desa 22:03 di Provinsi 22:05 Sumat ee Lampung, 22:07 salah satu kabupaten saya lupa. Nah, 22:09 terus kemudian hadir situ dari kantor 22:12 dari Kementerian Dalam Negeri. 22:14 Nah, saya narasumber pertama. Terus saya 22:16 bilang di salah satu desa, kepala desa 22:19 di daerah Tegal itu 1 M. 22:21 Waktu itu masih tahun tahun apa namanya 22:24 2000-an awal seperti waktu SDB. Terus 22:27 orang Kementerian Negeri itu kemudian 22:29 interupsi, "Pak Abdullah kalau di Bekasi 22:31 itu 3 M, kalau di Tangerang itu 5 M." 22:35 seperti itu untuk kepala desa. 22:37 Untuk kepala desa. 22:38 Waktu istirahat lagi kemudian apa 22:40 namanya? Istirahat begitu orang peserta 22:43 kemudian mengatakan Pak Buula kalau di 22:45 Bogor itu 7 M seperti itu. Ini kepala 22:48 desa. Jadi kalau kepala desa saja 22:50 berem-an nah seperti itu apalagi Bupati 22:53 walikota. Sehingga akhirnya terjadilah 22:57 satu proses. Kalau misalnya cuma 6 22:59 tahun, 16 tahun nanti kemudian 23:02 pengembaliannya apa? uang yang 23:04 dikeluarkan itu berapa? Seperti kalau 23:06 misalnya 10 M itu gajinya cuma berapa, 23:10 maka harus berapa banyak seperti itu. 23:12 Itulah salah satu babnya meminta seumur 23:14 hidup. Nah, kalau seumur hidup ya 23:16 berarti seperti Firaun seperti itu. 23:19 Padahal kalau mau jadi seperti Firaun 23:21 bisa saja orang kita, masyarakat kita, 23:24 pejabat kita, bahkan termasuk umat Islam 23:26 itu lupa tentang perilaku Firaun. Firaun 23:30 itu masih ihsan. Saya baca sejarahnya, 23:33 dia tidur-tidur malam sebelum dia 23:35 pastikan penduduk Mesir itu tidak 23:37 kedinginan, tidak kelaparan, tidak 23:40 kehausan. Itu dia keliling kota Mesir 23:43 itu. Itu Firaun dia perhatikan betulnya 23:46 seperti itu. Satu-satunya kesalahan 23:48 Firaun tu adalah dia mentuhankan 23:49 dirinya. dia tidak mengakui Allah 23:52 seperti itu. Tapi dalam soal 23:55 kemasyarakatan pemerintahan itu dia 23:57 sangat perhatikan seperti itu. Nah, jadi 24:00 kalau misalnya kepala desain begitu 24:03 seperti apa namanya ee SUR hidup itu 24:06 mengalahkan Firaun tapi mereka lakukan 24:09 tugasnya seperti Firaun itu. Bagaimana 24:12 rai tidak larin dan seterusnya seperti 24:15 [berdehem] se seperti itu. Nah, inilah 24:17 yang kemudian sering saya katakan bahwa 24:21 kita tidak benci kepada dunia, tapi 24:23 dunia itu kita simpan di tangan, bukan 24:26 simpan di hati. Jadi kalau simpan di 24:29 tangan, lepas enggak apa-apa hati kita 24:32 tetap akhirat. Saya begitu maka kemudian 24:35 kata Rasulullah, "Tuntutlah dunia 24:38 seakan-akan kau hidup seumur hiduplah 24:41 akhirat seagam besok kau mati." mati. 24:43 Jadi kalau besok mati itu maka kemudian 24:46 ee harta itu dunia itu harus di tangan 24:48 saja, jangan di hati karena besok mau 24:50 mati. Seperti itu. Nah, ini problem 24:53 penertiban dari pusat pemerintah. 24:56 Ujung-ujungnya adalah harus presiden. 24:58 Nah, presiden bagaimana melakukan 25:00 rekrutmen terhadap para menterinya. Ee 25:03 kemudian bagaimana memerintahkan 25:04 partainya agar supaya kemudian dalam 25:07 Pilkada gubernur, bupati, walikota itu 25:09 orang-orang yang imim bertakwa. Karena 25:11 itulah selalu saya katakan di mana-mana 25:13 satu-satunya cara adalah kembali ke par 25:16 yang asli di mana kemudian gubernur itu 25:19 bukan dipilih dalam Pilkada Bupati oleh 25:22 kita tidak dipilih dalam Pilkada tapi 25:24 dipilih oleh 25:26 tingkat satu tingkat dua. Kalau masih 25:28 ada MI politik maka kemudian seperti 25:31 DPRD Kota Malang beberapa tahun yang 25:33 lalu KPK angkat satu bis 42 dari 45 25:38 masih Islam itu satu bis. He. 25:40 Jadi oleh karena itu maka pertama biaya 25:43 pemilu pilkada pilpres itu sedikit tapi 25:47 kalau ada money politik itu bisa 25:49 diproses oleh KPK. Tidak seperti barang 25:53 yang akhirnya kemudian kepala desa nanti 25:56 minta sumber hidup nanti kemudian RT 25:58 juga di tempat saya RT untuk kemudian 26:02 mau terpilih jadi ketua RT Mas Iksan 26:04 itu dia harus buat aspal jalan kurang 26:07 lebih hampir 1 km di aspal di aspal itu 26:11 kan uang pribadi kan hanya untuk menjadi 26:14 ketua RT rupanya sekarang itu RT juga 26:18 ada honornya rupanya ada honornya jadi 26:20 itu mendapatkan seperti nah ini ini jadi 26:23 masyarakat kita sudah sakit dari atas 26:26 sampai ke bawah tapi kalau misalnya 26:28 presiden itu teguh seperti Umar bin 26:30 Khattab misalnya Umar Ibnu Asis seperti 26:33 itu, maka rakyat akan berpikir beberapa 26:35 kali untuk melakukan kesalahan sama PK 26:38 sekarang begitu Masyaallah 26:40 masyaallah terima kasih Ustazah luar 26:43 biasa, Bang Dula pagi hari ini pas 30 26:46 menit kita berbincang. Makasih, Bang 26:48 Dula. Insyaallah Jumat mendatang 26:50 bertemu. Asalamualaikum warahmatullahi 26:52 wabarakatuh, Bang. 26:53 Waalaikumsalam warahmatullahi 26:55 wabarakatuh. 
